Mengapa Sukarno Didemo Mahasiswa dengan Dukungan Angkatan Darat Setelah Gestapu 1965? Jawaban Tervalid

Kalau mau dijawab tanpa asap mitos dan tanpa pengeras suara propaganda, pertanyaan ini sebenarnya punya jawaban yang cukup terang: setelah peristiwa Gestapu 1965, Sukarno didemo terutama oleh mahasiswa anti-komunis karena ia dianggap tidak tegas terhadap PKI, tidak segera memenuhi tuntutan pembubaran PKI, tetap mempertahankan unsur kabinet yang ditolak banyak demonstran, dan gagal mengatasi krisis ekonomi yang bikin hidup sehari-hari serasa naik motor kopling di tanjakan sambil rem blong. Gerakan itu lalu membesar karena mendapat dukungan, perlindungan, atau setidaknya ruang gerak dari Angkatan Darat, khususnya kubu yang sedang menguat di sekitar Soeharto. Jadi ini bukan cuma cerita “mahasiswa marah”, melainkan persimpangan tiga arus besar: amarah politik pasca-30 September, kelaparan ekonomi, dan perebutan arah kekuasaan negara [2][3][4][5].

Yang perlu dibereskan dulu adalah bahasa. Kalimat “Sukarno didemo rakyat” sering dipakai terlalu lebar, seolah-olah seluruh rakyat Indonesia bergerak serempak dengan satu isi kepala. Catatan yang paling kuat justru lebih jelas menunjukkan mobilisasi mahasiswa dan pelajar, terutama organisasi seperti KAMI dan jaringan aksi sejenis, ketimbang bukti bahwa semua lapisan rakyat bertindak dalam satu pola yang seragam [2]. Jadi, secara hati-hati, formulasi yang paling aman adalah: Sukarno didemo terutama oleh mahasiswa, dan gelombang itu mendapat simpati dari sebagian masyarakat serta dukungan atau proteksi dari unsur Angkatan Darat [2][4]. Ini penting, supaya kita tidak menulis sejarah seperti corat-coret di belakang jaket denim: keras bunyinya, tapi belum tentu presisi.

Hal pertama yang mendorong demonstrasi adalah kemarahan anti-PKI setelah 30 September 1965. Namun di sini juga perlu rem tangan sejarah. Dalam politik saat itu, persepsi yang dominan di kalangan anti-komunis adalah bahwa PKI harus segera dibubarkan dan dibersihkan dari struktur kekuasaan. Persepsi itulah yang menjadi bahan bakar aksi jalanan. Tetapi sebagai penulis yang jujur, kita juga perlu membedakan antara persepsi politik saat itu dan kesimpulan sejarah final, karena detail tentang peristiwa 30 September dan hubungan kausalnya memang tetap menjadi wilayah yang diperdebatkan dalam riset dan penilaian historis. Maka yang paling akurat adalah mengatakan: demonstran bergerak berdasarkan keyakinan politik bahwa pemerintah terlalu lunak terhadap PKI pasca-Gestapu, bukan bahwa seluruh perdebatan sejarah tentang 30 September sudah selesai tuntas tanpa cela [2].

Di atas jalanan, kemarahan itu tidak muncul dalam bentuk slogan liar tanpa arah. Ia dirumuskan sangat konkret dalam Tritura: bubarkan PKI, bersihkan atau rombak Kabinet Dwikora dari unsur G30S/PKI, dan turunkan harga atau perbaiki ekonomi. Tiga tuntutan ini penting sekali, karena menunjukkan bahwa protes terhadap Sukarno bukan cuma soal dendam politik setelah Gestapu. Ia juga menyasar jantung pemerintahan sehari-hari: siapa yang duduk di kabinet, dan kenapa dapur rakyat makin susah berasap [1][4]. Jadi kalau ada yang menyederhanakan demonstrasi 1966 menjadi semata-mata ledakan anti-PKI, itu seperti menjelaskan hujan hanya dari suara petir: ada bagian penting yang hilang, yaitu awan ekonomi yang sudah gelap sejak lama [4][5].

Masalah kedua, dan ini sangat menentukan, adalah krisis ekonomi yang brutal. Dokumen Departemen Luar Negeri AS tahun 1966 menggambarkan mahasiswa sebagai “cutting edge of political change” dan menekankan kejenuhan mereka terhadap sloganisme Sukarno serta kekacauan ekonomi. Dokumen yang sama mencatat utang luar negeri sekitar US$2,5 miliar, sementara indeks biaya hidup sejak 1 Oktober 1965 naik 12 kali lipat [3]. Angka ini bukan angka dekoratif. Ini menjelaskan kenapa seruan “turunkan harga” menjadi begitu sentral. Dalam bahasa kampus pinggir jalan: orang bisa berdebat teori revolusi sampai subuh, tapi kalau harga kebutuhan pokok melonjak gila-gilaan, isi perut akan lebih cepat bergerak daripada pidato. Jadi demonstrasi bukan hanya soal ideologi, melainkan juga soal nasi, minyak, ongkos hidup, dan rasa muak terhadap negara yang terdengar gagah di podium tetapi megap-megap di pasar [3][5].

