Mencintai Presiden: Kasih Keluarga atau Kepercayaan Warga?

Bolehkah kita mencintai presiden seperti kita mencintai orangtua atau orang terdekat kita? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun justru kesederhanaannya menyimpan jebakan. Sebab apa arti “mencintai”? Dan siapa presiden di hadapan kita: seorang manusia yang kebetulan memegang kuasa, atau sebuah jabatan yang hanya singgah sementara pada satu nama? Bila orangtua kita mencintai kita bukan karena pemilu, bukan karena sumpah jabatan, bukan karena pasal-pasal hukum, mungkinkah perasaan yang sama dipindahkan begitu saja kepada seorang presiden?

Mungkin ada yang segera menjawab: tentu boleh, bukankah cinta adalah urusan hati? Tetapi pertanyaan berikutnya datang: apakah semua yang boleh dirasakan, baik dijadikan dasar hubungan politik? Kita boleh merasa dekat, kagum, terharu, bahkan berutang budi kepada seorang pemimpin. Namun ketika perasaan itu mulai menyerupai loyalitas seorang anak kepada orangtua, tidakkah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: relasi macam apa sebenarnya yang sedang kita bangun?

Dalam kehidupan privat, orangtua atau orang terdekat hadir dalam jaringan kedekatan yang nyaris tak tergantikan. Mereka mengetahui luka kita, menyaksikan jatuh-bangun kita, dan sering kali terikat dengan kita bukan karena prestasi, melainkan karena keberadaan. Kita dicintai bahkan sebelum kita pantas. Kita dimaafkan bahkan ketika kita gagal. Cinta keluarga, setidaknya dalam gambaran idealnya, mempunyai unsur penerimaan personal yang tidak bergantung pada jabatan, masa tugas, atau efektivitas administrasi.

Presiden berbeda. Dari sudut tata negara demokratis, presiden adalah pejabat publik yang memegang jabatan berdasarkan konstitusi, bukan figur keluarga yang berhak atas loyalitas personal seperti orangtua. Dalam tradisi konstitusional modern, orientasi jabatan presiden adalah menjalankan tugas publik, bukan menuntut pengabdian afektif privat. Sumpah jabatan presiden di Amerika Serikat, misalnya, menekankan kewajiban untuk “faithfully execute the Office of President” serta “preserve, protect and defend the Constitution of the United States” [1]. Rumusan ini penting bukan karena kita sedang membahas Amerika semata, melainkan karena ia menunjukkan prinsip umum demokrasi: yang utama adalah jabatan dan konstitusi, bukan pribadi pengembannya [1].

Jika demikian, apakah mencintai presiden seperti orangtua keliru? Di titik ini kita harus membedakan dua hal: yang mungkin secara psikologis, dan yang layak secara normatif. Secara psikologis, manusia memang dapat membentuk keterikatan simbolik pada pemimpin. Riset Davidovitz dan rekan-rekan menunjukkan bahwa relasi pemimpin-pengikut kadang mengambil bentuk yang menyerupai attachment: pemimpin bisa dipersepsi sebagai figur yang “lebih kuat dan lebih bijak”, tempat berlindung ketika cemas, semacam safe haven atau secure base, terutama saat orang merasa terancam, mengalami krisis, trauma, atau ketidakpastian [2]. Dengan kata lain, jika ada warga yang sungguh merasa tenang ketika melihat presidennya, atau merasa “ada yang menjaga”, perasaan itu bukan hal mustahil atau aneh [2].

Namun bukankah di sinilah kita harus lebih waspada? Sebab penjelasan psikologis bukanlah pembenaran moral. Bahwa manusia cenderung mencari figur pengaman pada saat genting tidak otomatis berarti bahwa demokrasi sebaiknya diatur seperti keluarga besar dengan seorang ayah simbolik di puncaknya. Mengapa? Karena keluarga dan negara memikul logika yang berbeda. Dalam keluarga, kedekatan personal adalah fondasi; dalam negara demokratis, justru jarak kelembagaan itulah pelindung kebebasan.

Maka pertanyaan yang lebih tajam bukan lagi “apakah mungkin mencintai presiden?”, melainkan “cinta jenis apa yang tidak merusak peran kita sebagai warga?” Dapatkah ada afeksi tanpa penyerahan akal? Dapatkah ada simpati tanpa pengkultusan? Dapatkah ada rasa hormat yang hangat namun tetap membiarkan kritik bernapas?

