30 Tahun Lagi, AI dan Manusia Akan Seperti Apa? Proyeksi untuk Negara Maju dan Indonesia

Kalau ngomongin “30 tahun lagi AI akan seperti apa?”, jujur jawabannya bukan ramalan pasti, melainkan proyeksi berbasis tren. Ini penting banget ditekankan dari awal. Sampai sekarang, sumber-sumber yang paling kredibel pun belum bisa memberi prediksi presisi tentang kondisi tahun 2056. Bahkan untuk horizon 2030 saja, para peneliti masih melihat kemungkinan yang sangat lebar, dari perkembangan AI yang melambat sampai AI yang mendekati kesetaraan manusia pada banyak kemampuan kognitif tertentu [1]. Jadi, cara paling aman untuk membahas masa depan AI bukan dengan gaya “pasti begini”, melainkan “kalau tren saat ini berlanjut, kemungkinan arahnya ke sini”.

Dan justru di situlah topiknya jadi menarik. Karena pertanyaan utamanya bukan cuma apakah AI akan makin pintar, tetapi bagaimana hubungan AI dengan manusia akan dibentuk. Siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang paling diuntungkan? Dan siapa yang berisiko tertinggal? Dalam 30 tahun ke depan, hubungan manusia dan AI kemungkinan besar tidak akan sesederhana narasi “robot menggantikan manusia”. Yang lebih masuk akal adalah dunia di mana AI menjadi lapisan infrastruktur kehidupan sehari-hari: ada di pekerjaan, pendidikan, kesehatan, birokrasi, hiburan, sampai cara kita berkomunikasi. Tapi manusia tetap menentukan aturan mainnya—atau setidaknya, itulah arah yang sedang didorong oleh kebijakan global saat ini [2][5].

Kalau dibagi kasar, negara maju kemungkinan akan merasakan transisi ini lebih cepat. Alasannya cukup jelas: pekerjaan mereka lebih terdigitalisasi, investasi teknologi lebih besar, organisasi lebih siap mengadopsi AI, dan eksposur pekerjaan terhadap GenAI juga lebih tinggi. Laporan ILO menunjukkan bahwa sekitar 34% total pekerjaan di negara berpendapatan tinggi memiliki paparan terhadap GenAI, sementara di negara berpendapatan rendah angkanya sekitar 11% [3]. Angka ini tidak otomatis berarti 34% pekerjaan akan hilang. Justru pesan utama dari laporan tersebut adalah bahwa hasil paling mungkin adalah transformasi pekerjaan, bukan penggantian total [3]. Artinya, 30 tahun lagi di negara maju, AI kemungkinan hadir sebagai rekan kerja digital yang mengubah komposisi tugas manusia, bukan sebagai penghapus seluruh peran manusia.

Di negara maju, skenario yang paling mungkin bukan “kantor tanpa manusia”, tapi “kantor yang didesain ulang karena AI”. Banyak tugas administratif, analisis rutin, penyusunan draft, pencarian informasi, klasifikasi data, dan layanan pelanggan level awal akan makin banyak dibantu sistem AI. Manusia lalu bergeser ke tugas yang membutuhkan penilaian konteks, negosiasi, empati, tanggung jawab hukum, dan keputusan yang konsekuensinya besar. OECD juga menekankan bahwa meskipun AI berkembang cepat, sistem AI saat ini dan dalam waktu dekat masih lemah dalam tugas fisik dunia nyata dan interaksi sosial yang benar-benar fleksibel [1]. Itu berarti ada batas yang cukup penting: AI bisa sangat membantu, tapi belum otomatis cocok menggantikan manusia di semua konteks sosial dan fisik.

Jadi kalau kita membayangkan 2056 di negara maju, besar kemungkinan hubungan manusia-AI berbentuk kolaborasi yang sangat intens. AI mungkin akan menjadi co-worker yang tidak pernah tidur, advisor yang bisa merangkum jutaan data dalam hitungan detik, tutor personal untuk peningkatan skill, dan automation layer yang mengurus bagian repetitif dari hampir semua proses kerja. Tapi tetap akan ada manusia di dalam loop, terutama untuk supervisi, validasi, dan akuntabilitas [1][2]. Bahkan makin canggih AI, kebutuhan akan pengawasan manusia kemungkinan tidak hilang, malah berubah bentuk: dari mengerjakan sendiri menjadi mengorkestrasi sistem yang mengerjakan banyak hal.

