Ada satu pertanyaan yang terus ngelayang seperti asap rokok di teras kos: kalau republik itu dibangun dengan ide bahwa rakyat adalah pemilik sah negara, kenapa dalam praktiknya rakyat sering terasa cuma jadi penonton yang disuruh tepuk tangan? Secara gagasan, demokrasi itu sederhana tapi mulia: kekuasaan bukan milik satu darah, satu marga, satu singgasana, melainkan amanat yang dipinjamkan rakyat kepada wakilnya. Republik juga begitu: negara bukan warisan keluarga, melainkan rumah bersama. Jadi logikanya jelas, yang harus jadi nomor satu adalah kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan martabat rakyat.
Bandingkan dengan feodalisme kerajaan masa lalu. Di sana struktur kekuasaan mirip pohon beringin tua yang akarnya menyedot air ke pusat batang. Raja jadi matahari, keluarga istana jadi planet terdekat, para pembesar jadi satelit, dan rakyat? Ya paling jauh seperti kerikil di pinggir orbit. Prioritas utamanya bukan kemakmuran umum, melainkan kestabilan takhta. Bukan pelayanan, tapi pengabdian. Bukan mandat, tapi kepatuhan. Kalau hasil panen melimpah, yang kenyang dulu ya lingkar istana. Kalau masih ada sisa, baru turun ke bawah. Sistemnya bukan salah paham kecil; memang dari sananya dibangun untuk mengamankan puncak, bukan menguatkan dasar.
Nah, masalah menjadi getir ketika negara yang secara resmi menyebut dirinya demokrasi dan republik justru memperlihatkan gejala yang aromanya mirip gudang kerajaan lama. Secara bendera, kita bilang kedaulatan di tangan rakyat. Secara pidato, semua orang bicara tentang pengabdian. Secara baliho, wajah-wajah tersenyum menjanjikan perubahan. Tapi kalau pola pikir yang bekerja masih: pejabat dulu aman, kelompok dekat dulu nyaman, jaringan sendiri dulu kenyang, dan rakyat nanti kalau ada ruang, maka yang berubah cuma kostum panggung. Aktornya tak lagi pakai mahkota, tapi cara mainnya masih feodal. Singgasana berubah jadi kursi jabatan, upeti berubah jadi rente, abdi dalem berubah jadi buzzer, dan istana berubah bentuk jadi kantor-kantor megah yang kadang terasa jauh dari denyut hidup warga biasa.
Dalam pengertian ini, kritik bahwa demokrasi hanya menjadi topeng feodalisme bukan sekadar umpatan emosional. Itu bisa dibaca sebagai diagnosis budaya politik. Topeng itu penting dibahas, karena topeng bekerja bukan dengan cara menolak wajah asli, melainkan dengan menutupinya. Dari luar tampak modern: ada pemilu, ada partai, ada parlemen, ada kampanye, ada debat. Namun dari dalam, relasi kuasanya bisa tetap feodal: patron lebih penting daripada aturan, loyalitas pribadi lebih menentukan daripada kapasitas, kedekatan lebih berharga daripada kompetensi, dan jabatan dilihat sebagai alat mengamankan lingkar sendiri, bukan sarana melayani publik.
Analogi paling gampang begini. Republik yang sehat itu harusnya seperti koperasi besar. Modal kepercayaan berasal dari banyak orang, pengelola diberi tugas, lalu hasilnya harus kembali ke anggota. Pengurus boleh dapat penghormatan, boleh dapat fasilitas yang wajar agar kerja efektif, tapi mereka bukan pemilik koperasi. Mereka mandataris. Kalau pengurus mulai bertindak seolah koperasi adalah warisan keluarga, rapat cuma formalitas, keputusan dibikin di ruang belakang, keuntungan mengalir ke kelompok kecil, sementara anggota cuma diberi selebaran janji, maka nama koperasinya masih ada, tetapi rohnya sudah pindah menjadi perusahaan pribadi.
