Perdebatan mengenai perbedaan cara meraih kemerdekaan antara Sukarno dan Tan Malaka sering disederhanakan menjadi satu kalimat singkat: Sukarno ingin Indonesia segera merdeka, sedangkan Tan Malaka menolak karena rakyat belum siap. Ringkasan seperti itu memang menangkap inti ketegangan di antara keduanya, tetapi bila dibiarkan terlalu sederhana, ia dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang lebih tepat, Sukarno dan Tan Malaka sama-sama menginginkan Indonesia merdeka, namun keduanya berbeda dalam menilai jalan yang paling kuat untuk sampai ke sana dan paling aman untuk menjaga kemerdekaan itu setelah tercapai.
Sukarno cenderung melihat kemerdekaan sebagai momentum politik yang tidak boleh terlewat. Dalam cara pandangnya, ada saat ketika sejarah membuka celah, dan bangsa yang siap secara kepemimpinan harus berani mengambil keputusan. Di sisi lain, Tan Malaka lebih menekankan bahwa kemerdekaan bukan sekadar pernyataan resmi, melainkan perubahan yang hidup dalam kesadaran rakyat. Baginya, apabila rakyat belum memahami arti kemerdekaan, belum menjadi subjek aktif dalam perjuangan, dan masih pasif terhadap nasib politiknya sendiri, maka kemerdekaan berisiko berubah menjadi simbol kosong atau diperalat oleh segelintir elite.
Dari sini terlihat bahwa perbedaan mereka bukan semata soal setuju atau tidak setuju terhadap kemerdekaan, melainkan soal prioritas. Sukarno memprioritaskan perebutan momen politik. Tan Malaka memprioritaskan pendalaman basis rakyat. Yang satu menekankan kecepatan dan keberanian mengambil peluang. Yang lain menekankan kedalaman kesadaran dan kekuatan sosial dari bawah. Keduanya mewakili dua logika perjuangan yang sama-sama penting dalam sejarah bangsa-bangsa yang ingin bebas dari penjajahan.
Jika dirumuskan secara lebih hati-hati, pandangan Sukarno dapat dipahami sebagai keyakinan bahwa kemerdekaan perlu dinyatakan terlebih dahulu agar bangsa memiliki pijakan hukum, simbol, dan arah bersama. Kemerdekaan formal, dalam kerangka ini, bukan akhir, melainkan pintu masuk untuk membangun masyarakat baru. Sementara itu, pandangan Tan Malaka bergerak dari pertanyaan yang berbeda: apa gunanya kemerdekaan formal jika struktur berpikir rakyat masih belum berubah, jika ketergantungan masih kuat, dan jika rakyat belum benar-benar menjadi pemilik dari kemerdekaan itu sendiri? Bagi Tan Malaka, kemerdekaan yang tidak ditopang kesadaran rakyat bisa saja lahir, tetapi mudah goyah, mudah dibajak, atau hanya berganti penguasa tanpa mengubah nasib orang banyak.
Karena itu, pernyataan bahwa Tan Malaka “menolak kemerdekaan” perlu diluruskan. Ia bukan menolak kemerdekaan sebagai tujuan. Ia lebih tepat dipahami sebagai tokoh yang kritis terhadap kemerdekaan yang terlalu bertumpu pada keputusan elite atau yang tidak diiringi kesiapan politik rakyat. Ia ingin kemerdekaan yang berakar, bukan sekadar diumumkan. Ia ingin rakyat bukan hanya bersorak saat merdeka disebutkan, tetapi juga mengerti mengapa kemerdekaan itu penting, apa konsekuensinya, dan bagaimana menjaganya dalam kehidupan sehari-hari.
Di titik ini, perbandingan antara Sukarno dan Tan Malaka menjadi menarik karena memperlihatkan dua dimensi kemerdekaan yang sering dipisahkan padahal seharusnya saling menopang. Dimensi pertama adalah kemerdekaan sebagai tindakan politik: deklarasi, pembentukan otoritas, dan penegasan kedaulatan. Dimensi kedua adalah kemerdekaan sebagai pendidikan sosial: pembentukan warga yang sadar, berani, dan mampu berpartisipasi. Sukarno berbicara kuat pada dimensi pertama. Tan Malaka menekan pentingnya dimensi kedua. Tanpa tindakan politik, kesempatan bisa hilang. Tanpa pendidikan sosial, kemerdekaan bisa rapuh.
