Sembako Bernama Pejabat: Kenapa Rasanya Menjijikkan dan Kenapa Kekuasaan Seharusnya Dipakai untuk Hal yang Lebih Waras

Ada sesuatu yang bikin perut mual setiap kali melihat pejabat turun ke lapangan sambil membagi-bagikan sembako, lalu kamera menyala seperti konser kecil-kecilan, warga disuruh rapat, senyum ditekan, dan plastik bantuan diangkat seolah itu piala peradaban. Bukan karena orang miskin tidak butuh bantuan. Justru sebaliknya: karena kebutuhan warga itu nyata, mendesak, dan terlalu serius untuk dipermainkan jadi panggung pribadi. Yang menjijikkan bukan berasnya, bukan minyak gorengnya, bukan telurnya. Yang menjijikkan adalah saat bantuan yang semestinya hadir sebagai hak sosial berubah jadi properti teater politik. Rasanya seperti ada orang datang ke rumah yang atapnya bocor, lalu bukannya memperbaiki genteng, dia malah kasih payung sambil menempelkan wajahnya di kain payung itu. Secara teknis mungkin menolong sebentar. Secara moral, ada yang busuk.

Supaya jelas dari awal: kritik ini bukan ditujukan pada bantuan untuk warga miskin itu sendiri. Bantuan sosial tetap penting. Dalam situasi tertentu, bantuan langsung memang dibutuhkan agar orang bisa makan hari ini, bukan minggu depan. Tapi ada beda besar antara bansos sebagai kebijakan publik dengan pembagian barang yang dipersonalisasi pada sosok pejabat, sporadis, tidak berbasis sistem, dan menempel pada citra individu. Bappenas sendiri menekankan perlunya transformasi bansos agar tidak cuma bersifat sementara, tetapi mendorong kemandirian, pendapatan, dan pekerjaan, serta ditopang data terpadu yang akurat [1]. Artinya apa? Artinya dari sudut pandang kebijakan publik, negara sudah punya bahasa yang jauh lebih dewasa ketimbang adegan pejabat datang seperti sinterklas musiman. Kalau pejabat benar-benar peduli, energi terbesar mestinya dipakai untuk memperbaiki desain kebijakan, data sasaran, integrasi program, dan pemberdayaan warga [1].

Masalah paling mendasar dari bagi-bagi sembako ala pejabat adalah ia mengubah relasi warga dan negara menjadi relasi pemberi sedekah dan penerima belas kasihan. Padahal dalam negara modern, bansos bukan urusan kemurahan hati orang kuat kepada orang lemah. Ia semestinya berjalan sebagai sistem hak, anggaran, dan administrasi yang bisa diaudit. Warga bukan penonton yang harus bertepuk tangan karena hari ini dikasih dua liter minyak. Warga adalah pemegang hak yang telah membayar negara dengan pajak, tenaga kerja, kepatuhan hukum, dan bahkan dengan kesabaran yang kadang kelewat panjang. Ketika bantuan dipersonalisasi, yang terjadi seperti colokan listrik nasional dicabut lalu diganti power bank kecil bergambar muka pejabat. Orang memang bisa mengecas sebentar, tapi sistemnya sengaja diperkecil supaya rasa terima kasih diarahkan ke individu, bukan ke institusi. Di situ rasa jijiknya muncul: warga dipaksa lupa bahwa yang mereka perlukan adalah stopkontak publik yang stabil, bukan power bank politis yang datang sesekali.

Kalau mau pakai angka supaya kita tidak hanyut dalam omelan belaka, skalanya memang terlalu besar untuk dijawab dengan aksi simbolik. Data BPS menunjukkan per September 2025 persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 8,25 persen, setara 23,36 juta orang. Kemiskinan perdesaan tercatat 10,72 persen dan perkotaan 6,60 persen [3]. Fakta ini tidak otomatis berarti semua pembagian sembako tidak berguna. Keterbatasannya harus jujur diakui: data kemiskinan hanya menunjukkan skala masalah, bukan evaluasi langsung atas setiap aksi bantuan [3]. Tapi justru di situlah logikanya mengeras. Kalau rumah yang kebakaran satu kota, masa alat utama kita ember selfie? Persoalan berjuta-juta orang miskin itu struktural: soal akses kerja, pendapatan, ketahanan rumah tangga, data penerima, kualitas layanan, dan arah anggaran. Menjawab problem sebesar itu dengan acara bagi-bagi sembako yang melekat pada nama pejabat adalah seperti menambal bendungan bocor pakai stiker. Bukan cuma tidak cukup; ia juga menghina ukuran masalahnya.

