Ada satu kalimat yang kadang meluncur santai di tongkrongan, di kolom komentar, atau di kepala orang yang lagi capek lihat negeri sendiri: “Coba kalau dulu tetap dijajah, mungkin kita lebih maju.” Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan kadang dibungkus nada realistis. Seolah-olah penjajahan itu semacam paket pembangunan: ada jalan, ada rel, ada gedung, ada administrasi, lalu kesimpulannya dibuat pendek seperti mi instan, yaitu penjajah datang membawa kemajuan.
Masalahnya, cara berpikir begitu mirip orang yang melihat sangkar burung dilapisi emas lalu bilang, “Wah, enak ya jadi burung di situ. Rumahnya mewah.” Padahal pertanyaan pertama yang waras bukan warna sangkarnya, melainkan: siapa yang mengurung, siapa yang memegang kunci, dan untuk kepentingan siapa sangkar itu dibuat?
Kalau kita mau jujur, gagasan bahwa sebuah bangsa akan lebih maju bila terus dijajah itu bukan cuma lemah secara moral, tapi juga copot secara logika. Karena kemajuan yang lahir di bawah kolonialisme pada dasarnya bukan kemajuan yang dirancang untuk memerdekakan penduduk setempat, melainkan kemajuan yang dirancang untuk memperlancar kendali, mempercepat pengambilan hasil bumi, menertibkan tenaga kerja, dan menjaga agar mesin kekuasaan tetap mulus berputar. Jadi kalau ada jalan dibangun, pertanyaannya bukan “wah baik banget,” tetapi “jalan ini menuju ke mana, dan hasil akhirnya masuk ke kantong siapa?”
Kita perlu membedakan antara adanya infrastruktur dan adanya keadilan. Dua hal itu beda jauh. Penjara juga punya bangunan rapi, aturan tertulis, pembagian ruang, bahkan kadang jadwal makan. Tapi tak seorang pun waras menyebut penjara sebagai bukti bahwa orang di dalamnya sedang hidup merdeka dan berkembang. Kolonialisme kurang lebih begitu: ada sistem, ada tata kelola, ada bangunan, tapi seluruh kerangka besarnya berdiri di atas ketimpangan kuasa.
Argumen “kalau dijajah mungkin lebih maju” biasanya berdiri di atas ilusi visual. Orang melihat bekas-bekas fisik: kanal, rel, kantor, pelabuhan, kawasan kota lama, lalu mengira semuanya itu hadiah. Padahal bangunan fisik sering cuma kulit luar. Kalau kita masuk ke tulangnya, yang terlihat adalah struktur ekonomi yang timpang: yang satu mengatur, yang lain diatur; yang satu memetik nilai paling besar, yang lain menanggung kerja paling berat; yang satu menentukan masa depan, yang lain bahkan tidak bebas menentukan nasib hari ini.
Bayangkan ada orang datang ke rumahmu, mengunci kamarmu, menyuruhmu kerja di kebun belakang, lalu dari hasil kebunmu dia membangun pagar, gudang, dan jalan menuju garasinya sendiri. Setelah itu ada orang ketiga lewat dan bilang, “Jangan salah, sejak dia datang rumah ini jadi lebih tertata.” Lah, tertata untuk siapa? Kamu tetap bukan pemilik keputusan di rumahmu sendiri. Bahkan kalau dapur diperbaiki, itu belum tentu untuk membuatmu makan enak; bisa jadi supaya makanan yang diambil dari rumahmu lebih cepat diangkut keluar.
Di titik ini, penting untuk memisahkan tiga hal: fakta umum, analisis, dan opini. Fakta umumnya adalah kolonialisme selalu melibatkan penguasaan satu bangsa atas bangsa lain. Analisisnya: dalam situasi seperti itu, kebijakan pembangunan cenderung diarahkan pada kepentingan penguasa, bukan pada pemerataan martabat bagi yang dikuasai. Opininya: karena itu, romantisasi penjajahan sebagai jalan pintas menuju kemajuan adalah cara pandang yang malas sekaligus berbahaya. Opini ini bisa diperdebatkan, tapi fondasi logikanya cukup terang.
