Kalau Kasus Korupsi Masih Kita Anggap Angin Lewat, Lalu Untuk Apa Punya Hak Pilih?

Ada kalanya negeri ini terasa seperti bus malam yang sopirnya ugal-ugalan, kernetnya teriak paling keras, penumpangnya malah sibuk saling menyalahkan kursi. Kita ribut di belakang, sementara setir di depan dipegang orang yang mungkin dari awal memang tidak paham arah, atau lebih parah: paham arah, tapi sengaja membelokkan bus ke garasi para cukong. Lalu ketika bus menabrak pagar, kita pura-pura kaget. Padahal tanda-tandanya sudah ada sejak jauh hari.

Opini ini lahir dari kegelisahan yang sederhana: berbagai kasus kriminal, korupsi, dan kesewenang-wenangan pejabat itu seharusnya sudah cukup keras menampar kesadaran rakyat. Tapi kenyataannya, banyak orang masih memperlakukan politik seperti tontonan musiman. Saat pemilu datang, ramai. Setelah itu, tidur lagi. Nanti bangun kalau harga naik, kalau layanan publik amburadul, kalau ada pejabat ditangkap, kalau anggaran bocor, kalau izin tambang merusak kampung, kalau jabatan dipakai seperti warisan keluarga. Siklusnya berulang, seperti lagu rusak yang diputar terus di warung kopi.

Biar jelas, mari bedakan dulu: ada fakta, ada analisis, ada opini. Faktanya, korupsi pejabat publik di Indonesia bukan cerita pinggiran. KPK menyebut bahwa dalam 10 tahun terdapat 46 bupati/wali kota dan 10 gubernur yang terjerat tindak pidana korupsi, dengan modus menonjol berupa penyuapan, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengelolaan anggaran [3]. KPK juga mencatat bahwa per September 2024 ada 358 anggota DPR/DPRD yang terjerat tindak pidana korupsi sejak 2004 [3]. Ini fakta yang penting, karena ia menunjukkan masalahnya tidak cuma di eksekutif. Legislatif juga kena. Jadi kalau ada orang masih bilang, “ah, itu cuma oknum,” kita patut curiga dia sedang menaruh karpet di atas lantai yang retak supaya rumah kelihatan baik-baik saja.

Fakta berikutnya, menurut Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dipublikasikan Transparency International Indonesia, skor Indonesia adalah 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara [1]. Tahun sebelumnya skornya 34 dan peringkat 115 [1]. Memang harus jujur dijelaskan: CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik, bukan menghitung seluruh kasus riil satu per satu [1]. Jadi ini bukan angka sakti yang bisa menjelaskan semua hal. Tetapi indikator ini tetap luas dipakai untuk membaca mutu tata kelola, risiko suap, patronase, nepotisme, akuntabilitas, akses informasi publik, dan efektivitas penegakan integritas [1]. Dengan kata lain, rumah kita belum bisa dibilang rapi hanya karena sapunya digantung manis di dinding.

Kalau begitu, apa hubungannya dengan memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil rakyat? Hubungannya jelas: pucuk pimpinan menentukan arah budaya kekuasaan, prioritas anggaran, model birokrasi, standar etika, dan ruang hidup rakyat. KPK secara eksplisit mengajak warga untuk memilih kepala daerah yang kompeten dan berintegritas pada Pilkada Serentak 2024 [3]. Dalam materi pendidikan antikorupsi menjelang Pemilu 2024, KPK juga menekankan bahwa warga perlu memilih kandidat yang berintegritas, tidak golput, aktif mencari informasi, serta menilai karakter, visi-misi, program kerja, dan integritas kandidat; bukan memilih hanya karena kedekatan, popularitas, atau materi [3]. Jadi gagasan bahwa kualitas pilihan rakyat memengaruhi kualitas pemerintahan itu bukan sekadar omongan sok idealis anak kampus. Lembaga resmi antikorupsi juga menekankan hal yang sama [3].

Namun di sinilah penyakit lama itu bekerja: rakyat sering diajak hanya menjadi penonton, bukan warga negara. Kita dibentuk untuk kagum pada jabatan, bukan menguji rekam jejak. Kita diajarkan hormat, tapi tidak dibiasakan kritis. Kita mudah silau pada baliho, tapi malas membaca riwayat kebijakan. Kita hafal slogan, tapi lupa memeriksa siapa penyandang dana di belakang layar. Politik akhirnya mirip panggung sulap. Penonton sibuk melihat tangan kanan pesulap yang melambai, padahal tangan kirinya sedang memasukkan kartu ke lengan baju.

