Kalau topik ini dibahas dengan kepala panas, hasilnya biasanya cuma jadi teriakan. Tapi kalau dibahas dengan kepala agak dingin, sambil bayangin politik itu seperti orang yang terlalu lama duduk di kursi empuk, kita bisa melihat sesuatu yang lebih penting: bukan cuma soal satu tokoh, melainkan soal bagaimana kekuasaan bisa membuat manusia merasa kursinya adalah takdir, bukan amanah.
Jadi sejak awal perlu dibedakan dulu: menyebut seseorang “serakah” itu adalah penilaian moral, bukan fakta matematis. Fakta umumnya adalah ia memimpin sangat lama. Analisisnya: kepemimpinan yang terlalu panjang hampir selalu menimbulkan pertanyaan, “Kenapa tidak berhenti?” Nah, dari titik itu, kita bisa mengurai mengapa banyak orang kemudian memaknai lamanya masa kekuasaan itu sebagai bentuk kerakusan politik, atau setidaknya sebagai ketidakmauan melepaskan kendali.
Dalam gaya sederhana: kekuasaan itu mirip gitar tua yang awalnya cuma dipinjam buat manggung satu malam, tapi lama-lama si peminjam merasa gitar itu miliknya karena terlalu sering digendong. Makin lama dipakai, makin sulit dibedakan mana alat, mana identitas diri. Di situ problemnya mulai tumbuh.
Berikut ini tujuh alasan yang bisa menjelaskan kenapa seorang pemimpin yang bertahan sangat lama akhirnya dipersepsikan “serakah”, termasuk dalam pembacaan banyak orang terhadap sosok Pak Harto. Ini bukan daftar vonis mutlak, melainkan peta analisis agar kita paham bagaimana mesin kekuasaan bekerja.
- kekuasaan yang terlalu lama cenderung terasa normal bagi pemegangnya
- sistem di sekeliling pemimpin bisa membuat dirinya sulit disentuh kritik
- stabilitas sering dijadikan alasan untuk menunda regenerasi
- rasa berjasa mudah berubah menjadi rasa paling berhak
- jaringan kepentingan ikut berkepentingan mempertahankan status quo
- ketakutan pada kekacauan membuat perubahan dianggap ancaman
- budaya politik yang lemah dalam kontrol memperpanjang umur kekuasaan
1. Kekuasaan yang terlalu lama membuat hal yang tidak sehat terasa biasa
Orang itu adaptif. Itu berkah sekaligus kutukan. Kita bisa terbiasa dengan kos sempit, kopi pahit, tugas mepet, bahkan suara kipas rusak. Nah, penguasa juga begitu. Ketika seseorang terlalu lama berada di puncak, yang tadinya luar biasa pelan-pelan terasa wajar. Dulu mungkin ia naik dengan alasan menyelamatkan keadaan. Tapi setelah sekian lama, posisi itu tidak lagi terasa sebagai “jabatan sementara untuk mengurus negara”, melainkan seperti rumah kedua. Bahkan bisa lebih parah: rumah pertama.
Dalam kondisi itu, melepas kekuasaan terasa bukan seperti pensiun, melainkan seperti dicabut dari tubuh sendiri. Seorang pemimpin bisa saja mulai percaya bahwa dirinya dan negara sudah menyatu. Seolah-olah tanpa dia, mesin akan macet. Ini bukan semata masalah niat jahat pribadi. Kadang justru bermula dari ilusi psikologis yang tumbuh pelan, halus, dan berbahaya: “Saya masih dibutuhkan.” Dari kalimat itu, jalan menuju “saya harus tetap di sini” sangat pendek.
Analisis ini penting karena kerakusan politik jarang datang sambil membawa papan nama. Ia datang dengan pakaian yang lebih sopan: rasa tanggung jawab, rasa berjasa, rasa khawatir, lalu berujung pada rasa memiliki. Ketika kursi kekuasaan terasa seperti bagian dari tubuh, orang akan membela duduknya bukan lagi demi sistem, tapi demi dirinya sendiri.
