Ada godaan besar, terutama di zaman potongan opini yang bertebaran seperti pamflet ditempel di tembok kampus, untuk merangkum posisi Pramoedya Ananta Toer secara terlalu cepat: seolah-olah ia “berhenti berbahasa Jawa” karena menganggap bahasa Jawa feodal. Tapi kalau kita mau sedikit waras, duduk dulu, nyalakan rokok imajiner, lalu buka catatan riset dengan kepala dingin, formulasi itu ternyata terlalu keras untuk dijadikan fakta. Berdasarkan temuan yang tersedia, yang relatif kuat justru begini: Pramoedya sangat keras mengkritik budaya priyayi Jawa dan hirarki bahasa Jawa; ia memilih menulis dalam bahasa Indonesia, bukan Jawa; dan dalam karya-karyanya ia berulang kali menolak stratifikasi sosial-bahasa yang ia asosiasikan dengan feodalisme [1][3][4]. Jadi, medan kritik yang paling jujur bukan menuduh sembarangan bahwa Pram secara literal “berhenti berbahasa Jawa”, melainkan menguji apakah kritik Pram terhadap bahasa-budaya Jawa telah berubah menjadi generalisasi yang terlalu menyapu lantai sampai debunya ikut dianggap dosa.
Di sinilah saya kira perdebatan jadi menarik. Sebab Pramoedya bukan penulis sembarangan yang sedang ngoceh di warung kopi habis dua gelas. Ia adalah pengarang besar dengan radar anti-feodal yang konsisten. Dalam pembacaan akademik terhadap karya dan pandangannya, sikap anti-priyayi, anti-hirarki, anti-gila hormat itu memang tegas sekali [2]. Ia melihat feodalisme sebagai penghalang kemajuan, sebagai struktur yang mengabadikan dominasi “darah biru” atas rakyat kebanyakan, dan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gagasan persamaan martabat manusia [2]. Kalau begitu, masuk akal bila ia curiga pada sistem bahasa yang bertingkat-tingkat dan tampak seperti tangga sosial yang dipasang permanen di dalam mulut penuturnya.
Tetapi justru karena Pramoedya besar, kritik padanya juga harus besar. Jangan cengeng. Jangan merasa kalau sudah menyebut nama Pram, semua kalimat setelahnya harus berdiri tegak memberi hormat. Pengarang besar tetap bisa tergelincir pada penyederhanaan. Bahkan justru tokoh besar sering lebih berisiko menyederhanakan, karena gagasannya kuat, retoriknya tajam, dan pesonanya bisa membuat banyak orang malas membedakan mana observasi yang sahih, mana generalisasi yang terlalu percaya diri.
Fakta yang cukup kuat dari catatan riset adalah ini: dalam satu kutipan wawancara yang dibahas dalam artikel akademik, Jawanisme oleh Pramoedya dipandang sebagai kepatuhan buta kepada atasan; bahasa Jawa disebut sangat bertingkat-tingkat dan “diciptakan untuk memuliakan atasan”; lalu ketika pola itu diterjemahkan ke politik, menurutnya, ia bisa menjadi “fasisme” [1]. Kalimat-kalimat ini bukan kalimat setengah matang. Ini palu godam. Ini bukan kritik kecil pada satu ragam tutur, melainkan serangan frontal pada satu formasi budaya. Dan justru di sini pertanyaan kritis harus diajukan: apakah sah untuk melompat dari kritik terhadap fungsi hierarkis tertentu dalam bahasa ke kesimpulan besar tentang bahasa itu sendiri?
Menurut saya, problemnya mirip begini. Bayangkan ada kampus yang birokratis, penuh tanda tangan, stempel, dan wajah-wajah dosen yang tampak seperti lahir dari lemari arsip. Lalu seorang mahasiswa marah, dan kemarahannya valid, karena memang ada budaya tunduk yang absurd. Tapi lalu ia berkata: “Kertas adalah musuh demokrasi.” Nah, di titik itu orang perlu menyela. Yang bermasalah mungkin bukan kertas sebagai medium, melainkan relasi kuasa yang menggunakan kertas sebagai alat. Kritik akan kehilangan ketepatan kalau instrumen, struktur, dan budaya dilebur jadi satu adonan lalu semuanya dipanggang dengan label yang sama. Dalam konteks ini, tingkat tutur Jawa tertentu bisa saja berfungsi sebagai alat pemeliharaan hierarki. Tetapi apakah seluruh bahasa Jawa, seluruh tradisi sastranya, dan seluruh kemungkinan ekspresinya identik dengan feodalisme? Di sinilah kritik terhadap Pramoedya punya pijakan.
