Pendidikan Harus 100 Persen Gratis: Kalau Bangsa Mau Maju, Jangan Biarkan Bibit Unggul Layu di Pinggir Jalan

Ada satu pertanyaan yang menurut saya sebenarnya sederhana, tapi entah kenapa sering dibikin ruwet: kalau sebuah bangsa benar-benar mau maju, kenapa pendidikan tidak dibuat 100 persen gratis? Bukan gratis model spanduk, bukan gratis yang ternyata masih bikin orang tua pusing ngitung ongkos, seragam, buku, transport, iuran ini-itu, tes ini-itu, dan stres mikirin jalur masuk sekolah. Saya ngomong begini bukan karena sedang mabuk idealisme kampus semata, tapi karena logikanya terang benderang: pendidikan itu mesin penggerak bangsa. Kalau mesinnya sengaja dibikin susah dihidupkan, lalu negara mau maju pakai apa? Pakai pidato?

Dalam level paling dasar, pendidikan bukan barang mewah. Pendidikan adalah hak. UNESCO merangkum bahwa dalam kerangka hak asasi manusia internasional, pendidikan dasar itu harus gratis, wajib, dan universal [1]. Untuk jenjang menengah dan tinggi, standar internasional mendorong agar akses makin luas dan secara progresif menuju gratis [1]. Jadi dari titik berangkatnya saja sudah jelas: sekolah itu bukan komoditas yang hanya boleh dinikmati oleh orang yang dompetnya tebal. Sekolah adalah jalan dasar supaya manusia bisa berdiri tegak sebagai warga negara, bukan sekadar jadi penonton kemajuan orang lain.

Kalau ditarik ke konteks Indonesia, dasar hukumnya juga bukan kabur-kabur amat. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya [2]. Bukan cuma itu, negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD [2]. Jadi kalau masih ada anak yang terhambat sekolah karena biaya dasar, itu bukan sekadar soal nasib individu. Itu tanda ada rel yang belum tersambung antara amanat konstitusi dan kenyataan di lapangan.

Di titik ini saya mau jujur: ketika kita bilang “pendidikan harus 100 persen gratis”, kita sedang bicara dua lapis sekaligus. Lapis pertama adalah fakta hukum dan moral yang paling kuat: pendidikan dasar wajib dibiayai negara [1][2]. Lapis kedua adalah posisi kebijakan yang lebih luas: negara seharusnya memperluas pembiayaan itu secara progresif ke jenjang berikutnya agar hambatan ekonomi tidak mematikan potensi manusia [1]. Jadi, kalau ada yang bilang, “Semua jenjang wajib gratis sekarang juga secara hukum internasional,” itu terlalu disederhanakan. Tetapi kalau ada yang bilang, “Semakin penuh negara menanggung biaya pendidikan, semakin besar peluang bangsa mencegah hilangnya talenta,” itu justru sejalan dengan arah riset dan prinsip keadilan [1][4][5].

Masalahnya, selama ini kata “gratis” sering diperkecil artinya sampai tinggal tulang. Seolah kalau SPP dibebaskan, persoalan selesai. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. UNESCO GEM Report menekankan bahwa biaya langsung dan tidak langsung—transportasi, perlengkapan, makan, kebutuhan lain—tetap bisa jadi penghalang besar walau sekolah formalnya disebut gratis [5]. Ini penting. Sebab bagi keluarga yang hidup pas-pasan, ongkos bus bisa lebih menakutkan daripada istilah “hak pendidikan”. Harga sepatu bisa lebih konkret daripada pasal konstitusi. Dan uang jajan yang tampak sepele bagi kelas menengah bisa jadi tembok beton bagi anak dari rumah yang dapurnya bahkan belum tentu ngebul tiap hari.

Jadi kalau kita serius menyebut pendidikan harus 100 persen gratis, artinya jangan sempit. Gratis itu harus berarti: anak bisa masuk sekolah tanpa dipalak biaya resmi maupun biaya bayangan, bisa bertahan tanpa dipaksa mundur oleh pengeluaran kecil yang menumpuk, dan bisa belajar tanpa merasa dirinya orang asing hanya karena lahir dari keluarga miskin. Pendidikan gratis yang efektif bukan cuma soal menghapus tagihan, tetapi membongkar seluruh pagar ekonomi yang diam-diam mengusir anak dari ruang kelas [5].

