Mengapa Masyarakat Indonesia Enggan Baca Buku? Jangan Keburu Nuduh Malas, Lihat Dulu Mesin di Balik Asapnya

Ada satu tuduhan yang sering dilempar ke publik Indonesia dengan santai, seolah-olah itu kebenaran final: masyarakat kita enggan baca buku karena memang malas. Kalimat ini enak diucapkan, pendek, terdengar pintar, dan gampang viral. Tapi masalahnya, kalimat itu terlalu mirip stiker lucu di belakang truk: nyentil, tapi belum tentu akurat. Kalau kita mau jujur, persoalan membaca di Indonesia itu bukan soal satu orang duduk di pojok lalu berkata, “Ah, males ah buka buku.” Persoalannya lebih seperti motor tua yang mogok di tanjakan. Dari luar kelihatan cuma tidak jalan. Tapi ketika dibongkar, ternyata busi soak, rantai kendor, bensin seret, dan pengendaranya juga disuruh balapan di jalan berlubang.

Jadi, kalau pertanyaannya adalah mengapa masyarakat Indonesia enggan baca buku, jawaban yang paling aman secara fakta bukanlah: “Karena orang Indonesia tidak suka membaca.” Jawaban yang lebih masuk akal adalah: ada campuran antara kemampuan membaca yang belum kuat, fondasi belajar dasar yang rapuh, akses bahan bacaan yang belum merata, dan perubahan dunia digital yang merebut perhatian sehari-hari. Dengan kata lain, yang kita lihat sebagai “enggan” sering kali adalah gejala permukaan. Mesin di dalamnya jauh lebih ruwet.

Di titik ini, PISA sering dijadikan palu godam. Begitu ada data peringkat rendah, langsung semua paku dianggap sama: minat baca rendah, orang malas, budaya literasi jeblok, selesai. Padahal PISA sebenarnya lebih tepat dibaca sebagai termometer kemampuan literasi membaca siswa, bukan alat tukang ramal untuk menyimpulkan seluruh masyarakat benci buku. Pada PISA 2022, skor membaca Indonesia adalah 359, jauh di bawah rata-rata OECD 476 [1]. Selain itu, sekitar 74,5% siswa Indonesia berada di bawah Level 2 membaca [1]. Artinya, banyak siswa belum mencapai kompetensi minimum untuk memahami teks dan menggunakannya dalam situasi belajar sehari-hari [1]. Itu serius. Sangat serius. Tapi seriusnya ada di mutu literasi membaca, bukan otomatis bukti tunggal bahwa orang Indonesia “tidak suka buku”.

Bahkan OECD sendiri memberi catatan kehati-hatian untuk reading pada PISA 2022. Perbandingan estimasi antarnegara perlu dibaca dengan hati-hati karena ada isu keterkaitan skala internasional [2]. Ini penting banget. Dalam bahasa anak tongkrongan kampus: jangan pakai satu foto buram buat menuduh seluruh film jelek. PISA sah dipakai untuk menunjukkan ada persoalan besar pada literasi membaca. Tetapi kalau PISA dipakai sendirian untuk menyimpulkan masyarakat Indonesia malas baca buku, itu seperti memakai termometer untuk mengukur kualitas asmara: alatnya bukan buat itu.

Di sinilah kita mesti membedakan tiga hal yang sering dicampur jadi bubur: kemampuan membaca, kebiasaan membaca, dan akses membaca. Kemampuan membaca itu soal bisa tidaknya seseorang memahami teks. Kebiasaan membaca itu soal rutinitas dan pilihan hidup. Sementara akses membaca itu soal apakah buku, perpustakaan, ruang baca, dan bahan yang relevan benar-benar tersedia. Tiga hal ini saling nyambung seperti kabel semrawut di tiang listrik. Kalau satu korslet, yang lain ikut redup.

Misalnya begini. Bayangkan ada anak yang sejak awal tidak dibekali pondasi membaca yang kuat. Ia bertemu buku bukan sebagai taman, tapi sebagai tembok. Kalimat terasa lambat, halaman terasa berat, dan satu paragraf bisa serasa mendaki gunung pakai sandal jepit. Dalam kondisi seperti itu, kita menyuruhnya cinta membaca buku sama seperti menyuruh orang yang baru belajar berenang buat langsung menikmati arus laut. Bukan tidak mungkin, tapi jelas tidak adil.