Begitu juga negara. Demokrasi tidak mati hanya ketika pemilu dibubarkan. Demokrasi bisa keropos pelan-pelan ketika lembaga masih berdiri, tapi isi batinnya kosong. Ia seperti gitar listrik yang bodinya kinclong, senarnya lengkap, lampu panggung terang, tapi ampli di belakang rusak. Dari kejauhan tampak konser, dari dekat yang terdengar cuma dengung palsu. Dalam situasi seperti itu, rakyat diberi hak memilih, tapi pilihannya dibatasi oleh mesin elite. Rakyat boleh bicara, tapi suaranya dikalahkan oleh jaringan kuasa yang lebih lihai memainkan akses, kedekatan, dan transaksi. Rakyat disebut tuan, tetapi diperlakukan seperti tamu yang hanya boleh duduk di teras.
Kalau mau jujur, benih feodalisme modern tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar. Kadang ia tampil halus, bahkan legal. Misalnya ketika jabatan dipandang bukan sebagai beban tanggung jawab, melainkan pintu masuk ke fasilitas, pengaruh, dan privilese. Ketika orang mengejar kursi bukan karena punya gagasan besar tentang perbaikan hidup bersama, tetapi karena kursi itu seperti tambang kecil yang menghasilkan kehormatan, akses, dan rasa aman sosial. Dari sini lahir mentalitas bahwa kekuasaan harus dipertahankan sebisa mungkin, dibagikan ke orang dekat, dan dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang bukan bagian dari lingkar sendiri. Secara formal ini tidak selalu disebut kerajaan. Tapi secara jiwa, ia dekat sekali dengan logika istana.
Dalam sistem yang sungguh republik, pejabat idealnya seperti sopir bus kota: tugasnya mengantar penumpang sampai tujuan dengan aman, tepat arah, dan nyaman. Bus itu milik publik, rutenya untuk kepentingan umum, dan sopir dibayar supaya melayani perjalanan bersama. Bayangkan kalau sopir mulai merasa bus itu miliknya sendiri. Ia berhenti hanya di depan rumah temannya, mengisi kursi dengan keluarganya, memutar rute demi bisnis sampingan, dan menegur penumpang yang protes dengan nada: “Kalau tidak suka, turun saja.” Nah, pada titik itu masalahnya bukan sekadar sopirnya galak. Masalahnya adalah fungsi publik berubah menjadi hak privat. Di situlah republik bocor.
Opini bahwa demokrasi di Indonesia sering terasa sebagai topeng feodalisme muncul karena banyak orang merasakan jarak antara bahasa resmi dan pengalaman sehari-hari. Bahasa resminya: pelayanan publik, akuntabilitas, aspirasi, partisipasi. Pengalaman sehari-hari: rakyat sering diposisikan sebagai objek yang baru dicari ketika musim dukungan datang. Setelah itu, hubungan kembali vertikal. Warga disuruh maklum, sabar, mengerti keadaan, sementara elite sibuk mengatur komposisi kekuasaan. Ini seperti konser musik yang tiketnya dibeli penonton, panggungnya dibangun dari uang penonton, tapi setlist lagu dipilih sepenuhnya oleh kru backstage tanpa peduli apa yang didengar penonton. Penonton diminta puas hanya karena lampunya ramai.
Tentu harus dibedakan antara fakta umum, analisis, dan opini. Fakta umumnya adalah demokrasi dan republik secara prinsip menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi. Fakta umum lain: feodalisme menempatkan puncak kekuasaan sebagai pusat prioritas. Analisisnya: ketika dalam negara demokrasi ada pola pengutamaan elite, pembentukan jaringan patron, budaya manut kepada tokoh, dan pemanfaatan jabatan untuk melanggengkan kepentingan sempit, maka terdapat gejala feodalisme politik. Opininya: kalau gejala itu dominan dan berulang, maka demokrasi tampak hanya sebagai topeng. Penting membedakan tiga lapis ini agar kritik tidak jatuh menjadi sekadar teriakan, tapi punya tulang punggung pemikiran.