Saya suka membayangkan negara itu seperti tukang kebun yang diberi amanah mengurus satu kebun raksasa bernama bangsa. Di kebun itu tumbuh jutaan bibit. Ada yang cepat tumbuh, ada yang lambat. Ada yang kelihatan kuat dari awal, ada yang tampak biasa saja tapi kalau dirawat bisa menghasilkan buah terbaik. Nah, pendidikan adalah air, pupuk, dan sinar matahari bagi kebun itu. Kalau negara membiarkan hanya sebagian tanaman yang disiram, lalu bilang “yang kuat pasti bertahan sendiri”, itu bukan meritokrasi. Itu malas ngurus kebun. Dan ketika bibit bagus layu karena tidak kebagian air, jangan salahkan tanamannya. Yang salah tukang kebunnya.

Memang, tidak semua anak tumbuh dengan kondisi yang sama. Tetapi dasar argumen yang aman secara faktual bukanlah klaim bahwa ada anak yang “secara DNA” pasti pintar atau kurang pintar. Catatan riset yang tersedia justru lebih kuat mendukung ide bahwa setiap anak punya hak dan potensi yang bisa berkembang atau justru terhambat oleh akses, lingkungan, dan mutu pendidikan [4][5]. Dengan kata lain, negara tidak pernah benar-benar tahu bibit mana yang akan mekar paling jauh kalau semua diberi kesempatan. Anak yang hari ini pendiam di gang sempit bisa saja besok menjadi ilmuwan, guru hebat, insinyur, penulis, dokter, atau pemimpin publik yang menyelamatkan ribuan orang. Tapi semua kemungkinan itu rontok kalau gerbang awalnya saja sudah dijaga satpam bernama biaya.

Dan jangan kira ini cuma omongan puitis anak kampus yang kebanyakan ngopi. Ada alasan ekonomi yang sangat masuk akal. Tinjauan World Bank terhadap 1.120 estimasi di 139 negara menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat pengembalian privat dari tambahan satu tahun sekolah sekitar 9 persen [3]. Artinya, pendidikan itu bukan pengeluaran mubazir. Ia investasi produktif yang menaikkan pendapatan individu dan pada skala lebih besar memperkuat ekonomi nasional [3]. Kalau negara berani membiayai pendidikan lebih penuh, negara sebenarnya sedang menanam modal pada manusia—modal yang hasilnya tidak berbentuk gedung megah sesaat, tetapi tenaga terampil, warga yang produktif, dan masyarakat yang lebih sanggup menciptakan nilai.

Bayangkan begini. Kalau negara rela membangun jalan tol karena yakin akan melancarkan distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi, kenapa ragu membangun “jalan tol manusia” bernama pendidikan? Jalan fisik memang menghubungkan kota dengan kota, tetapi pendidikan menghubungkan potensi dengan kesempatan. Jalan raya mengantar truk. Pendidikan mengantar peradaban. Dan jujur saja, bangsa tidak naik kelas hanya dengan beton. Bangsa naik kelas ketika orang-orangnya naik kapasitas.

Argumen berikutnya menyangkut keadilan. Dalam praktik hidup sehari-hari, biaya pendidikan itu sering bekerja seperti pintu klub eksklusif. Yang bisa bayar, masuk. Yang tidak bisa, muter di luar sambil mendengar musik dari kejauhan. Padahal sekolah negeri idealnya bukan klub, melainkan rumah bersama warga negara. Kalau akses ke pendidikan bermutu bergantung pada isi dompet, maka yang kita pelihara bukan kemajuan bangsa, tetapi pewarisan ketimpangan. Anak dari keluarga berada tinggal melanjutkan tangga yang sudah disediakan. Anak miskin dipaksa memanjat dinding licin tanpa pijakan.

UNICEF menegaskan bahwa meski akses sekolah membaik, pendidikan masih jauh dari jangkauan banyak anak yang hidup dalam kemiskinan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan anak perempuan di lokasi tertentu [4]. Ini penting karena ketidakadilan pendidikan jarang berdiri sendirian; ia menumpuk di atas ketidakadilan lain. Anak miskin lebih rentan tertinggal. Anak difabel sering menghadapi hambatan berlapis. Anak di kelompok rentan bisa tersingkir bukan karena tidak mampu belajar, melainkan karena sistemnya tidak sungguh-sungguh mengundang mereka masuk [4]. Dalam kondisi seperti ini, mengatakan “biarkan pasar bekerja” itu terdengar keren hanya bagi orang yang tidak pernah dipaksa memilih antara bayar ongkos sekolah atau beli beras.

