Ada ironi yang rasanya nyelekit sampai ke tulang: rakyat disebut sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, tetapi ketika rakyat mau membicarakan politik, justru dianggap berbahaya. Lebih ironis lagi, ketika kritik kepada pemerintah diperlakukan bukan sebagai vitamin demokrasi, melainkan seperti virus yang harus segera diisolasi. Dalam logika rezim yang sangat mengutamakan kendali, politik bukan ruang bersama untuk berpikir, melainkan pagar listrik: boleh dilihat dari jauh, tapi jangan disentuh. Di titik inilah kita bisa memahami mengapa pada masa Orde Baru, pembicaraan politik dan kritik kepada pemerintah cenderung dibatasi dengan sangat ketat.
Kalau dibahas dengan gaya yang jujur, alasan valid dari sudut pandang rezim itu sebenarnya ada, meski secara moral dan demokratis tetap problematik. Rezim seperti itu biasanya melihat stabilitas sebagai dewa utama. Apa pun yang berpotensi mengganggu ketertiban akan diperlakukan sebagai ancaman. Politik, dalam kacamata kekuasaan yang sentralistis, dianggap seperti api unggun di musim kemarau: satu percikan obrolan, satu kritik yang menular, satu keberanian yang dicontoh, bisa membesar menjadi kobaran yang sulit dikendalikan. Karena itu, larangan bicara politik bukan semata-mata soal anti-debat, tetapi soal ketakutan kekuasaan terhadap kemungkinan rakyat sadar bahwa mereka sebenarnya punya hak untuk bertanya, menilai, dan menolak.
Di sini penting membedakan antara fakta umum, analisis, dan opini. Fakta umumnya: rezim otoriter cenderung tidak nyaman terhadap kebebasan politik yang terlalu luas. Analisisnya: pembatasan pembicaraan politik dilakukan agar narasi negara tetap tunggal dan tidak mudah diganggu. Opininya: cara semacam ini mungkin terasa efektif untuk jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru merusak kemampuan masyarakat untuk dewasa secara politik. Jadi, kalau ada yang bertanya, “Apa alasan valid menurut rezim?” jawabannya ada. Tapi kalau pertanyaannya diubah menjadi, “Apakah alasan itu membenarkan pembungkaman?” nah, itu urusannya lain, dan jawabannya jauh lebih rumit, bahkan cenderung menolak pembenaran tersebut.
Alasan pertama yang paling mudah dipahami adalah obsesi pada stabilitas. Rezim yang lahir, tumbuh, atau bertahan di tengah trauma konflik biasanya membangun keyakinan bahwa keteraturan harus dijaga dengan tangan besi. Dalam logika ini, politik dipersepsikan bukan sebagai seni mengelola perbedaan, melainkan sebagai pintu masuk kekacauan. Diskusi politik dianggap seperti membuka karung penuh kucing liar: begitu dibuka, semuanya berlarian ke mana-mana, mencakar, melompat, dan sulit dimasukkan kembali. Maka, cara termudah bagi rezim adalah menutup karung itu rapat-rapat. Bukan karena mereka cinta rakyat secara dewasa, melainkan karena mereka takut pada energi sosial yang tidak bisa diatur.
Alasan kedua adalah kebutuhan mempertahankan legitimasi. Kekuasaan yang terlalu lama duduk di kursi biasanya punya masalah klasik: kursinya makin empuk, tetapi alasannya untuk tetap duduk di situ makin perlu dipoles setiap hari. Kritik dari rakyat berbahaya karena kritik membongkar jarak antara citra dan kenyataan. Negara bisa saja membangun wajah tenang, rapi, disiplin, dan seolah bekerja untuk semua orang. Namun satu pertanyaan sederhana dari warga bisa seperti obeng kecil yang membuka baut mesin propaganda. “Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa kami tidak boleh bertanya?” Nah, pertanyaan semacam itu sangat mengganggu rezim yang hidup dari citra ketertiban.
