Kalau membaca Soe Hok Gie, kita seperti diajak duduk di trotoar kampus yang cat temboknya mulai mengelupas, sambil menyalakan rokok pikiran dan memandangi republik yang sedang demam. Di mata Gie, Sukarno bukan tokoh yang bisa dibaca dengan logika hitam-putih, bukan poster tempel yang tinggal dipuja atau dicaci. Sumber primer yang paling relevan untuk menangkap cara pandang itu justru datang dari tulisan Gie sendiri, terutama Catatan Seorang Demonstran dan Zaman Peralihan [1][2]. Dari sana tampak jelas bahwa relasi intelektual Gie dengan Sukarno itu ambivalen: ada sisa kagum pada sosok Bung Karno sebagai manusia dan tokoh besar, tetapi ada kritik yang sangat keras pada cara ia memimpin negara. Jadi, bila artikel ini mencoba membaca “Sukarno menurut Soe Hok Gie”, kita sedang memasuki wilayah yang penuh simpang jalan: antara pesona dan muak, antara sejarah besar dan bangkai-bangkai politik yang mengikutinya.
Pertama-tama, perlu dibereskan dulu satu batu kecil di sepatu diskusi ini: istilah “megalokamia” yang disebut dalam fokus bahasan tidak ditemukan dalam sumber kredibel yang tersedia. Istilah yang relevan di literatur adalah megalomania. Tetapi ini pun harus dipakai hati-hati. Berdasarkan catatan riset yang ada, lebih aman menyebut “megalomania” sebagai cara baca atas kritik Gie terhadap kultus Bung Karno dan pembengkakan ego kekuasaan di sekitar dirinya, bukan sebagai istilah baku yang pasti dipakai Gie secara langsung dalam redaksi tertentu [1][2]. Jadi, kalau kita memakai kata itu, posisinya bukan sebagai kutipan resmi, melainkan sebagai kacamata analitis. Ibaratnya begini: Gie seperti melihat sebuah panggung yang lampunya terlalu kuat menyinari satu orang, sampai penonton lupa bahwa di belakang panggung, kabel-kabel negara sudah korslet, lantai ambruk, dan para pemain figuran saling menikam.
Di titik inilah kritik Gie kepada Sukarno menjadi menarik. Gie tidak sedang berkata bahwa Sukarno tak punya karisma, tak punya jasa, atau tak punya daya pukau. Justru sebaliknya: Sukarno terlalu besar untuk diabaikan. Tetapi, menurut pembacaan yang kuat dari karya-karya Gie, kebesaran itu berubah menjadi problem ketika negara bergerak ke arah otoritarianisme Demokrasi Terpimpin, kultus pemimpin, dan pemburukan keadaan sosial-politik [1][2]. Gie melihat bukan cuma seorang presiden, melainkan sebuah atmosfer. Atmosfer itu mirip ruangan yang semua jendelanya ditutup rapat, lalu satu orang di tengah ruangan diberi mikrofon raksasa, sementara suara rakyat, akal sehat, dan kritik pelan-pelan dikecilkan volumenya. Dalam bingkai inilah penilaian keras Gie bahwa Indonesia “sudah sampai saatnya” berkata tidak kepada Sukarno menjadi penting [1]. Kalimat semacam itu menunjukkan bahwa keberatan Gie bukan sekadar sentimen personal. Ia menolak corak kekuasaan yang menurutnya membuat republik berjalan seperti kereta dengan lokomotif heroik, tetapi relnya retak di mana-mana.
