Ikuti Jejak Budiman Sudjatmiko, Aktivis Rocky Gerung Masuk Pemerintahan Prabowo: Membangun Bangsa dari Dalam atau Menipiskan Oposisi?

Politik Indonesia itu kadang mirip panggung konser kampus: di depan ada yang teriak paling keras soal kebebasan, di belakang panggung ternyata sedang ngobrol serius dengan panitia acara soal bagaimana listrik jangan sampai mati saat gitar mulai distorsi. Dalam kerangka itu, masuknya Rocky Gerung ke pemerintahan Prabowo bisa dibaca sebagai momen ketika seorang pengritik yang lama berdiri di pinggir pagar, kini memilih masuk ke area kontrol sound system. Bukan lagi sekadar menunjuk-nunjuk kabel yang kusut dari luar, tetapi ikut duduk di dekat panel, menyentuh tombol, dan menerima risiko bila suara yang keluar tetap fals.

Secara faktual, pijakan paling kuat untuk membaca peristiwa ini jelas: Rocky Gerung resmi masuk struktur pemerintahan Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Pengangkatan itu diumumkan resmi oleh Sekretariat Negara dan didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 107/P Tahun 2026. Rocky masuk dalam formasi 26 anggota Wantimpres yang dilantik di Istana Negara [1]. Jadi, ini bukan gosip warung kopi, bukan juga spekulasi kanal politik yang hidup dari judul bombastis. Ini sudah punya stempel negara.

Yang menarik, sesudah pelantikan, Rocky sendiri tidak membingkai perannya sebagai operator proyek, melainkan sebagai pemberi pertimbangan. Dalam keterangan resmi pascapelantikan, fungsi Wantimpres diletakkan sebagai ruang pemberian nasihat dan masukan berkualitas kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Rocky juga membingkai posisinya sebagai peran yang bersifat “etis, bukan teknis” [2]. Kalimat ini penting. Ia seperti bilang: dirinya tidak sedang menjadi mandor yang memegang semen, melainkan semacam penunjuk arah yang berkata, “Bangun rumahnya jangan miring ke jurang.”

Nah, di sinilah nama Budiman Sudjatmiko jadi cermin yang mengilap. Jalur Rocky menyerupai jejak Budiman, meski tidak identik. Budiman punya riwayat panjang sebagai aktivis 98 dan eks tokoh PRD; ia pernah ditahan pasca-Kudatuli 27 Juli 1996, lalu masuk ke arus politik formal bersama PDIP, menjadi anggota DPR pada periode 2009–2019 [4]. Pada 24 Agustus 2023, Budiman dipecat PDIP setelah mendukung Prabowo-Gibran secara terbuka [4]. Lalu pada masa pemerintahan Prabowo, ia diberi tugas menangani isu kemiskinan, dan pada 12 Februari 2026 tampil resmi sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam rapat terbatas di Istana [3]. Kalau disederhanakan dengan bahasa anak kos: Budiman pernah lama teriak dari luar tembok, lalu memutuskan masuk halaman, dan sekarang kebagian tugas membereskan dapur yang selama ini ia kritik.

Maka frasa “membangun bangsa dari dalam” dalam kasus Rocky paling aman dibaca sebagai framing editorial atau tafsir politik, bukan klaim pasti tentang motif pribadinya. Ini penting dijaga. Sebab dari sumber yang tersedia, kita tahu Rocky memang menerima jabatan itu dan memahami perannya sebagai penasihat etis [2], tetapi kita tidak punya dasar primer yang cukup untuk mengunci isi kepalanya secara final. Apakah itu idealisme, strategi pengaruh, kompromi realistis, kelelahan terhadap oposisi simbolik, atau gabungan dari semuanya? Kita hanya bisa membaca gejala, bukan membongkar isi batin seperti montir membedah mesin.