Dari sisi kebijakan, daya ungkit pejabat sebenarnya jauh lebih besar dari sekadar menyerahkan kardus bantuan sambil melambaikan tangan. Bank Dunia menekankan bahwa reformasi bantuan sosial yang lebih terintegrasi dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan lebih cepat, termasuk lewat perbaikan integrasi program, perluasan cakupan, dan pengembangan kerangka “satu sistem” [2]. Lagi-lagi, ini bukan pernyataan yang secara spesifik mengecam semua pembagian sembako oleh individu pejabat; sumber itu bicara tentang sistem bantuan sosial nasional [2]. Tetapi justru itu poinnya: instrumen paling kuat dari seorang pejabat bukan telapak tangannya saat menyerahkan paket, melainkan tanda tangannya pada anggaran, kebijakan, koordinasi data, dan tata kelola program. Kalau dia punya kursi kekuasaan tapi memilih tampil sebagai kurir bantuan, itu seperti kapten kapal yang sibuk membagikan pelampung foto dirinya sendiri sambil membiarkan mesin kapal rusak. Heroik di permukaan, malas di bagian yang menentukan.

Bappenas memberi arah yang serupa: bansos perlu ditransformasikan agar mendorong kemandirian, pendapatan, dan pekerjaan, ditopang data terpadu yang akurat [1]. Kalimat ini penting karena memindahkan pusat gravitasinya dari “memberi barang” ke “membangun kemampuan hidup.” Dalam bahasa yang lebih kasar: warga miskin itu bukan pot bunga yang cukup disiram sesekali untuk kelihatan segar di depan tamu. Mereka manusia yang butuh pijakan agar bisa berdiri lebih stabil. Bantuan yang sehat mestinya terhubung dengan basis data yang benar, penargetan yang rapi, peluang kerja, dan desain yang tidak membuat orang tergantung [1]. Jadi kalau seorang pejabat masih bangga memamerkan pembagian sembako yang menempel pada dirinya, padahal lembaga perencanaan negara sendiri bicara tentang transformasi sistemik, maka ia sedang memilih jalan yang paling dangkal dari semua kemungkinan yang ia miliki.

Secara etis, personalisasi bantuan juga berbahaya karena ia memelihara budaya patronase. Warga diarahkan untuk mengingat siapa yang datang, bukan bagaimana sistem bekerja. Nama pejabat menjadi seperti logo yang dicetak di atas kebutuhan dasar orang lain. Bayangkan ada orang mengisi ulang air minum di kampung yang sumurnya sengaja tak pernah dibenahi, lalu setiap galon diberi stiker wajahnya sendiri. Lama-lama orang tidak bertanya kenapa sumurnya rusak, mereka malah sibuk menghafal senyum si pemberi galon. Di titik itu, politik berhenti jadi urusan pengelolaan bersama dan berubah menjadi relasi hutang budi. Warga tidak lagi diposisikan sebagai subjek demokrasi, melainkan seperti pelanggan yang harus loyal pada distributor kemurahan hati. Ini menjijikkan karena merendahkan martabat. Kelaparan dijadikan latar belakang, pejabat dijadikan tokoh utama.

Dari sisi demokrasi dan hukum elektoral, problemnya bisa lebih serius lagi saat pembagian barang bersentuhan dengan keberpihakan politik atau usaha memengaruhi pilihan pemilih. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu mengatur bahwa bahan kampanye yang dibagikan dibatasi pada bentuk tertentu dan nilai maksimalnya Rp60.000 per item bila dikonversi ke uang. Aturan itu juga menegaskan pelaksana atau tim kampanye dilarang memberi uang atau materi lain sebagai imbalan untuk memengaruhi pilihan, dan pejabat negara/daerah serta ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, termasuk pemberian barang kepada masyarakat [4]. Penting dicatat dengan jujur: tidak semua pembagian bantuan oleh pejabat otomatis melanggar hukum, karena konteks sangat penting; bantuan resmi penanggulangan bencana yang sesuai aturan tentu berbeda dengan aktivitas bernuansa kampanye atau pencitraan politik [4]. Tapi justru karena garis batas itu ada, publik berhak curiga ketika bantuan dikemas terlalu personal, terlalu teatrikal, dan terlalu dekat dengan kepentingan elektoral.