Data global juga memberi alarm keras. UNESCO GEM Report 2026 mencatat 273 juta anak, remaja, dan pemuda masih berada di luar sekolah pada 2024, atau sekitar 1 dari 6 anak/remaja/pemuda di dunia [5]. Angka ini bukan sekadar statistik dingin. Itu seperti sebuah kota raksasa yang lampunya dimatikan bersama-sama. Setiap satu anak di luar sekolah adalah satu kemungkinan yang ditunda, satu bakat yang dibekukan, satu masa depan yang dipaksa berjalan pincang. Kalau dunia saja masih menghadapi jurang sebesar itu, negara mana pun yang mengaku waras semestinya menjadikan pendidikan sebagai prioritas paling depan, bukan urusan pinggiran.

Di sini saya mau menegaskan satu hal: pendidikan gratis bukan berarti bangsa jadi manja. Ini salah kaprah yang sering dipelihara. Justru pendidikan gratis adalah cara negara memastikan bahwa kompetisi dimulai dari garis start yang lebih adil. Gratis bukan hadiah karena kasihan. Gratis adalah alat koreksi agar nasib tidak terlalu ditentukan oleh rekening orang tua. Setelah akses dibuka, tentu kerja keras, disiplin, minat belajar, mutu guru, dan ekosistem pendidikan tetap penting. Tetapi paling tidak, anak-anak tidak dijegal sebelum lombanya dimulai.

Analogi sederhananya begini: kalau negara mengadakan lomba lari, lalu separuh peserta disuruh lari tanpa sepatu, sebagian lagi harus membawa beban di punggung, dan yang kaya boleh start dari depan, apa itu bisa disebut kompetisi sehat? Pendidikan berbayar di masyarakat yang timpang sering persis seperti itu. Kita pura-pura bicara prestasi, padahal trek larinya sudah dimiringkan sejak awal. Maka pendidikan yang gratis dan berkeadilan adalah upaya meratakan lintasan, bukan menghapus nilai usaha.

Namun ada satu jebakan yang juga harus diakui secara jujur: akses saja tidak cukup. UNICEF mencatat sekitar dua pertiga anak usia 10 tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah belum mampu membaca dan memahami teks sederhana [4]. Fakta ini mengingatkan kita bahwa sekolah gratis tidak otomatis menghasilkan pembelajaran bermutu. Anak bisa saja hadir di kelas, tetapi tidak benar-benar belajar. Sekolah bisa ramai, namun daya paham sepi. Karena itu, membela pendidikan 100 persen gratis tidak boleh berhenti pada slogan bebas biaya. Ia harus naik kelas menjadi tuntutan atas kualitas guru, lingkungan belajar, dasar literasi, dan dukungan belajar yang nyata [4].

Jadi posisinya harus lengkap: pendidikan harus gratis, dan pendidikan gratis harus bermutu. Kalau gratis tapi mutunya ambruk, kita hanya memindahkan masalah dari pintu masuk ke dalam ruang kelas. Sebaliknya, kalau mutunya bagus tapi aksesnya dijaga oleh biaya tinggi, kita sedang menyiapkan taman indah yang hanya boleh dilihat dari pagar oleh mayoritas warga. Bangsa yang cerdas tidak memilih salah satu. Ia memperjuangkan keduanya sekaligus.

Ada pula aspek psikologis yang sering diremehkan. Ketika pendidikan mahal, keluarga miskin tidak hanya menanggung beban uang, tetapi juga beban mental. Mereka harus bertanya terus-menerus: sanggup tidak? lanjut tidak? pilih sekolah mana? nanti kalau ada pungutan bagaimana? Anak pun ikut menyerap kecemasan itu. Belajar yang seharusnya jadi proses bertumbuh berubah menjadi proyek bertahan. Di kepala anak, sekolah bukan lagi jembatan, melainkan jurang yang harus diseberangi dengan kaki gemetar. Pendidikan yang 100 persen gratis, jika dirancang sungguh-sungguh, mengurangi kecemasan struktural itu. Anak dan orang tua bisa fokus pada belajar, bukan pada tagihan berikutnya.