Salah satu perubahan paling besar mungkin terjadi pada definisi “kerja”. Selama ini orang sering membayangkan teknologi menghemat waktu sehingga manusia bisa santai. Kenyataannya, teknologi sering justru menciptakan jenis pekerjaan baru, standar produktivitas baru, dan tuntutan kompetensi baru. Laporan ILO menyebut 1 dari 4 pekerjaan di dunia punya sebagian paparan terhadap GenAI [3]. Ini artinya AI akan menyentuh kehidupan kerja sangat luas, meski dampaknya berbeda-beda. Di negara maju, profesi clerical dan sejumlah pekerjaan profesional serta teknis yang sangat terdigitalisasi menjadi kelompok dengan paparan tertinggi [3]. Maka 30 tahun lagi, sangat mungkin pekerjaan tidak hilang begitu saja, tetapi pecah menjadi tiga lapisan: tugas yang diotomatisasi, tugas yang diaugmentasi, dan tugas baru yang sebelumnya tidak ada.

Contohnya begini: dulu orang menulis laporan dari nol, sekarang AI bisa membuat draft awal. Dulu analis mengumpulkan data satu per satu, nanti AI bisa menyiapkan simulasi dan ringkasan. Dulu guru menyampaikan materi seragam untuk satu kelas, nanti AI bisa membantu personalisasi belajar per murid. Tapi keputusan akhir—mana yang layak dipakai, mana yang bias, mana yang etis, mana yang sesuai tujuan—tetap perlu manusia. Dengan kata lain, manusia mungkin tidak lagi selalu jadi “pelaksana semua langkah”, melainkan “arsitek keputusan dan penjaga konteks”.

Di sisi sosial, negara maju juga kemungkinan lebih cepat menghadapi debat yang lebih kompleks. Misalnya, kalau AI menjadi asisten sehari-hari yang sangat personal, apakah hubungan emosional manusia dengan mesin akan dianggap normal? Secara riset yang tersedia di sini, kita belum punya dasar kuat untuk membuat klaim jauh soal kehidupan emosional manusia dengan AI pada 2056. Yang lebih aman dikatakan adalah: karena AI makin masuk ke aktivitas sehari-hari, batas antara alat, asisten, dan partner kerja akan makin tipis. Namun secara normatif, arah global tetap menempatkan AI dalam kerangka yang harus menghormati hak asasi manusia, martabat manusia, transparansi, fairness, sustainability, dan human oversight [2]. Jadi meskipun interaksi manusia dengan AI bisa terasa semakin natural, sistemnya tetap idealnya tidak dibiarkan lepas dari akuntabilitas.

Hal penting lainnya adalah regulasi. Negara maju kemungkinan punya kapasitas lebih besar untuk membangun kerangka audit, standardisasi, tanggung jawab hukum, dan mekanisme keselamatan AI. Ini tidak berarti mereka pasti sukses sempurna. Tapi secara institusional, mereka cenderung lebih siap untuk bergerak cepat ketika teknologi berubah cepat. Karena itu, 30 tahun lagi kita bisa membayangkan negara maju memiliki ekosistem di mana AI bukan sekadar produk teknologi, tetapi bagian dari infrastruktur publik dan ekonomi: dipakai di rumah sakit, pengadilan administratif, sekolah, transportasi, dan layanan kota. Tetap saja, menurut arah etika global, keputusan yang menyangkut manusia seharusnya tidak dilepas begitu saja ke sistem otomatis tanpa pengawasan manusia [2].

Sekarang mari geser ke Indonesia. Kalau negara maju mungkin akan lebih cepat masuk ke fase kerja berbasis AI, Indonesia punya cerita yang lebih campur aduk: potensinya besar, tapi kecepatannya kemungkinan tidak merata. Ada sektor yang bisa melompat cepat, ada juga area yang tertahan karena persoalan talenta, riset, data, keamanan, dan tata kelola. Indonesia sudah punya fondasi kebijakan. Menurut profil UNESCO, Indonesia meluncurkan Strategi Nasional AI pada 2020 [4]. Selain itu, Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 juga sudah menegaskan prinsip etika AI, mulai dari inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, keberlanjutan, sampai hak kekayaan intelektual [5]. Ini menunjukkan bahwa secara arah resmi, Indonesia tidak mendorong AI sebagai pengganti total manusia, melainkan sebagai pendukung aktivitas manusia [5].