Sukarno sendiri bukan tokoh yang buta terhadap rakyat. Ia memahami pentingnya membangkitkan massa dan memakai bahasa yang sanggup menyentuh perasaan kolektif bangsa. Namun pendekatannya cenderung integratif dan simbolik: bangsa harus disatukan lebih dulu, diberi arah yang jelas, lalu digerakkan untuk memasuki tahap baru sejarah. Dalam pengertian ini, kemerdekaan harus didahulukan agar energi rakyat memiliki wadah negara. Negara menjadi alat untuk melanjutkan revolusi sosial, pendidikan politik, dan pembangunan masyarakat.
Sementara itu, Tan Malaka lebih curiga terhadap kemungkinan bahwa negara lahir lebih cepat daripada kedewasaan politik rakyat. Kecurigaan ini penting karena dalam banyak pengalaman sejarah, pergantian status politik tidak otomatis melahirkan keadilan. Sebuah bangsa dapat bebas secara formal, tetapi rakyatnya tetap dipinggirkan dalam pengambilan keputusan. Elitisme dapat bertahan. Ketimpangan dapat terus hidup. Bahasa kemerdekaan dapat dipakai sebagai hiasan, padahal praktik kekuasaan tetap jauh dari partisipasi rakyat. Di sinilah Tan Malaka mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati menuntut rakyat yang sadar, bukan rakyat yang sekadar hadir sebagai penonton.
Apabila gagasan ini dibawa ke keadaan sekarang, analogi yang Anda ajukan tentang demokrasi mempunyai dasar sebagai bahan renungan, tetapi perlu dirumuskan secara lebih tepat agar tidak menjadi penyederhanaan. Benar bahwa demokrasi tidak cukup diukur dari adanya pemilu, lembaga perwakilan, atau prosedur formal. Demokrasi juga membutuhkan warga yang paham hak, kewajiban, nalar publik, serta kemampuan membedakan kepentingan umum dari propaganda. Jika rakyat tidak memahami makna demokrasi, maka demokrasi memang bisa menjadi dangkal. Namun menyebutnya langsung sebagai “demokrasi palsu” perlu hati-hati. Ada kondisi di mana demokrasi tetap ada secara prosedural, tetapi kualitasnya lemah karena kesadaran warga belum merata, partisipasi belum substansial, dan ruang publik mudah dikuasai manipulasi. Istilah yang lebih adil adalah demokrasi yang belum matang atau demokrasi yang bersifat formal tetapi belum sepenuhnya substantif.
Pembedaan antara demokrasi formal dan demokrasi substantif sangat membantu untuk memahami relevansi perdebatan Sukarno dan Tan Malaka. Demokrasi formal menekankan mekanisme: pemilihan, perwakilan, aturan, dan pergantian jabatan secara sah. Demokrasi substantif menekankan isi: apakah warga sungguh dapat mempengaruhi arah kebijakan, apakah kebebasan berpikir terlindungi, apakah partisipasi terjadi dengan kesadaran, dan apakah kekuasaan benar-benar dapat diawasi. Dalam analogi ini, pendekatan Sukarno lebih dekat dengan pentingnya mendirikan rumah lebih dahulu. Pendekatan Tan Malaka mengingatkan bahwa rumah tidak akan berfungsi baik jika penghuninya tidak memahami bagaimana menjaganya, bagaimana mengambil keputusan bersama, dan bagaimana mencegah rumah itu dikuasai segelintir orang.
Tentu saja, analogi tersebut tidak boleh dipaksa terlalu jauh. Kemerdekaan nasional dan demokrasi kontemporer adalah dua konteks yang berbeda. Namun keduanya memiliki satu titik temu: keduanya dapat kosong bila hanya berhenti pada bentuk. Sebuah bangsa dapat merdeka di atas kertas, tetapi belum merdeka dalam kesadaran. Sebuah negara dapat demokratis dalam aturan, tetapi belum demokratis dalam praktik sosial. Dalam kedua hal ini, pertanyaan Tan Malaka tetap menggema: apakah rakyat sungguh memahami apa yang sedang mereka miliki? Dan pertanyaan Sukarno juga tetap relevan: kapan sebuah bangsa harus berhenti menunggu dan berani mengambil langkah besar?
Jika kita menilai kedua tokoh itu secara adil, maka Sukarno tidak bisa dianggap sekadar tergesa-gesa, dan Tan Malaka tidak bisa dianggap sekadar menghambat. Sukarno menangkap bahwa sejarah tidak selalu memberi kesempatan yang panjang. Dalam politik, momentum sering datang singkat dan tidak pasti. Terlalu banyak menunggu dapat berarti kehilangan peluang. Sebaliknya, Tan Malaka membaca bahwa kemenangan politik yang tidak ditopang kesadaran sosial dapat melahirkan kemerdekaan yang tipis: bendera berganti, pidato berubah, tetapi hubungan antara rakyat dan kekuasaan tidak sungguh-sungguh dibaharui.
