Adakah Negara Maju yang Benar-Benar Maju Tanpa Memprioritaskan Pendidikan?

Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi bukankah justru kesederhanaannya yang menipu? Negara maju mana yang maju tanpa memprioritaskan pendidikan? Bila pertanyaan itu kita lemparkan ke ruang publik, sering kali yang muncul adalah dugaan, perasaan, atau contoh yang sepintas tampak meyakinkan. Namun ketika pertanyaan itu ditarik ke wilayah bukti, kita segera berhadapan dengan kenyataan yang tidak romantis: sangat sulit, bahkan nyaris tidak ada, contoh kuat tentang negara yang mencapai kemajuan berkelanjutan sambil menomorduakan pendidikan.[1][2][3]

Mungkin di sinilah kita harus berhenti sejenak. Apa yang kita maksud dengan “maju”? Apakah cukup dengan menjadi kaya? Apakah memiliki gedung tinggi, jalan mulus, dan cadangan devisa yang tebal sudah cukup untuk disebut maju? Ataukah kemajuan menuntut sesuatu yang lebih dalam: produktivitas yang luas, masyarakat yang mampu belajar, lembaga yang stabil, dan warga yang bisa berpartisipasi dalam perubahan zaman? Bila “maju” kita pahami sebagai keadaan yang tahan lama, meluas, dan tidak bergantung semata pada keberuntungan sesaat, maka pendidikan hampir selalu muncul bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi.[1][2]

Di antara rujukan yang paling tegas, IMF menulis bahwa tidak ada negara yang mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa investasi dalam pendidikan.[1] Kalimat ini penting bukan karena terdengar muluk, melainkan karena ia memberi batas yang jelas. Yang dibicarakan bukan sekadar lonjakan kekayaan sementara, bukan pula keberuntungan karena harga komoditas sedang tinggi, melainkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, sejak awal, pertanyaan yang lebih adil mungkin bukan “negara maju mana yang maju tanpa pendidikan?”, melainkan “adakah bukti kuat bahwa sebuah negara bisa maju secara berkelanjutan sambil mengabaikan pendidikan?” Dan jawaban yang paling hati-hati, berbasis sumber yang tersedia, adalah: nyaris tidak ada.[1][2][3]

Mengapa jawaban ini penting? Karena di banyak perdebatan publik, kita kerap mencampuradukkan dua hal yang berbeda: kaya dan maju. Sebuah negara bisa kaya karena sumber daya alam, karena letak strategis, karena rente, atau karena ledakan sektor tertentu. Tetapi apakah kekayaan itu otomatis berarti kemajuan yang kokoh? Bila kesejahteraan tidak ditopang oleh kemampuan manusia untuk belajar, bekerja produktif, berinovasi, dan beradaptasi, bukankah kekayaan itu lebih rapuh daripada yang terlihat? Di sinilah pendidikan bekerja bukan hanya sebagai jalan menuju pekerjaan, melainkan sebagai mesin yang mengubah sumber daya menjadi peradaban.[1]

Negara-negara OECD memberi petunjuk kelembagaan yang cukup terang. Pendidikan wajib di seluruh negara OECD mencakup pendidikan dasar dan menengah pertama; di banyak negara, cakupannya bahkan meluas ke prasekolah atau menengah atas.[2] Apa arti fakta ini? Artinya, negara-negara yang hari ini dipandang maju tidak menempatkan pendidikan dasar dan menengah sebagai urusan pinggiran. Mereka justru membangun kemajuan di atas asumsi kelembagaan bahwa akses belajar harus luas, terstruktur, dan dijamin. Pertanyaannya kemudian menjadi menarik: jika negara-negara maju sendiri menjadikan pendidikan sebagai kewajiban yang dibangun negara, mengapa kita tergoda mencari dongeng tentang kemajuan tanpa pendidikan?[2]

