Kalau politik Indonesia diibaratkan sebagai terminal malam hari, maka kita sering melihat satu pemandangan yang bikin orang bengong sambil nyeruput kopi sachet: orang-orang yang dulu berdiri di halte yang saling berseberangan, tiba-tiba naik bus yang sama. Dari kejauhan, itu tampak seperti ironi. Dari dekat, itu bisa terlihat sebagai strategi. Dari dalam kepala pelakunya, boleh jadi itu terasa seperti jalan yang paling masuk akal. Di titik inilah manuver Budiman Sudjatmiko dan sejumlah sosok yang punya kedekatan dengan isu korban penculikan atau sejarah represi menjadi menarik untuk dibedah, terutama ketika mereka memilih merapat ke Prabowo Subianto.
Artikel ini tidak sedang menghakimi siapa suci dan siapa najis. Kita sedang membedah cara berpikir. Karena politik bukan cuma soal benar dan salah seperti ujian pilihan ganda. Politik lebih mirip warung kopi jam dua pagi: argumennya campur, kepentingannya berlapis, emosinya naik turun, dan orang bisa duduk semeja dengan orang yang kemarin masih mereka hardik. Yang bagi penonton tampak kontradiktif, bagi pelaku bisa terasa sangat rasional.
Fakta umum: dalam politik, perpindahan posisi, perubahan aliansi, dan rekonsiliasi dengan lawan lama adalah gejala yang lazim. Tokoh yang punya sejarah perlawanan bisa masuk ke lingkar kekuasaan. Korban atau pihak yang pernah berseberangan dengan aktor negara dapat memilih bekerja dari dalam sistem. Analisis: langkah seperti itu biasanya lahir dari campuran idealisme, pragmatisme, kelelahan, perhitungan peluang, dan pembacaan terhadap arah angin kekuasaan. Opini: kita terlalu sering menilai manuver semacam ini hanya dengan kacamata moral yang hitam-putih, padahal motif manusia jarang sesederhana poster demonstrasi.
Budiman Sudjatmiko, dalam imajinasi publik, lama ditempatkan sebagai figur yang mewakili semangat perlawanan, intelektualitas aktivis, dan keberanian menghadapi struktur yang menindas. Maka ketika figur seperti itu mendekat kepada seseorang yang namanya kerap berada dalam orbit perdebatan lama soal kekuasaan dan pelanggaran, publik merasa seperti melihat gitaris punk mendadak manggung di pesta pejabat. Reaksi pertama tentu: lah, kok bisa? Tetapi pertanyaan yang lebih penting justru bukan “kok bisa”, melainkan “logika apa yang sedang bekerja?”
Satu kemungkinan cara berpikirnya adalah begini: ada orang yang memandang sejarah sebagai luka yang harus terus dijaga nyalanya agar keadilan tidak padam. Ada juga yang memandang sejarah sebagai beban yang harus dinegosiasikan agar masa depan bisa direbut. Dua posisi ini sama-sama bisa lahir dari pengalaman pahit, tetapi jalur politiknya beda. Yang satu memilih menjaga jarak demi konsistensi moral. Yang lain memilih mendekat demi efektivitas politik. Keduanya bisa mengklaim sedang berjuang untuk tujuan besar, hanya metode dan prioritasnya tidak sama.
Dalam logika aktivisme klasik, kedekatan dengan figur yang diasosiasikan dengan masa lalu kelam akan dibaca sebagai kompromi berlebihan. Dalam logika kekuasaan, justru kedekatan itu dipandang sebagai kesempatan untuk memengaruhi arah kebijakan, membuka ruang komunikasi, atau mendorong rekonsiliasi. Ini seperti perdebatan abadi antara orang yang memilih teriak dari luar pagar dan orang yang memilih masuk ke ruang rapat. Yang di luar bilang, “kalau masuk, kamu akan jinak.” Yang di dalam bilang, “kalau tetap di luar, kamu cuma jadi gema.”