Di titik ini, saya harus jujur secara faktual. Dalam catatan riset yang dipakai untuk artikel ini, tidak ada sumber primer tunggal yang membuktikan secara sederhana bahwa “salah memilih presiden atau gubernur pasti menghasilkan korupsi.” Keterbatasan itu harus diakui. Yang tersedia adalah bukti kuat tentang pola korupsi pejabat, bahaya politik uang dan mahar politik, pentingnya integritas calon, serta pentingnya pendidikan pemilih dan kontrol publik [1][3][4][5]. Maka argumen yang paling aman dan jujur bukanlah klaim mutlak, melainkan ini: jika rakyat abai pada rekam jejak, integritas, dan keberpihakan calon, maka risiko lahirnya pemerintahan yang korup, transaksional, dan jauh dari rakyat menjadi lebih besar.

Analisis ini juga diperkuat oleh persoalan biaya politik yang mahal. KPK menjelaskan bahwa biaya politik dan mahar politik dapat memicu korupsi karena penyandang dana sering mengharapkan balasan ketika calon menang atau menjabat [4]. Dalam materi edukasinya, KPK mengutip kajian Litbang Kemendagri bahwa biaya politik rata-rata untuk menjadi bupati atau wali kota sekitar Rp30 miliar, sedangkan untuk gubernur sekitar Rp100 miliar [4]. Ini perlu diposisikan sebagai estimasi kajian, bukan angka pasti untuk semua daerah [4]. Tapi cukup untuk memberi gambaran: kalau jalan menuju kursi kekuasaan dibangun dari ongkos yang sangat mahal, jangan heran kalau begitu duduk, sebagian orang melihat jabatan bukan sebagai amanah, melainkan mesin pengembalian modal.

Logikanya kasar tapi mudah dipahami. Kalau seseorang masuk hutan sambil membawa gergaji, sangat mungkin ia datang bukan untuk menanam bunga. Politik yang terlalu mahal mendorong jabatan dilihat seperti investasi. Dari sini lahir pola yang busuk: proyek dipermainkan, izin diperdagangkan, anggaran dipotong, posisi dibagi sebagai balas jasa. Rakyat lalu cuma kebagian sisa-sisa retorika. Dalam bahasa warung kopi: sebelum terpilih bilang “siap mengabdi,” setelah terpilih yang diabdi justru jaringan kepentingan yang membiayai langkahnya.

Itulah sebabnya memilih pemimpin tidak boleh semata-mata berdasar pesona, gimmick, atau kedekatan suku, agama, kelompok, dan lingkar pergaulan. Negara bukan tongkrongan eksklusif. Negara adalah alat bersama untuk mengurus hidup jutaan orang yang berbeda-beda nasib. Kalau alat sebesar itu diserahkan kepada orang yang tidak punya integritas, kita sebenarnya sedang menyerahkan kemudi kapal kepada orang yang mungkin piawai melambaikan tangan, tapi tidak bisa membaca peta, tidak peduli badai, dan akrab sekali dengan para pembajak.

Ada yang bilang, “semua politikus sama saja.” Kalimat ini terdengar realistis, padahal sering kali cuma selimut untuk kemalasan berpikir. Benar bahwa sistem bisa buruk dan banyak aktor bermasalah. Tapi menyimpulkan semua sama persis adalah jalan pintas yang berbahaya. Karena kalau semua dianggap sama, rakyat berhenti membedakan mana yang punya rekam jejak kebijakan, mana yang tersangkut skandal, mana yang dekat dengan praktik politik uang, mana yang konsisten membela layanan publik, mana yang anti kritik, mana yang terbuka pada pengawasan. Padahal justru di situlah inti pendidikan politik: melatih mata agar tak mudah ditipu kemasan.

BPS mencatat partisipasi memilih pada Pemilu 2024 sebesar 81,14% [2]. Itu angka yang penting. Artinya, suara rakyat secara kuantitatif masih punya tenaga besar [2]. Indonesia juga telah melaksanakan 13 kali pemilu sejak 1955 [2]. Jadi mekanisme demokrasi kita bukan barang baru [2]. Masalahnya bukan semata ada atau tidak ada pemilu, melainkan apa isi kepala pemilih ketika datang ke bilik suara, dan apa yang dilakukan warga setelah tinta di jari mengering. Demokrasi bukan acara datang, coblos, selfie, pulang. Demokrasi yang sehat itu seperti merawat kebun: memilih benih penting, tapi setelah itu tetap harus disiram, dijaga dari hama, dipangkas kalau liar, dan diprotes kalau pagar kebun dipindah diam-diam oleh orang rakus.

Karena itu, pendidikan politik rakyat bukan pelengkap, melainkan fondasi. DKPP menegaskan bahwa penguatan pendidikan pemilih adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilu [5]. DKPP juga menyoroti bahwa lemahnya pendidikan pemilih berkaitan dengan sikap pragmatis, skeptis, dan apatis, serta menegaskan pentingnya masyarakat, media, kampus, dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau, memberi informasi, menyampaikan kritik, laporan, dan memperluas kontrol publik [5]. Ini sangat relevan dengan kenyataan sosial kita: terlalu banyak orang yang merasa politik itu kotor, lalu memilih menjauh. Padahal ketika orang baik menjauh total, ruang kosong itu tidak akan dibiarkan kosong. Ia akan cepat diisi oleh mereka yang paling lihai memanfaatkan kebodohan massal.

