Kalau Pemilu 2029 Masih Begini, Cari Pejabat Jujur Makin Mirip Lomba Mencari Jarum di Tumpukan Baliho

Kalau pola politik menjelang 2029 masih dipelihara dengan wajah yang itu-itu juga, metode yang itu-itu juga, dan penyakit yang itu-itu juga, maka jangan heran kalau urusan mencari pejabat jujur dan tidak korup bakal makin susah. Bukan karena rakyat Indonesia mendadak benci kejujuran, tapi karena sistemnya terlalu sering memberi karpet merah kepada mereka yang punya modal uang, jaringan kuasa, dan kemampuan mengemas citra, sementara orang yang relatif bersih justru disuruh antre di pintu belakang. Tragisnya, semua ini bukan semata ocehan pesimis tanpa dasar. Ada problem struktural yang memang terlihat dari data resmi dan catatan lembaga negara.

Perlu ditegaskan dari awal: mengatakan “2029 pasti tanpa harapan” itu bukan kesimpulan faktual, melainkan opini yang lahir dari frustrasi terhadap gejala yang berulang. Fakta yang lebih bisa dipertanggungjawabkan adalah ini: kalau dalam beberapa tahun ke depan pendidikan politik sehat, rekrutmen partai, dan pembiayaan politik tidak dibenahi, maka peluang lahirnya kandidat berintegritas akan tetap terhambat [1][2][4][5]. Jadi, yang suram itu bukan takdir, melainkan arah yang sedang dibiarkan.

Masalahnya, kita ini sering pura-pura modern dalam prosedur, tapi feodal dalam praktik. Spanduk ramai, jargon demokrasi megah, seminar segudang, tapi publik masih terlalu sering dijejali politik sebagai tontonan emosional, bukan proses rasional. Negara sendiri sebenarnya tahu pendidikan pemilih itu penting. Buktinya KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 sebagai pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Pilkada 2024 [1]. Artinya apa? Artinya secara resmi diakui bahwa demokrasi tidak cukup dijaga cuma saat hari pencoblosan. Ada kebutuhan pendidikan politik yang berkelanjutan [1].

Tapi di sinilah ironi nasional kita bekerja dengan sangat efisien: punya pedoman belum tentu punya hasil. Keputusan ada, dokumen ada, bahasa kelembagaan rapi, tetapi efektivitasnya di lapangan tidak otomatis terbukti hanya karena surat keputusan sudah terbit [1]. Jadi kalau tiga tahun ke depan rakyat tetap tidak mendapat pendidikan politik yang sehat, ya jangan kaget kalau pemilu daerah, pusat, sampai pilpres lagi-lagi diisi tokoh yang sama, gaya yang sama, transaksi yang sama, dan drama moral yang sama. Kertas negara bisa sangat tertib, tetapi kenyataan politik bisa tetap kumuh.

Kalau ada yang bilang, “Ah, yang penting kan rakyat tetap datang memilih,” itu juga cara berpikir yang terlalu murah. Demokrasi bukan cuma soal tingkat kehadiran, melainkan kualitas pilihan yang tersedia. Anda bisa punya antrean panjang di TPS, tapi kalau kandidat yang tersedia cuma hasil kompromi elite, dominasi nama lama, atau sekadar figur dengan logistik paling kuat, maka partisipasi itu belum tentu berarti kompetisi sehat. Datang ke TPS bukan jaminan sedang memilih masa depan yang lebih waras.

Data resmi KPU tentang Indeks Partisipasi Pilkada 2024 menunjukkan persoalan yang relevan: setelah perpanjangan pendaftaran calon pada 2–4 September 2024, masih ada 41 wilayah dengan calon tunggal, terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota [2]. Ini bukan angka yang bisa disepelekan seolah cuma gangguan teknis. Calon tunggal bukan otomatis melanggar demokrasi, tetapi jelas menandakan kompetisi yang menyempit. Kalau ruang pilihan makin sempit, rakyat diminta merayakan apa sebenarnya? Variasi baliho?