Kalimat “pendukung aktivitas manusia” itu penting. Bahkan dalam surat edaran tersebut juga ditegaskan bahwa AI tidak boleh diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan [5]. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia 30 tahun lagi, skenario yang paling kredibel bukan negara yang sepenuhnya menyerahkan hidup pada mesin. Lebih realistis membayangkan Indonesia sebagai negara yang secara bertahap menaruh AI di banyak titik layanan—misalnya pendidikan, layanan publik, kesehatan, UMKM, pertanian data-driven, industri kreatif, dan birokrasi—tetapi tetap menuntut kontrol manusia di level keputusan penting.

Masalahnya, fondasi kebijakan tidak otomatis sama dengan kesiapan lapangan. UNESCO mencatat tantangan struktural Indonesia masih besar. Belanja riset Indonesia sekitar 0,2% PDB, jauh di bawah rerata global 2% [4]. Dalam soal talenta, Indonesia memiliki 953 perguruan tinggi yang menawarkan program terkait AI atau machine learning, menghasilkan sekitar 500.000 lulusan pada 2019–2024, tetapi per 2024 baru 6 universitas yang memiliki program AI-spesifik [4]. Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan 9 juta pekerja teknologi pada 2030 [4]. Dari data ini saja kelihatan bahwa hubungan manusia-AI di Indonesia tidak cuma ditentukan oleh seberapa cepat aplikasi AI masuk, tetapi oleh apakah kita punya cukup orang yang mampu memahami, mengelola, mengaudit, dan mengembangkan teknologi itu.

Kalau talenta ini tidak tumbuh cepat, Indonesia berisiko jadi pasar pengguna, bukan pembentuk arah teknologi. AI-nya dipakai di mana-mana, tapi model, standar, dataset, bahasa utama, dan logika produknya ditentukan dari luar. Dalam jangka 30 tahun, ini bukan masalah kecil. Karena kalau AI menjadi lapisan infrastruktur kehidupan, pihak yang menguasai infrastruktur itu punya pengaruh besar atas ekonomi, budaya, dan akses pengetahuan. Jadi masa depan AI di Indonesia sangat bergantung pada pertanyaan sederhana: apakah kita hanya akan mengonsumsi AI, atau ikut membangun AI yang relevan dengan kebutuhan lokal?

Di sinilah isu data dan bahasa jadi khas banget untuk Indonesia. UNESCO mencatat Bahasa Indonesia dipakai sekitar 200 juta orang, tetapi masih kurang terwakili dalam dataset riset. Pada saat yang sama, lebih dari 700 bahasa daerah terancam punah [4]. Ini membuka dua kemungkinan yang sangat berbeda untuk 30 tahun ke depan. Skenario optimistis: AI dipakai sebagai alat pelestarian bahasa, dokumentasi budaya, penerjemah real-time untuk bahasa daerah, tutor belajar multibahasa, dan mesin pencari pengetahuan lokal. Skenario pesimistis: karena data lokal lemah, AI justru makin memperkuat dominasi bahasa global dan menggeser bahasa serta konteks lokal dari ruang digital. Jadi hubungan manusia-AI di Indonesia bukan cuma soal kerja dan ekonomi, tapi juga soal apakah identitas budaya bisa hidup di ekosistem digital masa depan.

Kalau kita lebih spesifik, sektor-sektor di Indonesia yang kemungkinan paling cepat berubah adalah sektor yang memang sudah digital atau gampang terdigitalisasi. Layanan pelanggan, e-commerce, pendidikan, pemasaran, media, administrasi publik, serta sebagian layanan kesehatan tampak punya peluang besar untuk diaugmentasi AI. Bukan berarti semua masalah selesai dengan AI. Justru kualitas hasilnya akan tergantung pada kualitas data, literasi pengguna, perlindungan data pribadi, dan kemampuan institusi untuk memastikan AI tidak salah arah [5]. Di kota-kota besar, mungkin 30 tahun lagi AI akan terasa biasa saja: asisten belajar untuk anak, sistem bantu diagnosis, layanan publik yang lebih responsif, dan alat kerja untuk UMKM. Tapi di wilayah yang konektivitas, pendidikan, dan kapasitas institusinya lebih lemah, transisinya bisa jauh lebih lambat.