2. Lingkaran sekitar pemimpin sering berubah menjadi ruang gema
Bayangkan seorang penyanyi yang tiap hari cuma dikelilingi orang-orang yang selalu bilang suaranya merdu, bahkan saat nadanya meleset. Lama-lama dia tidak tahu lagi mana pujian tulus, mana penjilatan profesional. Dalam politik, ini jauh lebih fatal. Pemimpin yang terlalu lama berkuasa cenderung dikelilingi oleh orang-orang yang hidup dari kedekatan dengan kekuasaan. Mereka tidak punya insentif untuk berkata jujur kalau kejujuran bisa membuat mereka tersingkir.
Di sinilah ruang kritik mengecil. Informasi yang sampai ke atas menjadi tersaring. Yang pahit dibuang, yang manis dinaikkan. Akibatnya, pemimpin hidup dalam semacam akuarium psikologis: airnya jernih dari luar, tapi ekosistemnya buatan. Ia melihat negara bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana dipantulkan oleh orang-orang yang ingin menyenangkan dirinya.
Kalau situasi seperti itu berlangsung lama, sangat mungkin seorang pemimpin menjadi percaya bahwa rakyat memang masih ingin dia bertahan. Bukan karena rakyat benar-benar bicara langsung, melainkan karena semua corong di sekelilingnya memantulkan pesan yang sama. Dari sini, keputusan mempertahankan kekuasaan bisa terasa “rasional” dari sudut pandangnya sendiri, meskipun dari luar tampak seperti ambisi yang kebablasan.
Jadi kalau orang menyebut itu serakah, ada basis persepsinya: ketika semua saluran kritik dipersempit, keputusan untuk tetap berkuasa jadi terlihat bukan sebagai pengabdian, melainkan penolakan untuk mendengar kenyataan.
3. Stabilitas sering dipakai sebagai selimut paling nyaman
Ini alasan yang paling sering terdengar dalam rezim yang panjang: jangan ganti nahkoda, nanti kapal goyang. Secara umum, stabilitas memang penting. Negara bukan tongkrongan yang bisa ganti ketua setiap kali bosan. Tapi stabilitas juga bisa berubah fungsi, dari kebutuhan menjadi mantra. Begitu mantra ini terlalu sering diulang, masyarakat diajak percaya bahwa perubahan identik dengan kekacauan.
Masalahnya begini: stabilitas yang sehat seharusnya lahir dari sistem yang kuat, bukan dari ketergantungan pada satu orang. Kalau seluruh bangunan negara hanya terasa aman selama orang yang sama tetap duduk di puncak, itu justru tanda fondasinya rapuh. Ibarat rumah yang katanya kokoh, tapi tiap kali pemilik rumah pergi sebentar semua orang panik. Berarti yang kuat bukan rumahnya, melainkan ilusi tentang pemiliknya.
Dalam pembacaan kritis, bertahan lama atas nama stabilitas sering dibaca sebagai cara halus untuk menolak regenerasi. Sebab regenerasi selalu mengandung risiko. Ada wajah baru, ada gaya baru, ada pembagian pengaruh yang berubah. Bagi mereka yang nyaman dalam susunan lama, perubahan adalah ancaman. Maka stabilitas dijual sebagai kebajikan, padahal kadang yang dilindungi bukan negara, melainkan kenyamanan elite.
Di sinilah persepsi “serakah” mengental. Karena publik bisa melihat pola: setiap kemungkinan pergantian diperlakukan seperti bencana, seakan bangsa ini terlalu ringkih untuk belajar berdiri tanpa satu figur. Padahal negara modern semestinya dibangun agar bisa berjalan melampaui siapa pun pemimpinnya.
4. Rasa berjasa dapat menjelma menjadi rasa paling berhak
Ini jebakan yang sangat manusiawi. Seseorang yang merasa pernah menyelamatkan keadaan atau berjasa besar kepada negara bisa mulai berpikir bahwa ia punya hak lebih panjang untuk menentukan arah negeri. Pada tingkat tertentu, masyarakat pun kadang ikut memberi ruang pada cara pikir itu. “Dia kan sudah banyak jasanya.” Kalimat ini terdengar sopan, tapi bila dibiarkan, bisa berubah menjadi cek kosong untuk kekuasaan tanpa ujung.