Curiga itu bukan paranoia. Literatur akademik tentang vote buying di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pemberian materi memang terkait dengan logika klientelisme, tetapi efektivitasnya lemah dan problematik. Studi di Journal of East Asian Studies menemukan kandidat di dua daerah pemilihan di Jawa rata-rata hanya memperoleh sekitar seperempat dari jumlah pembayaran yang mereka distribusikan [5]. Sekali lagi, keterbatasannya harus terang: studi ini meneliti vote buying elektoral, bukan seluruh praktik filantropi pejabat di luar konteks pemilu [5]. Namun pelajarannya tajam. Politik pemberian materi bukan cuma problem etika; ia juga relasi yang dangkal dan tidak efisien. Bayangkan seorang pemain gitar yang putus senarnya, lalu bukannya menyetel alat dengan benar dia malah membagikan earplug ke penonton supaya falsnya tidak terlalu terdengar. Begitulah politik sembako yang dipersonalisasi: mahal, ribut, dangkal, dan hasilnya tidak sebanding. Kalau tujuan akhirnya kesejahteraan publik, kebijakan yang memperbaiki hidup secara luas jelas lebih masuk akal ketimbang transaksi kecil yang menyasar ingatan sesaat.

Ada yang sering membela aksi semacam ini dengan kalimat, “Ya setidaknya kan membantu.” Kalimat itu separuh benar, tapi separuh benar bisa jadi pintu masuk kebodohan politik kalau dipakai untuk menutup diskusi. Ya, bisa saja membantu dalam jangka sangat pendek. Tapi pertanyaannya bukan cuma apakah ada manfaat sesaat; pertanyaannya apakah itu bentuk bantuan terbaik, paling bermartabat, dan paling sesuai dengan kewenangan pejabat. Seorang pejabat bukan relawan biasa. Ia punya akses pada anggaran, regulasi, birokrasi, koordinasi lintas lembaga, dan instrumen kebijakan. Jadi standar moral yang dipakai ke dia harus berbeda. Kalau tetangga patungan membelikan beras untuk warga yang sedang kesulitan, itu solidaritas. Kalau pejabat yang punya kuasa struktural justru menonjolkan bagi-bagi paket pribadi, itu bisa terasa seperti montir yang datang ke bengkel membawa pengharum mobil saat mesin pelanggan jebol. Bukan karena pengharum itu tidak ada gunanya sama sekali, tapi karena dibanding alat yang dia miliki, tindakannya terasa salah sasaran dan cenderung sinis.

Opini saya sederhana: yang bikin praktik itu terasa menjijikkan adalah ketimpangan antara kuasa dan pilihan tindakan. Pejabat memegang setir bus, tapi memilih turun sebentar untuk membagikan permen ke penumpang sambil membiarkan rem blong. Kita jijik bukan semata karena ada bantuan, melainkan karena ada kesempatan memperbaiki sistem yang sengaja tidak dipakai sepenuh tenaga. Bappenas sudah menekankan penguatan data terpadu dan pemberdayaan [1]. Bank Dunia sudah mendorong integrasi program dan kerangka satu sistem [2]. Data BPS menunjukkan skala kemiskinan yang besar dan struktural [3]. Aturan pemilu juga mengingatkan bahwa pemberian barang bisa masuk wilayah keberpihakan dan pengaruh politik bila konteksnya salah [4]. Ditambah kajian akademik menunjukkan logika pemberian materi itu problematik dan tidak terlalu efektif [5]. Kalau setelah semua itu seorang pejabat masih menjadikan sembako personal sebagai panggung utama, publik wajar bertanya: ini sedang menyelesaikan masalah, atau sedang memelihara masalah agar panggung bantuan tetap diperlukan?