Di titik ini, pembahasan psikologi menjadi menarik justru karena ia harus rendah hati. Dalam analisis psikologis yang bertanggung jawab, kita tidak boleh sok tahu seolah punya kunci kamar batin Rocky. Yang bisa dibaca adalah pola kemungkinan. Pertama, keputusan masuk ke ruang kekuasaan dapat ditafsirkan sebagai bentuk pergeseran dari psikologi kritik murni menuju psikologi pengaruh. Dalam fase kritik murni, seseorang memperoleh energi dari jarak: ia bebas menembak tanpa harus memikirkan baut mana yang harus dikencangkan lebih dulu. Tetapi dalam fase pengaruh, seseorang menerima kenyataan bahwa perubahan kadang tidak terjadi hanya dengan pidato, melainkan lewat akses ke telinga pengambil keputusan. Ini seperti beda antara orang yang berdiri di tribun meneriakkan strategi sepak bola dan orang yang akhirnya duduk di bangku pelatih, membawa papan taktik, lalu harus bertanggung jawab pada skor.

Kedua, secara psikologis, perpindahan dari luar ke dalam juga dapat dibaca sebagai kedewasaan strategis—meski tentu ini tafsir, bukan fakta final. Ada fase dalam hidup banyak intelektual ketika energi untuk sekadar menjadi oposisi abadi terasa kurang memadai. Kritik tetap perlu, tetapi muncul pertanyaan yang lebih getir: sesudah kritik dilempar, siapa yang akan menyusun rekomendasi, siapa yang akan menimbang arah, siapa yang akan mengoreksi dari dekat? Dalam konteks Rocky, peran Wantimpres yang “etis, bukan teknis” [2] memberi ruang bagi figur yang selama ini dikenal lewat kritik konseptual untuk tetap bermain di medan ide, bukan terjerat detail operasional harian. Analogi gampangnya begini: ia tidak diminta mengaduk semen, tetapi diminta memastikan bangunan tidak kehilangan kompas moral.

Namun ada sisi psikologis lain yang juga sah untuk dibaca: masuk ke lingkar kekuasaan selalu membawa risiko jinaknya lidah. Kekuasaan itu seperti sofa empuk di ruang ber-AC; terlalu lama duduk di sana, punggung mungkin nyaman, tetapi insting jalan kaki bisa tumpul. Karena itu, sebagian orang akan memandang langkah semacam ini dengan curiga. Bukan karena perpindahannya otomatis salah, melainkan karena sejarah politik kita berkali-kali menunjukkan bahwa kritik yang masuk ke istana bisa berubah dari obor menjadi lampu tidur. Sekali lagi, ini bukan tuduhan faktual kepada Rocky, melainkan peringatan psikologis yang berlaku umum pada siapa pun yang bergerak dari tepi ke pusat.

Di wilayah sosial, fenomena Rocky dan Budiman memperlihatkan satu hal penting: mobilitas elite dari aktivisme dan kritik publik ke institusi negara makin terlihat sebagai jalur yang wajar. Dulu, seolah ada garis tegas antara orang jalanan dan orang istana, antara pengeras suara demonstrasi dan mikrofon rapat resmi. Sekarang, garis itu makin cair. Budiman sudah menunjukkan pola tersebut lebih dulu: dari aktivis, ke partai, ke parlemen, lalu ke lembaga penanganan kemiskinan [3][4]. Rocky, yang dikenal sebagai pengritik tajam di ruang publik, kini masuk ke lembaga penasihatan Presiden [1][2]. Secara sosial, ini mengirim sinyal bahwa perubahan tidak lagi dipahami hanya sebagai kerja meneriakkan penolakan dari luar, tetapi juga sebagai seni menyusup ke ruang mesin negara.

Meski begitu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa masyarakat pasti menyambut dengan tepuk tangan atau sebaliknya merasa pasti kecewa. Sumber yang tersedia tidak memberi data survei tentang respons publik. Jadi kita harus jujur soal keterbatasan. Yang bisa dikatakan adalah: secara sosial, perpindahan seperti ini akan memicu tafsir beragam. Bagi sebagian kalangan, itu bisa dibaca sebagai keberanian masuk kandang harimau demi menjinakkan arah lompatan. Bagi yang lain, itu bisa terlihat sebagai tanda bahwa kandang harimau terlalu kuat, sampai-sampai mereka yang dulu melempar batu dari luar kini memilih masuk dan duduk rapi.