Budiman, atau siapa pun yang mengambil jalur serupa, bisa jadi membaca politik sebagai mesin besar yang tidak bisa dilawan hanya dengan kemurnian sikap. Mesin itu harus dinaiki, dibongkar dari dalam, atau setidaknya diarahkan tuasnya. Dalam kerangka ini, mendekat ke pusat kekuasaan bukan dilihat sebagai menyerah, melainkan sebagai infiltrasi. Apakah itu berhasil atau justru berujung kooptasi, itu soal lain. Tetapi untuk memahami manuvernya, kita harus mengakui bahwa banyak orang sungguh percaya bahwa perubahan paling nyata sering lahir bukan dari posisi paling bersih, melainkan dari posisi paling strategis.
Analogi gampangnya begini: kalau rumah tetangga kebakaran, ada orang yang memilih berdiri di luar sambil teriak bahwa pemilik rumah selama ini ceroboh. Itu mungkin benar. Ada juga yang memilih masuk, ambil ember, dan bekerja sama bahkan dengan orang yang tadi ia maki, karena api harus padam dulu. Masalahnya, dalam politik, kita jarang sepakat apakah rumah itu sedang kebakaran, direnovasi, atau justru sedang dipoles untuk kampanye. Karena itu, tindakan “masuk ke dalam” bisa dibaca sebagai keberanian, bisa juga dibaca sebagai kepura-puraan.
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang punya kedekatan moral atau emosional dengan isu korban penculikan, tetapi kemudian ikut bermanuver merapat? Di sini psikologi politik bekerja lebih rumit. Pengalaman traumatis atau kedekatan dengan trauma tidak otomatis menghasilkan satu pilihan politik tunggal. Trauma tidak selalu melahirkan penolakan permanen. Pada sebagian orang, trauma melahirkan kebutuhan akan pengakuan. Pada yang lain, ia melahirkan dorongan mengendalikan keadaan agar tidak terulang. Pada yang lain lagi, ia menghasilkan kelelahan panjang yang membuat mereka lebih memilih hasil praktis ketimbang pertarungan simbolik tanpa ujung.
Kita sering membayangkan korban atau mereka yang dekat dengan korban sebagai sosok yang secara otomatis akan memegang garis keras sepanjang waktu. Bayangan ini manusiawi, tetapi menyederhanakan. Manusia bukan prasasti. Manusia bergerak, lelah, marah, berharap, tawar-menawar, dan kadang memilih jalur yang dari luar tampak absurd. Ada yang merasa bahwa menjaga jarak adalah satu-satunya cara menjaga martabat. Ada yang justru berpikir bahwa mendekat dan memaksa pengakuan dari dalam adalah bentuk kemenangan lain. Ada pula yang menganggap persekutuan politik sekarang tidak identik dengan pengampunan moral penuh, melainkan semacam gencatan senjata demi agenda lain yang dianggap lebih mendesak.
Di sinilah publik sering terjebak pada dua jebakan. Jebakan pertama adalah romantisisme korban: seolah mereka harus menjadi penjaga api moral selamanya, tanpa hak untuk berubah strategi, lelah, atau berpindah medan. Jebakan kedua adalah normalisasi berlebihan: seolah begitu seseorang merapat, semua persoalan masa lalu otomatis selesai, semua kritik menjadi usang, dan sejarah tinggal dikubur. Dua-duanya bermasalah. Romantisisme menghilangkan kemanusiaan korban sebagai individu yang kompleks. Normalisasi menghilangkan tuntutan etis agar sejarah tetap dihadapi dengan jujur.
Kalau kita bedah lebih dalam, manuver semacam ini biasanya ditopang oleh beberapa lapisan cara berpikir.
- Pertama, logika efektivitas. Ada keyakinan bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan program, memengaruhi keputusan, atau membuka kanal yang sebelumnya tertutup. Dalam logika ini, politik bukan panggung kesaksian moral semata, melainkan seni memaksimalkan pengaruh.
- Kedua, logika rekonsiliasi. Ada pandangan bahwa bangsa tidak bisa hidup terus-menerus dalam posisi saling sandera oleh masa lalu. Karena itu, pertemuan dengan lawan lama dianggap sebagai langkah dewasa. Tentu pertanyaannya: rekonsiliasi yang bagaimana? Apakah melalui pengakuan dan tanggung jawab, atau hanya foto bersama dan jargon persatuan? Di sinilah kritik biasanya masuk.