Dua pendekatan ini sebenarnya dapat dipandang bukan sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai ketegangan kreatif. Negara memerlukan keberanian untuk lahir, tetapi juga memerlukan rakyat yang sadar agar tidak jatuh menjadi alat segelintir elite. Dengan kata lain, kemerdekaan memerlukan keputusan politik dari atas dan keterlibatan sosial dari bawah. Jika hanya ada keputusan elite tanpa pendidikan rakyat, lahirlah negara yang rapuh secara demokratis. Jika hanya ada pendidikan rakyat tanpa keberanian mengambil momen politik, perjuangan bisa berlarut-larut tanpa bentuk yang jelas.
Dalam kerangka itu, ada baiknya kita membaca ulang makna partisipasi rakyat yang ditekankan Tan Malaka. Partisipasi bukan hanya kehadiran fisik di ruang publik, bukan hanya tergerak emosi sesaat, dan bukan hanya kepatuhan kepada tokoh yang dianggap besar. Partisipasi berarti kesadaran akan kepentingan bersama, kemampuan menilai tindakan kekuasaan, keberanian bersikap, dan kemauan untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan politik. Rakyat yang berpartisipasi secara sadar tidak mudah dijadikan massa yang sekadar digiring. Mereka lebih sulit ditakut-takuti, lebih sulit dibeli secara simbolik, dan lebih mampu menjaga agar kemerdekaan atau demokrasi tidak berubah menjadi dekorasi.
Sementara itu, logika Sukarno mengajarkan bahwa kesadaran rakyat sering juga tumbuh justru setelah sebuah bangsa memiliki simbol bersama dan wadah politik yang jelas. Orang belajar menjadi warga negara ketika negara itu sungguh ada dan menuntut partisipasi mereka. Dalam pemahaman ini, kemerdekaan formal bukan lawan dari kesadaran, melainkan awal bagi pembentukan kesadaran dalam skala nasional. Sebuah proklamasi, misalnya, dapat berfungsi sebagai titik balik psikologis yang menyatukan pengalaman kolektif dan menumbuhkan rasa tanggung jawab baru. Jadi, bila Tan Malaka takut kemerdekaan terlalu cepat menjadi hampa, Sukarno dapat menjawab bahwa tanpa kemerdekaan terlebih dahulu, rakyat justru tidak mempunyai kerangka bersama untuk tumbuh sebagai warga yang merdeka.
Perdebatan semacam ini tetap penting karena sampai hari ini banyak masyarakat menghadapi persoalan serupa dalam bentuk yang berbeda. Kita sering melihat lembaga politik berdiri lengkap, tetapi budaya politik warga tertinggal. Kita juga melihat antusiasme terhadap simbol kebangsaan atau demokrasi yang tinggi, tetapi pemahaman terhadap isi dan konsekuensinya masih lemah. Akibatnya, rakyat mudah terbelah oleh slogan, mudah dipengaruhi informasi yang menyesatkan, dan mudah memandang politik hanya sebagai perebutan tokoh, bukan sebagai pengelolaan kepentingan bersama. Inilah ruang tempat pembacaan terhadap Sukarno dan Tan Malaka menjadi sangat aktual.
Bila disederhanakan dalam bahasa konsep, Sukarno menekankan kedaulatan politik, sedangkan Tan Malaka menekankan kedaulatan rakyat dalam arti sosial dan kesadaran. Kedaulatan politik berarti bangsa harus berdiri sebagai subjek di hadapan kekuatan lain, tidak lagi ditentukan nasibnya oleh pihak luar. Kedaulatan rakyat dalam arti sosial berarti warga bukan hanya objek yang diperintah, melainkan pelaku yang memahami arah bangsa dan ikut menentukan jalannya. Kemerdekaan akan lebih utuh bila kedua bentuk kedaulatan ini bertemu.