Padahal jasa tidak otomatis melahirkan hak untuk terus memegang kendali. Dalam etika politik, jasa yang besar justru mestinya disempurnakan dengan kemampuan tahu kapan mundur. Seorang pemain gitar yang hebat bukan cuma tahu kapan solo, tapi juga tahu kapan berhenti agar lagu tetap hidup. Kalau semua lagu dipaksa menjadi panggung tunggalnya, musik berubah jadi monolog.
Pemimpin yang terlalu percaya pada jasanya sendiri berisiko melihat regenerasi sebagai bentuk ketidaksetiaan. Seolah-olah keinginan masyarakat untuk pembaruan berarti melupakan pengorbanan masa lalu. Dari situ, muncul logika berbahaya: “Karena saya pernah berjasa, maka saya pantas lebih lama memimpin.” Bagi pengamat kritis, logika ini adalah jembatan menuju personalisasi negara.
Itulah mengapa orang bisa menilai ada unsur kerakusan. Bukan semata karena lama berkuasa, tetapi karena masa lalu yang seharusnya menjadi modal moral malah dipakai sebagai alasan memperpanjang dominasi. Jasa lalu dipakai seperti kartu sakti yang tak pernah kedaluwarsa.
5. Jaringan kepentingan di sekitar kekuasaan ikut memelihara umur kekuasaan itu
Kekuasaan panjang tidak pernah berdiri sendirian. Ia seperti pohon besar yang akarnya menjalar ke mana-mana. Di sekelilingnya tumbuh banyak pihak yang hidup dari keteduhan pohon itu: birokrat, elite politik, kelompok bisnis, aparat, tokoh perantara, dan macam-macam simpul kepentingan lain. Ketika satu figur berada di puncak terlalu lama, jaringan ini menjadi mapan. Mereka tahu cara kerja pintu, tahu bahasa isyarat, tahu arus untung-rugi.
Karena itu, mempertahankan pemimpin lama kadang bukan sekadar kehendak sang pemimpin, tetapi juga kehendak ekosistem yang menikmati keteraturan versi mereka. Regenerasi berarti peta bisa diacak. Wajah baru berarti akses harus dinegosiasikan ulang. Tidak semua orang siap kehilangan posisi nyaman. Maka mereka akan mendorong narasi yang mendukung kelanggengan: masih dibutuhkan, belum waktunya, kondisi belum stabil, rakyat masih percaya, dan sebagainya.
Kalau dilihat dari luar, ini seperti pemain utama yang terus tampil di panggung. Tapi kalau lampu dibalik, kita akan melihat banyak kru yang sibuk memastikan panggung itu tidak pernah dibongkar. Di sinilah kerakusan politik bersifat kolektif. Tidak selalu satu orang bangun pagi lalu berkata, “Hari ini saya mau serakah.” Sering kali yang terjadi adalah seluruh jaringan merasa terlalu mahal untuk berubah.
Maka pertanyaan “mengapa bertahan begitu lama?” tidak cukup dijawab dengan psikologi individu. Harus dilihat juga bagaimana kepentingan bersama di sekitar kekuasaan membentuk pagar pengaman. Dan ketika pagar itu terlalu tebal, pergantian pemimpin bukan lagi proses rutin, melainkan pertarungan besar.
6. Ketakutan pada kekacauan membuat orang rela menerima penumpukan kuasa
Banyak rezim panjang bertahan bukan hanya karena kuat, tapi karena masyarakat dibuat atau dibiarkan takut. Takut pada konflik, takut pada kerusuhan, takut pada ketidakpastian, takut pada masa depan yang belum dikenal. Rasa takut ini penting dalam politik, karena manusia sering lebih memilih kepastian yang menyesakkan daripada kebebasan yang belum jelas bentuknya.
Dalam suasana seperti itu, pemimpin lama mudah tampil sebagai obat penenang. Ia digambarkan seperti tiang utama tenda. Kalau tiangnya dicabut, semua akan roboh. Narasi ini ampuh sekali, terutama pada masyarakat yang pernah mengalami masa-masa berat. Orang lalu cenderung memaafkan konsentrasi kekuasaan, pembatasan kritik, bahkan ketimpangan perlakuan, asalkan hidup terasa tidak meledak.
