Memilih Pemimpin: Buat Rakyat Sejahtera, Bukan Buat Lingkar Dalam Pesta Poranya Sendiri

Pertanyaannya sebenarnya brutal, tapi memang perlu dibikin seterang lampu kos yang dicolok pakai sambungan lima: kamu memilih pemimpin itu buat apa? Buat ngasih kunci gudang ke seseorang supaya dia dan geng dekatnya bisa bolak-balik ngangkut isi gudang, atau buat nitip harapan agar hidup masyarakat pelan-pelan jadi lebih waras, lebih layak, lebih sejahtera? Kalau jawabannya yang kedua, maka kita harus jujur dari awal: jabatan publik itu bukan mesin ATM keluarga, bukan panggung balas jasa, bukan ladang ternak rente untuk kroni.

Dalam bahasa yang lebih rapi, lembaga-lembaga internasional sudah lama menjelaskan bahwa penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan privat adalah korupsi. World Bank mendefinisikannya sebagai abuse of public office for private gain, dan secara eksplisit memasukkan patronase, nepotisme, pencurian aset negara, serta pengalihan penerimaan negara ke dalam wilayah masalah itu [2]. Jadi ketika orang bilang, “ya wajar lah, yang penting pemimpinnya kuat, walau orang dekatnya ikut kenyang,” itu bukan realisme politik yang keren. Itu lebih mirip orang nyewa satpam buat jaga rumah, lalu membiarkan satpamnya sekalian nguras isi kulkas, ambil motor, dan ngasih duplikat kunci ke sepupunya.

Masalahnya bukan cuma moral. Ini bukan sekadar debat anak tongkrongan antara yang idealis dan yang sinis. Ada dimensi faktual yang keras kepala: kualitas tata kelola negara berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, kualitas layanan publik, dan peluang ekonomi masyarakat [1][2]. World Bank menegaskan bahwa governance yang lebih baik, termasuk pengendalian korupsi, punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan penurunan kemiskinan; sementara proyek pembangunan juga lebih rentan gagal di lingkungan dengan governance lemah dan korupsi tinggi [2]. Artinya sederhana: kalau mesin negara penuh kebocoran, jangan kaget kalau bensinnya habis sebelum mobil sampai tujuan.

Sering kali kita terjebak pada ilusi yang dibungkus slogan. Ada pemimpin yang kelihatan gagah di panggung, lancar pidato, piawai bikin citra, dekat dengan oligarki, dekat juga dengan rakyat saat kamera menyala. Tapi pertanyaannya bukan seberapa sering ia melambaikan tangan. Pertanyaannya: setelah dia duduk di kursi kekuasaan, apakah institusi makin akuntabel, layanan publik makin baik, hukum makin tegak, dan kebijakan makin bekerja untuk banyak orang? Atau malah kursi itu berubah jadi sofa empuk untuk lingkar dalam?

Kalau negara itu kita bayangkan sebagai kapal, maka pemimpin bukan dipilih supaya kapten dan kru VIP bisa makan steak di dek atas sambil penumpang lain berebut pelampung. Kapten dipilih supaya kapal sampai ke tujuan dengan selamat. Ia harus memastikan arah, disiplin, peta, bahan bakar, dan keselamatan semua penumpang. Ketika kapten malah diam-diam menjual kompas, menyewakan sekoci ke temannya, dan menukar bahan bakar dengan keuntungan privat, itu bukan kecerdikan. Itu pengkhianatan terhadap fungsi dasar kepemimpinan publik.

Di sinilah penting membedakan antara fakta, analisis, dan opini. Faktanya, berbagai rujukan yang tersedia menunjukkan hubungan yang konsisten antara kualitas governance dengan hasil-hasil publik yang lebih baik [1][2][4]. Analisisnya: jika kekuasaan dipakai untuk memperkaya diri dan kroni, maka kapasitas negara melemah, belanja publik jadi kurang efektif, dan ruang untuk kesejahteraan publik menyusut. Opininya: karena itu, warga semestinya memilih pemimpin yang orientasinya pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada kemewahan lingkar dalam. Tiga hal ini harus dibedakan agar kita tidak terjebak pada teriakan, seolah volume suara bisa menggantikan kualitas argumen.