Di sinilah letak pelurusan yang penting terhadap opini awal bahwa situasi sekarang “mirip” karena ada demokrasi tetapi rakyat tidak paham, sehingga jadinya demokrasi palsu. Gagasan dasarnya masuk akal: prosedur tanpa kesadaran memang bisa menghasilkan demokrasi yang dangkal. Namun istilah “palsu” mungkin terlalu hitam-putih. Dalam kenyataan, sebuah sistem politik sering berada di antara dua titik: tidak sepenuhnya kosong, tetapi juga belum sepenuhnya matang. Ada unsur demokrasi yang nyata, misalnya adanya ruang memilih dan berbicara, tetapi kualitas ruang itu dapat melemah jika warga tidak terlatih berpikir kritis, jika partisipasi hanya musiman, atau jika kepentingan umum kalah oleh manipulasi emosional. Jadi, pelurusan yang lebih akurat adalah: demokrasi tanpa literasi politik rakyat cenderung menjadi demokrasi prosedural yang mudah dibajak, bukan otomatis palsu dalam seluruh maknanya.
Pembedaan ini penting agar kritik kita tidak berubah menjadi sinisme. Jika semua dianggap palsu, orang bisa kehilangan dorongan untuk memperbaiki. Padahal yang dibutuhkan justru adalah pendewasaan demokrasi. Dalam bahasa yang sejalan dengan kekhawatiran Tan Malaka, tugas utamanya adalah membangun warga yang sadar. Dalam bahasa yang sejalan dengan realisme Sukarno, tugas itu dilakukan bukan dengan menolak seluruh sistem yang ada, melainkan dengan memakai ruang yang tersedia untuk memperkuat kualitas partisipasi. Jadi, pelajaran dari kedua tokoh ini bukan sekadar memilih salah satu, melainkan menggabungkan semangat tindakan dengan pendalaman kesadaran.
Jika dirumuskan ke dalam poin-poin inti, perbedaan pendekatan keduanya dapat dilihat sebagai berikut:
- Sukarno menekankan pentingnya momentum politik dan keberanian mengambil keputusan besar demi kemerdekaan.
- Tan Malaka menekankan pentingnya kesadaran rakyat agar kemerdekaan tidak berhenti pada bentuk formal.
- Sukarno cenderung percaya bahwa negara merdeka dapat menjadi alat untuk membangun rakyat setelah kemerdekaan dicapai.
- Tan Malaka cenderung khawatir bahwa negara yang lahir tanpa rakyat yang sadar akan mudah dikuasai elite dan menjauh dari kepentingan massa.
- Sukarno berbicara kuat tentang persatuan nasional dan simbol kedaulatan.
- Tan Malaka berbicara kuat tentang pendidikan politik, partisipasi aktif, dan kemerdekaan yang hidup dalam tindakan rakyat.
Namun, daftar itu tidak berarti bahwa Sukarno anti-kesadaran rakyat atau Tan Malaka anti-tindakan politik. Keduanya lebih tepat dipahami sebagai tokoh yang memberi titik berat berbeda. Karena itu, membaca mereka secara berlawanan total justru menghilangkan kekayaan pemikiran masing-masing. Dalam praksis kebangsaan, negara yang kuat membutuhkan keberanian ala Sukarno sekaligus kedalaman sosial ala Tan Malaka. Tanpa keberanian, bangsa lumpuh oleh keraguan. Tanpa kesadaran rakyat, bangsa mudah dikooptasi oleh kekuasaan yang memakai nama rakyat tetapi tidak sungguh-sungguh melibatkan rakyat.
Pada tingkat yang lebih filosofis, perdebatan ini menyentuh pertanyaan dasar tentang apa arti “siap” dalam politik. Apakah sebuah bangsa baru dianggap siap ketika seluruh rakyat memahami sepenuhnya makna kemerdekaan? Itu tampaknya terlalu ideal dan mungkin tak pernah tercapai secara sempurna. Namun apakah cukup jika hanya segelintir elite yang paham dan rakyat diminta mengikuti? Itu juga berbahaya. Maka politik selalu bergerak di antara dua ketidaksempurnaan: tidak mungkin menunggu kesiapan mutlak, tetapi juga tidak boleh mengabaikan pendidikan rakyat. Mungkin justru di situlah kebijaksanaan politik diuji, yakni kapan harus bergerak cepat dan kapan harus memperdalam fondasi sosial.
Pelajaran ini relevan bagi masyarakat masa kini yang sering terjebak antara euforia politik dan kelelahan politik. Euforia muncul saat simbol, tokoh, atau peristiwa besar memberi rasa harapan. Kelelahan muncul saat perubahan yang dijanjikan tidak terasa dalam kehidupan rakyat. Bila dibaca melalui kacamata Sukarno dan Tan Malaka, euforia tanpa pendidikan politik mudah menjadi sesaat, sedangkan kritik tanpa kemampuan menangkap momentum mudah berakhir sebagai penundaan tanpa hasil. Keseimbangan keduanya menuntut warga yang tidak hanya bersemangat, tetapi juga berpikir; tidak hanya kritis, tetapi juga siap bertindak.