Akar persoalannya juga tidak melulu soal individu jahat. Kadang sistem yang setengah matang memberi insentif pada perilaku feodal. Misalnya budaya politik yang lebih menghargai figur daripada aturan. Selama figur kuat, orang ikut. Begitu figur pergi, orientasi bubar. Ini berbahaya, karena republik yang sehat justru harus membangun kesetiaan pada prinsip, prosedur, dan batas kuasa, bukan pada aura seseorang. Kalau semua bergantung pada tokoh, maka negara berubah seperti warung yang laris bukan karena resepnya bagus, tapi karena pemiliknya punya gengsi. Begitu pemilik berganti, warung limbung. Padahal negara tidak boleh bergantung pada karisma personal; ia harus bertumpu pada kelembagaan yang tahan terhadap pergantian wajah.
Ada juga persoalan mental kolonial yang kadang menyelinap ke dalam birokrasi modern. Sebagian pejabat mungkin masih dipandang, atau bahkan memandang diri, sebagai sosok yang harus dihormati berlebihan, bukan pelayan yang diberi amanat. Akibatnya, kantor publik terasa seperti ruang audiensi, bukan ruang pelayanan. Warga yang datang dianggap mengganggu, bukan pemilik sah yang sedang menagih hak. Bahasa tubuhnya saja kadang sudah bicara: meja tinggi, prosedur berbelit, ekspresi dingin, dan aura bahwa berurusan dengan negara itu harus menunduk. Kalau republik dibiarkan tumbuh dengan etiket istana, maka rakyat akan terus merasa seperti rakyat jajahan di rumahnya sendiri.
Di titik ini, analogi dapur bisa membantu. Negara demokrasi seharusnya seperti dapur umum. Semua iuran dipakai untuk memasak kebutuhan bersama: pendidikan, kesehatan, jalan, keamanan, keadilan, peluang hidup yang lebih layak. Koki di dapur itu adalah para pejabat. Tugas mereka memastikan makanan matang, bersih, dan terbagi adil. Kalau kokinya malah sibuk menimbun bahan terbaik untuk meja belakang, mengirim porsi besar ke kerabat, lalu membagi kuah encer ke ruang depan sambil pidato soal pengorbanan, maka jangan heran kalau rakyat mencium bau feodalisme. Karena yang bekerja bukan semangat pelayanan, melainkan naluri jamuan istana.
Namun kita juga perlu adil dalam berpikir. Tidak semua pejabat otomatis feodal, dan tidak semua unsur demokrasi hanya hiasan. Ada banyak ruang di mana republik bekerja, meski tertatih. Ada aparatur yang sungguh melayani, ada wakil rakyat yang benar-benar menyuarakan konstituen, ada warga yang aktif mengawasi, ada komunitas yang mendorong transparansi. Ini penting diakui agar kritik tidak berubah menjadi sinisme total. Sebab sinisme total itu seperti asam yang melarutkan harapan. Kalau semua dianggap busuk tanpa sisa, orang akhirnya malas terlibat. Padahal justru ketidakberesan harus dijawab dengan keberanian membenahi, bukan menyerah pada nasib.
Meski begitu, pengakuan atas sisi terang tidak boleh dipakai untuk menyapu debu ke bawah karpet. Karena persoalan utamanya tetap tajam: ketika orientasi kebijakan lebih mudah melindungi kenyamanan elite daripada menjawab kebutuhan dasar warga, ada yang salah pada kompas republik. Kompas itu semestinya menunjuk ke rakyat. Bukan ke sponsor kekuasaan, bukan ke geng elite, bukan ke keluarga politik, bukan ke jaringan balas budi. Kalau jarum kompas terus gemetar ke arah ruang pejabat, maka kapal republik berisiko berputar-putar di teluk kekuasaan sambil melupakan lautan kesejahteraan publik.
Kita bisa melihat ciri-ciri mental feodal dalam demokrasi modern lewat beberapa tanda umum berikut:
- Jabatan dipahami sebagai kehormatan yang harus dilayani, bukan amanat yang harus dipertanggungjawabkan.