Sering juga ada yang bilang, “Tapi kan ada pendidikan modern.” Nah, ini juga harus dibongkar pelan-pelan. Pendidikan di bawah sistem kolonial bukan otomatis pendidikan yang dibuka lebar untuk semua. Secara umum, pendidikan semacam itu cenderung dibentuk bertingkat, terbatas, dan fungsional: cukup untuk mencetak tenaga administratif, juru tulis, perantara, atau kelompok kecil yang membantu jalannya pemerintahan. Dengan kata lain, sekolah bukan semata ruang emansipasi, melainkan juga bisa jadi alat seleksi sosial. Seperti orang memberi tangga, tapi anak tangganya dicopot setengah, lalu cuma beberapa orang yang diizinkan naik. Apakah itu bisa disebut proyek memajukan seluruh rakyat? Jelas terlalu muluk.
Kita juga sering terkecoh oleh logika “setidaknya ada modernisasi.” Iya, modernisasi bisa terjadi bersamaan dengan penindasan. Itu bukan hal yang saling meniadakan. Pisau dapur bisa dipakai untuk masak atau melukai; keberadaan pisaunya tidak otomatis membuat pemakainya bermoral. Kereta, pelabuhan, administrasi, dan teknologi adalah alat. Dalam kolonialisme, alat-alat itu cenderung dipakai untuk efisiensi kekuasaan. Jadi melihat modernisasi lalu menyimpulkan penjajahan baik itu seperti melihat maling datang pakai mobil bagus dan menyimpulkan pencurian pasti bermanfaat bagi rumah yang dibobol karena “setidaknya halaman jadi ramai.”
Masalah paling besar dari romantisasi penjajahan adalah ia memotong konteks. Orang cuma melihat hasil tertentu, lalu lupa menghitung ongkos manusianya. Padahal pertanyaan pentingnya bukan sekadar “apa yang dibangun?”, tetapi juga “siapa yang dipaksa, siapa yang disisihkan, siapa yang kehilangan suara, siapa yang diperlakukan sebagai alat, dan siapa yang tidak pernah diberi posisi setara?” Kemajuan yang dibangun di atas punggung orang yang tidak merdeka itu seperti panggung konser megah yang tiangnya ditancapkan ke dada orang lain. Dari jauh memang kelihatan keren. Dari dekat, itu tragedi.
Kalau kita tarik ke inti, ada beberapa alasan kenapa kalimat “kalau dijajah mungkin kita lebih maju” pantas dibantah habis-habisan, bukan dengan marah doang, tapi dengan nalar yang rapi.
- Pertama, penjajahan menghilangkan hak menentukan arah sendiri. Bangsa yang dijajah tidak memegang setir. Mau dibawa ke mana, seberapa cepat, lewat jalan mana, semua diputuskan dari kursi pengemudi yang diduduki pihak lain. Sulit bicara “kemajuan kita” kalau definisi majunya saja ditentukan oleh penguasa luar.
- Kedua, pembangunan kolonial cenderung ekstraktif. Artinya, orientasinya mengambil sebanyak mungkin nilai dari wilayah yang dikuasai. Dalam model seperti ini, rakyat setempat lebih sering diposisikan sebagai sumber daya, bukan sebagai subjek utama kesejahteraan.
- Ketiga, akses terhadap manfaat tidak merata. Kalaupun ada fasilitas, pendidikan, atau lapangan ekonomi tertentu, biasanya distribusinya tidak dibangun atas asas persamaan martabat. Selalu ada lapisan, pagar, dan jarak sosial.