- Ketiga, logika masa depan. Beberapa orang merasa publik terlalu terpaku pada arsip lama sehingga lupa membangun agenda baru: ekonomi, teknologi, desa, generasi muda, atau pemerataan. Mereka takut jika energi politik hanya habis untuk mengunyah luka tanpa pernah menyiapkan roti untuk esok hari.
- Keempat, logika survival politik. Ini sisi yang paling jarang diakui terang-terangan, tapi paling manusiawi. Di dunia politik, relevansi itu mata uang. Mendekat ke poros kuat bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan ruang gerak, jaringan, dan kemungkinan berbuat sesuatu.
Masalahnya, empat logika tadi selalu berhadapan dengan empat gugatan keras.
- Gugatan moral: apakah efektivitas boleh dibeli dengan mengaburkan tanggung jawab sejarah?
- Gugatan simbolik: apakah kedekatan itu melukai ingatan kolektif dan para pihak yang belum merasa mendapatkan keadilan?
- Gugatan politik: apakah yang disebut memengaruhi dari dalam itu sungguh nyata, atau cuma bahasa halus untuk pembenaran diri?
- Gugatan psikologis: apakah rekonsiliasi ini lahir dari kekuatan, atau justru dari kelelahan dan kebutuhan menutup luka dengan tergesa?
Di titik ini, Budiman Sudjatmiko sering dibaca sebagai representasi tipe intelektual-aktivis yang bergeser dari politik resistensi ke politik kemungkinan. Ia tampak seperti orang yang percaya bahwa sejarah tidak cukup dikenang; sejarah harus dinegosiasikan agar bisa menghasilkan daya dorong baru. Orang seperti ini biasanya tak nyaman tinggal terlalu lama dalam posisi oposisi murni. Bukan karena ia tak paham risiko moral, melainkan karena ia merasa oposisi yang tak menyentuh tuas kekuasaan lama-lama hanya menjadi ritual identitas: hangat di dada pendukung, tetapi dingin dalam hasil.
Namun, analisis yang adil juga harus mengakui sisi gelapnya. Politik kemungkinan sangat mudah tergelincir menjadi politik pembenaran. Seseorang bisa mulai dengan niat memengaruhi dari dalam, lalu pelan-pelan justru dipengaruhi oleh kenyamanan berada di dekat sumber daya dan pengakuan. Ini seperti orang masuk sungai untuk mengubah arus, tapi malah ikut hanyut sambil meyakinkan diri bahwa ia masih berenang ke arah yang ia pilih. Dalam dunia nyata, batas antara strategi dan rasionalisasi sangat tipis, setipis kertas bungkus gorengan yang sudah kena minyak.
Karena itu, publik berhak curiga. Kecurigaan bukan dosa, apalagi dalam politik. Tetapi kecurigaan juga sebaiknya cerdas. Jangan berhenti pada umpatan “pengkhianat” atau pujian “visioner”. Pertanyaan yang lebih berguna adalah: setelah merapat, agenda apa yang sungguh diperjuangkan? Bahasa apa yang dipakai untuk menjelaskan masa lalu? Apakah ada keberanian menjaga sikap kritis, atau semua kritik mendadak luluh jadi puja-puji? Siapa yang paling diuntungkan dari manuver ini: publik, korban, atau sekadar elite?
Ada satu hal penting yang sering luput: dalam politik Indonesia, figur kerap bergerak bukan hanya berdasarkan peta ide, tetapi juga peta hubungan. Kedekatan personal, komunikasi informal, rasa dihargai, dan peluang diberi ruang sering jauh lebih menentukan daripada debat teoritis. Ini bukan berarti gagasan tidak penting. Maksudnya, gagasan sering baru punya kaki ketika ada relasi yang memungkinkan ia berjalan. Seorang aktivis atau mantan penentang bisa merasa, “di sini saya didengar, di sana saya cuma dipajang.” Perasaan didengar itu kuat sekali daya tariknya. Kadang lebih kuat daripada konsistensi citra di mata publik.