Widjojo Nitisastro dalam publikasi Cambridge/ISEAS menegaskan bahwa sejak awal Januari 1966 sudah ada demonstrasi mahasiswa besar yang memprotes sikap pemerintah terhadap G30S/PKI, bersamaan dengan kritik keras atas kebijakan ekonomi-finansial pemerintah [5]. Ini sangat penting karena menunjukkan bahwa jalur politik dan jalur ekonomi bergerak seperti dua rel yang bertemu di stasiun yang sama. Mahasiswa tidak cuma berkata, “Negara salah membaca ancaman politik,” tetapi juga, “Negara salah mengelola kehidupan material rakyat.” Jadi bila Sukarno dianggap sedang mengemudikan bus besar bernama Republik, para demonstran merasa sopir ini bukan cuma salah pilih rute, tapi juga membiarkan bensin habis sambil tetap pidato bahwa perjalanan baik-baik saja [5].

Lalu datang momen yang membuat bara jadi api terbuka: reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966. Menurut sumber resmi Kementerian Kebudayaan, perombakan kabinet itu justru tetap mempertahankan tokoh-tokoh yang dipersepsikan dekat dengan PKI atau setidaknya sangat tidak memuaskan kubu anti-PKI, seperti Subandrio, Surachman, dan Oei Tjoe Tat [1]. Bagi mahasiswa yang sudah turun ke jalan dengan Tritura, keputusan ini terasa seperti mengetuk pintu berkali-kali lalu yang keluar bukan jawaban, melainkan volume radio yang dibesarkan. Artinya, bukan sekadar tuntutan belum dipenuhi, tetapi Sukarno dibaca sebagai sengaja bertahan pada formasi politik yang ditolak demonstran dan unsur-unsur anti-komunis di dalam Angkatan Bersenjata [1][4]. Di titik ini, demonstrasi tidak lagi hanya mengkritik kebijakan, melainkan mempertanyakan penilaian politik Sukarno sendiri.

Dokumen pemerintah Australia tahun 1966 menguatkan gambaran itu. Setelah reshuffle kabinet, demonstrasi justru makin serius selama sekitar tiga minggu [4]. Sukarno mencoba menghentikannya dengan membubarkan KAMI dan menutup Universitas Indonesia, tetapi Angkatan Darat memberikan setidaknya dukungan terselubung dan terutama tidak mencegah demonstrasi [4]. Nah, di sinilah letak jawaban atas bagian kedua dari pertanyaan: mengapa ada dukungan Angkatan Darat? Karena bagi kubu Angkatan Darat yang sedang menguat, terutama di sekitar Soeharto, gerakan mahasiswa bukan semata keributan kampus, melainkan alat tekanan politik yang efektif terhadap Sukarno. Jalanan menjadi semacam panggung tambahan tempat perebutan kekuasaan dipertontonkan: mahasiswa meneriakkan tuntutan, dan militer tertentu memberi ruang agar gema itu menekan pusat istana [2][4].

Human Rights Watch bahkan menyebut KAMI sebagai organisasi mahasiswa terkuat, dan menegaskan bahwa dengan dukungan Angkatan Darat, KAMI mengorganisasi demonstrasi besar yang membantu menguatkan posisi Soeharto terhadap Sukarno, menopang transfer kewenangan efektif pada Maret 1966, lalu ikut melegitimasi kenaikan Soeharto [2]. Kalimat ini keras, tetapi justru membuat peta politik jadi lebih jernih. Artinya, gerakan mahasiswa memang punya kemarahan dan agendanya sendiri, namun dalam praktik politik nasional ia juga bersinggungan dengan strategi kekuasaan Angkatan Darat. Sebagian literatur menggambarkannya sebagai partnership, sebagian lain melihat mahasiswa juga dimanfaatkan untuk agenda militer. Dari data yang tersedia di sini, yang paling aman adalah mengatakan bahwa hubungan itu nyata, tetapi tingkat kendali langsung Angkatan Darat atas seluruh gerakan mahasiswa tidak bisa disamaratakan di semua tempat [2][4]. Jadi, jangan dibayangkan seperti remote TV yang satu tombol lalu semua massa bergerak patuh. Lebih tepat dibayangkan seperti konser liar: ada penonton yang tulus ikut bernyanyi, ada panitia yang mengatur lampu, dan ada promotor yang tahu persis ke mana panggung itu harus diarahkan.