Catatan akademik dari George Quinn penting sekali untuk menahan kita agar tidak terpeleset ke lubang simplifikasi. Quinn mencatat bahwa anggapan bahwa bahasa Jawa pada dasarnya non-intelektual, atau bahwa sastra Jawa modern tenggelam karena dianggap sarat feodalisme dan tidak demokratis, adalah stereotip lama yang bermasalah; dalam snippet yang tersedia, ia secara eksplisit menyorot persoalan gagasan bahwa bahasa Jawa itu “inherently feudal and undemocratic” [5]. Ini bukan sekadar catatan pinggir. Ini pukulan metodologis. Artinya, menganggap bahasa Jawa secara inheren feodal bukan posisi yang bisa diterima begitu saja dalam kajian sastra-bahasa. Ia punya sejarah bias, punya jejak peminggiran, dan berpotensi mengulang prasangka lama dalam kostum baru [5].
Maka kritik pertama terhadap Pramoedya bisa dirumuskan begini: ia mungkin tepat ketika menyerang fungsi sosial dari hirarki bahasa dalam masyarakat priyayi, tetapi menjadi problematis ketika kecaman itu dibawa terlalu jauh seolah-olah bahasa Jawa sendiri adalah mesin feodal yang dari sononya anti-demokratis. Analogi kasarnya, ini seperti mengutuk pisau bukan karena dipakai menusuk, tetapi karena menganggap logam memang dilahirkan untuk kriminalitas. Padahal pisau bisa jadi alat masak, alat ukir, alat bertahan hidup, bahkan benda upacara. Fungsinya lahir dari relasi, konteks, dan tangan yang memegangnya.
Di sisi lain, kita juga tidak boleh pura-pura bego terhadap dasar kemarahan Pram. Dalam pembacaan atas Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, penolakan terhadap tingkatan sosial Jawa, termasuk kebiasaan bahasa yang mewajibkan pihak berstatus lebih rendah memakai ragam lebih halus kepada yang lebih tinggi, memang tampil jelas [3]. Artikel yang membahas dua novel itu bahkan menyebut bahwa “tingkatan dalam bahasa Jawa ini ditolak oleh Pram”, dan memberi contoh penolakan tokoh Minke pada kebiasaan semacam itu [3]. Jadi, kalau Pram dibaca sebagai pengarang yang alergi pada susunan bahasa yang memaksa orang menunduk lewat tata tutur, pembacaan itu bukan mengada-ada. Dasarnya ada.
Tapi sekali lagi: ada beda antara menolak mekanisme subordinasi dan mengadili satu bahasa sebagai terdakwa tunggal sejarah. Bahasa bukan makhluk bersayap hitam yang diam-diam menyusun kasta saat malam hari. Bahasa itu arena. Ia bisa dijadikan karpet merah untuk kekuasaan, bisa juga jadi jalan tanah bagi perlawanan. Bahasa Jawa punya tingkat tutur, ya. Tetapi mengunci seluruh eksistensinya pada fungsi pemuliaan atasan berarti mengabaikan kemungkinan hidupnya yang lain. Sama seperti menganggap bahasa Indonesia sepenuhnya egaliter hanya karena tidak punya sistem tingkat tutur sejelas Jawa. Faktanya, dalam bahasa Indonesia pun orang bisa feodal setengah mati. Nada suara, pilihan sapaan, jabatan, gelar, bahkan susunan kursi rapat bisa menciptakan hierarki yang tak kalah menyesakkan. Jadi penyakitnya tidak otomatis tinggal di struktur bahasa; sering kali ia numpang di kultur kuasa.