Alasan ketiga berkaitan dengan monopoli narasi. Rezim yang kuat tidak cukup hanya mengendalikan lembaga; ia juga ingin mengendalikan bahasa. Kata-kata tertentu dibuat aman, kata-kata lain dibuat menyeramkan. Politik dipersempit maknanya menjadi sesuatu yang eksklusif, seakan-akan hanya pantas dibicarakan oleh pejabat, aparat, atau orang-orang yang sudah diberi stempel resmi. Rakyat biasa didorong untuk sibuk dengan urusan perut, pekerjaan, dan rutinitas, seolah urusan negara adalah dapur besar yang tidak boleh dimasuki orang kampung. Padahal, justru karena negara menyentuh hidup sehari-hari, politik semestinya boleh dibicarakan oleh siapa pun. Larangan membicarakan politik membuat negara seperti panggung sandiwara yang penontonnya dilarang mengomentari alur cerita.
Alasan keempat adalah pencegahan konsolidasi oposisi. Kritik yang berdiri sendiri mungkin terdengar seperti batuk kecil di sudut ruangan. Tapi rezim paham bahwa batuk kecil bisa menjadi tanda ada wabah yang sedang tumbuh. Satu suara protes mungkin dapat diabaikan, dua suara bisa diledek, tetapi banyak suara yang saling menemukan akan berubah menjadi kekuatan. Karena itu, pembungkaman sering tidak berhenti pada isi kritik, melainkan juga menyasar ruang pertemuan, organisasi, media, kampus, dan forum informal. Tujuannya sederhana: jangan sampai orang-orang yang gelisah saling mengenali. Jangan sampai percakapan berkembang menjadi solidaritas. Jangan sampai keluhan berubah menjadi gerakan.
Kalau mau dianalogikan, rezim semacam ini seperti pemilik gedung tua yang retaknya sudah ada di mana-mana. Ia tahu bangunannya terlihat kokoh dari luar, tetapi sesungguhnya rapuh jika terlalu banyak orang mengetuk dinding. Maka yang dilarang bukan cuma merobohkan gedung, melainkan juga mengetuknya. Karena ketukan kecil bisa memperdengarkan suara kosong dari balik tembok. Kritik politik adalah ketukan itu. Ia tidak selalu meruntuhkan, tetapi ia menguji kekuatan. Dan kekuasaan yang takut diuji biasanya memilih melarang orang menyentuh tembok sama sekali.
Selanjutnya ada alasan tentang pengendalian elite dan birokrasi. Jangan salah, larangan bicara politik tidak hanya menyasar rakyat jelata di warung kopi. Ia juga berfungsi mendisiplinkan orang-orang di dalam sistem. Ketika suasana umum dibikin takut, para pegawai, aparat, dan tokoh masyarakat akan belajar membaca angin. Mereka akan memahami bahwa keamanan karier bergantung pada kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Dalam iklim semacam itu, loyalitas menjadi mata uang utama. Orang yang pandai belum tentu naik, tetapi orang yang aman cenderung dipelihara. Akibatnya birokrasi menjadi seperti orkestra yang semua alat musiknya dipaksa memainkan nada yang sama, padahal musik yang sehat justru membutuhkan harmoni, bukan penyeragaman yang kaku.
Alasan berikutnya adalah ketakutan terhadap memori kolektif rakyat. Politik itu bukan cuma soal pemilu, partai, atau pidato. Politik adalah ingatan tentang siapa memutuskan apa, siapa untung, siapa rugi, dan siapa dibungkam. Bila rakyat dibiarkan bebas membicarakan politik, mereka akan mulai menyambungkan titik-titik: keputusan negara memengaruhi harga hidup, kebebasan bekerja, masa depan anak, akses pendidikan, bahkan rasa aman sehari-hari. Dari percakapan itu lahir kesadaran bahwa nasib pribadi ternyata tidak berdiri sendiri; ada struktur kekuasaan di belakangnya. Rezim otoriter sangat tidak nyaman dengan rakyat yang mampu menghubungkan penderitaan sehari-hari dengan desain politik yang lebih besar.