Dari perspektif politik, inilah bagian paling keras denting logamnya. Kita sedang melihat pembesaran koalisi kekuasaan dan penyerapan figur lintas latar belakang ke dalam pemerintahan. Secara jangka pendek, ini bisa memperkuat stabilitas, koordinasi, dan kapasitas integrasi program. Dalam pemerintahan yang besar, keberadaan figur dengan modal kritik, pengalaman aktivisme, atau reputasi intelektual dapat berguna sebagai jembatan antara negara dan keresahan publik. Budiman yang diberi tugas dalam percepatan pengentasan kemiskinan, misalnya, bisa dibaca sebagai upaya memanfaatkan rekam jejak aktivisme sosial untuk kerja kebijakan [3][4]. Rocky di Wantimpres dapat dibaca sebagai pemanfaatan kapasitas reflektif dan kritik etis untuk memperkaya pertimbangan Presiden [2].

Tetapi politik tidak pernah sesederhana brosur orientasi mahasiswa baru. Ada harga yang harus dihitung. Sebuah kajian akademik dalam Wacana Politik tahun 2026 menyebut DPR 2024–2029 bergerak ke arah “cartelized parliament”, yaitu kondisi ketika mayoritas faksi terserap ke koalisi pemerintahan sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan cenderung berlangsung lewat akomodasi elite, bukan kontrol demokratis yang kuat [5]. Nah, dalam lanskap seperti itu, masuknya figur-figur kritis ke dalam negara bisa dibaca dengan dua kacamata sekaligus. Kacamata pertama: ini integrasi talenta, sebuah cara agar kritik tidak berhenti jadi puisi marah, tetapi bertransformasi menjadi masukan kebijakan. Kacamata kedua: ini gejala menipisnya oposisi substantif di luar negara, sehingga ruang kontrol demokratis makin sepi penumpang.

Kalau mau memakai analogi musik, demokrasi sehat itu bukan konser solo, melainkan band lengkap. Ada vokalis yang memimpin lagu, ada bass yang menjaga kedalaman, ada drum yang mengingatkan ritme, ada gitar yang bisa menyela dengan nada tajam. Kalau semua pemain dipaksa jadi vokalis latar untuk penyanyi utama, musik mungkin terdengar rapi, tetapi kehilangan ketegangan kreatif yang membuatnya hidup. Dalam konteks itu, langkah Rocky dan sebelumnya Budiman menghadirkan pertanyaan besar: apakah mereka sedang memperkaya aransemen pemerintahan dari dalam, atau justru membuat panggung oposisi semakin hening?

Kasus Budiman memberi contoh bahwa jalur “dari aktivisme ke negara” tidak selalu berarti putus dengan idealisme awal. Setidaknya, ada jejak kontinuitas yang bisa dibaca. Dalam riwayat politiknya, Budiman pernah menekankan desa sebagai titik kesejahteraan karena “70 persen rakyat tinggal” di desa, sebagaimana dicatat dalam profil ANTARA [4]. Fokus pada basis sosial seperti itu menunjukkan bahwa perpindahan ke dalam sistem tidak harus identik dengan penghapusan seluruh agenda lama. Bisa saja yang berubah adalah rute, bukan tujuan. Dulu naik sepeda lewat gang sempit bernama gerakan, sekarang naik mobil dinas lewat jalan tol kebijakan. Pertanyaannya tinggal satu: apakah mobil itu benar menuju desa, atau malah muter-muter di kawasan elite?

Rocky, tentu, berada di jalur yang berbeda dari Budiman. Ia tidak masuk lewat partai dan tidak langsung memegang jabatan operasional. Posisi di Wantimpres menempatkannya dekat dengan pusat keputusan, tetapi bukan sebagai eksekutor teknis [2]. Justru karena sifatnya advisory, keberhasilan atau kegagalannya kelak akan lebih sulit dilihat secara kasat mata. Publik mungkin tidak melihat proyek fisik atas nama Rocky, tidak melihat pita diresmikan, tidak melihat gedung dibangun. Perannya lebih mirip arsitek etis yang sketsanya bisa memengaruhi bentuk bangunan tanpa namanya selalu tertulis di plakat depan. Ini sekaligus memberi peluang dan risiko. Peluangnya: ia bisa menjaga jarak intelektual sambil tetap punya akses. Risikonya: kontribusinya bisa kabur, dan publik sulit mengukur apakah ia benar menggoyang arah kebijakan atau hanya menambah ornamen legitimasi.