Lebih jauh lagi, OECD juga menunjukkan skala investasinya. Rata-rata negara OECD mengeluarkan 4,7% dari PDB untuk pendidikan dari tingkat pra-primer hingga tersier, dan 3,3% dari PDB untuk pendidikan primer hingga sekunder.[3] Tentu, angka ini tidak boleh dibaca secara malas seolah-olah pendidikan adalah satu-satunya sebab kemajuan. Dunia tidak sesederhana itu. Kemajuan juga dipengaruhi institusi, kesehatan, stabilitas, teknologi, budaya kerja, dan banyak faktor lain. Tetapi bukankah justru karena dunia rumit, kita perlu memperhatikan pola yang konsisten? Dan pola yang konsisten itu berbunyi: negara maju pada umumnya tidak bertumbuh sambil mengabaikan pendidikan.[2][3]

Maka, apakah ada negara yang tampak seperti pengecualian? Bisa saja ada negara berpendapatan tinggi yang cepat kaya karena faktor non-pendidikan. Namun di sinilah ketelitian berpikir dibutuhkan. Kaya cepat tidak identik dengan maju secara menyeluruh. Sebuah negeri dapat menikmati pendapatan besar, tetapi apakah seluruh struktur ekonominya produktif? Apakah tenaga kerjanya luas dan terampil? Apakah mobilitas sosial terbuka? Apakah kemajuannya tahan menghadapi perubahan teknologi? Berdasarkan catatan riset yang tersedia, sumber primer yang kredibel tidak menyajikan daftar baku tentang “negara maju tanpa memprioritaskan pendidikan”; yang justru tampak adalah kebalikannya: pendidikan berulang kali hadir sebagai fondasi pembangunan yang tahan lama.[1][2][3]

Di titik ini, pertanyaan filsafat yang lebih jujur mungkin adalah: mengapa kita ingin sekali percaya bahwa pendidikan bisa diabaikan? Apakah karena hasil pendidikan tidak selalu segera tampak? Jalan tol terlihat dalam hitungan tahun, tetapi kualitas belajar kadang baru terasa setelah satu generasi. Gedung dapat difoto, tetapi kemampuan berpikir tidak mudah dipamerkan. Anggaran fisik memberi kesan cepat, sedangkan pendidikan bekerja di ranah yang sunyi: kebiasaan membaca, mutu guru, lama sekolah, disiplin berpikir, dan keberanian bertanya. Namun bukankah justru yang sunyi itu sering kali menentukan masa depan bangsa?

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah berada di rel yang benar dan memprioritaskan pendidikan? Jika pertanyaan itu dilihat dari sisi desain kebijakan fiskal, jawabannya cenderung ya. Kementerian Keuangan menyatakan anggaran pendidikan 2026 direncanakan sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari outlook 2025 sebesar Rp690 triliun, sambil menjaga porsi 20% APBN sesuai amanat konstitusi.[4] Dalam bahasa kebijakan, ini adalah sinyal yang jelas bahwa pendidikan bukan sekadar retorika. Negara menempatkannya sebagai pos yang dijaga, bukan sisa dari pembagian anggaran.

Namun apakah prioritas anggaran otomatis berarti pendidikan telah menjadi kekuatan nyata dalam kehidupan warga? Di sinilah kita perlu menolak godaan untuk terlalu cepat puas. Fakta anggaran adalah fakta tentang niat dan struktur fiskal.[4] Tetapi hasil pendidikan memerlukan ukuran lain. BPS mencatat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2024 mencapai 9,22 tahun.[5] Angka ini penting karena mengandung cermin yang tidak selalu nyaman. Ia menunjukkan bahwa secara rata-rata, capaian nasional kita masih kira-kira setara fase akhir SMP menuju awal SMA, belum menggambarkan tingkat penyelesaian belajar yang lazim diimajinasikan ketika orang berbicara tentang negara maju.[5]

Jadi, apakah Indonesia sudah memprioritaskan pendidikan? Secara anggaran dan arah kebijakan, ya.[4] Apakah hasilnya sudah setara dengan negara maju? Data yang ada belum mendukung kesimpulan itu.[5] Dan bukankah kedewasaan sebuah bangsa justru terlihat ketika ia berani membedakan antara komitmen formal dan hasil nyata? Kita sering terlalu senang merayakan alokasi, padahal warga hidup dalam akibat. Anak tidak tumbuh dari pidato; anak tumbuh dari kualitas sekolah, ketekunan belajar, akses yang merata, dan lingkungan yang memungkinkan pendidikan terjadi secara sungguh-sungguh.