Kalau kita mau memakai analogi anak kampus yang pulang malam naik motor butut, Sukarno di mata Gie adalah pengendara yang masih punya gaya, masih bisa bikin orang menoleh, masih piawai memainkan gas dan retorika, tetapi motornya sudah oleng, lampu sein mati, rem aus, dan bensin diambil bergiliran oleh penumpang gelap bernama elite politik. Maka, yang dikritik Gie bukan hanya pengemudinya, melainkan seluruh cara perjalanan itu dipertahankan dengan tepuk tangan. Demokrasi Terpimpin, dalam konteks ini, bukan sekadar sistem politik; ia menjelma ruang di mana pemujaan pada pemimpin dapat mengalahkan kewaspadaan pada kenyataan [1][2]. Ketika itu terjadi, republik mudah terseret menjadi panggung simbol, bukan mesin penyelesai masalah. Gie, sebagai mahasiswa dan penulis yang gelisah, tampaknya muak pada situasi ketika pidato bisa melambung tinggi, tetapi tanah tempat rakyat berpijak justru makin becek.
Di sinilah pembacaan soal “megalomania” punya tempat, sepanjang ditempatkan sebagai tafsir, bukan stempel sembrono. Gie tampaknya menangkap gejala ketika seorang pemimpin dan lingkaran kekuasaannya hidup dalam ruang gema: setiap kata dipantulkan sebagai kebesaran, setiap kritik diperlakukan seperti gangguan, dan setiap krisis diredam oleh simbolisme. Dalam suasana seperti itu, politik menjadi mirip cermin di rumah hiburan: sosok pemimpin tampak makin besar, sementara luka sosial di bawahnya diperkecil, dipelintir, atau ditunda. Namun kita harus jujur pada batas sumber. Dari akses web yang tersedia, kita terutama memperoleh preview dan keterangan bibliografis atas buku-buku primer Gie, bukan keseluruhan teks halaman demi halaman [1][2]. Karena itu, penyebutan istilah sensitif dan kutipan spesifik memang idealnya dicek lagi ke edisi cetak atau digital penuh agar redaksinya presisi [1][2]. Kejujuran metodologis ini penting, sebab menulis sejarah tanpa rem verifikasi sama saja seperti debat tengah malam dengan pengeras suara rusak: keras, tapi belum tentu benar.
Lalu bagaimana posisi unsur komunis di dalam pandangan ini? Kita tidak bisa bicara tentang Sukarno pada pertengahan 1960-an tanpa menyentuh ketegangan antara presiden, PKI, dan Angkatan Darat. Literatur akademik yang mapan mendukung bahwa pada masa itu ada keseimbangan yang tegang antara tiga kekuatan tersebut, dan setelah 30 September 1965, PKI dihancurkan, Sukarno dimarginalkan, sedangkan Angkatan Darat naik menjadi kekuatan dominan [4][5]. Dari sudut ini, kritik Gie kepada Sukarno memang beririsan dengan situasi politik anti-PKI dan anti-Orde Lama. Tetapi menyederhanakan posisi Gie menjadi sekadar anti-komunis yang otomatis membenarkan segala yang menyusul adalah pembacaan yang malas. Gie hidup di tengah badai, bukan di laboratorium steril. Ia melihat sebuah rezim yang retak, sebuah konflik ideologis yang membesar, dan sebuah negara yang perlahan diperebutkan oleh mereka yang sama-sama mengaku menyelamatkan bangsa.
Dalam konteks mahasiswa, posisi Gie menjadi semakin hidup. Gerakan mahasiswa 1966 sering dibaca melalui KAMI. Literatur sejarah menunjukkan KAMI dibentuk pada 25 Oktober 1965, lalu kampanye demonstrasi mahasiswa mulai 10 Januari 1966 [3]. Ini penting untuk menempatkan Gie sebagai bagian dari generasi mahasiswa 1966, generasi yang berjalan ke jalan raya dengan kepala penuh kemarahan dan harapan. Akan tetapi, catatan riset juga menegaskan bahwa Gie tak bisa disederhanakan sebagai orang yang larut begitu saja dalam arus kooptasi politik [2][3]. Ia adalah tipe mahasiswa yang mau memukul meja, tetapi juga curiga pada tangan siapa yang diam-diam mendorong meja itu dari bawah. Jadi, jika mahasiswa pada masa itu seperti ombak, Gie adalah ombak yang masih sempat bertanya: kita sedang menghantam apa, dan untuk siapa?