Dalam praktik demokrasi sekarang, semangat Tan Malaka dapat diterjemahkan ke dalam beberapa hal yang konkret: memperluas literasi politik, membiasakan warga memeriksa informasi, memperkuat organisasi sosial yang sehat, membangun ruang diskusi yang tidak sekadar emosional, dan mendorong partisipasi yang berkelanjutan, bukan musiman. Sementara semangat Sukarno dapat diterjemahkan sebagai keberanian mengambil keputusan kolektif, menolak apatisme, memperkuat orientasi kebangsaan, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki institusi. Keduanya sama-sama penting jika tujuan kita bukan hanya memiliki demokrasi sebagai prosedur, tetapi juga sebagai kebudayaan.
Ada juga pelajaran etis yang bisa diambil. Sukarno mengajarkan bahwa pemimpin perlu punya keberanian historis. Tan Malaka mengajarkan bahwa pemimpin tidak boleh merasa cukup dengan legitimasi simbolik tanpa pembentukan rakyat. Keberanian tanpa kerendahan hati bisa berubah menjadi voluntarisme. Sebaliknya, kritik tanpa strategi bisa berubah menjadi kemurnian yang tak efektif. Maka membaca keduanya secara berdampingan membantu kita memahami bahwa perjuangan politik yang matang selalu membutuhkan keberanian, kesadaran, organisasi, dan hubungan yang sehat antara elite dengan rakyat.
Pada akhirnya, perbedaan cara meraih kemerdekaan antara Sukarno dan Tan Malaka memperlihatkan satu kenyataan penting: kemerdekaan bukan sekadar peristiwa, melainkan proses yang memiliki lapisan formal, sosial, dan moral. Sukarno menekankan bahwa bangsa harus berani menegaskan dirinya. Tan Malaka menegaskan bahwa penegasan itu harus ditopang oleh rakyat yang sadar. Bila hanya salah satunya yang ditekankan, hasilnya pincang. Kemerdekaan bisa hadir tanpa kedalaman, atau kesadaran bisa tumbuh tanpa bentuk politik yang tegas.
Karena itu, bila ingin merumuskan kesimpulan yang adil, kita dapat mengatakan bahwa Sukarno mewakili urgensi tindakan, sedangkan Tan Malaka mewakili urgensi pematangan rakyat. Keduanya tidak perlu dibaca sebagai benar-salah secara mutlak. Yang lebih penting adalah memahami apa yang dikhawatirkan masing-masing. Sukarno khawatir bangsa kehilangan momen. Tan Malaka khawatir bangsa memperoleh kemerdekaan tanpa rakyat yang sungguh memilikinya. Kedua kekhawatiran itu sah, dan justru dari ketegangan itulah kita bisa belajar membangun kehidupan politik yang lebih matang.
Bila analogi ini dibawa ke demokrasi masa kini, maka kesimpulannya bukan bahwa demokrasi tidak berguna karena rakyat belum sepenuhnya paham. Kesimpulannya adalah bahwa demokrasi harus terus diperdalam agar tidak berhenti pada prosedur. Demokrasi memerlukan institusi, tetapi juga memerlukan warga yang sadar. Ia memerlukan aturan, tetapi juga budaya berpikir. Ia memerlukan pemilu, tetapi juga nalar publik. Dalam bahasa yang lebih dekat dengan perdebatan tadi, demokrasi membutuhkan momen ala Sukarno dan pendidikan politik ala Tan Malaka.
Dengan demikian, pendapat Anda memiliki inti yang kuat, yakni bahwa bentuk politik tanpa kesadaran rakyat dapat melahirkan kekosongan. Yang perlu diluruskan adalah cara mengucapkannya agar lebih akurat secara historis dan konseptual. Tan Malaka bukan menolak kemerdekaan, melainkan menghendaki kemerdekaan yang ditopang kesadaran massa. Sukarno bukan sekadar terburu-buru, melainkan melihat bahwa kesempatan politik harus ditangkap. Adapun untuk situasi sekarang, lebih tepat bila dikatakan bahwa demokrasi tanpa pemahaman rakyat cenderung menjadi demokrasi yang dangkal, mudah dimanipulasi, dan belum substantif. Dari situlah pekerjaan besar kita dimulai: bukan menolak bentuk politik yang ada, melainkan mengisinya dengan warga yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.