Lebih penting lagi, dokumen KPU itu juga menekankan bahwa kualitas pencalonan dipengaruhi faktor eksternal di luar kendali penyelenggara, termasuk struktur politik lokal, keterbatasan kaderisasi partai, dan dominasi aktor politik tertentu [2]. Kalimat birokratis ini kalau diterjemahkan ke bahasa warung kopi kurang lebih begini: penyelenggara pemilu bisa bekerja, tapi kalau partai malas kaderisasi, elite lokal keburu menguasai lapangan, dan nama tertentu terlalu dominan, maka rakyat ya berputar-putar di kolam yang sama [2]. Jadi ketika publik merasa “kok lagi-lagi orang ini, kubu ini, lingkar ini,” itu bukan halusinasi. Ada masalah struktur yang sudah disebut dalam dokumen resmi.

Di sinilah rasa pesimis publik punya akar. Kalau dalam tiga tahun ke depan rakyat tidak memperoleh pendidikan politik sehat, lalu partai tidak membenahi kaderisasi, maka kontestasi berikutnya kemungkinan besar tetap diisi tokoh yang sama atau setidaknya tipe tokoh yang sama: punya modal, punya patron, punya jaringan, punya alat kampanye, dan kalau perlu punya kemampuan memainkan sentimen. Orang baik yang tidak punya ongkos besar? Silakan jadi panelis diskusi. Orang berintegritas yang tak punya mesin? Silakan viral sebentar lalu hilang.

Masalah lain yang bikin sinis itu bukan cuma sempitnya pilihan, tetapi juga kualitas persaingan. Bawaslu dalam evaluasi resmi ke Komisi II DPR RI mencatat pada Pemilihan 2024 terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, terdiri dari 8 hasil pengawasan Bawaslu dan 51 laporan masyarakat [3]. Angka ini penting karena menunjukkan bahwa politik uang bukan dongeng yang hidup di komentar media sosial. Ia tercatat sebagai problem pengawasan resmi [3]. Kalau ruang politik masih gampang dibajak dengan transaksi sesaat, lalu kita berharap lahir birokrasi bersih secara ajaib, itu namanya optimisme yang terlalu nekad.

Bawaslu juga melaporkan penanganan ratusan konten bermasalah di ruang digital hingga 31 Januari 2025 [3]. Ini memperjelas satu hal: penyakit politik sekarang bukan hanya serangan amplop di lapangan, tapi juga serangan persepsi di dunia digital [3]. Pendidikan politik yang lemah membuat warga mudah didorong ke pilihan berbasis hoaks, framing, atau kultus figur. Maka jangan heran bila perdebatan publik sering terasa seperti adu fan club, bukan adu gagasan. Orang belum sempat paham program, tapi sudah sibuk saling menuhankan dan mengharamkan tokoh.

Fakta-fakta tadi tidak membuktikan bahwa semua kandidat buruk. Itu perlu jujur dikatakan. Namun fakta-fakta itu sangat cukup untuk menopang kritik bahwa sistem kompetisi kita masih memberi ruang lebar bagi praktik tidak sehat [2][3]. Dalam kondisi seperti itu, harapan menemukan pejabat jujur jelas bukan hilang total, tetapi memang dipaksa berenang melawan arus. Dan arusnya deras sekali: ongkos tinggi, dominasi elite, kaderisasi seret, pendidikan politik dangkal, ruang digital berisik, dan politik uang yang tetap berkeliaran.

Kalau mau bicara soal korupsi, akar masalahnya juga tidak bisa dipisahkan dari biaya politik. KPK secara eksplisit menghubungkan biaya politik tinggi dengan korupsi kepala daerah [4]. KPK mencatat bahwa sejak 2004 hingga Januari 2022 ada 22 gubernur serta 148 bupati/wali kota ditangkap KPK [4]. Itu bukan statistik receh. Itu alarm kebangsaan yang seharusnya memekakkan telinga siapa pun yang masih senang berkata, “Nanti juga sistem memperbaiki dirinya sendiri.” Sistem tidak menyembuhkan diri kalau insentifnya masih mendorong pejabat untuk balik modal.

KPK juga mengutip pengumpulan data ICW bahwa 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang 2010 hingga Juni 2018 [4]. Sekali lagi, ini tidak berarti semua kepala daerah korup, tetapi jelas menunjukkan bahwa jabatan politik di level daerah sangat rentan terhubung dengan penyalahgunaan wewenang [4]. Kalau jalur masuk ke kekuasaan mahal, penuh transaksi, dan ditopang jaringan pembiayaan yang menuntut imbal balik, maka setelah menang, godaan untuk mengembalikan biaya itu bukan sekadar besar—ia menjadi struktur insentif.