Analogi anak kampus: ada dosen yang dari luar tampak galak dan problematis, tapi suatu saat memberi ruang bagi mahasiswa untuk menjalankan proyek yang benar-benar ingin mereka kerjakan. Sebaliknya, ada dosen yang citranya progresif, tapi dalam praktiknya menutup pintu. Mahasiswa tertentu bisa memilih bekerja dengan dosen pertama karena merasa di sanalah proyeknya punya peluang hidup. Pilihan itu akan membuat teman-temannya mengernyit. Apakah ia menjual idealisme? Belum tentu. Apakah ia bebas dari kompromi? Jelas tidak.
Orang-orang yang terkait dengan narasi korban penculikan atau kekerasan politik lalu mendekat ke figur yang kontroversial juga mungkin memakai logika serupa. Mereka bisa berpikir, “kalau sejarah ini terus dipagari permusuhan mutlak, kita tidak pernah sampai ke titik pengaruh.” Bisa juga mereka merasa bahwa waktu telah mengubah medan, bahwa generasi baru menuntut bahasa politik yang berbeda, atau bahwa agenda perubahan tak bisa terus dikunci oleh satu poros ingatan. Tetapi dari sisi lain, publik bisa menjawab, “justru karena generasi baru datang, sejarah harus dijelaskan dengan lebih jernih, bukan dilarutkan ke dalam pragmatisme.”
Dua suara ini sama-sama punya bobot. Dan mungkin inilah bagian paling bikin pening: tak ada jawaban yang sepenuhnya bersih. Politik memang jarang menyediakan tangan yang tetap putih setelah menyentuh mesin. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana tetap steril, melainkan seberapa sadar seseorang terhadap noda yang ia ambil, dan apakah noda itu dibayar dengan hasil yang benar-benar bermakna.
Fakta umum: rekonsiliasi politik yang sehat biasanya membutuhkan lebih dari sekadar koalisi atau dukungan elektoral. Ia butuh bahasa yang jujur terhadap masa lalu, penghormatan pada ingatan, dan komitmen agar penyalahgunaan kekuasaan tidak dianggap remeh. Analisis: ketika rekonsiliasi terjadi tanpa penjelasan moral yang memadai, publik cenderung membacanya sebagai transaksi. Opini: tokoh yang berpindah kubu sering gagal bukan karena publik anti-perubahan, melainkan karena mereka malas menjelaskan harga batin dan argumen etis di balik langkahnya.
Jadi, bila kita ingin membedah cara berpikir Budiman Sudjatmiko dan figur-figur serupa, kita bisa merumuskannya seperti ini: mereka mungkin melihat politik bukan sebagai museum kesetiaan, tetapi sebagai bengkel kemungkinan. Mereka percaya baut-baut sejarah yang karatan tidak cukup ditunjuk sambil dimaki; sebagian harus diputar dengan kunci pas kekuasaan. Mereka mungkin juga menilai bahwa mendekat ke aktor kuat tidak otomatis berarti menghapus memori lama. Dalam bayangan terbaik mereka, itu bisa menjadi cara mengubah relasi permusuhan menjadi relasi negosiasi.
Tetapi di mata para pengkritik, cara berpikir semacam ini mengandung jebakan besar: ketika terlalu sibuk membangun jembatan ke masa depan, seseorang bisa lupa bahwa jembatan yang baik butuh pondasi pengakuan. Kalau pondasinya kabur, jembatan itu kelihatan megah dari jauh tapi gampang retak saat dilewati beban sejarah. Kritik ini penting, karena politik Indonesia terlalu sering tergoda pada simbol persatuan tanpa kerja etis yang cukup mendalam.
Ada pula dimensi generasional. Sebagian kalangan aktivis lama dibesarkan dalam etos perlawanan yang sangat menekankan garis tegas: siapa lawan, siapa kawan, siapa korban, siapa pelaku, siapa yang harus dimintai tanggung jawab. Sementara medan politik belakangan cenderung lebih cair, lebih transaksional, lebih visual, dan lebih cepat melupakan. Dalam medan cair seperti ini, figur yang dulunya dibentuk oleh disiplin ideologis bisa terdorong menyesuaikan diri agar tetap relevan. Yang satu menyebutnya adaptasi. Yang lain menyebutnya pelapukan.