Di sinilah frasa “membangun bangsa dari dalam” perlu diuji, bukan hanya diucapkan. Sebab membangun dari dalam bukan sekadar pindah kursi. Banyak orang mengira perpindahan posisi otomatis berarti perpindahan pengaruh, padahal belum tentu. Masuk ke pemerintahan bisa seperti masuk perpustakaan raksasa: akses ke buku ada, AC dingin, ruang luas, tetapi kalau tidak membaca, tidak menulis, dan tidak mengintervensi percakapan, kehadiran hanya jadi dekorasi. Jadi, ukuran pentingnya kelak bukan pada sensasi pengangkatan, melainkan pada apakah figur seperti Rocky bisa mempertahankan daya ganggu intelektualnya di dalam ruangan yang cenderung menyukai harmoni.

Secara politik praktis, langkah ini juga menunjukkan kelihaian kekuasaan modern. Pemerintah yang cerdas tidak selalu melawan kritik dengan benturan frontal. Kadang ia merangkul, menyerap, dan menempatkan pengritik di kursi pertimbangan. Strategi ini bisa tulus, bisa juga kalkulatif; sering kali bahkan keduanya sekaligus. Tulus karena negara memang butuh sudut pandang kritis. Kalkulatif karena dengan merangkul pengritik, suhu konflik bisa diturunkan dan legitimasi bisa diperluas. Ibarat permainan catur, daripada membiarkan kuda lawan liar melompat-lompat, lebih efektif mengundangnya masuk ke pola permainan sendiri. Tapi lagi-lagi, apakah kuda itu lantas jinak, atau justru tetap membuat manuver tak terduga dari dalam papan, itu tergantung pada pemainnya.

Dari sudut sosiologi elite, kasus Rocky dan Budiman menegaskan bahwa negara Indonesia makin menjadi ruang penyerapan bagi figur-figur dengan modal simbolik tinggi. Aktivis, intelektual, tokoh kritik, semua bisa berubah fungsi menjadi penasihat, anggota parlemen, atau kepala badan. Di satu sisi, ini menunjukkan fleksibilitas demokrasi: tembok antara oposisi dan pemerintahan tidak sepenuhnya kaku. Di sisi lain, fleksibilitas yang terlalu lentur bisa membuat batas-batas akuntabilitas ikut mengambang. Bila hampir semua arus akhirnya bermuara ke sungai kekuasaan yang sama, pertanyaan tentang siapa yang berdiri di tepi untuk mengawasi banjir menjadi makin mendesak.

Khusus untuk Rocky, ada paradoks yang tidak bisa dihindari. Selama ini, nilai jual politiknya banyak bertumpu pada posisi sebagai pengamat dan pengkritik yang berada di luar pagar. Begitu ia masuk, sebagian magnet itu otomatis berubah sifat. Dulu kalimat tajamnya bekerja seperti batu dilempar dari kejauhan; sekarang publik akan bertanya apakah batu itu masih dilempar, atau sudah berubah menjadi catatan memo. Tapi bisa juga paradoks ini justru produktif. Orang yang paham retorika kritik dari luar bisa saja menjadi pemberi nasihat yang berguna di dalam, karena ia tahu persis apa yang biasanya tidak didengar penguasa. Analogi anak kampusnya begini: mahasiswa yang paling sering protes soal birokrasi himpunan kadang justru jadi ketua yang paling peka saat akhirnya terpilih.

Meski demikian, kita harus disiplin membedakan fakta, analisis, dan opini. Faktanya: Rocky resmi diangkat sebagai anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026 [1]. Faktanya pula, Wantimpres bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dan Rocky membingkai perannya sebagai posisi etis, bukan teknis [2]. Faktanya lagi, Budiman memiliki jejak aktivisme, pernah menjadi anggota DPR, dipecat PDIP pada 24 Agustus 2023, lalu tampil resmi sebagai Kepala BP Taskin dalam rapat terbatas di Istana pada 12 Februari 2026 [3][4]. Analisisnya: langkah Rocky menyerupai pola Budiman, yakni perpindahan dari wilayah kritik/aktivisme menuju kerja dari dalam negara. Opininya: apakah ini jalan yang paling efektif untuk membangun bangsa, itu masih harus dibuktikan oleh kerja dan hasil, bukan oleh romantisme narasi saja.