Kritik kedua terhadap Pramoedya adalah kecenderungan menyatukan “Jawa”, “priyayi”, “Jawanisme”, “bahasa Jawa”, dan “feodalisme” ke dalam satu keranjang makna yang terlalu padat. Memang, dalam wawancara yang dikutip artikel itu, Pramoedya mengaitkan Jawanisme dengan kepatuhan buta kepada atasan [1]. Dalam kajian terhadap Jejak Langkah, pandangannya terhadap priyayi memang dibaca mencakup feodalisme, patriarki, dan gila hormat [2]. Tetapi kalau seluruh unsur ini dijahit menjadi satu kesimpulan ontologis bahwa kebudayaan Jawa secara esensial anti-kemajuan, kita berhadapan dengan bahaya esensialisme. Dan esensialisme, betapapun revolusioner kelihatannya di permukaan, sering bekerja seperti kapak tumpul: suara gebrakannya keras, tapi potongannya merusak detail.
Detail itu penting. Sebab begitu detail hilang, kritik berubah jadi poster. Padahal masyarakat Jawa bukan blok semen yang seragam. Bahasa Jawa bukan orkestra satu nada. Sastra Jawa juga bukan museum kepatuhan. Kalau ada penelitian yang mengingatkan bahwa pelabelan “inheren feodal” terhadap bahasa atau sastra Jawa adalah stereotip bermasalah [5], maka itu berarti realitasnya lebih kusut, lebih berlapis, lebih mirip kabel belakang komputer kosan daripada garis lurus propaganda. Yang dibutuhkan di sini bukan slogan, melainkan pembedaaan: mana struktur kebahasaan, mana penggunaannya; mana tradisi priyayi, mana dinamika rakyat; mana kritik ideologis yang produktif, mana reduksi yang kebablasan.
Perlu juga dibedakan antara fakta, analisis, dan opini. Faktanya: Pramoedya sangat keras mengkritik budaya priyayi dan hirarki bahasa Jawa [1][2][3]. Faktanya lagi: ia memilih menulis dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu Jawa [4]. Faktanya lagi: pilihan itu oleh A. Teeuw dibaca selaras dengan ideal kebangsaan “satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa”, dan dalam pembacaan atas tetralogi Buru, Minke sampai pada kesadaran bahwa melalui Melayu ia bisa memikul tanggung jawab kepada bangsanya [4]. Analisis yang cukup aman: jarak Pram dari bahasa Jawa lebih tepat dipahami sebagai pilihan nasional-politik dan anti-feodal, bukan semata urusan selera bahasa sehari-hari [4]. Opini yang masih perlu dijaga: bahwa karena itu bahasa Jawa sendiri adalah akar kebusukan sosial. Nah, opini terakhir inilah yang justru patut disanggah.
Di titik ini, saya kira kritik yang paling matang terhadap Pram bukan kritik reaktif, melainkan kritik yang menghargai ketepatan sasarannya sekaligus menolak kelebihan tembakannya. Ia benar ketika memperlihatkan bagaimana bahasa bisa menjadi pagar listrik kelas sosial. Ia benar ketika menunjukkan bahwa tata hormat yang dilembagakan dapat melumpuhkan keberanian manusia untuk berdiri sejajar [1][3]. Ia juga konsisten secara ideologis: anti-feodalisme itu bukan aksesori tempelan, melainkan urat nadi dalam cara ia melihat masyarakat [2]. Tetapi ia patut dipersoalkan ketika kecaman terhadap satu fungsi sosial bahasa bergerak menjadi penilaian yang terlalu menyeluruh tentang bahasa atau kebudayaan Jawa.
Kalau mau pakai analogi mahasiswa gondrong: Pram itu seperti senior cemerlang yang marah pada organisasi kampus karena terlalu hierarkis. Ia lalu membongkar meja presidium, merobek tata tertib, dan berteriak bahwa semua model forum seperti itu melahirkan kepatuhan. Kita tepuk tangan, karena ya, ada benarnya. Namun kalau sesudah itu ia menyimpulkan bahwa semua bentuk rapat, semua notulen, semua mekanisme giliran bicara adalah alat penindasan, kita berhak angkat tangan dan berkata: “Bang, sebentar. Yang busuk bukan semata formatnya, tapi relasi kuasa yang menumpang di dalamnya.” Kurang lebih di situlah posisi kritik ini terhadap Pram.