- Kedekatan personal lebih menentukan daripada kemampuan dan integritas.
- Kritik dianggap ancaman bagi martabat penguasa, bukan vitamin bagi perbaikan kebijakan.
- Bahasa publik dipenuhi slogan kerakyatan, tetapi praktiknya lebih sibuk mengamankan elite.
- Lembaga formal ada, namun keputusan penting sering dipengaruhi relasi informal yang tertutup.
- Rakyat dicari saat legitimasi dibutuhkan, lalu dijauhkan saat keputusan dibagi.
- Fasilitas dan privilese kekuasaan terasa berlebihan dibanding semangat pengabdian.
Kalau tanda-tanda itu menebal, republik bisa berubah jadi teater. Di depan panggung ada kotak suara, di belakang panggung ada pembagian peran yang lebih ditentukan oleh negosiasi antarelite. Ini bukan berarti semua prosedur demokrasi tak berguna. Bukan. Prosedur tetap penting, justru karena ia memberi celah bagi rakyat untuk menekan, mengoreksi, dan mengganti. Tapi prosedur saja tidak cukup. Demokrasi bukan cuma soal cara memilih penguasa, melainkan juga cara memastikan penguasa tidak hidup di atas rakyat. Republik bukan cuma soal tidak adanya raja, melainkan juga soal tidak lahirnya banyak raja kecil di tiap kantor dan lembaga.
Mahasiswa, aktivis, jurnalis, akademisi, pekerja, petani, pedagang, dan warga biasa punya alasan kuat untuk curiga ketika simbol demokrasi semakin ramai tetapi rasa keadilan tak kunjung terasa penuh. Curiga itu sehat selama tidak buta. Curiga artinya bertanya: kenapa bahasa pelayanan tidak sejalan dengan pengalaman masyarakat? Kenapa pembicaraan tentang rakyat kadang begitu nyaring, tetapi keputusan yang menyangkut rakyat terasa jauh dari partisipasi nyata? Kenapa pengorbanan sering diminta dari bawah, sementara kenyamanan lebih mudah dipertahankan di atas? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tindakan anti-negara. Justru ini bentuk cinta yang menolak negara dirusak oleh mental istana.
Analogi lainnya begini: demokrasi itu seperti sepeda bersama yang harus dikayuh ramai-ramai ke arah tujuan sosial. Rakyat menyediakan tenaga, legitimasi, dan kepercayaan. Pejabat diberi posisi di setang untuk membantu mengarahkan. Kalau yang pegang setang malah mengayuh ke gang rumahnya sendiri, berhenti di kios kawannya, lalu bilang kepada pembonceng agar bersabar demi kepentingan perjalanan, maka itu bukan lagi pengelolaan amanat. Itu pembajakan arah. Republik tidak runtuh seketika oleh tank; sering kali ia melemah karena arah diam-diam dibelokkan oleh mereka yang mengaku sedang mengemudi demi semua orang.
Lalu apa akibat paling berbahaya dari demokrasi yang berjiwa feodal? Pertama, kepercayaan publik aus. Warga menjadi skeptis, bukan hanya pada orang, tapi pada sistem itu sendiri. Kedua, partisipasi memburuk. Orang merasa suara tak mengubah apa-apa. Ketiga, kualitas kepemimpinan menurun, karena yang naik bukan yang paling mampu, melainkan yang paling terkoneksi. Keempat, kebijakan mudah bias ke atas. Kelima, budaya hukum melemah, sebab aturan kalah oleh hubungan. Dalam jangka panjang, negara seperti ini ibarat bangunan yang cat luarnya mengkilap tapi fondasinya dimakan rayap. Berdiri masih berdiri, tapi tiap musim hujan selalu ada bunyi retak dari dalam.