Itu sebabnya masa depan AI di Indonesia hampir pasti tidak merata. Akan ada “Indonesia yang sangat AI-ready” dan “Indonesia yang masih tertinggal secara digital” kalau intervensinya tidak serius. Kesenjangan gender juga patut diperhatikan dari sekarang. UNESCO mencatat rasio pengguna internet perempuan terhadap laki-laki berada di angka 0,842, lalu perempuan lulusan STEM sekitar 12,39% dibanding laki-laki 26,91% [4]. Secara global, ILO juga menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam paparan pekerjaan terhadap GenAI: 3,3% pekerjaan global masuk kategori paparan tertinggi, dengan 4,7% untuk pekerja perempuan dan 2,4% untuk laki-laki; di negara berpendapatan tinggi angkanya 9,6% perempuan vs 3,5% laki-laki [3]. Data ini tidak bisa langsung dipakai untuk meramal Indonesia 2056 secara detail, tapi cukup untuk memberi warning bahwa tanpa kebijakan yang sadar gender, manfaat dan risikonya bisa terbagi tidak adil.

Dengan kata lain, hubungan manusia-AI 30 tahun lagi juga akan dipengaruhi oleh siapa yang punya akses terhadap skill. Kalau akses hanya dinikmati sebagian kelompok—misalnya warga kota, mereka yang berpendidikan tinggi, atau mereka yang sudah fasih teknologi—maka AI bisa memperbesar ketimpangan yang sudah ada. Tapi kalau dipakai untuk memperluas akses belajar, mempercepat layanan publik, mendukung guru, tenaga kesehatan, petani, dan pelaku UMKM, AI justru bisa menjadi alat pemerataan. Jadi yang menentukan bukan semata kecanggihan teknologinya, melainkan desain sosial dan kebijakan di sekitarnya.

Dari sudut pandang relasi manusia dan AI, saya kira ada lima bentuk hubungan yang paling masuk akal untuk 30 tahun mendatang, baik di negara maju maupun Indonesia, meski level kematangannya berbeda:

• AI sebagai co-worker. AI membantu menyelesaikan tugas, menyiapkan draft, menganalisis data, dan mengotomatisasi bagian repetitif pekerjaan [1][3].
• AI sebagai advisor. AI memberi rekomendasi, simulasi, dan opsi keputusan, tetapi manusia tetap memegang penilaian akhir, terutama untuk keputusan penting [2][5].
• AI sebagai tutor. AI mendukung pembelajaran personal, pelatihan ulang, dan peningkatan skill tenaga kerja, yang sangat krusial di era perubahan pekerjaan [3][4].
• AI sebagai interface. AI menjadi lapisan yang mempermudah orang berinteraksi dengan sistem yang kompleks, misalnya layanan publik atau pengetahuan digital.
• AI sebagai automation layer. AI bekerja di belakang layar untuk membuat proses lebih cepat, murah, dan responsif, tanpa harus selalu terlihat oleh pengguna.

Yang perlu diingat, semua bentuk relasi itu tidak netral. Kalau desainnya buruk, AI bisa membuat keputusan terasa cepat tapi tidak adil. Kalau transparansinya lemah, orang bisa bergantung pada sistem yang tidak mereka pahami. Kalau datanya timpang, hasilnya bisa bias. Karena itulah UNESCO menekankan prinsip-prinsip etika seperti transparansi, fairness, sustainability, dan human oversight [2]. Bukan karena etika itu sekadar pelengkap, tapi karena ketika AI masuk ke pusat kehidupan sosial, etika menjadi cara untuk memastikan teknologi tetap melayani manusia, bukan sebaliknya.