Di sinilah letak ironi paling pahit: rakyat diposisikan seperti penumpang bus yang diwajibkan membayar tiket, duduk manis, dan percaya kepada sopir, tetapi tidak boleh bertanya ke mana arah kendaraan, mengapa jalan yang dipilih memutar, atau kenapa ada penumpang tertentu yang selalu duduk di kursi empuk dekat jendela. Kalau ada yang bertanya, ia dianggap mengganggu konsentrasi sopir. Kalau ada yang mengkritik, ia dicap membuat suasana tidak nyaman. Padahal kalau bus itu menuju jurang, siapa yang pertama kali celaka? Ya penumpangnya juga. Begitu pula negara: ketika rakyat dilarang bicara politik, mereka kehilangan alat paling dasar untuk mengoreksi arah perjalanan bersama.
Dalam konteks itu, pelarangan kritik sering dibungkus dengan bahasa moral dan keamanan. Kritik digambarkan seolah identik dengan provokasi, perpecahan, atau gangguan terhadap pembangunan. Ini teknik klasik: kritik tidak dilawan dengan argumen, tetapi dengan stempel negatif. Orang tidak diajak membahas substansi, melainkan ditakut-takuti soal akibat sosialnya. Ibarat ada rumah bocor, alih-alih memperbaiki atap, pemilik rumah malah melarang penghuni menyebut kata “bocor” karena takut tamu panik. Rumah tetap kemasukan air, tetapi yang disalahkan justru mulut orang yang memberi tahu. Itulah salah satu ciri rezim yang lebih sibuk mengatur persepsi daripada memperbaiki persoalan.
Lalu, apakah ada orang yang saat itu benar-benar menerima logika semacam ini? Tentu ada. Sebagian masyarakat mungkin menganggap pembatasan politik sebagai harga yang harus dibayar demi ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang memang lebih memilih kepastian kerja, keamanan lingkungan, dan rutinitas yang bisa diprediksi daripada kebebasan yang terasa abstrak. Dari sudut ini, rezim memperoleh ruang karena ia menawarkan kontrak diam-diam: jangan terlalu banyak bertanya, maka hidupmu akan dibiarkan berjalan. Masalahnya, kontrak seperti ini hanya tampak masuk akal selama keadaan masih terkendali. Begitu kekuasaan salah arah atau menyalahgunakan wewenang, rakyat yang lama dibungkam tidak punya kebiasaan, saluran, dan keberanian untuk mengoreksi.
Konsekuensinya mengerikan bukan hanya karena ada rasa takut, melainkan karena takut itu perlahan menjadi kebudayaan. Orang tidak lagi diam karena dipaksa setiap saat, tetapi karena diam terasa normal. Keluarga mengajarkan anak untuk berhati-hati bicara. Teman mengingatkan teman agar tidak sembarangan berpendapat. Kampus bisa kehilangan gairah intelektualnya kalau diskusi dibatasi oleh batas tak kasatmata. Media menjadi hati-hati bukan sekadar demi etika, tetapi demi selamat. Dalam suasana seperti itu, sensor paling efektif bukan sensor negara, melainkan sensor yang pindah ke dalam kepala warga. Orang mulai mengedit dirinya sendiri sebelum berbicara. Ini jauh lebih dalam dampaknya, karena penjara paling kuat sering kali bukan dinding, melainkan rasa takut yang menetap di pikiran.
Bayangkan sebuah kebun yang setiap tunas liarnya dipotong sebelum tumbuh. Dari luar kebun itu terlihat rapi, bahkan memesona. Tidak ada ranting aneh, tidak ada tanaman yang keluar jalur, semuanya seperti mengikuti penggaris. Tapi kebun yang terlalu steril kehilangan daya hidupnya. Tidak ada eksperimen, tidak ada keragaman, tidak ada peluang lahirnya tanaman baru yang mungkin lebih kuat. Begitu juga masyarakat yang dibungkam secara politik. Ia bisa tampak tenang, tetapi ketenangannya mirip akuarium: airnya jernih karena ikan-ikannya tidak diberi kesempatan membuat gelombang. Padahal laut yang sehat justru bergerak, berarus, kadang berombak, namun tetap hidup.