Data World Bank tentang Service Delivery Indicator Survey Indonesia 2020 memberi gambaran yang pahit tapi penting. Rata-rata siswa tertinggal 1,5 tahun pembelajaran dari level yang diharapkan untuk kelas 4 [3]. Lebih tajam lagi, kurang dari sepertiga atau sekitar 28% siswa kelas 4 benar-benar mampu membaca saat berada di kelas 4 [3]. Ini bukan statistik yang bisa kita lihat sambil mengangguk santai. Ini seperti alarm kebakaran di gedung sekolah. Kalau pada level dasar saja banyak anak belum menguasai kemampuan membaca dengan baik, maka wajar bila membaca buku kemudian terasa bukan sebagai kegiatan menyenangkan, melainkan kerja berat yang melelahkan [3].

Jadi ketika orang dewasa berkata, “Kenapa sih anak sekarang susah disuruh baca buku?” kita perlu balik bertanya: apakah sejak kecil mereka dibantu menyeberangi jembatan membaca dengan kokoh? Atau justru disuruh lompat sendiri dari satu papan rapuh ke papan lain? Fondasi membaca yang lemah bisa membuat buku terasa seperti soal ujian yang tak kunjung selesai. Orang bukan semata enggan; kadang mereka lelah sebelum sempat akrab.

Masalahnya tidak berhenti di kemampuan dasar. Ekosistem belajarnya pun belum selalu mendukung. Masih dari data World Bank, hanya 47,4% siswa yang memiliki buku teks pada mata pelajaran yang diamati [3]. Sekitar 29,4% ruang kelas tidak punya sarana pembelajaran memadai [3]. Lalu 23,5% guru tidak hadir di kelas pada hari tertentu [3]. Kalau dirangkai, ini membentuk satu panorama yang muram: anak diminta rajin membaca, tetapi buku tidak selalu ada; semangat belajar diminta tumbuh, tetapi ruang belajarnya belum tentu siap; kebiasaan akademik diharapkan kuat, tetapi kehadiran pengajar pun belum konsisten [3].

Nah, dari sini tuduhan “enggan baca buku” mulai kelihatan terlalu menyederhanakan keadaan. Itu mirip kita melihat tanaman layu lalu menyalahkan daun karena tidak hijau, padahal tanahnya keras, airnya sedikit, dan potnya retak. Dalam banyak kasus, keengganan terhadap buku bisa dibaca sebagai gejala dari ekosistem belajar yang belum ramah, bukan sekadar cacat moral individu.

Lalu bagaimana dengan narasi populer bahwa Indonesia itu memang bangsa yang tidak membaca? Di sinilah kita perlu ngerem sedikit. Data Perpustakaan Nasional menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca naik dari 55,74 pada 2020 menjadi 72,44 pada 2024 [4]. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga naik dari 61,55 pada 2020 menjadi 73,52 pada 2024 [4]. Artinya, kalau ada yang bilang masyarakat Indonesia sama sekali tidak membaca, kalimat itu juga terlalu kasar dan tidak pas. Ada perbaikan. Ada gerak. Ada tanda bahwa literasi sebagai ekosistem sedang diupayakan dan menunjukkan perkembangan [4].

Tapi, seperti biasa, data punya jebakan kalau dibaca tanpa kacamata. Kenaikan TKM atau TGM tidak otomatis berarti orang mendadak rajin menamatkan novel 400 halaman sambil ngopi pahit di beranda. Metadata BPS menjelaskan bahwa Nilai Tingkat Kegemaran Membaca adalah indeks komposit dari frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Implikasinya besar: kenaikan indikator itu tidak identik dengan kenaikan kebiasaan membaca buku cetak. Sebagian bisa terkait dengan akses informasi digital. Jadi, kita harus membedakan antara literasi umum atau konsumsi informasi dengan kebiasaan membaca buku secara spesifik.