Perbedaan antara bantuan yang bermartabat dan bantuan yang menjijikkan bisa dilihat dari beberapa ciri sederhana:

• Bantuan bermartabat berbasis sistem, data, dan hak; bantuan menjijikkan menempel pada nama atau wajah pejabat [1].
• Bantuan bermartabat terintegrasi dengan program yang lebih luas untuk mengurangi kemiskinan; bantuan menjijikkan berdiri sendiri sebagai acara sesaat [2].
• Bantuan bermartabat sadar bahwa kemiskinan itu persoalan besar dan struktural; bantuan menjijikkan pura-pura seolah paket simbolik cukup untuk luka sosial berjuta orang [3].
• Bantuan bermartabat menjaga jarak dari kepentingan elektoral; bantuan menjijikkan bermain di area abu-abu keberpihakan, pencitraan, atau pengaruh politik [4].
• Bantuan bermartabat memperkuat warga; bantuan menjijikkan menanam hutang budi dan logika klientelisme [5].

Karena itu, kritik yang sehat seharusnya tidak jatuh pada sinisme kosong seperti “sudah dibantu kok masih nyinyir.” Kritiknya harus lebih presisi: jangan ganti hak warga dengan panggung personal, jangan ganti reformasi sistem dengan seremoni karitatif, jangan ganti kebijakan yang bisa diaudit dengan kemurahan hati yang sulit dipertanggungjawabkan. Kalau memang niatnya membantu, bangun sistem yang tidak bergantung pada kedatangan satu orang penting. Perbaiki data agar salah sasaran berkurang [1]. Integrasikan program agar manfaatnya tidak tercerai-berai [2]. Perluas cakupan dengan desain yang masuk akal [2]. Jadikan bansos sebagai jembatan menuju pendapatan, pekerjaan, dan kemandirian [1]. Dan yang paling penting, perlakukan warga sebagai manusia dewasa yang punya hak, bukan figuran yang harus tampak bersyukur demi kamera.

Pada akhirnya, sembako dari pejabat terasa menjijikkan bukan karena isi paketnya haram, melainkan karena maknanya sering dipelintir. Beras yang mestinya menjadi bagian dari perlindungan sosial berubah menjadi simbol kuasa personal. Minyak goreng yang mestinya hadir lewat tata kelola berubah menjadi alat pemoles citra. Kardus bantuan yang semestinya netral disulap jadi papan reklame berjalan. Itu semua terasa seperti parfum murah yang disemprotkan ke selokan: bau wanginya ada, tapi yang busuk tidak benar-benar diselesaikan. Dan kita tidak butuh lebih banyak parfum politik. Kita butuh pipa yang diperbaiki.

Jadi kalau ada pejabat ingin sungguh-sungguh menolong rakyat, ukur dia bukan dari seberapa sering ia membagikan paket di depan kamera, tetapi dari seberapa serius ia memperbaiki mesin negara di belakang layar. Ukur dari apakah ia memperkuat data terpadu [1], mendorong bansos yang memberdayakan [1], memperbaiki integrasi sistem bantuan sosial [2], paham skala kemiskinan yang sedang dihadapi negeri ini [3], menjaga etika demokrasi dan tidak bermain-main dengan pemberian barang yang dapat memengaruhi keberpihakan [4], serta memilih kebijakan yang lebih kuat ketimbang hubungan klientelistik yang dangkal [5]. Kalau itu dilakukan, mungkin warga tidak akan hafal wajahnya. Tapi justru itulah tanda negara bekerja dengan benar: hidup orang membaik tanpa harus berutang rasa terima kasih pada pertunjukan pribadi siapa pun.

Dan buat saya, itu jauh lebih terhormat. Politik yang sehat bukan politik yang bikin rakyat antre demi paket dan foto bersama. Politik yang sehat adalah politik yang membuat antrean itu semakin tidak perlu. Pejabat yang waras harusnya ingin dikenang karena ia membuat sistem berjalan, bukan karena ia sesekali datang membawa kardus. Sebab bila kuasa sebesar itu hanya berujung pada adegan bagi-bagi sembako, maka negara diperkecil jadi panggung akustik murahan: lampunya terang, soraknya ramai, tapi sound system-nya tetap kresek. Sementara rakyat tidak hidup dari tepuk tangan. Rakyat hidup dari kebijakan yang bekerja.