Negara maju kemungkinan akan lebih cepat menguji batas-batas ini. Mereka mungkin lebih dulu menghadapi persoalan tentang AI di tempat kerja, standar evaluasi model, hak pekerja saat tugasnya diaugmentasi mesin, dan akuntabilitas ketika rekomendasi AI salah. Indonesia mungkin akan menghadapi campuran persoalan yang sedikit berbeda: bagaimana mengejar adopsi tanpa mengorbankan perlindungan warga, bagaimana membangun talenta lokal, bagaimana memastikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak terpinggirkan, serta bagaimana menerapkan AI di institusi publik yang kualitas datanya belum selalu rapi. Jadi walaupun topiknya sama-sama AI, konteks sosial-politiknya berbeda.

Ada juga satu hal yang sering luput dalam diskusi populer: ketidakpastian itu sendiri adalah fakta. OECD menekankan para ahli punya tingkat ketidakpastian tinggi dan kepercayaan yang rendah dalam memprediksi laju kemajuan AI [1]. Ini bukan kelemahan analisis, malah justru kekuatan intelektual. Artinya, kita seharusnya tidak tergoda membuat klaim absolut seperti “AI pasti menggantikan semua pekerjaan”, atau “AI pasti setara manusia di semua hal pada tahun sekian”. Yang lebih jujur adalah mengatakan: beberapa tren terlihat jelas, tetapi jalur akhirnya sangat tergantung pada riset, investasi, regulasi, konflik kepentingan, dan respons masyarakat.

Karena itu, kalau disederhanakan, 2056 di negara maju kemungkinan adalah dunia dengan AI yang lebih dalam terintegrasi ke ekonomi, birokrasi, dan kehidupan personal. Pekerjaan berubah besar-besaran, retraining menjadi budaya permanen, dan manusia lebih sering bekerja bersama mesin ketimbang sendirian. Sementara 2056 di Indonesia kemungkinan adalah dunia dengan dua kemungkinan besar yang berjalan bersamaan: lompatan cepat di sektor tertentu, tetapi juga perjuangan panjang untuk menutup kesenjangan talenta, bahasa, kualitas data, dan akses. Indonesia bisa sangat diuntungkan jika membangun AI yang relevan dengan konteks lokal. Tapi Indonesia juga bisa tertinggal bila hanya menjadi pengguna pasif dari sistem yang dibangun orang lain.

Kalau mau ditarik ke kesimpulan yang paling aman, hubungan AI dan manusia 30 tahun lagi tampaknya bukan kisah menang-kalah. Bukan manusia kalah dari mesin, dan bukan juga mesin berhenti jadi alat sederhana. Yang lebih masuk akal adalah hubungan yang makin rapat, makin kompleks, dan makin strategis. AI akan hadir sebagai partner operasional, pemberi rekomendasi, lapisan otomatisasi, bahkan mediator pengetahuan. Namun manusia tetap penting sebagai penentu nilai, konteks, tujuan, dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar [2][5].

Jadi, ramalan paling realistis untuk 30 tahun lagi adalah ini: AI bukan lagi teknologi tambahan, melainkan bagian dari infrastruktur hidup modern. Di negara maju, itu mungkin terjadi lebih cepat dan lebih sistematis. Di Indonesia, itu mungkin terjadi lebih bertahap dan tidak merata. Tapi di kedua konteks, pertanyaan terbesarnya tetap sama: apakah manusia cukup siap untuk mengatur AI dengan bijak? Karena pada akhirnya, masa depan AI mungkin memang dibentuk oleh mesin yang makin cerdas, tetapi kualitas hubungan manusia dengannya tetap ditentukan oleh keputusan manusia sendiri.

Dan mungkin justru itu inti paling pentingnya. Masa depan bukan soal apakah AI akan ada di mana-mana—kemungkinan besar iya. Masa depan adalah soal apakah kehadiran AI membuat manusia lebih berdaya, lebih adil, lebih terhubung dengan pengetahuan, dan lebih terlindungi; atau malah sebaliknya. Teknologinya terus bergerak, tetapi arah sosialnya masih sangat terbuka. Jadi daripada sibuk bertanya “apakah AI akan menggantikan manusia?”, mungkin pertanyaan yang lebih berguna untuk 30 tahun ke depan adalah: “manusia ingin membangun hubungan seperti apa dengan AI?”