Salah satu akibat paling serius dari larangan membicarakan politik adalah lahirnya warga yang terputus dari konsep kewargaan itu sendiri. Warga bukan sekadar pembayar pajak, pekerja, atau penghuni wilayah administratif. Warga adalah subjek politik yang punya hak bertanya, menilai, dan menentukan. Ketika politik dijauhkan dari rakyat, warga didorong menjadi penonton. Mereka hanya hadir saat diminta menyetujui, meramaikan, atau mengikuti. Lama-lama, partisipasi dipahami bukan sebagai keterlibatan kritis, melainkan sebagai kepatuhan yang dibungkus seremoni. Ini berbahaya, sebab negara yang sehat membutuhkan warga aktif, bukan penonton yang hanya tepuk tangan ketika lampu panggung dinyalakan.
Ada juga konsekuensi intelektual yang sering diremehkan. Larangan bicara politik memiskinkan bahasa publik. Orang menjadi kehilangan kosa kata untuk menjelaskan ketidakadilan. Mereka bisa merasakan ada yang salah, tetapi tidak punya ruang untuk mengolah rasa itu menjadi pendapat yang jelas. Akibatnya, frustrasi sosial menumpuk tanpa kanal yang sehat. Ibarat panci yang terus dipanaskan tetapi tutupnya ditekan kuat-kuat, uap tidak hilang; ia hanya menunggu saat untuk meledak. Kebebasan berbicara yang dibatasi ketat mungkin menunda konflik terbuka, tetapi sering juga menumpuk energi kemarahan yang suatu hari keluar dengan cara yang lebih kasar dan sulit dikendalikan.
Dari sisi moral, pembungkaman kritik merusak hubungan antara negara dan rakyat. Negara seharusnya memperoleh kepatuhan melalui kepercayaan, bukan semata ketakutan. Kalau warga taat karena takut, maka ketertiban yang lahir hanyalah ketertiban semu. Ia bergantung pada ancaman, bukan legitimasi yang sehat. Begitu rasa takut melemah, semua tampilan tertib itu bisa retak. Sebaliknya, bila warga taat karena merasa didengar dan dihargai, negara memperoleh fondasi yang jauh lebih kuat. Jadi, rezim mungkin punya alasan valid menurut logika mempertahankan kuasa, tetapi alasan itu seperti menambal perahu bocor dengan lakban: untuk sementara kelihatan berhasil, namun masalah dasarnya tetap ada.
Kita juga perlu melihat bahwa kritik bukan otomatis musuh negara. Dalam pandangan demokratis, kritik adalah alarm kebakaran. Memang berisik, mengganggu tidur, dan bikin panik. Tapi justru karena itulah ia berguna. Rezim otoriter sering memperlakukan alarm sebagai sumber masalah, bukan kebakaran itu sendiri. Akibatnya, yang dimatikan adalah bunyinya, sementara api dibiarkan membesar di balik dinding. Dalam jangka pendek rumah tampak tenang. Dalam jangka panjang, kerugiannya jauh lebih besar. Analogi ini penting karena memperlihatkan perbedaan mendasar antara negara yang percaya diri dan negara yang paranoid. Negara yang percaya diri berani dikoreksi. Negara yang paranoid mengira setiap pertanyaan adalah awal pemberontakan.
Bila diringkas, ada beberapa alasan mengapa rezim semacam Orde Baru membatasi pembicaraan politik dan kritik pemerintah:
- Menjaga stabilitas versi penguasa, yaitu ketertiban yang sangat dikontrol dari atas.
- Mempertahankan legitimasi dan citra pemerintah agar tidak mudah retak oleh pertanyaan publik.
- Memonopoli narasi sehingga negara menjadi satu-satunya sumber kebenaran politik.
- Mencegah terbentuknya solidaritas dan oposisi yang bisa mengganggu kelanggengan kuasa.
- Mendisiplinkan birokrasi, elite, dan masyarakat agar loyalitas lebih penting daripada nalar kritis.