- Keempat, kolonialisme merusak rasa percaya diri kolektif. Bangsa yang terlalu lama dipaksa melihat dirinya sebagai objek lama-lama bisa mewarisi mentalitas rendah diri: merasa yang datang dari luar pasti lebih beradab, lebih mampu, lebih pantas memimpin. Ini luka psikologis yang efeknya panjang.
- Kelima, stabilitas kolonial bukan stabilitas yang sehat. Kadang orang salah baca ketertiban sebagai kemajuan. Padahal ketertiban yang lahir dari ketakutan, pengawasan, dan ketimpangan bukan fondasi masyarakat dewasa. Itu cuma sunyi yang dipaksa.
Yang sering dilupakan, penjajahan itu bukan proyek filantropi. Bukan lembaga amal yang datang sambil berkata, “Kami prihatin kalian belum modern, mari kami bantu.” Kolonialisme bergerak dengan logika kuasa dan keuntungan. Kalau ada kebijakan yang tampak membangun, itu bukan berarti tujuan utamanya mulia. Dalam politik, niat dan desain institusi penting. Seorang rentenir bisa saja memberimu payung saat hujan, tapi bukan karena dia cinta cuaca sehat untukmu; dia ingin kamu tetap cukup kuat agar utangmu terus berbunga.
Nah, ada bantahan balik yang sering muncul: “Tapi setelah merdeka juga banyak masalah. Korupsi ada, birokrasi ruwet, ketimpangan tetap hidup. Jadi apa bedanya?” Bedanya besar sekali, Bung. Bahwa negara merdeka bisa gagal dalam banyak hal tidak otomatis membuat penjajahan jadi baik. Itu logika sesat. Sama seperti orang yang keluar dari hubungan beracun lalu hidupnya masih berantakan, bukan berarti ia seharusnya kembali pada pasangan yang mengendalikannya. Kebebasan tidak menjamin hasil sempurna, tapi tanpa kebebasan kita bahkan tak punya hak dasar untuk memperbaiki arah.
Kemerdekaan itu bukan sertifikat bahwa semua akan langsung beres. Kemerdekaan adalah syarat minimum agar kita bisa salah dengan kaki sendiri, belajar dengan kepala sendiri, dan membetulkan hidup dengan keputusan sendiri. Bangsa merdeka bisa ceroboh, bisa tertinggal, bisa jatuh-bangun. Tapi semua itu masih lebih bermartabat daripada hidup rapi dalam kandang yang kuncinya dipegang orang lain. Kalau ada yang bilang, “lebih enak dijajah asal tertib,” itu mirip memilih jadi penumpang selamanya hanya karena takut belajar nyetir.
Selain itu, anggapan bahwa kita akan otomatis lebih maju jika kolonialisme berlanjut juga mengandung asumsi yang naif: seolah-olah penjajah pasti punya komitmen jangka panjang untuk menyejahterakan rakyat jajahannya setara dengan warga mereka sendiri. Ini asumsi yang goyah. Dalam struktur kolonial, relasi dasarnya bukan relasi sesama warga yang setara, melainkan relasi pusat dan pinggiran, penguasa dan yang dikuasai. Selama struktur itu hidup, selalu ada plafon tak kasatmata yang membatasi seberapa jauh pribumi boleh naik, bicara, dan menentukan.
Analogi gampangnya begini. Misalkan ada perusahaan besar membeli warung kecilmu. Mereka renovasi warung itu, pasang lampu bagus, rak baru, sistem kasir modern. Dari luar, warung memang tampak naik kelas. Tapi kamu bukan lagi pemilik. Kamu cuma pegawai, bahkan mungkin bukan pegawai dengan suara penting. Laba terbesar lari ke kantor pusat. Menu ditentukan dari atas. Jam kerja ditentukan dari atas. Kalau suatu hari mereka putuskan lahannya lebih menguntungkan untuk gudang, warungmu bisa hilang. Jadi apakah warung itu “lebih maju”? Secara tampilan mungkin. Tapi secara kedaulatan dan martabat, kamu justru mundur.