Dalam sumber KPK lain yang merangkum kajian lembaga tersebut, calon kepala daerah rata-rata mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp1–10 miliar, dan 45,9% responden mengaku pengeluaran politiknya melebihi kemampuan keuangan pribadi [4]. Coba renungkan pelan-pelan. Kalau biaya untuk masuk arena saja sudah sebesar itu, apa kita benar-benar mau berpura-pura heran saat sebagian pejabat kemudian tergoda mencari “cara kreatif” setelah duduk di kursi? Tentu tidak semua akan korup. Tetapi sistem yang mahal seperti ini jelas memproduksi tekanan balik modal yang tidak kecil [4].

Jadi kalau ada orang bertanya, “Kenapa susah cari pejabat jujur?” salah satu jawabannya sederhana sekaligus menyakitkan: karena jalan menuju kekuasaan terlalu sering disusun dengan logika investasi, bukan pengabdian. Yang punya integritas tapi tak punya dana besar disuruh percaya pada idealisme. Yang punya dana dan jaringan diberi akses lebih nyata ke panggung. Lalu setelah terpilih, publik diminta berharap mereka lupa pada semua tagihan politik yang menemani proses itu. Ya bagus kalau lupa. Tapi biasanya yang tidak lupa justru para penyandang logistik.

Dari sisi analisis yang lebih luas, artikel BRIN di jurnal Masyarakat Indonesia tahun 2024 menyimpulkan bahwa biaya politik tinggi dalam pemilu Indonesia berkontribusi pada budaya korupsi, oligarki, dan menguatnya dinasti politik [5]. Artikel itu juga menegaskan bahwa seleksi politik menjadi menyempit: kandidat yang tidak punya logistik dan jaringan kuat makin sulit masuk arena, meskipun berintegritas [5]. Nah, ini titik yang paling menampar. Kita sering pidato soal meritokrasi, tapi tiket masuk politik justru ditentukan oleh kombinasi modal, kedekatan, dan kemampuan bertahan dalam ekosistem yang mahal.

Kalau demikian, kekhawatiran bahwa 2029 akan kembali diisi “tokoh-tokoh ini lagi” bukan semata ledakan emosi warganet. Itu adalah kecemasan yang punya dasar struktural [2][5]. Selama partai gagal menjadi sekolah kader yang serius, selama pembiayaan politik tetap memberatkan kandidat non-oligarkis, dan selama pendidikan pemilih tidak cukup efektif membekali publik dengan penilaian kritis, maka nama-nama yang beredar akan cenderung berasal dari lingkar yang sama [1][2][5]. Demokrasi berjalan, iya. Tapi sirkulasinya sempit. Seperti pintu terbuka yang dijaga satpam modal.

Masalahnya lagi, pendidikan politik di Indonesia terlalu sering direduksi menjadi sosialisasi teknis: cara mencoblos, tanggal pemilihan, lokasi TPS, atau ajakan datang ke bilik suara. Semua itu penting, tentu saja [1]. Tetapi pendidikan politik sehat mestinya juga membentuk kebiasaan menilai rekam jejak, memahami konflik kepentingan, mengenali praktik vote buying, memeriksa kualitas kaderisasi partai, dan membedakan program dari pencitraan. Kalau yang diberikan ke rakyat cuma imbauan prosedural, jangan heran kalau secara formal demokratis, tapi secara substantif tetap mudah dipermainkan.

Opini sinisnya begini: negeri ini terlalu sering mengajarkan warga menjadi pemilih yang tertib, tapi belum cukup kuat mengajar mereka menjadi pemilih yang kritis. Hasilnya ya seperti yang berulang-ulang kita lihat. Menjelang pemilu, rakyat dibombardir slogan moral. Setelah itu, mereka kembali jadi penonton tawar-menawar elite. Lima tahun kemudian, tokohnya muter lagi. Jaringannya itu lagi. Pendukung fanatiknya itu lagi. Narasi “demi rakyat” itu lagi. Seolah republik ini kehabisan stok manusia waras selain yang sudah nongol terus-menerus di panggung.