BPS juga mencatat arah jangka panjang Indonesia: target rata-rata lama sekolah 12 tahun pada 2045 serta percepatan wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah.[5] Arah ini memperlihatkan pengakuan yang penting: negara memahami bahwa masa depan tidak dapat disandarkan pada pendidikan minimum yang dangkal. Jika targetnya adalah Indonesia yang lebih produktif dan lebih adil, maka memperpanjang dan memperkuat pengalaman belajar warga merupakan langkah yang masuk akal.[5]

Meski begitu, pertanyaan yang paling mengganggu mungkin justru bukan “berapa besar anggaran pendidikan?”, melainkan “apa yang sungguh terjadi setelah anggaran dibelanjakan?” Apakah anak-anak tinggal lebih lama dalam pendidikan yang bermakna? Apakah kualitas belajar naik? Apakah ketimpangan akses menyempit? Apakah sekolah menjadi ruang yang menumbuhkan nalar, bukan sekadar menghafal? Data yang tersedia dalam riset ini tidak cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut secara rinci, dan di sinilah kejujuran intelektual penting. Kita tidak boleh mengisi kekosongan data dengan keyakinan pribadi. Kita hanya bisa mengatakan bahwa prioritas fiskal sudah tampak, sementara tantangan hasil masih nyata.[4][5]

Pertanyaan awal artikel ini, dengan demikian, perlahan berubah bentuk. Ia bukan lagi sekadar mencari satu negara ajaib yang maju tanpa pendidikan. Ia berubah menjadi cermin bagi cara berpikir kita sendiri. Mengapa kita ingin mencari pembenaran untuk mengurangi arti pendidikan, padahal bukti yang kuat justru bergerak ke arah sebaliknya?[1][2][3] Mungkinkah karena pendidikan menuntut kesabaran politik? Mungkinkah karena hasilnya tidak selalu bisa dipanen dalam satu masa jabatan? Mungkinkah karena pendidikan memaksa negara berurusan dengan kualitas manusia, sesuatu yang jauh lebih sulit daripada membangun beton?

Di negara-negara OECD, kewajiban pendidikan yang luas dan investasi yang besar memperlihatkan satu hal sederhana: bangsa-bangsa yang telah mapan tidak menganggap pendidikan sebagai beban, melainkan sebagai infrastruktur manusia.[2][3] Mereka seolah memahami bahwa jalan raya mempercepat barang, tetapi pendidikan mempercepat peradaban. Teknologi dapat dibeli, tetapi kemampuan memanfaatkannya harus dibentuk. Mesin dapat diimpor, tetapi manusia yang mampu merawat, mengembangkan, dan melampauinya tidak lahir dari kebetulan. Apakah pelajaran ini terlalu jelas untuk diabaikan?

Di sisi lain, kita juga perlu adil. Mengatakan bahwa pendidikan penting bukan berarti menutup mata terhadap faktor lain. Pendidikan bukan mantra tunggal. Sebuah negara bisa saja memiliki anggaran pendidikan besar, tetapi jika institusinya lemah, ekonominya sempit, atau tata kelolanya buruk, hasilnya bisa tersendat. Namun dari sumber yang tersedia, justru itu poinnya: pendidikan bukan syarat yang cukup untuk kemajuan, tetapi ia tampak sebagai syarat yang sangat sulit digantikan bagi pembangunan yang berkelanjutan.[1][2][3] Dengan kata lain, pendidikan mungkin bukan seluruh jawaban, tetapi mengabaikannya hampir pasti membawa kita menjauh dari jawaban.