Hubungan antara gerakan mahasiswa dan TNI Angkatan Darat harus dibahas dengan kepala dingin, bukan dengan slogan. Sumber akademik mendukung bahwa kejatuhan Sukarno berlangsung bersama demonstrasi mahasiswa yang didukung, didorong, atau setidaknya searah dengan kepentingan Angkatan Darat [3][4]. Ini fakta penting. Namun, dari sini tidak otomatis sah menyimpulkan bahwa semua mahasiswa, termasuk Gie, hanyalah corong Angkatan Darat. Justru salah satu nilai penting Gie adalah ketidaknyamanannya pada kemunafikan kekuasaan, termasuk ketika pusat kuasa itu bergeser [2]. Ia tidak cocok dijadikan poster tunggal rezim mana pun. Ia bisa berbaris bersama tuntutan perubahan, tetapi ia juga menyimpan insting untuk curiga pada pemenang baru yang datang sambil membawa jargon penyelamatan. Dengan kata lain, Gie bukan pengeras suara. Ia lebih seperti kompas rusak separuh: tak selalu memberi arah yang gampang, tetapi justru karena itu ia jujur pada medan magnet politik yang kacau.
Dari sini kita bisa melihat bahwa kritik Gie kepada Sukarno bersifat ganda. Pada lapisan pertama, itu adalah kritik terhadap figur pemimpin yang terjebak dalam kultus kekuasaan. Pada lapisan kedua, itu adalah kritik terhadap lingkungan politik yang membiarkan bahkan memelihara kultus tersebut. Pada lapisan ketiga, itu adalah teriakan mahasiswa terhadap kenyataan sosial-politik yang memburuk [1][2]. Maka, Sukarno menurut Gie bukan semata seorang individu dengan kelemahan pribadi, melainkan simpul dari krisis republik: pidato menggantikan pembenahan, simbol menggantikan institusi, dan loyalitas menggantikan akal. Jika dibayangkan sebagai sebuah band, Sukarno masih vokalis paling memukau di panggung, tetapi amplifier negara mendengung, drummer ideologi tabrakan tempo, bassist ekonomi putus senar, dan para penonton mulai melempar botol karena lagu kebangsaan tak juga menyentuh nasi di meja mereka.
Namun pembacaan yang jujur atas Gie harus menolak godaan simplifikasi. Gie bukan penulis yang nyaman dijadikan stempel “pro ini” atau “anti itu” secara mutlak. Bahkan ketika kritiknya kepada Sukarno sejalan dengan momentum anti-Orde Lama, nilai penting Gie justru terlihat pada kemampuannya untuk juga mengkritik fase sesudahnya [2]. Catatan riset menekankan bahwa ia kemudian juga mengkritik kekerasan dan kemunafikan rezim baru. Ini sangat penting, sebab terlalu sering sejarah 1965–1966 dipotong seperti kliping selektif: yang diambil hanya bagian yang cocok dengan agenda hari ini, sementara bagian yang merusak narasi dibuang ke tong sampah. Gie tidak berhenti pada kegembiraan melihat satu bangunan runtuh; ia juga memperhatikan batu bata yang jatuh menimpa manusia-manusia lain. Itu sebabnya, membaca Gie sebagai mahasiswa gondrong yang cuma benci Sukarno jelas terlalu dangkal. Ia lebih dekat pada sosok pengelana intelektual yang merasa muak pada kebobrokan lama, tetapi juga tidak sudi menutup mata pada borok yang baru.