Tentu, menyalahkan rakyat saja juga malas berpikir. KPU sendiri melalui dokumen resminya mengakui bahwa kualitas pencalonan banyak dipengaruhi faktor di luar kendali penyelenggara, seperti struktur politik lokal, keterbatasan kaderisasi partai, dan dominasi aktor tertentu [2]. Artinya persoalan ini bukan semata akibat warga kurang cerdas, melainkan juga akibat infrastruktur politik yang memang tidak sehat. Kalau partai lebih sibuk jadi kendaraan elektoral jangka pendek ketimbang lembaga kaderisasi, lalu bagaimana publik mau diberi pilihan yang segar dan berintegritas?

Dalam kondisi seperti ini, sinisme publik sesungguhnya adalah gejala sosial yang masuk akal. Ketika warga melihat calon tunggal masih banyak [2], dugaan pembagian uang masih terjadi [3], ruang digital dijejali konten bermasalah [3], biaya politik tinggi dikaitkan dengan korupsi [4], dan seleksi kandidat menyempit karena oligarki serta dinasti [5], maka lahirlah kesan bahwa permainan ini terlalu sering diatur oleh pemain lama. Kesannya memang menyedihkan: pemilu tetap rutin, baliho tetap penuh, tapi pembaruan elite jalan di tempat.

Di titik ini, kalimat “tidak ada harapan” sebetulnya lebih tepat dibaca sebagai jeritan moral, bukan laporan statistik. Secara faktual, kita tidak bisa mengatakan 2029 pasti buruk total karena data yang ada tidak membuktikan kepastian itu [1][2][3][4][5]. Namun secara analitis, kekhawatiran tersebut masuk akal: jika pembenahan tidak dilakukan dalam beberapa tahun ke depan, maka peluang melahirkan pejabat yang jujur dan tidak korup tetap akan terhambat oleh struktur yang sama [1][2][4][5]. Jadi, yang sedang dikritik bukan masa depan yang sudah dipastikan gagal, melainkan kebiasaan nasional menormalisasi akar kegagalannya.

Dan mari jujur sedikit lebih brutal: oligarki politik tidak selalu perlu tampil menyeramkan. Kadang ia hadir rapi, tersenyum, fasih bicara persatuan, rajin unggah konten humanis, lalu bekerja melalui penyaringan kandidat yang membuat nama baru sulit muncul. Dinasti politik juga tidak selalu datang dengan label vulgar. Ia bisa dibungkus dengan alasan pengalaman, kesinambungan, atau “yang penting menang dulu”. Lama-lama publik dibiasakan menganggap pilihan sempit sebagai kewajaran. Padahal itu tanda kompetisi sedang sakit [5].

Kalau tiga tahun ke depan tidak ada lompatan berarti dalam pendidikan politik sehat, dampaknya bukan cuma rakyat salah pilih. Dampaknya lebih dalam: publik makin kehilangan kemampuan membayangkan alternatif. Mereka akan menganggap figur yang layak memang sebatas itu-itu saja. Ini bahaya yang lebih besar daripada sekadar satu dua kandidat buruk. Sebab saat imajinasi politik warga dipersempit, demokrasi berubah dari ruang perubahan menjadi ritual pergiliran aktor dominan. Ramai, mahal, melelahkan, tapi hasilnya sering terasa familiar secara mengecewakan.

Karena itu, tragedi Indonesia—kalau mau disebut tragedi—bukan semata adanya koruptor atau politisi buruk. Negara mana pun punya itu. Tragedinya adalah ketika mekanisme politik justru berulang kali lebih ramah pada mereka yang kuat secara modal dan jaringan daripada mereka yang kuat secara integritas. Tragedinya adalah ketika pendidikan politik diakui penting secara formal [1], tetapi masalah rekrutmen dan dominasi elite tetap menghasilkan calon tunggal di puluhan wilayah [2]. Tragedinya adalah ketika biaya politik tinggi sudah dikaitkan dengan korupsi kepala daerah [4][5], tetapi publik masih terlalu sering disuruh percaya bahwa semua akan baik-baik saja tanpa pembenahan mendasar.

Fakta yang tersedia memang belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan pemilih gagal total, atau bahwa setiap kandidat yang punya modal besar pasti korup. Kita harus adil pada data [1][4]. Namun keterbatasan itu tidak menghapus pola besar yang terlihat: ada problem sistemik dalam kualitas kompetisi, integritas kontestasi, dan struktur pembiayaan politik [2][3][4][5]. Dan kalau problem sistemik ini dibiarkan sampai mendekati 2029, maka rasa putus asa publik bukan sesuatu yang aneh. Itu konsekuensi logis dari pembiaran.