Dalam lanskap demokrasi yang cenderung menggemukkan koalisi dan menguruskan oposisi [5], figur-figur seperti Rocky dan Budiman berdiri di persimpangan sejarah yang unik. Mereka bisa menjadi bukti bahwa negara masih punya pori-pori untuk menyerap energi kritik. Tapi mereka juga bisa menjadi gejala bahwa daya serap kekuasaan terlalu kuat, sampai-sampai kritik lebih sering dipeluk daripada ditantang. Keduanya mungkin benar pada saat yang sama. Politik memang sering bekerja seperti hujan sore di kota besar: bagi pedagang payung, itu berkah; bagi pengendara motor, itu petaka. Satu peristiwa, banyak arti, tergantung dari titik berdiri.

Pada akhirnya, mengikuti jejak Budiman tidak harus dimaknai sebagai menyerah pada sistem. Ia bisa dibaca sebagai pilihan taktik: kalau pintu depan terlalu sulit didobrak, mungkin jendela samping lebih efektif dibuka. Tetapi taktik hanya bernilai bila masih terhubung dengan tujuan. Jika tujuan awalnya adalah memperbaiki negara, memperluas keadilan, dan menjaga etika kekuasaan, maka masuk ke dalam harus menghasilkan lebih dari sekadar foto pelantikan dan kursi empuk. Ia harus melahirkan keberanian memberi nasihat yang tidak enak didengar, kesanggupan menolak arus bila perlu, dan kemauan menjaga jarak kritis dari kenyamanan yang disediakan istana.

Jadi, langkah Rocky Gerung masuk Wantimpres paling tepat dibaca sebagai momen penting yang mengingatkan pada jalur Budiman Sudjatmiko: dari kritik dan aktivisme menuju kerja dari dalam negara [1][2][3][4]. Apakah ini bentuk idealisme yang berevolusi, strategi pengaruh yang realistis, atau bagian dari penyerapan oposisi dalam konfigurasi koalisi besar [5]? Jawabannya belum final. Yang jelas, sekarang Rocky tidak lagi hanya berdiri di luar sambil menunjuk retakan dinding. Ia sudah ada di dalam rumah. Dan di situlah ujian sesungguhnya dimulai: apakah ia akan membantu memperkuat fondasi, atau justru ikut diam saat plafon mulai retak.

• Fakta utama: Rocky Gerung resmi diangkat menjadi anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 dalam formasi 26 anggota, berdasarkan Keppres RI Nomor 107/P Tahun 2026 [1].
• Fakta kelembagaan: Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden; Rocky menyebut perannya sebagai posisi “etis, bukan teknis” [2].
• Fakta pembanding: Budiman Sudjatmiko memiliki jejak dari aktivisme ke parlemen lalu ke jabatan negara sebagai Kepala BP Taskin [3][4].
• Analisis sosial-politik: perpindahan figur kritis ke dalam negara dapat dibaca sebagai integrasi talenta, tetapi juga dapat menandai menipisnya oposisi substantif [5].
• Keterbatasan data: tidak ada sumber primer yang cukup untuk memastikan motif personal Rocky; karena itu, tafsir psikologis harus dibaca sebagai analisis, bukan fakta.

Kalau politik adalah perjalanan malam dengan motor tua, maka kritik dari luar itu lampu jauh: penting untuk melihat lubang di depan. Tetapi masuk ke pemerintahan adalah duduk di jok depan, memegang setang, dan menerima fakta bahwa jalan rusak tidak bisa dilawan hanya dengan umpatan. Persoalannya, pengendara yang masuk ke dalam sistem sering tergoda untuk mematikan lampu jauhnya demi kenyamanan. Publik sekarang tinggal menunggu: apakah Rocky akan tetap menyalakan sorot tajam itu dari dalam, mengikuti jejak Budiman dalam arti terbaiknya, atau justru larut menjadi bagian dari kabut yang dulu ia kritik.