Masalah lain dalam menganggap bahasa Jawa identik dengan feodalisme adalah kita berisiko buta terhadap daya lentur bahasa. Bahasa itu bukan penjara statis; ia lebih mirip kota tua yang bisa direnovasi, direbut ulang, ditulisi grafiti, bahkan dipakai demo. Tingkat tutur yang dulu dipakai untuk mengokohkan hierarki bisa dibaca ulang, dinegosiasi ulang, atau dipakai secara ironis. Sastra, percakapan sehari-hari, humor, dan praktik sosial bisa menggeser fungsi bahasa jauh dari niat pendisiplinan. Kalau bahasa dipahami hanya dari satu momen sejarah dan satu fungsi sosial, maka kita mengunci kemungkinan emansipasinya sebelum sempat tumbuh.
Di sini keberatan Quinn terasa tajam: pelabelan terhadap sastra atau bahasa Jawa sebagai inheren feodal dan tidak demokratis adalah bagian dari sejarah stereotip yang meminggirkan [5]. Dengan kata lain, ketika seorang intelektual besar terlalu cepat mengidentikkan bahasa Jawa dengan feodalisme, ia berisiko memperkuat pola pengerdilan yang lebih tua dari dirinya sendiri. Ini ironis. Niatnya membebaskan manusia dari feodalisme, tapi formulasi yang terlalu sapu jagat bisa malah mengerdilkan satu bahasa beserta khazanah ekspresinya. Seperti orang yang hendak mematikan tikus di lumbung, tetapi membakar seluruh gabah.
Tentu saja ada yang bisa membela Pram. Mereka bisa bilang: “Ia tidak sedang bikin disertasi linguistik, ia sedang melakukan intervensi moral-politik.” Argumen itu fair. Seorang pengarang memang sering bekerja lewat penajaman, bukan penghalusan. Ia menyederhanakan agar luka sosial tampak. Ia membesar-besarkan agar publik tidak tidur. Dalam pengertian ini, kecaman Pram terhadap tingkatan bahasa Jawa bisa dibaca sebagai strategi retoris untuk memukul jantung budaya tunduk. Namun bahkan strategi retoris pun tidak kebal dari kritik. Sebab ketika retorika menjadi terlalu total, ia bukan cuma membakar kandang feodalisme, tapi bisa ikut mengasapi ternak-ternak makna yang seharusnya tidak disembelih.
Kita juga perlu jujur pada keterbatasan data. Berdasarkan catatan riset yang diberikan, tidak ditemukan bukti web yang cukup kuat untuk menegaskan klaim sangat spesifik bahwa Pramoedya secara literal “berhenti berbahasa Jawa”. Yang tersedia lebih kuat menunjukkan bahwa ia keras mengkritik budaya/hirarki bahasa Jawa, menolak stratifikasi semacam itu dalam karya, dan memilih bahasa Indonesia sebagai medium sastra-politiknya [1][3][4]. Jadi, kalau ada orang menulis seolah-olah itu fakta final tanpa celah, ia sedang mengendarai sepeda opini di jalan tol kepastian. Dan itu berbahaya. Kritik yang baik justru dimulai dari kejujuran atas apa yang bisa dan tidak bisa dibuktikan.
Dari situ, formulasi kritik yang lebih bertanggung jawab adalah begini: Pramoedya memilih bahasa Indonesia dan dalam wawancara serta karya-karyanya mengkritik hirarki bahasa-budaya Jawa sebagai bagian dari feodalisme; tetapi generalisasi bahwa bahasa atau sastra Jawa pada dirinya sendiri inheren feodal adalah posisi yang problematis dan ditentang dalam kajian akademik [1][3][4][5]. Dengan formula ini, kita tidak mengerdilkan Pram jadi sekadar pembenci Jawa, tapi juga tidak membebaskannya dari kemungkinan simplifikasi.