Jadi, kalau ada yang masih santai berkata, “Nanti juga muncul kok pemimpin baik,” pertanyaannya sederhana: muncul dari mana, lewat jalur apa, dan menembus pagar yang mana? Sebab menurut analisis BRIN, kandidat tanpa logistik dan jaringan kuat makin sulit masuk arena meskipun berintegritas [5]. Menurut KPU, kualitas pencalonan dipengaruhi struktur politik lokal dan keterbatasan kaderisasi partai [2]. Menurut KPK, biaya politik tinggi berkorelasi dengan korupsi kepala daerah [4]. Menurut Bawaslu, dugaan politik uang dan masalah konten digital masih nyata [3]. Kalau semua pagar ini tetap berdiri, maka berharap kandidat ideal muncul begitu saja jelas terlalu romantis.

Kesimpulannya pahit, dan mungkin memang terdengar sinis: kalau pola pemilu menuju 2029 masih seperti ini terus, mencari pejabat jujur dan tidak korup akan makin sulit bukan karena bangsa ini kekurangan orang baik, tetapi karena sistem seleksi politik terlalu sering menyulitkan orang baik untuk kompetitif. Dalam tiga tahun ke depan, bila rakyat tetap tidak memperoleh pendidikan politik yang sehat dan pembenahan partai serta pembiayaan politik tetap jalan di tempat, maka pemilu daerah, pusat, hingga presiden berisiko kembali diisi oleh lingkar tokoh yang sama atau setidaknya tipe tokoh yang sama [1][2][4][5].

Itulah kenapa kalimat “nggak ada harapan lebih baik” sebaiknya dibaca sebagai peringatan keras, bukan ramalan mutlak. Harapan belum mati, tetapi memang sedang dipersempit oleh desain politik yang mahal, sempit, dan terlalu nyaman dengan wajah lama. Kalau pembenahan tidak dilakukan, tragedi Indonesia bukan bahwa rakyat tidak mau perubahan. Tragedinya adalah rakyat terus diminta memilih, tetapi pilihan yang ditawarkan berkali-kali dibentuk oleh masalah yang sama. Demokrasi tetap berjalan, iya. Hanya saja, kalau isinya tetap begitu-begitu saja, rakyat akhirnya cuma diajak berpartisipasi dalam pengulangan.

• Fakta utama: KPU memiliki pedoman teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Pilkada 2024, yang menandakan pendidikan pemilih diakui penting, tetapi efektivitas lapangan tidak otomatis terbukti hanya dari adanya pedoman [1].
• Fakta utama: Masih ada 41 wilayah dengan calon tunggal setelah perpanjangan pendaftaran, terdiri dari 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota [2].
• Fakta utama: KPU menyebut kualitas pencalonan dipengaruhi struktur politik lokal, keterbatasan kaderisasi partai, dan dominasi aktor politik tertentu [2].
• Fakta utama: Bawaslu mencatat 59 peristiwa dugaan pembagian uang pada Pemilihan 2024 serta penanganan ratusan konten bermasalah di ruang digital hingga 31 Januari 2025 [3].
• Fakta utama: KPK mengaitkan biaya politik tinggi dengan korupsi kepala daerah; sejak 2004 hingga Januari 2022, 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota ditangkap KPK [4].
• Fakta utama: KPK mengutip data ICW bahwa 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sepanjang 2010–Juni 2018; kajian KPK juga menyebut biaya pribadi calon kepala daerah rata-rata sekitar Rp1–10 miliar, dan 45,9% responden mengaku pengeluaran politik melebihi kemampuan keuangan pribadi [4].
• Analisis: Data-data tersebut mendukung kritik tentang adanya masalah sistemik dalam pendidikan politik, rekrutmen partai, integritas kontestasi, dan pembiayaan politik [1][2][3][4][5].
• Opini: Bila semua itu tidak dibenahi sampai 2029, demokrasi Indonesia akan makin terasa seperti sirkulasi elite yang berulang, bukan kompetisi sehat yang membuka jalan bagi pejabat jujur.

Sumber: [1] KPU; [2] Indeks Partisipasi Pilkada 2024; [3] Bawaslu; [4] KPK; [5] BRIN.