- Menghindari lahirnya kesadaran rakyat bahwa masalah sehari-hari mereka terkait dengan struktur politik.
Masalahnya, semua alasan itu valid hanya jika kita memakai kacamata kelangsungan rezim, bukan kacamata kepentingan warga. Dari sudut pandang penguasa yang ingin semuanya terkendali, pembungkaman memang rasional. Tapi dari sudut pandang rakyat sebagai pemilik kedaulatan, itu adalah pembalikan logika yang brutal. Kedaulatan seharusnya berarti rakyat berhak membicarakan urusan bersama. Ketika rakyat justru dilarang berbicara, kedaulatan tinggal slogan di baliho. Ia terdengar gagah, tetapi kosong di dalam. Seperti gitar listrik yang bentuknya keren, tetapi kabelnya dicabut: ada gaya, tidak ada suara.
Gaya mahasiswa gondrong mungkin akan bilang begini: rezim yang melarang rakyat bicara politik itu seperti senior kos yang mengaku menjaga ketertiban bersama, tetapi melarang penghuni rapat soal kebocoran atap, listrik yang sering jeglek, dan uang iuran yang tidak jelas larinya ke mana. Setiap kali ada yang protes, senior itu bilang, “Jangan bikin suasana panas.” Padahal yang bikin panas bukan protesnya, melainkan persoalan yang disembunyikan. Ketika penghuni kos akhirnya terbiasa diam, senior merasa menang. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah pembusukan pelan-pelan. Orang berhenti percaya, berhenti peduli, lalu menunggu momen untuk kabur atau meledak.
Di titik ini, kita bisa paham kenapa konsekuensinya disebut mengerikan. Yang rusak bukan cuma ruang bicara, tetapi watak sosial seluruh generasi. Takut menjadi kebiasaan. Patuh tanpa bertanya dianggap sopan. Kritis dianggap berbahaya. Politik dijauhi seperti got kotor, padahal ia justru saluran air yang menentukan apakah hidup bersama mengalir sehat atau mampet. Ketika generasi dibiasakan anti-politik, mereka tumbuh dengan refleks menjauh dari urusan publik. Mereka mungkin rajin bekerja dan tekun belajar, tetapi enggan mengawasi kekuasaan. Dan kekuasaan yang tidak diawasi, seperti kompor yang dibiarkan menyala di rumah kosong, cepat atau lambat akan mengundang petaka.
Pada akhirnya, alasan valid mengapa rezim Orde Baru melarang rakyat membicarakan politik apalagi mengkritik pemerintah Suharto adalah karena rezim semacam itu membutuhkan keheningan untuk bertahan. Keheningan membuat kontrol lebih mudah, citra lebih rapi, dan potensi perlawanan lebih sulit tumbuh. Itu valid dalam logika kekuasaan yang takut kehilangan pegangan. Namun valid bukan berarti benar secara demokratis. Sebab negara bukan kandang, rakyat bukan ternak, dan politik bukan milik segelintir penjaga gerbang. Begitu rakyat dilarang bicara, yang mati bukan cuma kritik, tetapi juga martabat kewargaan. Dan ketika martabat itu dibungkam terlalu lama, harga yang dibayar masyarakat bukan sekadar kehilangan suara, melainkan kehilangan kebiasaan untuk menjadi merdeka.
Maka pelajaran terbesarnya sederhana, meski pahit: kekuasaan yang alergi pada kritik biasanya sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, bukan menyelamatkan rakyat. Ia mungkin bicara tentang stabilitas, persatuan, atau pembangunan, tetapi tanpa ruang politik yang sehat, semua itu bisa berubah menjadi dekorasi yang menutupi retak di tembok. Rakyat yang tidak boleh membicarakan politik ibarat pemilik rumah yang dilarang memegang kunci rumahnya sendiri. Secara simbolik rumah itu miliknya, tetapi secara nyata ia hanya numpang tidur. Dan itulah ironi yang paling telanjang: pemilik kedaulatan tertinggi dipaksa hidup sebagai tamu di negerinya sendiri.