Kritik ketiga yang layak diarahkan kepada Pram menyangkut soal skala. Feodalisme memang bisa menumpang pada bahasa, tapi ia tidak lahir dari bahasa semata. Struktur ekonomi, relasi politik, pendidikan, keluarga, birokrasi, dan simbol status ikut memproduksinya. Kalau bahasa Jawa terlalu cepat dijadikan tersangka utama, ada bahaya pengalihan fokus. Ibarat ada rumah bocor dari atap, dinding, dan pipa, tapi kita marahnya hanya pada ember penampung air di lantai. Ember itu memang menyaksikan bencana, mungkin bahkan membuat kita sadar pada bocorannya, tapi dia bukan penyebab tunggal. Begitu juga tingkat tutur: ia bisa menjadi indikator dan alat, namun tidak selalu sumber pertama segala ketimpangan.
Dalam pembacaan terhadap Jejak Langkah, anti-feodalisme Pramoedya memang diletakkan dalam kerangka luas tentang penolakan terhadap dominasi darah biru, budaya gila hormat, dan ketidaksetaraan martabat [2]. Itu menunjukkan bahwa sasaran Pram sesungguhnya lebih besar dari semata bahasa. Namun justru karena sasaran utamanya struktur sosial-priyayi, kritik kepada Pram makin kuat ketika kita bertanya: mengapa struktur itu kadang tampak dipadatkan ke dalam tuduhan terhadap bahasa? Apakah karena bahasa adalah gejala paling kasatmata? Bisa jadi. Apakah karena bahasa terasa paling dekat dengan pengalaman malu, takzim, dan tunduk? Sangat mungkin. Tetapi kedekatan pengalaman tidak otomatis melegitimasi perluasan kesimpulan.
Pilihan Pram menulis dalam bahasa Indonesia juga sering dibaca terlalu simplistis, seolah itu bukti ia menolak Jawa habis-habisan. Padahal menurut A. Teeuw, salah satu ciri primer karya Pramoedya adalah memang ditulis dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu Jawa atau Belanda, dan pilihan ini berkaitan dengan ideal kebangsaan serta tanggung jawab pada bangsa melalui Melayu/Indonesia [4]. Jadi, meninggalkan Jawa sebagai medium utama penulisan bukan harus dibaca sebagai semata kebencian kebahasaan. Ada proyek nasional, ada horizon politik, ada visi pembaca yang lebih luas. Kritik terhadap Pram karena itu perlu cermat: jangan sampai kita menyerangnya dengan tuduhan sempit yang justru menutupi kompleksitas pilihannya sendiri.
Namun kompleksitas pilihan itu juga tidak membatalkan kritik. Justru karena keputusan memakai bahasa Indonesia punya dimensi nasional-politik [4], kita dapat melihat bahwa penolakan pada hirarki bahasa Jawa mungkin bekerja pada dua level sekaligus: level etis dan level strategis. Secara etis, ia menolak budaya tunduk. Secara strategis, ia memilih bahasa yang ia anggap lebih mampu menjangkau proyek kebangsaan. Dua hal ini sah. Tapi sah bukan berarti steril dari masalah. Bahasa Indonesia sendiri dibangun dalam sejarah kuasa, penyaringan, dan standardisasi. Ia bukan surga tanpa kasta. Kalau bahasa Indonesia kemudian didudukkan seolah otomatis lebih demokratis daripada Jawa, kita harus bertanya: demokratis dalam struktur, dalam praktik, atau dalam imajinasi nasional? Pertanyaan ini penting agar kritik tidak berubah jadi mitologi bahasa persatuan.
Yang saya suka dari mengkritik Pram di titik ini adalah kita dipaksa untuk tidak malas berpikir. Kita tidak bisa memuja mentah-mentah, tapi juga tidak bisa menolak asal. Kita mesti mengakui bahwa ia membuka borok penting dalam budaya hormat yang membatu [1][2][3]. Ia menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi semacam seragam batin: sebelum orang membungkuk secara fisik, lidahnya sudah lebih dulu disuruh jongkok. Itu pengamatan yang kuat. Namun sesudah mengakui kekuatan pengamatan itu, kita tetap perlu bilang: Bang Pram, ketika semua itu lalu dilekatkan terlalu mutlak pada bahasa Jawa, Anda sedang menggambar peta dengan spidol terlalu tebal. Jalan setapak, sawah, sungai kecil, bahkan gang-gang perlawanan di dalam budaya Jawa jadi ikut tertutup blok tinta.