Karena itu, framing yang lebih akurat secara faktual adalah ini: adakah negara maju yang benar-benar maju sambil mengabaikan pendidikan? Bukti kuatnya nyaris tidak ada.[1][2][3] Beberapa negara mungkin bisa menjadi kaya lebih cepat karena faktor non-pendidikan, tetapi kekayaan seperti itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pendidikan tidak penting bagi pembangunan yang luas, produktif, inklusif, dan tahan lama.[1] Dalam bahasa yang lebih sederhana: Anda mungkin bisa menang lotre sejarah, tetapi Anda tidak membangun masa depan bangsa dengan berharap pada lotre.

Bagi Indonesia, implikasinya tidak kecil. Bila kita menerima bahwa pendidikan adalah fondasi, maka diskusinya harus naik kelas. Kita tak bisa berhenti pada pertanyaan “apakah pemerintah sudah memprioritaskan pendidikan?” karena sebagian jawabannya sudah tersedia: secara fiskal, ya.[4] Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah prioritas itu efektif? Apakah ia mengangkat lama sekolah, mutu belajar, dan kesempatan hidup warga? Apakah anggaran 20% benar-benar berubah menjadi 20% perhatian terhadap masa depan manusia, bukan sekadar 20% angka dalam dokumen?[4][5]

Rata-rata lama sekolah 9,22 tahun pada 2024 seperti mengetuk kesadaran kita.[5] Ia berkata: arah sudah ada, tetapi jarak masih panjang. Dan dalam urusan pendidikan, jarak bukan sekadar soal kalender; ia soal generasi. Setiap tahun ketika mutu belajar tak kunjung membaik, yang lewat bukan hanya statistik, melainkan masa kanak-kanak seseorang, peluang remaja tertentu, dan martabat keluarga yang berharap anaknya hidup lebih baik. Bukankah ini membuat pendidikan menjadi persoalan moral, bukan sekadar teknokratis?

Sering kali kita bertanya: apakah pendidikan harus selalu diprioritaskan ketika kebutuhan negara begitu banyak? Tetapi mungkin pertanyaan baliknya lebih mendesak: kebutuhan apa yang pada akhirnya tidak kembali ke pendidikan? Kesehatan membutuhkan tenaga terdidik. Industri membutuhkan pekerja terampil. Demokrasi membutuhkan warga yang bisa menimbang informasi. Inovasi membutuhkan manusia yang terbiasa berpikir. Bahkan tata kelola yang bersih pun, dalam jangka panjang, menuntut warga yang memiliki literasi, nalar, dan keberanian etis. Jika demikian, apakah pendidikan benar-benar hanya satu sektor di antara sektor lain? Ataukah ia justru tanah tempat sektor-sektor lain bertumbuh?

Dari perspektif itu, Indonesia tampak sedang berada di rel yang benar dalam niat, tetapi masih diuji dalam capaian.[4][5] Ini bukan alasan untuk sinis, tetapi juga bukan alasan untuk berpuas diri. Kita punya dasar konstitusional, komitmen fiskal, dan target jangka panjang yang mengakui pentingnya pendidikan.[4][5] Namun komitmen paling tulus sekalipun harus rela dihakimi oleh hasil. Pendidikan yang diprioritaskan bukan pendidikan yang sering disebut, melainkan pendidikan yang sungguh memperluas kemungkinan hidup warga.