Ini penting karena sering kali kita terjebak pada ilusi angka. Seolah kalau indeks naik, maka rak buku di rumah-rumah otomatis ikut penuh dan halaman-halaman buku ikut lusuh karena sering dibuka. Padahal belum tentu. Bisa jadi orang makin sering mengakses informasi lewat layar, membaca potongan artikel, caption, thread, atau materi pendek lain. Itu tetap bentuk interaksi dengan informasi, tetapi tidak sama dengan membangun kebiasaan membaca buku yang panjang, sabar, dan menuntut konsentrasi lebih tebal. Bedanya mirip ngemil kerupuk dengan makan nasi lengkap. Sama-sama masuk mulut, tapi efek kenyangnya beda.

Faktor akses juga tidak bisa diabaikan. Perpusnas melaporkan bahwa distribusi perpustakaan belum merata. Dari 219.415 unit perpustakaan pada 2024, sekitar 44,49% berada di Pulau Jawa [4]. Artinya, infrastruktur literasi kita masih menumpuk di wilayah tertentu. Perpusnas bahkan harus mengintervensi lewat penyediaan bahan bacaan di 20.000 lokus [4]. Ini memberi pesan sederhana: masalah membaca buku bukan cuma soal kemauan membuka halaman, tetapi juga soal apakah halaman itu hadir di dekat kehidupan sehari-hari.

Kita kadang berbicara tentang buku seperti membicarakan udara: diasumsikan selalu ada. Padahal bagi banyak orang, terutama di wilayah yang aksesnya terbatas, buku relevan, perpustakaan hidup, dan ruang baca nyaman tidak selalu tersedia. Kalau toko buku jauh, perpustakaan minim koleksi, internet pun dipakai lebih banyak untuk hiburan cepat, maka buku kalah start bahkan sebelum perlombaan dimulai. Menyalahkan individu dalam situasi seperti itu sama saja seperti marah pada nelayan karena tak membawa ikan banyak, padahal perahunya bocor.

Ada lagi hal yang sering luput: relevansi bahan bacaan. Data yang kita punya memang tidak memberi ukuran nasional yang kuat tentang buku seperti apa yang paling dicari publik, jadi kita harus jujur bahwa di sini ada keterbatasan data. Namun, dari kerangka akses yang timpang dan fondasi membaca yang lemah, masuk akal untuk mengatakan bahwa ketersediaan bahan bacaan yang relevan kemungkinan besar berkaitan dengan minat untuk mendekat ke buku. Orang lebih mudah membaca jika merasa teks itu bicara pada hidupnya. Sebaliknya, jika buku terasa asing, kaku, atau terlalu jauh dari pengalaman sehari-hari, jarak emosional dengan membaca akan makin lebar. Ini analisis, bukan angka pasti, jadi harus dibaca sebagai kemungkinan faktor, bukan hukum besi.

Lalu datanglah pemain besar bernama dunia digital. Buku sekarang tidak lagi bertarung sendirian di arena yang sepi. Ia masuk gelanggang yang penuh notifikasi, video pendek, gim, media sosial, dan algoritma yang paham betul cara menyedot perhatian manusia. UNICEF melaporkan bahwa kebanyakan anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari, terutama untuk bersosialisasi dan hiburan [5]. Ini bukan berarti internet otomatis membuat orang membenci buku. Kesimpulan sejauh itu tidak didukung langsung oleh sumber yang ada. Tapi data itu cukup untuk mengatakan bahwa buku sekarang bersaing dalam ekonomi perhatian yang berubah [5].

Kalau dulu buku seperti warung makan satu-satunya di desa, sekarang ia seperti kedai sederhana di tengah food court raksasa dengan lampu neon, musik keras, promo, dan aroma gorengan dari segala arah. Orang yang lapar informasi belum tentu masuk ke kedai buku, bukan karena makanannya jelek, tetapi karena distraksi di sekelilingnya lebih agresif dan lebih instan. Buku meminta waktu, fokus, dan ketahanan duduk. Sementara media digital sering menawarkan kepuasan cepat, potongan hiburan singkat, dan sensasi sosial yang terus diperbarui.