Romantisasi penjajahan juga sering lahir dari cara membandingkan yang curang. Orang membandingkan masa kolonial yang sudah disaring oleh bangunan-bangunan yang tersisa dengan masa kini yang penuh berita buruk harian. Ini seperti membandingkan foto lawas yang sudah dipilih angle-nya dengan kondisi kamar kosmu yang lagi berantakan saat deadline. Tentu foto lawas tampak puitis. Tapi kamera tidak memotret seluruh rasa lapar, takut, dan ketidaksetaraan yang menyertai zaman itu.
Kita juga perlu waspada pada jebakan “kemajuan fisik = kemajuan manusia.” Sebuah negeri tidak maju hanya karena ada jalan lurus atau gedung tinggi. Negeri maju ketika warganya punya peluang berkembang, bisa mengakses pendidikan dengan adil, punya suara politik, dihargai martabatnya, punya kesempatan naik kelas tanpa dibatasi identitas asal, dan tidak hidup di bawah sistem yang menganggap mereka lebih rendah. Kalau hal-hal inti itu tidak ada, maka kemajuan fisik hanya seperti panggung festival yang lampunya terang tapi listriknya disedot dari kampung sebelah yang dibiarkan gelap.
Dalam konteks kolonial, bahkan konsep “kebahagiaan pribumi” harus ditanya dengan serius. Bahagia versi siapa? Orang yang dirampas hak menentukan hidupnya, dibatasi aksesnya, diposisikan bukan sebagai pusat kebijakan, lalu diminta bersyukur karena ada keteraturan, itu mirip pekerja yang gajinya ditahan tapi diberi seragam baru lalu disuruh senyum untuk foto perusahaan. Rapi iya, bangga belum tentu. Bahagia apalagi.
Kalau kita kembali ke gagasan dasar: selama masa kolonial berlangsung lama dan dipimpin banyak penguasa, pertanyaan paling jujurnya sederhana—kalau memang proyek itu benar-benar untuk memajukan pribumi, mengapa hasil yang paling terasa dalam ingatan kolektif justru rasa tertindas, kesenjangan, pembatasan, dan perjuangan untuk lepas? Bangsa yang diperlakukan adil tidak tumbuh dengan memori panjang tentang keharusan merebut kembali martabatnya. Perlawanan yang muncul di berbagai bentuk justru menunjukkan ada yang fundamental tidak beres dalam relasi itu.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kemajuan yang kebetulan hadir dan kemajuan yang memang diniatkan untuk rakyat. Dalam kolonialisme, bisa saja ada institusi yang secara tak langsung kelak berguna setelah kemerdekaan. Tapi itu tidak menghapus watak asalnya. Rel bisa dipakai negara merdeka, tetapi asal-usul rel itu tetap harus dibaca kritis. Kita tidak perlu menyangkal adanya warisan material; yang perlu ditolak adalah kesimpulan bahwa warisan material itu membenarkan penjajahan.
Argumen “mungkin lebih maju” juga suka lupa bahwa kemajuan sejati bukan cuma soal mengejar hasil, tapi juga soal cara. Kalau seseorang jadi kaya karena merampok, kita tidak menyebut perampokan sebagai metode pembangunan ekonomi yang patut dikenang dengan hangat. Cara membentuk isi. Kekuasaan yang dibangun lewat pemaksaan akan meninggalkan budaya takut, hierarki kaku, dan kebiasaan melihat manusia sebagai alat. Efek semacam ini bisa bocor ke generasi berikutnya dalam bentuk birokrasi dingin, kekaguman berlebihan pada otoritas, dan rendahnya rasa percaya diri kolektif.
Justru salah satu tugas generasi sekarang adalah memutus warisan mental itu. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang terus-menerus minder, lalu mengira solusi dari kekacauan domestik adalah nostalgia pada tangan asing. Itu seperti anak kos yang kamarnya berantakan lalu berkhayal, “Mungkin aku lebih baik kalau ada orang yang mengunci dompetku, menentukan jadwalku, dan mengambil separuh uang bulananku.” Padahal yang perlu dilakukan bukan memanggil penjaga penjara, tetapi belajar beres-beres, bikin prioritas, dan membangun disiplin dari dalam.