Jika memakai kacamata mahasiswa gondrong yang doyan ngulik sambil ngebul di pojokan kantin, manuver ini mirip personel band indie yang dulu anti-label lalu menandatangani kontrak dengan perusahaan besar. Ada beberapa kemungkinan. Ia dijinakkan. Ia sedang memanfaatkan infrastruktur besar untuk menyebarkan karya. Ia lelah hidup pas-pasan dan ingin panggung lebih luas. Atau semua kemungkinan itu benar sekaligus. Penonton lalu ribut: ada yang teriak sell out, ada yang bilang ini evolusi. Yang paling susah justru membedakan mana idealisme yang sedang naik kelas dan mana idealisme yang sedang dicicil sampai habis.
Karena itu, sikap paling waras mungkin bukan memutlakkan pujian atau kutukan, melainkan memasang tolok ukur yang tegas. Kalau seseorang yang punya sejarah perlawanan memilih merapat ke kekuasaan, ukur dia dari beberapa hal.
- Apakah ia tetap berani menyebut persoalan masa lalu dengan jernih?
- Apakah ia mendorong penghormatan pada korban dan ingatan publik?
- Apakah keberadaannya di dalam menghasilkan agenda konkret yang berpihak pada kepentingan umum?
- Apakah ia menjaga jarak kritis, atau malah berubah menjadi corong pembenaran?
- Apakah ia memberi penjelasan etis yang dewasa, bukan sekadar slogan persatuan dan masa depan?
Kalau ukuran-ukuran itu tidak terpenuhi, publik punya alasan kuat untuk menilai bahwa manuver tersebut lebih dekat ke oportunisme daripada strategi. Tapi kalau sebagian ukuran itu terpenuhi, kita juga perlu cukup dewasa untuk mengakui bahwa politik memang kadang menuntut gerak yang tidak nyaman di mata moral instan.
Pada akhirnya, membedah cara berpikir Budiman Sudjatmiko dan orang-orang yang bermanuver bergabung ke Prabowo bukan soal mencari vonis cepat. Ini soal memahami bahwa di negeri yang sejarahnya penuh tikungan, banyak orang belajar mengemudi dengan setir yang tidak pernah benar-benar lurus. Sebagian memilih rem: berhenti demi menjaga prinsip. Sebagian memilih gas: masuk ke arus besar demi peluang pengaruh. Sebagian lain zig-zag: sesekali idealis, sesekali pragmatis, sambil meyakinkan diri bahwa tujuan akhirnya masih sama.
Publik tentu boleh marah, curiga, kecewa, atau bahkan merasa dikhianati. Itu sah. Tapi kalau kita ingin lebih tajam dari sekadar teriakan timeline, kita harus membaca manuver ini sebagai persilangan antara memori, ambisi, trauma, strategi, dan hasrat untuk tetap relevan. Politik bukan laboratorium steril. Ia bengkel berisik, penuh oli, baut copot, dan montir yang kadang jenius kadang licin. Di tempat seperti itu, orang baik bisa kotor, orang keras bisa melunak, dan orang yang dulu tampak mustahil duduk berdampingan bisa saling lempar senyum sambil membawa kalkulator di saku.
Yang paling penting, jangan biarkan analisis terhadap manuver elite membuat kita lupa pada ukuran dasar demokrasi: apakah sejarah dijelaskan dengan jujur, apakah martabat korban dihormati, apakah kekuasaan diawasi, dan apakah kedekatan politik menghasilkan manfaat publik yang bisa dirasakan lebih luas. Kalau empat hal itu lenyap, maka semua bahasa rekonsiliasi tinggal jadi parfum untuk menutupi bau transaksi. Tapi kalau sebagian berhasil dijaga, mungkin kita perlu mengakui bahwa kadang perubahan memang datang bukan dari jalan yang romantis, melainkan dari lorong-lorong kompromi yang bikin batin gatal.
Begitulah kira-kira cara membaca manuver tersebut tanpa terjebak jadi hakim yang terlalu cepat atau penggemar yang terlalu manut. Kita perlu kepala dingin, ingatan panjang, dan nyali untuk bertanya terus. Sebab dalam politik, yang paling berbahaya bukan hanya pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan juga kemalasan berpikir di masa kini.