Karena itu, lebih aman menyebut internet dan hiburan digital sebagai faktor kompetisi waktu dan atensi, bukan sebab tunggal mengapa masyarakat enggan baca buku [5]. Buku bukan kalah hanya karena teknologi datang. Buku juga kalah ketika fondasi membacanya lemah, aksesnya timpang, dan ekosistem pendukungnya setengah hati. Teknologi hanya memperkeras pertandingan yang dari awal sudah tidak seimbang.

Kalau dirangkum, ada beberapa lapisan masalah yang saling tumpang tindih. Pertama, mutu literasi membaca siswa Indonesia memang rendah jika dilihat dari PISA 2022 [1]. Kedua, fondasi membaca dasar banyak yang tertinggal sejak sekolah dasar [3]. Ketiga, akses buku, perpustakaan, dan infrastruktur literasi belum merata [4]. Keempat, ukuran resmi tentang kegemaran membaca tidak identik dengan kebiasaan membaca buku, karena juga memasukkan akses internet [4]. Kelima, dunia digital merebut banyak ruang perhatian, terutama pada anak dan remaja [5]. Jadi kalau masyarakat terlihat menjauh dari buku, itu lebih seperti hasil dari simpul masalah yang saling mengikat daripada satu sifat bawaan bernama malas.

Dalam diskusi publik, kita juga perlu berhenti mengagungkan kalimat “minat baca Indonesia terendah di dunia” kalau dasar angkanya tidak kuat. Catatan riset yang tersedia justru menekankan agar kita tidak memakai klaim viral yang lemah. Yang lebih aman adalah mengatakan: data resmi menunjukkan hasil literasi membaca siswa Indonesia masih rendah, fondasi membaca dasar belum kuat bagi banyak anak, akses bahan bacaan belum merata, dan kebiasaan mengakses informasi semakin bergeser ke medium digital [1][3][4][5]. Kalimat ini mungkin kurang dramatis, tapi jauh lebih jujur. Dan dalam urusan kebijakan, kejujuran biasanya lebih berguna daripada drama.

Masalah besar lain dari narasi “orang Indonesia malas baca buku” adalah narasi itu sering menghasilkan solusi receh. Kalau diagnosisnya malas, maka resepnya tinggal slogan: ayo membaca, cinta buku, matikan gawai, rajin ke perpustakaan. Padahal kalau akar masalahnya adalah kemampuan membaca yang belum kokoh dan akses yang timpang, maka solusi slogan bisa berakhir seperti menempel poster motivasi di tembok rumah yang fondasinya retak. Bagus difoto, tidak banyak menahan beban.

Kita perlu melihat membaca buku sebagai hasil dari kebiasaan yang ditopang struktur. Orang cenderung membaca ketika ia bisa membaca dengan lancar, pernah merasakan membaca sebagai pengalaman yang menyenangkan, punya bahan bacaan yang dekat dan relevan, serta memiliki waktu mental yang tidak habis dilahap distraksi. Kalau salah satu unsur hilang, kebiasaan itu goyah. Kalau semuanya hilang sekaligus, jangan heran buku terasa seperti barang museum: dihormati dari jauh, jarang disentuh.

Ada semacam ironi di sini. Di satu sisi, kita suka memuja buku sebagai simbol intelektualitas. Di sisi lain, kita belum sepenuhnya membangun jalan yang memudahkan orang sampai ke buku. Anak diminta gemar membaca, tetapi ketika kemampuan dasarnya belum mapan, pengalaman membaca bisa terasa memalukan. Keluarga diminta menumbuhkan budaya literasi, tetapi tidak semua rumah punya koleksi atau akses yang cukup. Sekolah diminta mencetak pembaca kuat, tetapi data menunjukkan buku teks, sarana, dan kehadiran guru pun masih jadi soal [3]. Ini seperti menyuruh band tampil keren ketika ampli mati dan senarnya putus.

Maka, kalau kita ingin jujur menjawab pertanyaan “mengapa masyarakat Indonesia enggan baca buku?”, jawaban terbaiknya mungkin begini: karena bagi banyak orang, membaca buku belum menjadi aktivitas yang mudah, akrab, tersedia, dan kompetitif di tengah perubahan gaya hidup informasi. Sebagian orang mungkin memang tidak tertarik. Itu wajar, seperti tidak semua orang suka naik gunung. Tetapi pada skala sosial, penyebabnya tidak bisa direduksi menjadi karakter buruk nasional. Data lebih mendukung adanya masalah sistemik yang mendorong jarak dengan buku [1][3][4][5].