Kalau diringkas, sasaran politik Angkatan Darat sebagaimana dirangkum dalam dokumen Australia sejalan dengan isi Tritura: pelarangan PKI, pembersihan kabinet dari simpatisan Gestapu/PKI, dan program pemulihan ekonomi [4]. Di sini terlihat kenapa kepentingan mahasiswa anti-komunis dan kepentingan kubu Angkatan Darat bisa saling bertemu. Mahasiswa membutuhkan perlindungan agar demonstrasi tidak mudah dipukul mundur. Angkatan Darat membutuhkan tekanan jalanan agar posisi Sukarno makin terjepit secara politik. Jadi hubungan mereka bukan hubungan romantis serba murni, melainkan koalisi kepentingan yang lahir dari momentum krisis. Dalam sejarah, aliansi seperti ini sering muncul: satu pihak membawa moralitas protes, pihak lain membawa infrastruktur kekuasaan. Begitu keduanya bertemu, tekanan terhadap penguasa bisa melonjak cepat [2][4].

Tetapi tetap harus adil: demonstrasi itu bukan semata boneka militer. Dokumen AS menekankan kejenuhan mahasiswa pada sloganisme Sukarno dan kekacauan ekonomi [3]. Widjojo juga menegaskan kritik atas kebijakan ekonomi-finansial pemerintah [5]. Jadi ada basis sosial-psikologis yang sungguh nyata. Mahasiswa melihat negara seperti panggung retorika raksasa yang suaranya mengguntur, tetapi plafonnya bocor. Mereka muak pada jarak antara pidato revolusi dan kenyataan harga kebutuhan yang melesat. Itulah sebabnya tuntutan “turunkan harga” tidak bisa dianggap aksesoris. Ia justru menjelaskan mengapa demonstrasi punya resonansi luas. Orang mungkin berbeda paham soal ideologi, tetapi ketika biaya hidup naik 12 kali lipat sejak 1 Oktober 1965, urusan ekonomi menjadi bahasa bersama yang mudah dipahami [3].

Perlu juga dicatat bahwa eskalasi politik pada awal 1966 tidak dapat dijelaskan oleh satu peristiwa tunggal. Penembakan Arief Rahman Hakim, misalnya, penting sebagai katalis dalam gelombang protes yang makin menajam, tetapi dari bahan riset yang tersedia di sini, peristiwa itu tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab kejatuhan Sukarno. Krisisnya sudah berjalan lebih dulu: ketidakpuasan pada sikap Sukarno terhadap PKI, kekecewaan pada kabinet, tekanan ekonomi yang parah, dan manuver Angkatan Darat [1][2][3][4][5]. Jadi kalau ada yang mencari satu tombol penyebab, sejarah akan menolak. Ini bukan mesin fotokopi yang rusak karena satu kabel putus. Ini lebih mirip rumah tua yang digoyang dari banyak arah sekaligus: atap politik bocor, lantai ekonomi retak, dan tiang kekuasaan sedang dipereteli dari dalam.

Agar tak kabur, mari susun inti faktanya secara rapi:

• Demonstrasi awal 1966 dirumuskan dalam Tritura: bubarkan PKI, rombak Kabinet Dwikora dari unsur G30S/PKI, dan turunkan harga/perbaiki ekonomi [1][4].
• Mahasiswa memprotes bukan hanya Gestapu, tetapi juga sikap pemerintah dan krisis ekonomi yang makin berat [3][5].
• Reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dianggap tidak memuaskan karena tetap mempertahankan tokoh-tokoh yang dipersepsikan dekat dengan PKI atau ditolak kubu anti-PKI [1].
• Sesudah reshuffle, demonstrasi makin serius; Sukarno berusaha menghentikan gerakan dengan membubarkan KAMI dan menutup UI [4].
• Angkatan Darat memberi dukungan terselubung atau setidaknya tidak mencegah demonstrasi, sehingga gerakan mahasiswa punya ruang bergerak [4].
• Dengan dukungan Angkatan Darat, KAMI mengorganisasi demonstrasi besar yang memperkuat posisi Soeharto terhadap Sukarno dan membantu proses transfer kewenangan efektif pada Maret 1966 [2].
• Kondisi ekonomi memang sangat buruk: utang luar negeri sekitar US$2,5 miliar dan indeks biaya hidup naik 12 kali lipat sejak 1 Oktober 1965 [3].