Di Indonesia, kebingungan masuk sekolah juga sering bukan cuma perkara mau belajar atau tidak, tetapi perkara sistem, kuota, biaya terselubung, dan kualitas yang tidak merata. Akibatnya, keluarga tidak hanya bingung membayar, tetapi juga bingung memilih dan berebut. Dalam kondisi seperti itu, pendidikan gratis harus dibaca lebih luas sebagai kewajiban negara membangun sistem yang tidak membikin rakyat tersesat di labirin administratif. Kalau sekolah negeri terbatas, kualitas antar sekolah jomplang, dan keluarga dipaksa berjudi dengan nasib anaknya, maka bebas biaya saja belum cukup menuntaskan ketidakadilan. Negara juga harus memastikan distribusi mutu dan akses yang lebih masuk akal.

UNESCO GEM Report menekankan pentingnya pembiayaan yang berkeadilan, sementara kurang dari 1 dari 10 negara memiliki fokus ekuitas yang cukup kuat dalam kebijakan pembiayaan pendidikan [5]. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar besar-kecil anggaran, tetapi kepada siapa dukungan benar-benar diarahkan. Kalau subsidi pendidikan tidak sensitif terhadap kelompok yang paling rentan, maka yang sering diuntungkan justru mereka yang sejak awal sudah lebih mudah mengakses sistem. Dengan kata lain, negara bisa saja mengeluarkan uang banyak, tetapi kalau desainnya tidak adil, hasilnya tetap timpang [5].

Maka membela pendidikan 100 persen gratis juga berarti membela keberpihakan. Anak miskin, anak difabel, anak di wilayah terpencil, dan kelompok rentan lain semestinya bukan sisa perhatian, melainkan pusat perhatian. Sebab ukuran kewarasan negara bukan dilihat dari seberapa nyaman hidup anak-anak yang memang sudah nyaman, tetapi dari seberapa serius ia menolong anak yang paling mudah tercecer. Negara yang hanya pandai merawat mereka yang sudah kuat itu seperti pelatih bola yang cuma melatih pemain inti dan membiarkan pemain cadangan kelaparan. Jangka pendek mungkin terlihat baik-baik saja. Jangka panjang tim itu rapuh.

Dari sisi mobilitas sosial, pendidikan gratis juga berfungsi sebagai tangga publik. Tangga ini penting karena tidak semua orang lahir di lantai yang sama. Ada yang sejak kecil sudah berada di lantai dua atau tiga—rumahnya penuh buku, orang tuanya paham sistem, lingkungannya mendukung. Ada juga yang lahir di basement: ruang sempit, kerja serabutan, informasi minim, dan setiap keputusan harus mempertimbangkan biaya hidup harian. Dalam masyarakat seperti itu, pendidikan gratis adalah tangga yang seharusnya dipasang oleh negara agar yang di bawah punya jalan naik. Kalau tangga itu dicabut atau dipasang setengah-setengah, jangan heran kalau ketimpangan diwariskan dari generasi ke generasi seperti kutukan.

Beberapa orang mungkin bertanya, “Memangnya negara sanggup membiayai semuanya?” Pertanyaan ini wajar, tetapi sering diajukan seolah pendidikan adalah beban, bukan prioritas. Padahal konstitusi sudah mengamanatkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD [2]. Artinya, arah politik hukumnya jelas: pendidikan bukan tambahan, melainkan fondasi [2]. Tentu, catatan riset yang tersedia di sini tidak cukup untuk merinci model pembiayaan paling ideal bagi semua jenjang. Karena itu, kita harus jujur soal keterbatasan data: sumber yang ada paling kuat membuktikan kewajiban pembiayaan pendidikan dasar dan dorongan progresif memperluas akses gratis ke jenjang lebih tinggi [1][2]. Tetapi dari sisi moral, ekonomi, dan keadilan sosial, argumen memperluas pembiayaan itu tetap sangat kokoh [3][4][5].

Kalau saya boleh mengatakannya dengan bahasa yang lebih telanjang: membiarkan anak berbakat, rajin, atau penuh potensi tidak sekolah karena biaya adalah pemborosan nasional. Itu seperti negara menemukan tambang emas lalu menimbunnya lagi dengan tanah. Seperti nelayan yang punya laut luas tapi sengaja merobek jalanya sendiri. Seperti petani yang membiarkan benih unggul kering di teras karena malas menyiram. Kita lalu sibuk bertanya kenapa panen sedikit, kenapa inovasi kurang, kenapa produktivitas mandek, kenapa bangsa sulit melompat. Ya karena sumber daya manusianya tidak ditumbuhkan secara serius.