Maka bagi saya, kritik terhadap Pramoedya pada isu ini bukan serangan kepada keberpihakannya pada kesetaraan, melainkan koreksi terhadap cara ia memformulasikan musuh. Musuh utamanya adalah feodalisme, bukan bahasa Jawa sebagai totalitas. Musuh utamanya adalah relasi kuasa yang menuntut pemuliaan atasan dan pengerdilan bawahan, bukan seluruh kemungkinan hidup dari satu bahasa. Kalau bahasa Jawa di tangan tradisi tertentu menjadi alat feodal, kritiklah tradisi dan relasi itu tanpa tergesa mengadili seluruh bahasanya. Sebab kalau tidak, kita jatuh pada kebiasaan intelektual yang aneh: ingin membebaskan manusia dari label-status, tapi malah melabeli satu bahasa dengan dosa turun-temurun.
Posisi ini juga lebih adil terhadap pembaca masa kini. Sebab pembaca sekarang hidup di dunia yang makin sadar bahwa bahasa bisa direbut ulang. Banyak unsur kebahasaan yang dulunya menekan, kini dinegosiasikan, diplesetkan, bahkan dipakai untuk membangun keakraban yang tidak hierarkis. Tentu, perubahan itu tidak otomatis menghapus warisan feodal. Tetapi ia membuktikan satu hal: bahasa tidak beku seperti prasasti. Kalau bahasa tidak beku, maka kritik terhadap bahasa pun tak boleh beku. Membaca Pram secara kreatif berarti meneruskan semangat anti-feodalnya sambil menolak simplifikasi kebahasaannya.
Kesimpulannya, kritik paling kuat terhadap Pramoedya dalam perkara ini bukan berbunyi: “Ia salah total menolak feodalisme Jawa.” Bukan itu. Kritik yang lebih presisi adalah: ia sah dan konsisten mengkritik budaya priyayi, hirarki sosial, dan fungsi tingkat tutur yang memuliakan atasan [1][2][3]; ia juga punya alasan nasional-politik yang kuat memilih bahasa Indonesia [4]. Tetapi menjadi problematis ketika kecaman terhadap struktur hierarkis itu terkesan menjelma generalisasi bahwa bahasa atau sastra Jawa pada dirinya sendiri inheren feodal dan tidak demokratis, padahal generalisasi semacam itu justru dipersoalkan dalam kajian akademik [5]. Dengan kata lain, Pram mungkin jitu membaca luka, tetapi tidak selalu adil ketika menunjuk seluruh tubuh sebagai sumber infeksi.
Dan mungkin memang begitulah nasib pemikir besar: mereka menerangi jalan, tapi kadang lampunya terlalu silau sampai beberapa warna hilang. Tugas pembaca bukan memecahkan lampunya, melainkan memasang kap agar cahaya itu jatuh lebih tepat. Jadi, alih-alih mengulang slogan bahwa Pramoedya “berhenti bahasa Jawa karena feodal”, lebih baik kita berkata dengan lebih bertanggung jawab: Pramoedya mengkritik keras hirarki bahasa-budaya Jawa sebagai bagian dari anti-feodalismenya, tetapi kritik itu sendiri layak dikritik ketika berubah menjadi penyederhanaan atas bahasa Jawa. Itu lebih jujur, lebih tajam, dan jauh lebih berguna daripada sekadar melempar kalimat keras seperti batu ke kolam lalu pulang sebelum melihat riaknya.
Sumber Referensi
- Kepriyayian dalam Karya Sastra
- PANDANGAN PRAMOEDYA ANANTA TOER TERHADAP PRIYAYI DALAM NOVEL JEJAK LANGKAH (Kajian Sosiologi Pengarang)
- Refleksi Budaya Jawa dalam Novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa Karya Pramoedya Ananta Toer: Persfektif Filsafat
- Pramoedya Ananta Toer De verbeelding van de revolutie — A. Teeuw, Indische Letteren
- The Case of the Invisible Literature: Power, Scholarship, and Contemporary Javanese Writing