Ada satu godaan yang sering muncul dalam politik: “Yang penting orang kita masuk dulu.” Kalimat ini terdengar akrab, bahkan kadang terasa pragmatis. Tapi justru di situ letak jebakannya. Kalau logika “orang kita” lebih penting daripada kompetensi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, negara berubah seperti angkot yang supirnya cuma mau berhenti buat saudara sendiri. Penumpang lain? Silakan turun kalau tak kuat. Dalam kerangka yang lebih formal, patronase dan nepotisme adalah bagian dari penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan privat [2]. Jadi kroniisme bukan sekadar bumbu sampingan kekuasaan; ia adalah gejala buruk dari tata kelola yang menyimpang.

World Bank melalui Worldwide Governance Indicators juga menegaskan bahwa institusi yang lebih inklusif dan akuntabel cenderung berkaitan dengan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, layanan publik yang lebih baik, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih kuat [1]. Ini penting sekali. Karena kalau ukuran keberhasilan pemimpin adalah kesejahteraan masyarakat, maka ukuran yang relevan bukan seberapa cepat elite politik mengoleksi aset, melainkan seberapa efektif negara bekerja untuk publik. Apakah sekolah berfungsi? Apakah layanan kesehatan bisa diakses? Apakah hukum tidak tumpul ke atas? Apakah peluang ekonomi terbuka lebih luas? Apakah lapangan kerja bertambah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih bermartabat daripada sekadar, “siapa yang kebagian proyek?”

Dalam literatur ekonomi politik arus utama, institusi bahkan ditempatkan sebagai faktor fundamental bagi kemakmuran jangka panjang. Acemoglu, Johnson, dan Robinson menjelaskan bahwa perbedaan institusi ekonomi merupakan penyebab fundamental perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegeri [5]. Artinya, kemakmuran bukan terutama lahir dari keberuntungan sesaat, bukan cuma dari satu komoditas, bukan pula dari kefasihan pemimpin memainkan retorika. Kemakmuran jangka panjang banyak ditentukan oleh apakah institusi sebuah negara bersifat inklusif, akuntabel, dan membatasi penyalahgunaan kuasa, atau justru ekstraktif dan melayani kepentingan elite [5].

Bayangkan institusi seperti rangka sepeda. Kamu bisa cat sepeda warna emas, pasang stiker keren, kasih lampu kelap-kelip, bahkan difoto dari sudut terbaik. Tapi kalau rangkanya bengkok, rodanya oleng, dan remnya blong, cepat atau lambat penunggangnya bakal nyungsep. Negara juga begitu. Pemimpin boleh karismatik, boleh populer, boleh punya narasi yang bikin pendukungnya mabuk semangat. Namun kalau institusinya dibentuk untuk ekstraksi rente, memberi tempat bagi favoritisme, dan mengendurkan pengawasan, maka kesejahteraan publik akan selalu kalah oleh pesta kecil orang-orang dekat kekuasaan.

IMF juga memberi gambaran yang tidak nyaman bagi para pembela korupsi model “asal roda ekonomi berputar”. Dalam kajian 1998, IMF menyimpulkan bahwa korupsi yang tinggi dan meningkat mendorong ketimpangan pendapatan dan kemiskinan melalui perlambatan pertumbuhan, melemahkan progresivitas pajak, menurunkan level dan efektivitas belanja sosial, menghambat pembentukan modal manusia, serta mempertahankan ketimpangan kepemilikan aset dan akses pendidikan [4]. Bahasa sederhananya: ketika uang publik bocor dan keputusan publik dibajak, yang robek bukan cuma anggaran, tapi masa depan.