Bukan berarti semua hal dari masa kolonial harus ditolak mentah-mentah. Sikap dewasa bukan amnesia, tapi selektif dan kritis. Kita bisa mengakui bahwa ada sistem administrasi tertentu, teknik, atau model institusi yang kemudian diadaptasi dan diperbaiki. Namun pengakuan itu berbeda total dari memuji kolonialisme. Sama seperti kita bisa memakai rumah bekas yang dulu dibangun orang tamak, sambil tetap mengutuk cara dia merebut tanahnya. Memanfaatkan sisa bangunan tidak sama dengan membenarkan perampasan.
Kalau mau lebih jernih, mari pakai tes sederhana. Sebut suatu sistem “membawa kemajuan” hanya jika sistem itu memenuhi beberapa syarat moral dan politik dasar:
- penduduk setempat diperlakukan sebagai subjek setara, bukan objek;
- akses terhadap pendidikan dan peluang dibuka luas, bukan dibatasi bertingkat;
- hasil ekonomi kembali secara adil ke masyarakat, bukan terutama keluar ke pusat kuasa;
- warga punya ruang suara dalam penentuan nasib politiknya;
- martabat manusia dijaga, bukan dikorbankan demi efisiensi.
Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kata “kemajuan” patut diberi tanda kutip. Karena yang maju mungkin mesin administrasinya, jalur distribusinya, atau kas penguasanya—bukan kehidupan rakyat secara utuh.
Di ruang publik kita, ucapan “mungkin lebih maju kalau dijajah” kadang lahir bukan dari cinta pada sejarah, tapi dari frustrasi pada masa kini. Ini harus dipahami juga secara psikologis. Saat realitas sekarang bikin lelah, orang mudah jatuh pada fantasi alternatif. Masa lalu dibayangkan sebagai timeline cadangan yang lebih rapi. Padahal biasanya itu bukan analisis sejarah, melainkan mekanisme pelarian. Kita kecewa pada kebisingan demokrasi, lalu diam-diam merindukan ketertiban yang otoriter. Kita marah pada elite lokal, lalu membayangkan elite asing lebih rasional. Ini ilusi klasik: rumput tetangga terlihat lebih hijau karena kita tidak tinggal di atas akarnya.
Padahal solusi atas problem Indonesia ya bukan menyesali lepas dari kolonialisme, melainkan memperdalam kualitas kemerdekaan. Artinya apa? Artinya membangun negara yang benar-benar melayani warga, pendidikan yang merata, hukum yang tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, ekonomi yang memberi ruang naik kelas, dan budaya politik yang tidak memperlakukan rakyat sebagai penonton. Dengan kata lain, jawaban atas warisan ketertinggalan bukan menyerah pada nostalgia kolonial, tapi menyempurnakan proyek kebangsaan yang belum selesai.
Kalau ada yang ngotot, “Tapi lihat negara lain, kok bekas jajahan tertentu sekarang maju?” Nah, ini juga perlu dibedah. Kemajuan sebuah negara tidak bisa direduksi jadi akibat tunggal dari siapa yang pernah menjajahnya. Ada faktor politik pascakemerdekaan, kualitas institusi, konflik internal, posisi geografis, pilihan ekonomi, budaya birokrasi, kepemimpinan, dan momentum sejarah global. Menyederhanakan semuanya menjadi “karena dijajah pihak X maka pasti maju” itu seperti bilang kualitas kopi ditentukan semata oleh warna cangkir. Padahal biji, air, suhu, cara seduh, dan tangan barista ikut bermain.