Riset Ofra Mayseless membantu kita memahami batas ini. Tinjauannya menegaskan bahwa attachment pada pemimpin lebih mungkin muncul bila relasi itu mengandung komponen afektif, dan rasa aman terhadap pemimpin berkorelasi dengan kepemimpinan yang prososial serta memberdayakan pengikut [3]. Ini menarik: seorang pemimpin yang membuat orang merasa aman belum tentu sedang memanipulasi; bisa jadi ia benar-benar menghadirkan ketenangan dan arah [3]. Akan tetapi, literatur tersebut banyak berkembang dari konteks organisasi, militer, dan teori kepemimpinan umum. Relevansinya terhadap hubungan warga dengan presiden bersifat analogis, bukan identik dengan relasi anak dan orangtua [3]. Jadi, kita boleh belajar dari analogi itu, tetapi tidak boleh menelan mentah-mentah seolah negara adalah rumah tangga besar.

Di sinilah filsafat politik mengajukan keberatan yang hening namun mendasar: jika presiden dicintai seperti orangtua, siapa yang berani mengoreksi ayah? Jika pemimpin diangkat ke ranah kasih tak bersyarat, bukankah kritik mudah dianggap durhaka? Dan bila protes dibaca sebagai pengkhianatan emosional, apakah demokrasi masih memiliki ruang untuk koreksi?

Demokrasi justru dibangun dari ketidakmauan untuk menaruh nasib bersama pada kebajikan satu orang saja. Karena itu ada pemisahan kekuasaan, masa jabatan, aturan suksesi, mekanisme pengawasan, dan checks and balances [1]. Semua itu lahir dari suatu kecurigaan yang sehat: manusia bisa salah, kuasa bisa mabuk, dan kekaguman publik dapat berubah menjadi penyerahan diri. Bukankah aneh jika sistem yang dirancang untuk membatasi seorang presiden malah dijalani dengan semangat menyerahkan hati sepenuhnya kepadanya?

Barangkali ada yang keberatan: tetapi presiden juga manusia. Bukankah salah jika warga diminta dingin, teknis, dan tanpa rasa? Keberatan ini adil. Artikel ini tidak sedang mengusulkan agar warga menjadi mesin evaluasi tanpa emosi. Kita bisa tersentuh oleh keteguhan seorang pemimpin, merasa terwakili oleh bahasanya, bersyukur atas kebijakannya, atau bahkan menaruh kasih dalam arti kemanusiaan dasar. Kita dapat berharap ia sehat, selamat, dan bijak. Kita dapat mendoakannya. Kita dapat merasakan kebanggaan ketika ia menjalankan tugas publik dengan terhormat. Semua itu masih masuk akal.

Yang perlu dibedakan adalah kasih sayang privat dan kepercayaan politik. Kasih sayang privat berkata: “Aku bersamamu bahkan ketika peranmu runtuh.” Kepercayaan politik berkata: “Aku mendukungmu sejauh engkau menjalankan amanat publik dengan benar.” Pada orangtua, terutama dalam gambaran ideal, relasi personal mendahului evaluasi. Pada presiden, evaluasi publik justru harus mendahului loyalitas. Kita tidak memilih orangtua melalui prosedur konstitusional; kita memilih atau menerima presiden melalui institusi. Tidakkah perbedaan asal-usul relasi ini sudah cukup untuk mencegah penyamaan yang terlalu jauh?

Data opini publik juga memperlihatkan adanya pembedaan intuitif semacam ini. Dalam survei Pew Research Center terhadap 5.044 orang dewasa AS pada 2–8 Juni 2025, mayoritas besar responden menilai siapa presidennya sangat berpengaruh pada posisi AS di dunia, suasana negara, keamanan nasional, dan ekonomi. Namun hanya 30% yang mengatakan siapa presidennya sangat berpengaruh pada hidup pribadi mereka [4]. Angka ini tidak berarti presiden tidak penting. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa warga cenderung memahami presiden terutama sebagai aktor yang memengaruhi ruang bersama, bukan sebagai figur dengan kedekatan setara orangtua atau orang terdekat [4]. Bukankah ini semacam kebijaksanaan publik yang diam-diam matang: presiden penting, tetapi tidak intim dalam makna keluarga?

Tentu kita harus jujur terhadap keterbatasan data. Survei itu berbicara tentang konteks Amerika Serikat dan tidak secara langsung menjawab pertanyaan normatif “bolehkah” [4]. Ia juga tidak mengukur cinta. Namun setidaknya survei tersebut memberi petunjuk bahwa bahkan ketika presiden dipandang berdampak besar terhadap negara, kebanyakan orang tetap membedakan wilayah kenegaraan dari wilayah pengalaman personal paling dekat [4]. Perbedaan ini bukan hal kecil; bisa jadi justru di sanalah naluri demokratis bekerja.