Masih dari IMF, argumen lama bahwa korupsi bisa “melicinkan roda ekonomi” dinilai mengabaikan dampak sistemiknya terhadap pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan [4]. Bahkan dalam ringkasan yang ditampilkan IMF, perbaikan pengendalian korupsi sebesar sepertiga simpangan baku diasosiasikan dengan kenaikan penerimaan pemerintah sekitar 1,2 poin persentase PDB [4]. Ini bukan detail receh. Ini menunjukkan bahwa ketika kontrol terhadap korupsi membaik, negara punya ruang fiskal yang lebih kuat untuk bekerja. Dan kalau ruang fiskal lebih kuat, secara teoritis negara punya kapasitas lebih besar untuk membiayai layanan, infrastruktur, dan program yang menyentuh publik—tentu dengan catatan implementasinya juga baik. Jadi lagi-lagi, soal ini bukan cuma masalah dosa pribadi pejabat; ini urusan kapasitas negara dalam menyejahterakan warga.

Sekarang mari kita turunkan ke level yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika pemimpin dan kroninya mengekstraksi rente, biaya akhirnya tidak menguap ke langit seperti asap rokok di warung kopi. Biayanya dibayar publik. Dibayar lewat layanan yang lebih buruk. Dibayar lewat antrean yang lebih panjang. Dibayar lewat sekolah yang kualitasnya mandek. Dibayar lewat peluang kerja yang seret. Dibayar lewat pajak yang tidak terasa baliknya. Dibayar lewat jalan yang cepat rusak. Dibayar lewat rasa putus asa yang pelan-pelan dianggap normal. Jadi setiap kali ada orang bilang, “ya sudah lah, yang penting pemimpinnya tegas, walau orang dekatnya ikut tajir,” kita perlu jawab: uang dan kesempatan yang mereka hisap itu bukan muncul dari ruang hampa; itu diambil dari kualitas hidup masyarakat.

OECD mencatat bahwa kekhawatiran publik tentang pejabat yang memberi balas jasa politik bukan paranoia anak forum. Dalam Government at a Glance 2025, rata-rata 49% responden di negara-negara OECD menilai kemungkinan besar pejabat politik tingkat tinggi akan memberi political favour sebagai imbalan atas pekerjaan bergaji tinggi di sektor swasta; hanya 31% yang menilai itu tidak mungkin [3]. OECD juga menegaskan bahwa perilaku tidak etis pejabat terpilih dan aparatur—termasuk pengaruh yang tidak semestinya, suap, penggelapan, dan favoritisme—melemahkan tata kelola demokratis, membuat kebijakan tidak efektif, membelokkan atau membuang sumber daya, dan memperburuk hasil bagi publik [3]. Artinya, kekhawatiran atas pemimpin yang melayani jejaring kepentingan sendiri adalah isu tata kelola modern yang memang terukur, bukan sekadar curiga ala warganet.

Namun kita juga harus jujur pada batasan data. Banyak indikator governance dan corruption, termasuk WGI dan survei OECD, memakai data persepsi atau survei [1][3]. Itu berguna untuk perbandingan lintas negara dan membaca pola umum, tetapi bukan ukuran sempurna dari “korupsi nyata” dalam setiap kasus tunggal. Sebagian bukti juga bersifat lintas negara dan jangka panjang, sehingga lebih kuat untuk menjelaskan arah hubungan umum antara governance dan kesejahteraan daripada untuk menghakimi satu kandidat, satu partai, atau satu negara tanpa data tambahan [1][3][4][5]. Jadi artikel ini tidak sedang memvonis tokoh tertentu. Yang sedang dibangun adalah kerangka berpikir: kalau tujuan memilih pemimpin adalah kesejahteraan masyarakat, maka standar penilaiannya harus konsisten dengan tujuan itu.