Dalam bahasa yang lebih keras lagi: ketika anak yang punya potensi gagal sekolah karena biaya atau tersingkir dari akses sekolah negeri yang layak, itu bukan sekadar tragedi pribadi. Itu kegagalan kebijakan. Ibarat tanaman, anak itu layu bukan karena takdir semata, tetapi karena airnya ditahan oleh sistem. Dan bila negara tahu pendidikan adalah pupuk utama kemajuan lalu tetap membiarkan banyak anak kehilangan kesempatan, negara sedang menyabotase masa depannya sendiri.

Tentu kita tidak boleh terjebak pada romantisme bahwa semua persoalan bangsa selesai hanya dengan menggratiskan pendidikan. Tidak. Korupsi, ketimpangan ekonomi, kesehatan, lapangan kerja, dan kualitas institusi juga sangat menentukan. Tetapi justru karena masalah bangsa kompleks, pendidikan makin penting. Ia adalah alat jangka panjang untuk memperkuat daya pikir warga, produktivitas ekonomi, kemampuan berinovasi, dan kualitas demokrasi. Bangsa yang warganya terdidik lebih punya peluang mengoreksi dirinya sendiri. Pendidikan membuat masyarakat tidak gampang ditipu, tidak mudah ditakut-takuti, dan lebih mampu berpartisipasi dalam urusan publik.

Karena itu, saya memandang pendidikan 100 persen gratis bukan sebagai kemewahan utopis, melainkan horizon kewarasan. Pijakan faktualnya jelas: pendidikan dasar adalah hak yang wajib dibiayai negara [1][2]; hambatan biaya masih nyata dan memukul kelompok rentan [4][5]; pendidikan memberi imbal hasil ekonomi yang kuat [3]; dan akses tanpa mutu tidak cukup sehingga pembiayaan harus dibarengi kualitas [4][5]. Dari rangkaian fakta itu, opini yang menurut saya paling masuk akal adalah ini: negara yang serius ingin maju semestinya bergerak sejauh mungkin untuk menanggung biaya pendidikan warganya, menghapus hambatan langsung dan tidak langsung, serta memastikan mutu belajar benar-benar hadir di kelas.

Kalau pemerintah waras, pendidikan ditempatkan di meja depan, bukan gudang belakang. Kalau bangsa waras, anak-anak dipandang sebagai aset hidup, bukan beban anggaran. Dan kalau kita semua waras, kita berhenti menerima kenyataan bahwa masa depan seseorang boleh dipersempit hanya karena isi dompet keluarganya. Sebab pada akhirnya, pertanyaan “mengapa pendidikan harus 100 persen gratis?” bisa dibalik menjadi pertanyaan yang lebih menohok: kalau bukan pendidikan yang digratiskan dan diprioritaskan, lalu apa lagi yang lebih pantas dibiayai penuh demi masa depan bangsa?

• Fakta utama: pendidikan dasar merupakan hak yang wajib gratis dan dibiayai negara [1][2].
• Fakta utama: hambatan biaya langsung dan tidak langsung masih membuat banyak anak tertinggal [4][5].
• Fakta utama: pendidikan memberi tingkat pengembalian ekonomi rata-rata sekitar 9 persen untuk tambahan satu tahun sekolah [3].
• Fakta utama: akses tanpa kualitas tidak cukup; pembelajaran dasar tetap harus dibenahi [4].
• Analisis: semakin penuh biaya pendidikan ditanggung negara, semakin kecil peluang talenta bangsa mati sebelum berkembang.
• Opini: bangsa yang membiarkan pendidikan mahal bagi yang lemah sedang menyiapkan kemunduran dengan tangannya sendiri.

Pendek kata, pendidikan gratis bukan soal memanjakan rakyat. Ia soal menyelamatkan bibit-bibit terbaik bangsa dari kekeringan struktural. Supaya yang punya potensi bisa tumbuh, yang tertinggal bisa mengejar, dan negara tidak kehilangan masa depannya hanya karena terlalu pelit menyiram kebunnya sendiri.

Sumber: [1] UNESCO, [2] UUD 1945/JDIH DPR RI, [3] World Bank, [4] UNICEF, [5] UNESCO GEM Report 2026.