Dari susunan ini terlihat bahwa pertanyaan “mengapa Sukarno didemo?” tidak bisa dijawab dengan satu kata seperti “PKI” saja. Itu benar, tetapi belum cukup. Demonstrasi tumbuh karena ada pertemuan antara persepsi ancaman politik, rasa dikhianati oleh keputusan kabinet, dan penderitaan ekonomi sehari-hari [1][3][4][5]. Sementara itu, pertanyaan “mengapa dengan dukungan Angkatan Darat?” juga tidak bisa dijawab sekadar “karena mahasiswa diperalat.” Itu juga terlalu malas. Yang lebih tepat: ada irisan kepentingan antara gerakan mahasiswa anti-komunis dan kubu Angkatan Darat yang sedang mendorong pergeseran kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto [2][4]. Mahasiswa bukan sekadar figuran, tapi juga bukan aktor tunggal yang bergerak dalam ruang kosong.

Kalau kita pakai analogi yang agak gondrong: Indonesia awal 1966 itu seperti band yang manggung di festival besar. Vokalisnya masih karismatik, masih punya massa, masih bisa memukau lewat retorika. Tapi penonton mulai gelisah karena suara monitor berisik, tiket makin mahal, dan manajer panggung sudah menyiapkan vokalis pengganti di belakang layar. Ketika mahasiswa mulai melempar kritik dari depan panggung, sebagian kru keamanan justru membiarkan atau mendukung teriakan itu karena mereka juga ingin ganti arah pertunjukan. Dalam situasi seperti itu, protes tidak berdiri sendiri; ia menjadi bagian dari perubahan komando atas seluruh panggung [2][3][4].

Meski begitu, kehati-hatian tetap wajib. Dari bahan yang ada, kita tidak bisa mengklaim secara jujur bahwa semua aksi mahasiswa dikendalikan secara seragam oleh Angkatan Darat di semua tempat. Sumber-sumber yang tersedia mendukung frasa “didukung”, “dibekingi”, “dilindungi”, atau “diberi ruang/proteksi”, tetapi tidak cukup untuk menyederhanakannya menjadi satu komando yang total [2][4]. Begitu juga, kita tidak boleh memutlakkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendemo Sukarno secara seragam, karena bukti web yang paling solid justru lebih rinci pada mobilisasi mahasiswa/pelajar [2]. Keterbatasan ini bukan kelemahan tulisan; justru inilah cara sejarah dijaga dari nafsu menyapu semua warna menjadi hitam-putih.

Maka, jawaban tervalid yang paling aman sekaligus paling kuat adalah begini: setelah Gestapu 1965, Sukarno didemo terutama oleh mahasiswa anti-komunis karena dianggap tidak tegas terhadap PKI, tidak membersihkan kabinet sesuai tuntutan demonstran, dan gagal mengatasi krisis ekonomi yang membuat harga-harga melonjak tajam [1][3][4][5]. Gerakan ini membesar karena mendapat dukungan atau perlindungan dari Angkatan Darat, yang pada saat yang sama sedang mendorong pergeseran kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto [2][4]. Jadi akar demonstrasinya bersifat ganda: kemarahan ideologis, kesengsaraan ekonomi, dan perebutan kekuasaan di puncak negara.

Dengan kata lain, Sukarno tidak didemo hanya karena satu dosa politik. Ia didemo karena pada mata para mahasiswa saat itu, ia tampak seperti pemimpin yang tidak menjawab trauma politik pasca-30 September dengan ketegasan yang mereka inginkan, tidak mendengar tuntutan pembaruan kabinet, dan tidak mampu menghentikan ekonomi yang jatuh seperti lift putus kabel [1][3][5]. Lalu ketika Angkatan Darat melihat gelombang itu bisa dipakai untuk menekan pusat kekuasaan, demonstrasi memperoleh otot tambahan [2][4]. Dari situlah lahir momentum yang bukan sekadar demonstrasi kampus, melainkan salah satu tikungan terbesar dalam sejarah politik Indonesia modern.

Kalau harus ditutup dalam satu kalimat yang ringkas tapi tetap waras: Sukarno didemo mahasiswa setelah Gestapu 1965 karena dianggap terlalu lunak terhadap PKI, mempertahankan kabinet yang ditolak demonstran, dan gagal mengatasi krisis ekonomi; sementara Angkatan Darat mendukung atau melindungi gerakan itu karena ia juga sedang berusaha menggeser pusat kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto [1][2][3][4][5]. Itu jawaban yang paling dekat pada bukti, paling jauh dari karikatur.