Lalu bagaimana dengan saat krisis? Bukankah pada saat bencana, perang, pandemi, atau kekacauan, warga memang membutuhkan sosok yang menenangkan? Benar. Dalam masa-masa demikian, kecenderungan untuk memandang pemimpin sebagai pelindung simbolik dapat menguat [2]. Kita mencari suara yang tegas, wajah yang stabil, dan arah yang meyakinkan. Di tengah ketidakpastian, kita ingin merasa tidak sendirian. Tetapi justru karena kebutuhan itu nyata, bahayanya pun nyata. Sebab ketika rasa takut tinggi, standar rasional mudah turun. Kita ingin dipeluk oleh kepastian, dan kadang lupa bertanya: kepastian untuk siapa, dengan biaya apa, dan sampai batas mana?

Di sinilah demokrasi meminta kedewasaan emosional. Ia tidak menuntut kita tanpa perasaan; ia meminta agar perasaan tidak mengambil alih seluruh penilaian. Ia tidak melarang afeksi; ia menolak absolutisasi afeksi. Seorang warga demokratis boleh tersentuh, tetapi tidak boleh menyerahkan nalar. Ia boleh kagum, tetapi harus tetap bisa berkata, “Saya menghormati Anda, namun saya akan mengkritik Anda.” Bukankah itulah bentuk cinta politik yang paling sehat: bukan cinta yang membutakan, melainkan perhatian yang menjaga agar kuasa tidak melampaui dirinya?

Peringatan ini semakin penting bila kita melihat literatur tentang personalisasi politik dan populisme. Weyland, sebagaimana dirujuk dalam kajian Cambridge, mendefinisikan populisme sebagai strategi ketika pemimpin personalistik mencari atau menjalankan kekuasaan lewat dukungan langsung yang tidak termediasi institusi [5]. Sumber yang sama menekankan bahwa keterikatan karismatik dapat merusak akuntabilitas demokratis bila dijadikan dasar utama pemerintahan [5]. Dengan kata lain, masalahnya bukan sekadar adanya emosi dalam politik, melainkan ketika emosi itu memotong jalur institusional dan menempatkan pribadi pemimpin di atas prosedur, hukum, dan pengawasan [5]. Bukankah ini sangat dekat dengan pola kasih keluarga yang cenderung memaafkan, memaklumi, dan membela “orang kita” terlebih dahulu?

Jika demikian, bolehkah kita berkata bahwa mencintai presiden seperti orangtua berbahaya? Jawaban yang hati-hati mungkin demikian: keterikatan emosional itu mungkin terjadi, bahkan dapat dimengerti secara psikologis [2][3]. Namun secara normatif, demokrasi menuntut agar loyalitas utama warga diarahkan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan publik, bukan kepada pribadi presiden [1][5]. Karena itu, bila cinta kepada presiden berarti rasa hormat, harapan baik, atau simpati manusiawi, ia masih dapat dipahami. Tetapi bila cinta itu berubah menjadi loyalitas personal tak bersyarat yang mengungguli institusi dan kritik, ia tidak lagi sehat bagi kehidupan demokratis [5].

Mungkin ada yang bertanya: bukankah orangtua pun bisa dikritik? Bisa. Namun kritik dalam keluarga dan kritik dalam negara berdiri di atas dasar yang berbeda. Dalam keluarga, keterikatan mendahului koreksi. Dalam demokrasi, koreksi justru merupakan bagian dari keterikatan kewargaan itu sendiri. Saya warga bukan karena saya sayang pribadi kepada penguasa, melainkan karena saya ikut memiliki ruang publik. Bila ruang publik itu dikelola buruk, saya bukan anak durhaka karena menegur; saya justru warga yang menjalankan perannya.

Di sinilah kita mungkin perlu mengubah bahasa. Daripada bertanya apakah presiden boleh dicintai seperti orangtua, barangkali lebih tepat bertanya: bentuk afeksi politik apa yang layak dalam demokrasi? Mungkin jawabannya bukan cinta filial, melainkan civic regard—penghargaan kewargaan. Sebuah sikap yang mengandung hormat, perhatian, kesediaan mendengar, dan pengakuan atas beratnya tugas, tetapi tetap menjaga jarak etik yang memungkinkan evaluasi. Sikap ini tidak dingin, namun tidak larut. Ia hangat, tetapi tidak menyembah.

Dengan bahasa yang lebih sederhana: presiden idealnya dihormati dan diawasi, bukan dicintai secara tak bersyarat seperti figur keluarga. Mengapa? Karena jabatan publik harus bisa ditimbang. Kebijakan harus bisa digugat. Keputusan harus bisa diperiksa. Di dalam keluarga, kasih kadang tetap tinggal walau penilaian goyah. Di dalam negara, ketika penilaian dilarang goyah, kasih berubah menjadi alat kuasa.