Masalah moral terbesar dalam pembahasan ini muncul ketika topik komunis dan anti-komunis disentuh. Kita tahu dari sumber akademik bereputasi bahwa pembunuhan massal 1965–1966 memakan korban setidaknya 500.000 jiwa [5]. Angka ini bukan aksesori kaki halaman; ia adalah jurang. Karena itu, membicarakan kritik Gie kepada Sukarno dan irisan gerakan mahasiswa dengan agenda anti-PKI tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas pembantaian tersebut. Catatan riset dengan tegas mengingatkan batas moral-historis ini [5]. Analogi paling sederhana begini: kalau ada rumah yang rusak dan kita sepakat atapnya harus dibongkar, itu tidak berarti membakar seluruh kampung bisa dibenarkan. Gie penting justru karena, berdasarkan ringkasan sumber yang tersedia, ia tidak berhenti pada oposisi terhadap Sukarno atau PKI, melainkan juga mencatat bahaya kekerasan politik dan penyimpangan kekuasaan sesudahnya [2][5]. Di sinilah ia berbeda dari mereka yang mengira sejarah selesai ketika musuh mereka tumbang.
Maka, kalau ada yang bertanya: “Apakah Soe Hok Gie membenci Sukarno?” jawaban yang lebih jujur adalah: Gie terlalu serius untuk sekadar membenci seperti buzzer yang kehabisan topik. Dari sumber primer yang relevan, ia tampak menilai Sukarno secara ambivalen: manusia yang tetap bisa disukai atau dikagumi pada tingkat tertentu, tetapi pemimpin yang secara politik ia kritik keras [1][2]. Ambivalensi ini bukan kelemahan berpikir, malah justru tanda kedewasaan intelektual. Hanya pikiran malas yang ingin semua tokoh ditaruh dalam laci tunggal. Gie tahu bahwa seseorang bisa besar sekaligus gagal, memesona sekaligus berbahaya, historis sekaligus problematis. Dalam dunia mahasiswa, ini seperti dosen yang kuliahnya memikat, referensinya luas, suaranya memukau, tetapi kebijakan akademiknya merusak kampus. Kita masih bisa mengakui kapasitas orangnya, sambil menolak sistem yang ia bangun atau pertahankan.
Karena itu, membaca Sukarno menurut Soe Hok Gie sebaiknya dilakukan lewat beberapa garis besar yang tidak saling meniadakan. Garis pertama: Sukarno adalah tokoh besar yang tetap menyimpan magnet personal [1][2]. Garis kedua: di mata Gie, kepemimpinan Sukarno dalam konteks Demokrasi Terpimpin telah terkait dengan otoritarianisme, kultus pemimpin, dan kemerosotan sosial-politik [1][2]. Garis ketiga: kritik Gie kepada Sukarno beririsan dengan konteks anti-PKI dan gerakan mahasiswa 1965–1966, tetapi tidak identik dengan propaganda Angkatan Darat [3][4]. Garis keempat: Gie juga penting karena tidak menutup mata terhadap kekerasan anti-komunis dan penyimpangan rezim yang lahir sesudah Sukarno [2][5]. Bila empat garis ini dirajut bersama, kita memperoleh potret yang lebih waras, lebih rumit, dan lebih dekat pada kenyataan.
Supaya ringkas, pembacaan aman dan kuat terhadap tema ini bisa dipetakan seperti berikut:
- Sumber primer paling penting untuk membaca pandangan Gie tentang Sukarno adalah Catatan Seorang Demonstran dan Zaman Peralihan [1][2].
- Gie menilai Sukarno secara ambivalen: ada sisi personal yang masih bisa dikagumi, tetapi ada kritik tajam pada kepemimpinannya [1][2].
- Kritik utama Gie berkisar pada otoritarianisme Demokrasi Terpimpin, kultus pemimpin, dan memburuknya keadaan sosial-politik [1][2].
- Istilah “megalomania” lebih aman dipakai sebagai tafsir atas kritik Gie terhadap kultus kekuasaan, bukan langsung dianggap istilah baku dari Gie tanpa verifikasi tambahan [1][2].
- Gerakan mahasiswa 1966, termasuk konteks KAMI, penting untuk memahami posisi Gie, tetapi Gie tidak bisa disederhanakan sebagai alat politik pihak tertentu [3].
- Kejatuhan Sukarno berlangsung seiring demonstrasi mahasiswa yang didukung atau searah dengan kepentingan Angkatan Darat, namun Gie tetap perlu dibaca sebagai figur yang juga kritis pada rezim baru [3][4].