Masalah dalam politik sering muncul karena warga diajak menilai pemimpin seperti menilai selebritas, bukan seperti memilih pengelola amanah publik. Kita terpukau oleh persona. Padahal negara bukan fanbase. Jabatan publik bukan konser. Pemilih bukan penonton yang tugasnya bersorak. Di titik ini, gaya mahasiswa gondrong boleh dipakai: bayangkan kamu menitipkan uang kas himpunan kepada bendahara. Kamu pilih dia bukan karena dia paling jago bikin status motivasi, bukan karena tongkrongannya ramai, bukan karena dia sering traktir kopi dari sumber yang tidak jelas. Kamu pilih dia karena berharap uang kas aman, dipakai sesuai tujuan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau besok dia kaya mendadak lalu bilang, “tenang bro, organisasi tetap jalan kok,” kamu pasti curiga. Lucunya, dalam skala negara, sebagian orang justru diajak menganggap itu kewajaran.

Padahal fungsi normatif jabatan publik jelas: menyediakan kebijakan dan layanan publik bagi masyarakat luas. Ini sejalan dengan cara sumber-sumber tadi memotret governance. Ketika kekuasaan dipakai untuk keuntungan privat dan kroni, itu masuk kategori poor governance atau corruption [1][2]. Dan poor governance berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih lemah, layanan publik yang lebih buruk, ketimpangan yang lebih tinggi, serta pengurangan kemiskinan yang lebih sulit [1][2][4]. Maka, memilih pemimpin yang orientasinya memperkaya lingkar dalam pada dasarnya sama seperti sengaja membeli payung bolong saat musim hujan, lalu marah ketika seluruh badan tetap basah.

Ada juga yang membela praktik kroniisme dengan alasan stabilitas: “kalau orang dekat yang pegang, koordinasi lebih gampang.” Ini tampak masuk akal di permukaan, tapi rapuh di dasar. Koordinasi yang dibangun di atas loyalitas buta bisa cepat, tetapi belum tentu benar. Negara bukan geng motor yang cukup jalan karena kompak. Negara membutuhkan kompetensi, prosedur, akuntabilitas, dan koreksi. Institusi yang sehat justru membatasi kekuasaan agar tidak liar [1][5]. Sebab kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung tergoda menjadikan negara sebagai perkebunan pribadi. Dan begitu itu terjadi, masyarakat luas cuma kebagian pagar.

Kita juga perlu sadar bahwa kerusakan akibat pemimpin yang melayani kroni tidak selalu meledak seperti bom. Sering kali ia bekerja seperti rayap. Pelan, senyap, tapi menggerogoti fondasi. Hari ini mungkin rakyat masih bisa hidup. Besok juga mungkin belum runtuh. Namun sedikit demi sedikit, kualitas birokrasi turun, kepercayaan publik luntur, proyek makin tidak efisien, kebijakan makin bias ke pemilik akses, dan anak muda makin melihat koneksi lebih penting daripada kapasitas. Itu dampak kultural yang sering tak dihitung, padahal sangat mahal. Ketika masyarakat belajar bahwa jalan naik bukan prestasi melainkan kedekatan, maka negara sedang mengajari warganya untuk sinis terhadap merit dan biasa terhadap penyimpangan.

Karena itu, pertanyaan “kamu memilih pemimpin untuk siapa?” harus dijawab dengan keberanian moral sekaligus kejernihan intelektual. Bukan untuk dia. Bukan untuk keluarganya. Bukan untuk donaturnya. Bukan untuk kroninya. Pemimpin dipilih agar ia membuat kamu dan masyarakat secara umum lebih sejahtera. Sejahtera di sini tentu bukan slogan mengambang, tetapi kondisi di mana negara makin efektif, layanan publik membaik, peluang ekonomi meluas, hukum lebih dapat dipercaya, dan hasil pembangunan tidak hanya numpuk di menara segelintir orang [1][2].

Kalau mau lebih teknis, ada beberapa kompas penilaian yang lebih sehat daripada sekadar terpesona pencitraan. Misalnya:

• Apakah ia menghormati akuntabilitas dan mekanisme pengawasan, atau justru alergi pada kritik?
• Apakah orientasi kebijakannya mendorong kualitas layanan publik dan efektivitas negara, bukan sekadar proyek yang gampang dipamerkan? [1][2]
• Apakah ia punya sikap yang jelas terhadap korupsi, favoritisme, patronase, dan nepotisme, yang oleh sumber resmi dipandang sebagai penyalahgunaan jabatan publik? [2]
• Apakah gaya kepemimpinannya memperkuat institusi yang inklusif dan akuntabel, yang dalam literatur terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih baik? [1][5]
• Apakah pendekatannya membuka peluang lebih merata, atau malah mempersempit akses hanya bagi mereka yang dekat dengan pusat kuasa?