Tapi di sinilah letak paradoksnya. Ketika ketakutan dipelihara terlalu lama, stabilitas yang lahir bukan stabilitas dewasa, melainkan stabilitas yang infantil. Negara diperlakukan seperti anak kecil yang terus ditakut-takuti agar tidak berani jalan sendiri. Akibatnya, pergantian pemimpin selalu tampak mengerikan, padahal seharusnya itu bagian biasa dari kehidupan politik yang sehat.
Persepsi “serakah” muncul karena publik melihat adanya penumpukan kuasa yang dibenarkan dengan ancaman-ancaman abstrak. Makin lama seseorang bertahan dengan alasan “kalau bukan saya nanti kacau,” makin besar kesan bahwa yang dijaga bukan sekadar ketertiban, melainkan posisi pribadi.
7. Lemahnya budaya kontrol membuat masa jabatan panjang terasa mungkin
Poin terakhir ini justru paling struktural. Dalam negara yang lembaga pengontrolnya kuat, pers yang berani, oposisi yang hidup, masyarakat sipil yang aktif, dan budaya politik yang kritis, pemimpin sangat sulit bertahan terlalu lama tanpa evaluasi keras. Sebaliknya, kalau kontrol melemah, kekuasaan tumbuh seperti tanaman liar di musim hujan. Cepat, lebat, dan menutup cahaya bagi yang lain.
Jadi mengapa seorang pemimpin bisa begitu lama berkuasa? Karena bukan hanya orangnya yang ingin bertahan, tetapi juga karena rem-rem institusional tidak bekerja cukup kuat. Dalam bahasa anak kampus: masalahnya bukan cuma sopirnya doyan ngebut, tapi juga karena rem blong, rambu dipasang seadanya, dan penumpang lama-lama pasrah.
Di titik ini, menyalahkan satu tokoh saja terasa kurang memadai. Memang, keputusan untuk tidak melepaskan jabatan bisa dibaca sebagai ketamakan politik. Tetapi itu juga terjadi karena sistem memberi ruang, bahkan kadang memberi karpet merah, bagi penumpukan kuasa. Jika budaya kontrol matang, seorang pemimpin akan dipaksa sadar bahwa jabatan bukan warung keluarga yang bisa dijaga terus sambil bilang, “belum ada yang cocok menggantikan.”
Karena itu, pelajaran besarnya bukan cuma tentang sosok Pak Harto sebagai individu, melainkan tentang bahaya ketika negara tidak punya tradisi membatasi kekuasaan secara sehat. Kalau batas lemah, siapa pun yang duduk terlalu lama akan tergoda berpikir bahwa duduknya memang alamiah.
Apakah benar semuanya murni karena “serakah”?
Kalau jujur secara intelektual, jawaban yang paling matang adalah: belum tentu sesederhana itu. Ada kemungkinan campuran antara keyakinan diri, rasa berjasa, tekanan kelompok pendukung, kebiasaan terhadap kekuasaan, dan ketakutan terhadap perubahan. Jadi istilah “serakah” lebih tepat dipahami sebagai penilaian moral publik terhadap hasil akhirnya: kekuasaan yang terlalu lama dipertahankan. Bukan sebagai jendela transparan yang bisa memastikan isi hati seseorang.
Ini penting supaya tulisan kita tidak jatuh menjadi caci maki kosong. Politik perlu dibedah seperti mesin, bukan cuma dilempari sandal. Sebab kalau kita berhenti pada kata “serakah” tanpa mengerti mekanismenya, kita akan mudah mengulang tragedi serupa dengan tokoh berbeda. Hari ini kita marah pada satu nama, besok kita bisa tanpa sadar membangun kondisi yang membuat nama baru menempuh jalur sama.
Jadi secara opini, wajar jika banyak orang menyebut kepemimpinan yang terlalu panjang sebagai bentuk kerakusan politik. Tetapi secara analisis, kerakusan itu lahir dari pertemuan antara psikologi pemimpin dan struktur yang memanjakannya. Itu seperti api yang butuh dua hal: bahan bakar dan oksigen. Ambisi adalah bahan bakarnya, sistem yang lemah adalah oksigennya.