- Pembahasan soal komunis dan anti-komunis harus mengingat fakta pembunuhan massal 1965–1966 yang menewaskan setidaknya 500.000 jiwa [5].
Yang juga menarik, bila dibaca dengan gaya mahasiswa yang tidak betah disuruh hormat terus-menerus, Gie seperti mengajarkan bahwa republik tidak boleh dibangun dengan perasaan jatuh cinta pada pemimpin. Cinta dalam politik sering seperti kopi terlalu manis: awalnya enak, lama-lama bikin mual dan menutupi rasa pahit yang perlu dikenali. Sukarno, bagi banyak orang, adalah ikon besar. Tetapi Gie mengingatkan bahwa ikon yang terlalu dipoles bisa berubah menjadi tirai. Di balik tirai itu, elite sipil-militer bisa bermain kartu, institusi bisa keropos, dan rakyat bisa diminta bertepuk tangan di tengah antrean krisis. Maka, kritik Gie pada Sukarno bukan sekadar pemberontakan anak muda kepada bapak bangsa. Ia adalah upaya membongkar ilusi bahwa kebesaran simbolik otomatis sama dengan kesehatan republik.
Pada akhirnya, Sukarno menurut Soe Hok Gie adalah paradoks yang hidup. Ia tetap tokoh besar, tetapi kebesaran itu tidak membuatnya kebal dari kritik [1][2]. Ia tetap pusat sejarah, tetapi justru karena itu ia harus dibaca dengan ukuran moral dan politik yang lebih keras. Dalam konteks 1965–1966, Gie melihat Sukarno bukan sebagai monster tunggal, melainkan sebagai figur puncak dari sistem yang dipenuhi kultus, ketegangan ideologis, dan perebutan kuasa antara komunis, presiden, dan Angkatan Darat [3][4]. Tetapi Gie juga tidak menyerahkan nuraninya kepada pemenang sesudahnya [2][5]. Itu sebabnya ia tetap penting dibaca hari ini. Di zaman ketika orang gampang sekali menjadikan tokoh sebagai avatar iman politik, Gie datang seperti angin gunung yang dingin: menyadarkan bahwa mengagumi seseorang tidak sama dengan menyerahkan akal, dan menumbangkan satu kekuasaan tidak otomatis melahirkan keadilan. Republik, dalam kacamata semacam ini, bukan panggung untuk memelihara dewa-dewa baru, melainkan medan terbuka tempat setiap pemimpin harus siap diuji, dicurigai, dan kalau perlu, ditolak.
Catatan terakhir, ada keterbatasan sumber yang harus diakui dengan jujur. Akses web yang tersedia terutama memberi cuplikan dan metadata untuk dua buku primer Gie, bukan keseluruhan teks lengkap [1][2]. Karena itu, untuk penggunaan kutipan langsung yang sensitif, penulisan nomor halaman, atau atribusi istilah tertentu secara persis, pengecekan ke edisi penuh tetap diperlukan [1][2]. Keterbatasan ini bukan kelemahan fatal, justru bagian dari disiplin. Lebih baik sedikit pelan tetapi akurat, daripada ngebut sambil menabrak fakta. Dan barangkali, kalau Gie masih duduk di sudut warung kopi kampus, ia akan lebih suka cara yang begitu: jangan mabuk slogan, jangan terpesona panggung, dan jangan takut mengatakan bahwa seorang pemimpin besar bisa tetap salah ketika ia mulai percaya bahwa dirinya lebih besar daripada republik.
Sumber Referensi
- Catatan seorang demonstran - Hok Gie Soe - Google Books
- SOE HOK GIE: ZAMAN PERALIHAN - Hok Gie Soe, Stanley - Google Books
- The Indonesian Youth (KAMI) Movement, 1965-66 - Melinda Castro Tria - Google Books
- The Army and Politics in Indonesia | JSTOR
- A coalition for violence: Mass slaughter in Indonesia, 1965–66 - Cambridge Core