Apakah ini berarti kita harus curiga kepada setiap warga yang mengaku mencintai presiden? Tidak juga. Kata “cinta” dalam bahasa sehari-hari sering longgar. Seseorang mungkin hanya ingin mengatakan bahwa ia sangat menghormati, merasa terbantu, atau terinspirasi. Kita tidak perlu memolisikan perasaan. Yang perlu kita jaga adalah konsekuensi politik dari perasaan itu. Apakah rasa cinta itu membuat seseorang menolak fakta? Apakah ia membenarkan segala tindakan hanya karena datang dari pemimpinnya? Apakah ia memusuhi kritik bukan karena argumennya lemah, melainkan karena kritik dianggap menyakiti figur yang dipuja? Jika ya, persoalannya bukan lagi pada kata-kata puitis, melainkan pada pembusukan akuntabilitas.

Karena itu, ada semacam ujian sederhana. Bayangkan presiden yang Anda sukai melakukan kekeliruan kebijakan. Apakah Anda tetap mampu menilainya sebagai kekeliruan? Bayangkan ia melanggar prinsip yang dulu ia janjikan. Apakah Anda masih dapat berkata, “Saya mendukung sebagian hal, tetapi dalam hal ini ia salah”? Bila tidak, mungkin yang bekerja bukan lagi kepercayaan politik, melainkan penyerahan afektif. Dan penyerahan seperti ini, betapapun terasa mulia dari dalam, sering berbahaya dari luar.

Sebaliknya, warga yang sehat secara demokratis justru mampu memadukan dua hal yang tampaknya bertentangan: empati dan jarak. Ia tahu pemimpin adalah manusia, tetapi justru karena itu pemimpin perlu dibatasi. Ia dapat berterima kasih tanpa berlutut. Ia dapat bangga tanpa menjadi buta. Ia dapat kecewa tanpa berubah menjadi pembenci total. Bukankah kedewasaan politik memang terletak di sana: tidak menjadikan lawan sebagai iblis, dan tidak menjadikan pemimpin sebagai orangtua pengganti?

Pada akhirnya, pertanyaan ini membawa kita kembali kepada pertanyaan yang lebih dalam: kepada siapa kesetiaan utama kita diberikan? Jika kepada presiden sebagai pribadi, maka nasib demokrasi bergantung pada suasana hati massa dan pesona individu. Jika kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan umum, maka siapa pun presidennya harus rela dinilai dengan ukuran yang sama [1][5]. Yang satu mendewakan kedekatan; yang lain memuliakan aturan. Yang satu meminta pengabdian; yang lain meminta tanggung jawab. Yang satu mudah melahirkan kultus; yang lain memberi ruang bagi koreksi.

Maka jawaban yang paling jujur tampaknya bukan larangan mutlak, dan bukan izin tanpa syarat. Secara manusiawi, kita bisa saja merasakan afeksi kepada presiden, terutama saat ia memberi rasa aman, arah, atau harapan di tengah ketidakpastian [2][3]. Tetapi menyamakan afeksi itu dengan cinta kepada orangtua atau orang terdekat adalah langkah yang perlu dicurigai. Sebab begitu presiden masuk terlalu jauh ke wilayah kasih privat, warga berisiko keluar dari perannya sendiri. Ia tak lagi mengawasi, melainkan melindungi kekuasaan dari kritik. Ia tak lagi menilai, melainkan membela tanpa batas.

Jadi, bolehkah kita mencintai presiden seperti kita mencintai orangtua atau orang terdekat kita? Mungkin hati bisa tergoda menjawab ya. Tetapi akal demokratis mengajukan syarat: cintailah, jika yang Anda maksud adalah penghargaan manusiawi dan harapan baik; jangan cintai, jika yang Anda maksud adalah loyalitas pribadi tak bersyarat yang menyingkirkan hukum, institusi, dan kritik [1][5]. Sebab presiden, betapapun pentingnya, bukanlah orangtua republik. Ia adalah pejabat sementara di dalam rumah bersama yang lebih tua, lebih tinggi, dan seharusnya lebih kita setiai: konstitusi, hukum, dan kepentingan publik.

Barangkali justru di situlah bentuk kasih politik yang paling matang: bukan memeluk pemimpin seperti keluarga, melainkan menjaga agar ia tetap menjadi pelayan publik. Bukankah kadang bentuk perhatian tertinggi bukanlah memaafkan tanpa batas, melainkan menolak membiarkan seseorang berdiri di tempat yang salah? Dan bukankah demokrasi yang dewasa membutuhkan warga yang mampu berkata kepada presidennya: kami bisa menghormati Anda, kami bisa berterima kasih kepada Anda, kami bahkan bisa merasa dekat secara manusiawi dengan Anda; tetapi kami tidak akan menyerahkan kepada Anda jenis cinta yang seharusnya hanya hidup dalam lingkaran paling pribadi dari kehidupan kami?