Lebih jauh lagi, klaim “kita akan lebih maju kalau dijajah lebih lama” diam-diam menghina kemampuan nenek moyang kita sendiri. Seolah-olah tanpa didorong, diatur, dan didominasi bangsa lain, kita tak mungkin belajar membangun. Ini pandangan yang bukan cuma keliru, tapi juga malas. Banyak masyarakat di mana pun berkembang bukan karena dijajah, melainkan karena berhasil membangun institusi sendiri, bernegosiasi dengan perubahan, menyerap pengetahuan, dan mengorganisasi kehidupan bersama. Menjadi modern tidak mensyaratkan menjadi bawahan. Belajar dari luar beda dengan tunduk pada luar.
Dan mari jujur: kalau kolonialisme memang resep mujarab kemajuan, harusnya bangsa-bangsa yang pernah dijajah semua keluar sebagai masyarakat paling adil, paling setara, paling percaya diri. Nyatanya, warisan yang sering tertinggal justru garis-garis luka: pembelahan sosial, ekonomi yang tidak seimbang, pola birokrasi yang dingin, ketergantungan, dan krisis identitas. Kemajuan memang bisa tumbuh sesudahnya, tetapi sering sebagai hasil perjuangan panjang untuk keluar dari pola-pola warisan itu, bukan hadiah otomatis dari kolonialisme.
Makanya, setiap kali mendengar kalimat “mungkin kalau dijajah kita lebih maju,” saya selalu merasa itu seperti orang yang melihat bekas borgol dipajang di museum lalu berkata, “Lumayan juga desainnya, pasti nyaman dipakai sehari-hari.” Estetikanya boleh menarik. Fungsinya tetap mengekang. Dan bangsa yang waras seharusnya tidak menukar martabat dengan ilusi efisiensi.
Ujung dari semua ini sederhana. Kemajuan tanpa kedaulatan adalah kemajuan pinjaman. Kerapihan tanpa keadilan adalah dekorasi. Infrastruktur tanpa emansipasi adalah lorong distribusi. Pendidikan tanpa kesetaraan adalah filter sosial. Dan penjajahan, bagaimanapun dibungkus, tetaplah relasi kuasa yang menempatkan pribumi bukan sebagai pemilik masa depan, melainkan bahan baku bagi masa depan orang lain.
Jadi, kalau ditanya: selama berabad-abad di bawah banyak penguasa kolonial, kebahagiaan dan kemajuan apa yang benar-benar dirasakan nenek moyang kita sebagai pribumi? Jawaban paling jujur bukan daftar bangunan, melainkan sebuah pertanyaan balik: jika memang mereka disejahterakan, mengapa yang lahir justru hasrat panjang untuk merdeka? Manusia yang diperlakukan sebagai manusia tidak perlu dipaksa bermimpi bebas. Mimpi bebas muncul ketika hidup terasa sesak.
Maka bantahan terhadap mitos itu seharusnya tegas: tidak, penjajahan bukan jalan ideal menuju kemajuan. Kalau ada hal berguna yang tertinggal, itu adalah sisa-sisa alat yang kelak bisa kita rebut, pakai ulang, dan maknai ulang—bukan bukti bahwa dikendalikan bangsa lain adalah kondisi yang lebih baik. Kita boleh mengkritik negeri ini habis-habisan, tapi jangan sampai kritik itu membuat kita kehilangan kompas moral dan logika sejarah. Kamar yang berantakan memang bikin emosi, tapi solusi warasnya bukan mengundang orang lain datang, mengunci pintu, lalu mengklaim kamar itu sekarang lebih tertib karena kita tak lagi bebas bergerak di dalamnya.
Kita tidak butuh nostalgia pada penjajahan. Kita butuh keberanian membangun bangsa tanpa minder, tanpa memutihkan luka sejarah, dan tanpa menipu diri sendiri dengan kilau sangkar. Karena pada akhirnya, lebih baik berjalan tertatih sebagai manusia merdeka daripada berlari rapi sebagai bayangan di negeri sendiri.