Ada juga pelajaran metodologis dari pembahasan ini. Ketika tidak ditemukan sumber primer yang kredibel tentang daftar “negara maju tanpa memprioritaskan pendidikan”, respons yang benar bukanlah memaksakan contoh yang lemah.[1][2][3] Justru di situlah disiplin berpikir diuji. Tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan daftar; sebagian pertanyaan harus dijawab dengan membongkar premisnya. Dan premis bahwa ada pola kuat negara maju yang berkembang sambil mengabaikan pendidikan, setidaknya berdasarkan sumber yang digunakan di sini, tidak mendapat dukungan yang memadai.[1][2][3]

Jika begitu, apa jawaban paling jernih untuk pertanyaan awal? Negara maju mana yang maju tanpa memprioritaskan pendidikan? Jawabannya: hampir tidak ada contoh kuat yang mendukung itu, terutama bila yang dimaksud adalah kemajuan yang berkelanjutan.[1] Yang lebih mungkin adalah adanya negara yang sempat kaya karena faktor lain, tetapi itu berbeda dari bukti bahwa pendidikan dapat diabaikan tanpa konsekuensi jangka panjang.[1][2][3]

Lalu, apakah Indonesia sudah di rel yang benar dan memprioritaskan pendidikan? Ya, dari sisi anggaran dan desain kebijakan, Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai prioritas, termasuk melalui rencana anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun dan komitmen menjaga porsi 20% APBN.[4] Namun bila kita menilai dari hasil, gambarannya masih campuran; rata-rata lama sekolah 9,22 tahun pada 2024 menunjukkan bahwa pekerjaan rumahnya besar.[5] Karena itu, tantangan Indonesia hari ini bukan semata menetapkan pendidikan sebagai prioritas, melainkan memastikan prioritas itu benar-benar efektif mengangkat kualitas dan lama belajar hingga mendekati standar yang layak bagi sebuah bangsa yang ingin maju.[5]

Pada akhirnya, pendidikan selalu mengajukan pertanyaan yang sama kepada sebuah negara: apakah engkau ingin sekadar tampak berhasil, atau sungguh menjadi besar? Sebab negara bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli kematangan warganya secara instan. Negara bisa membangun gedung dalam beberapa tahun, tetapi tidak bisa mempercepat pembentukan manusia tanpa kesungguhan yang panjang. Dan mungkin itulah jawaban terdalam dari pertanyaan kita. Bangsa yang meremehkan pendidikan boleh jadi sesaat terlihat menang oleh kebetulan sejarah, tetapi bangsa yang ingin bertahan, tumbuh, dan bermartabat akan selalu kembali pada satu pelajaran lama: tidak ada jalan pintas yang lebih murah daripada pendidikan, dan tidak ada pengabaian yang lebih mahal daripada menundanya.[1][2][3][4][5]

• Fakta utama: IMF menyatakan tidak ada negara yang mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa investasi dalam pendidikan.[1]
• Fakta kelembagaan: seluruh negara OECD mewajibkan pendidikan dasar dan menengah pertama, dan banyak yang memperluasnya ke prasekolah atau menengah atas.[2]
• Fakta investasi: rata-rata negara OECD membelanjakan 4,7% PDB untuk pendidikan, dengan 3,3% PDB untuk jenjang primer-sekunder.[3]
• Fakta Indonesia: anggaran pendidikan 2026 direncanakan Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari outlook 2025 Rp690 triliun, dengan porsi 20% APBN tetap dijaga.[4]
• Fakta hasil Indonesia: rata-rata lama sekolah penduduk usia 15+ mencapai 9,22 tahun pada 2024; target jangka panjangnya 12 tahun pada 2045 serta percepatan wajib belajar 13 tahun.[5]

Maka, bila seseorang kembali bertanya, “adakah negara maju yang maju tanpa memprioritaskan pendidikan?”, mungkin kita tidak perlu tergesa memberi nama. Cukup ajukan pertanyaan balik yang lebih jernih: maju yang seperti apa, tahan sampai kapan, dan bertumpu pada siapa? Bila jawabannya adalah kemajuan yang tahan lama dan menopang martabat manusia, maka pendidikan bukan pilihan tambahan. Ia adalah syarat yang nyaris tak bisa ditawar.[1][2][3]