Tentang PISA, posisinya sebaiknya jelas. PISA penting karena memberi sinyal keras bahwa literasi membaca siswa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius. Skor membaca Indonesia 359, di bawah rata-rata OECD 476, dan sekitar 74,5% siswa berada di bawah Level 2 [1]. Ini menunjukkan banyak siswa belum mencapai kompetensi minimum membaca [1]. Namun, PISA tidak boleh dibajak menjadi vonis tunggal bahwa masyarakat Indonesia tidak suka buku. Apalagi OECD sendiri mengingatkan agar pembacaan reading PISA 2022 dilakukan dengan hati-hati dalam perbandingan antarnegara [2]. Jadi, PISA adalah alarm, bukan palu hakim.

Kalau mau memakai analogi paling sederhana: PISA itu seperti panel indikator di dashboard motor. Lampu merahnya menyala, artinya ada masalah serius pada performa. Tapi dari lampu itu saja kita tidak bisa langsung menuduh pengendaranya pemalas. Bisa jadi oli kurang, rem seret, bahan bakar kotor, atau perawatannya kacau. Untuk memahami kenapa motor tidak ngebut, kita perlu membuka kap mesinnya. Dalam konteks literasi Indonesia, membuka kap mesin berarti melihat fondasi belajar dasar, akses buku, infrastruktur perpustakaan, definisi indikator membaca, dan perubahan perilaku akibat internet [1][2][3][4][5].

Pada akhirnya, saya kira pertanyaan yang lebih berguna bukan “Kenapa orang Indonesia malas baca buku?” melainkan “Kenapa buku belum cukup mudah, cukup dekat, dan cukup menyenangkan untuk dihidupi sebagai kebiasaan?” Pertanyaan kedua ini lebih rendah hati, lebih akurat, dan lebih membuka jalan untuk solusi yang waras. Ia tidak buru-buru menyalahkan individu, tetapi memeriksa rel, stasiun, dan kereta sekaligus.

Dan mungkin memang di situlah kuncinya. Budaya membaca buku tidak tumbuh dari ceramah moral semata. Ia tumbuh ketika anak bisa membaca dengan percaya diri, ketika sekolah tidak membiarkan dasar literasi bolong, ketika bahan bacaan hadir secara merata, ketika perpustakaan hidup sebagai ruang sosial, dan ketika buku diberi kesempatan bersaing secara sehat di tengah dunia digital. Selama hal-hal itu belum beres, kita akan terus salah paham: mengira masyarakat menolak buku, padahal banyak yang sebenarnya sedang berjuang mendekatinya dengan bekal yang minim.

Jadi, kalau ada yang masih ingin berkata, “Indonesia enggan baca buku karena malas,” mungkin jawab saja begini: jangan salahkan penumpangnya dulu kalau relnya bengkok, stasiunnya jauh, tiketnya mahal secara perhatian, dan keretanya harus bersaing dengan wahana hiburan yang nyalanya 24 jam. Masalah literasi kita nyata. Data PISA menegaskan itu [1][2]. Tapi jalan keluarnya bukan dengan merendahkan pembaca yang belum tumbuh. Jalan keluarnya adalah membangun ekosistem yang membuat membaca buku tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan seperti menemukan jendela di kamar yang selama ini pengap.

Itulah mungkin kesimpulan paling jujur: masyarakat Indonesia tidak bisa begitu saja dicap enggan baca buku dalam arti sempit karena malas. Yang lebih kuat secara data adalah adanya kombinasi hasil literasi membaca yang lemah, fondasi pembelajaran dasar yang tertinggal, akses bahan bacaan dan perpustakaan yang belum setara, serta pergeseran perhatian ke internet dan hiburan digital [1][3][4][5]. Buku akhirnya sering kalah bukan karena ia tidak berharga, tetapi karena terlalu banyak hal di sekitar pembaca yang belum berpihak padanya.