Daftar itu memang tidak otomatis menjawab semua perkara, karena politik nyata selalu berisik dan penuh kompromi. Tapi setidaknya itu lebih masuk akal daripada standar absurd seperti: “asal pemimpinku jago menyerang lawan, sisanya urusan nanti.” Serangan retoris mungkin memuaskan emosi, tapi tidak otomatis membangun sekolah yang bagus, rumah sakit yang terjangkau, atau birokrasi yang bekerja. Negara tidak kenyang oleh slogan. Masyarakat tidak sembuh oleh kultus personal.

Perlu juga diingat, memilih pemimpin untuk menyejahterakan masyarakat bukan berarti menuntut kesempurnaan malaikat. Itu tuntutan yang tidak realistis. Yang lebih masuk akal adalah menuntut arah yang benar: institusi diperkuat, kontrol terhadap korupsi diperbaiki, hukum tidak dipermainkan, kebijakan tidak dijadikan alat pembalasan politik, dan sumber daya publik tidak dibelokkan untuk pesta kroni [1][2][3][4]. Kita bicara orientasi dan desain kekuasaan, bukan mitologi manusia tanpa cela.

Di titik paling dasar, demokrasi kehilangan makna kalau warga memilih orang yang kemudian menggunakan jabatan publik untuk mengonversi kepercayaan menjadi keuntungan privat. Itu seperti menitipkan sawah kepada penjaga air, lalu dia malah mengalirkan irigasi duluan ke kebun keluarganya. Secara formal mungkin pintunya sama, salurannya sama, dan seragamnya tetap rapi. Tapi fungsinya sudah belok. Begitu fungsi jabatan publik dibelokkan, yang dirugikan selalu lebih banyak daripada yang diuntungkan.

Jadi, kalau ada yang bertanya dengan sinis, “Memangnya politik itu suci?” jawab saja: tidak, politik tidak suci. Tapi justru karena tidak suci, ia butuh akuntabilitas, institusi, dan warga yang tidak rela dibodohi. Tidak ada kewajiban bagi warga untuk meromantisasi kerakusan elite. Tidak ada alasan waras untuk memilih pemimpin agar ia dan kroninya kaya raya. Kalau itu yang terjadi, itu tanda tujuan jabatan publik sedang diputarbalikkan.

Kesimpulan faktual yang paling aman dari catatan riset ini jelas: bila tujuan memilih pemimpin adalah kesejahteraan masyarakat, maka dasar yang paling kuat adalah memilih pemimpin dan sistem yang memperkuat akuntabilitas, efektivitas pemerintahan, rule of law, kualitas layanan publik, serta pengendalian korupsi [1][2][4]. Sebaliknya, pola kepemimpinan yang memperkaya diri dan kroni diklasifikasikan oleh sumber resmi sebagai bentuk poor governance atau corruption, dan secara konsisten dikaitkan dengan hasil publik yang lebih buruk [1][2][3][4].

Jadi jawabannya, kalau masih perlu dibikin gamblang, adalah ini: kamu memilih pemimpin bukan supaya dia dan teman-teman dekatnya jadi bangsawan baru dengan perut kenyang dan rekening gendut. Kamu memilih pemimpin supaya hidupmu, hidup keluargamu, hidup tetanggamu, dan hidup masyarakat luas bergerak ke arah yang lebih sejahtera. Kalau kursi kekuasaan malah dipakai untuk memakmurkan lingkar dalam, itu bukan keberhasilan kepemimpinan. Itu cuma pesta kecil yang tagihannya dibayar ramai-ramai oleh publik.

Dan publik, kalau mau jujur, sudah terlalu sering dipaksa jadi kasir dari kemewahan orang lain.