Kalau begitu, bagaimana membedah topeng itu? Bukan dengan nostalgia pada kerajaan kuat, bukan juga dengan pasrah pada demokrasi prosedural yang dangkal. Yang dibutuhkan justru pendalaman republik. Artinya, memperkuat kesadaran bahwa jabatan adalah fungsi, bukan status sosial. Bahwa kritik adalah bagian dari perawatan negara, bukan penghinaan. Bahwa transparansi bukan gangguan, tapi ventilasi agar ruang kekuasaan tidak pengap oleh intrik. Bahwa pelayanan publik harus dirasakan sebagai hak warga, bukan kemurahan hati pejabat. Dan yang paling penting, bahwa ukuran keberhasilan negara bukan seberapa nyaman elite berputar di koridor kekuasaan, melainkan seberapa jauh hidup warga biasa menjadi lebih bermartabat.
Secara praktis, ada beberapa arah pembenahan yang masuk akal dibicarakan secara umum:
- Mendorong budaya politik yang lebih menghargai kapasitas daripada sekadar kedekatan atau garis pengaruh.
- Memperluas pengawasan warga terhadap kebijakan, anggaran, dan pelayanan melalui kanal yang mudah diakses.
- Memperkuat etika jabatan bahwa fasilitas hanyalah alat kerja, bukan simbol kasta.
- Membiasakan lembaga merespons kritik dengan argumentasi dan perbaikan, bukan defensif atau personalisasi.
- Menanamkan pendidikan kewargaan yang menekankan bahwa rakyat bukan peminta-minta, melainkan pemilik sah republik.
- Menjaga agar pergantian kekuasaan benar-benar terbuka bagi gagasan dan kompetensi, bukan sekadar sirkulasi antarkelompok elite.
Semua itu memang tidak instan. Feodalisme politik bukan noda yang bisa diusap sekali lap. Ia lebih seperti lumut di tembok lembap: tumbuh dari kebiasaan, dari kultur, dari insentif yang dibiarkan, dari ketimpangan relasi, dari rasa takut warga, dan dari rasa berhak para pemegang kuasa. Tapi justru karena ia tumbuh pelan, ia harus dilawan dengan kerja sadar yang juga tekun. Membongkar mental istana dalam republik berarti mengubah bahasa, perilaku, prosedur, sampai cara masyarakat memandang pejabat. Hormat boleh, kultus jangan. Taat pada aturan wajib, tunduk pada selera penguasa tidak.
Pada akhirnya, inti kritik ini sederhana: republik tanpa keberpihakan nyata pada rakyat hanyalah bangunan dengan papan nama bagus. Demokrasi tanpa semangat pelayanan hanyalah ritual lima tahunan yang mudah dipelintir menjadi legitimasi elite. Jika kesejahteraan pejabat menjadi tujuan utama, lalu kebutuhan rakyat cuma ditempatkan sebagai urusan sisa, maka secara moral kita memang sedang menyaksikan kebangkitan feodalisme dalam pakaian modern. Mahkotanya mungkin tak terlihat, tapi logika istananya terasa. Dan ketika itu terjadi, tugas warga bukan diam sambil terkagum-kagum pada seremoni, melainkan terus mengingatkan bahwa negara ini bukan warisan keluarga, bukan panggung kroni, bukan meja makan khusus elite. Negara ini, setidaknya menurut janji republik, adalah milik rakyat.
Karena itu, pertarungan besarnya bukan sekadar antara demokrasi dan anti-demokrasi, melainkan antara demokrasi yang hidup dengan demokrasi yang dijadikan dekorasi. Antara republik yang sungguh-sungguh menaruh rakyat di kursi utama dengan republik yang hanya memajang nama rakyat di undangan, sementara ruang makan sesungguhnya dipenuhi mereka-mereka yang selalu dekat dengan dapur kuasa. Kalau kita membiarkan yang kedua terus tumbuh, maka rakyat akan terus menjadi figuran di rumahnya sendiri. Tapi kalau kesadaran publik tetap menyala, kritik tetap tajam, partisipasi tetap dirawat, dan ukuran moral politik terus dikembalikan pada kesejahteraan umum, maka topeng itu bisa retak juga. Dan saat topeng retak, yang diuji bukan sekadar siapa yang berkuasa, melainkan apakah republik ini masih punya malu untuk kembali kepada janji dasarnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.