Kalau begitu, apa pelajaran paling penting buat sekarang?
Pelajaran utamanya sederhana tapi sering diabaikan: jangan pernah jatuh cinta berlebihan pada figur sampai lupa membangun sistem. Figur sehebat apa pun tetap manusia, dan manusia punya kecenderungan mencintai kuasa. Ada yang menahannya dengan etika, ada yang menahannya dengan aturan, ada yang gagal menahannya pada dua-duanya. Karena itu, demokrasi yang sehat bukan dibangun dari harapan bahwa kita selalu mendapat orang suci, tapi dari desain yang membuat orang biasa tidak mudah menjadi terlalu berkuasa.
Kita juga perlu curiga pada kalimat-kalimat yang terdengar heroik tapi sebenarnya licin. Misalnya: “dia masih dibutuhkan,” “negara belum siap berubah,” “pengganti belum ada,” atau “jangan ganggu stabilitas.” Kalimat-kalimat semacam ini kadang benar dalam konteks tertentu, tapi juga bisa menjadi bungkus paling elegan untuk menunda sirkulasi kekuasaan. Kalau dipakai terus, ia berubah seperti parfum yang menutupi bau ruangan pengap, bukan membersihkan sumber pengapnya.
Bagi generasi sekarang, membaca masa kekuasaan yang panjang harus dilakukan dengan dua mata: satu mata untuk melihat jasa dan konteks sejarah, satu mata lagi untuk melihat bahaya penumpukan kuasa. Kalau cuma pakai satu mata, kita akan mudah jadi fanatik atau sinis total. Padahal kedewasaan politik justru lahir dari kemampuan menimbang tanpa kehilangan keberanian moral.
Penutup: kursi itu seharusnya tempat singgah, bukan tempat menyatu
Pada akhirnya, pertanyaan “mengapa Pak Harto begitu serakah jadi presiden selama puluhan tahun” lebih aman dan lebih cerdas jika dibaca begini: mengapa seorang pemimpin bisa bertahan sangat lama sampai banyak orang memaknainya sebagai kerakusan politik? Jawabannya tidak satu warna. Ada faktor psikologis, ada faktor lingkungan elite, ada faktor budaya stabilitas, ada faktor jaringan kepentingan, ada ketakutan kolektif, dan ada kelemahan mekanisme kontrol.
Kalau mau diibaratkan, kekuasaan itu seperti kursi putar di studio musik. Awalnya dipakai supaya nyaman merekam. Tapi kalau seseorang duduk terlalu lama, ia bisa lupa bahwa kursi itu milik studio, bukan miliknya. Ia mulai memutar badan, mengatur semua orang, memilih siapa yang boleh masuk, lalu percaya bahwa lagu hanya bisa selesai kalau ia tetap duduk di sana. Padahal musik yang sehat justru memberi ruang bagi pemain lain untuk masuk, bergantian, dan membawa warna baru.
Maka kritik terhadap kekuasaan yang terlalu panjang bukan semata urusan benci pada satu tokoh. Itu adalah alarm agar bangsa ini tidak lagi menganggap wajar ketika kursi negara ditempeli terlalu lama oleh satu orang atau satu lingkaran. Sebab begitu kita menganggap itu normal, demokrasi pelan-pelan berubah jadi ruang tunggu yang lampunya redup: orang-orang diam, waktu berjalan, dan kita lupa bahwa pintu keluar sebenarnya selalu ada.
Itulah tujuh alasan yang paling masuk akal untuk menjelaskan mengapa kepemimpinan yang terlalu panjang kerap dibaca sebagai bentuk kerakusan politik. Bukan karena publik sekadar doyan memberi cap buruk, tetapi karena sejarah berkali-kali menunjukkan satu pelajaran lama: semakin lama seseorang memegang kuasa tanpa koreksi yang kuat, semakin besar godaan untuk percaya bahwa negara dan dirinya adalah satu paket. Dan saat keyakinan itu mengeras, yang lahir bukan lagi pengabdian yang sehat, melainkan keterikatan yang sulit dibedakan dari kerakusan.