Opini saya tegas di sini: rakyat yang malas belajar politik seperti petani yang menolak belajar musim, lalu marah ketika panennya gagal. Kasarnya begitu. Kita tidak bisa terus mengeluh soal kepala daerah korup, pelayanan publik rusak, proyek mangkrak, harga kebutuhan tak terkendali, atau aparat sewenang-wenang, jika pada saat yang sama kita enggan memeriksa rekam jejak calon, enggan membaca visi-misi, enggan menolak politik uang, dan enggan bersuara ketika kebijakan menyimpang.

Memang ada hambatan budaya dan psikologis. Banyak warga dibiasakan takut pada jabatan. Banyak yang merasa mengkritik pemimpin itu tidak sopan. Banyak pula yang trauma atau skeptis karena kritik sering dianggap angin lalu. Dalam set sumber yang dipakai di sini tidak ada data primer yang langsung mengukur “feodalisme membuat rakyat takut mengkritik” sebagai variabel nasional. Jadi saya tidak akan memaksakan klaim ilmiah yang tak tersedia. Namun sebagai pembacaan sosial, kita bisa melihat gejalanya: budaya mengkultuskan tokoh masih kuat, jabatan sering diperlakukan seperti mahkota, dan kritik sering dianggap permusuhan, bukan vitamin demokrasi. Ini wilayah opini dan analisis, bukan angka statistik.

Padahal dalam demokrasi, kritik itu bukan dosa. Kritik adalah alarm kebakaran. Kalau alarm dimatikan karena mengganggu telinga, api tidak ikut padam. Justru rumah keburu habis. Pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat seharusnya tidak alergi dikritik. Ia mungkin tidak selalu setuju, tapi ia paham bahwa jabatan publik memang harus dibuka pada pengawasan. Yang berbahaya adalah ketika rakyat diajari untuk diam atas nama kesantunan, sementara pejabat bebas mengatur negara seperti halaman belakang rumah sendiri.

Memilih pemimpin berpihak pada rakyat juga tidak cukup dinilai dari pidato yang manis. Keberpihakan harus dibaca dari jejak, bukan jingle. Apakah ia terbiasa transparan? Apakah ia punya reputasi bersih? Apakah ia dekat dengan politik uang? Apakah program kerjanya masuk akal? Apakah dia pernah menggunakan kekuasaan atau kedekatan untuk membungkam kritik? Apakah dia bicara soal layanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tata kelola anggaran secara serius? Atau hanya menjual citra seperti influencer sedang promosi produk yang bahkan tidak ia pakai?

KPK mengingatkan bahwa warga perlu menilai karakter, program kerja, visi-misi, dan integritas kandidat, bukan memilih karena kedekatan, popularitas semata, atau materi [3]. Ini penting sekali. Sebab politik uang adalah jebakan paling tua dan paling memalukan dalam demokrasi. Orang diberi uang receh, sembako, atau fasilitas sesaat, lalu menyerahkan nasib lima tahun. Itu seperti menjual atap rumah demi satu payung plastik. Ketika hujan besar datang, payungnya sobek, atap rumah sudah tak ada, dan kita terheran-heran kenapa basah semua.

Masalahnya, politik uang sering terlihat sepele bagi sebagian warga. Ada yang berkata, “ambil saja uangnya, pilih sesuai hati.” Secara moral mungkin terdengar cerdik, tapi secara sistemik tetap berbahaya. Begitu praktik itu dianggap lumrah, kualitas kompetisi politik ikut rusak. Kandidat yang punya modal besar atau sponsor tebal jadi lebih diuntungkan dibanding kandidat yang mungkin lebih bersih tapi tidak mau bermain transaksi. Lama-lama ruang demokrasi berubah seperti pasar gelap: yang paling kuat bukan gagasan, melainkan isi koper.

Kita juga tak boleh lupa bahwa korupsi bukan sekadar soal angka yang hilang di laporan keuangan. Korupsi itu punya wajah konkret: jalan jelek karena anggaran dipermainkan, sekolah kekurangan fasilitas, layanan kesehatan timpang, proyek publik mangkrak, akses air bersih terhambat, izin-izin keluar untuk kepentingan sempit, dan rakyat kecil harus membayar mahal akibat keputusan elite yang menukar amanah dengan keuntungan. Jadi ketika ada berita korupsi miliaran atau triliunan, itu bukan hanya cerita di layar ponsel. Di balik angka itu ada hak publik yang dikunyah pelan-pelan seperti permen oleh orang yang seharusnya menjaga kas bersama.

Karena itu, membicarakan pentingnya memilih pucuk pimpinan yang berpihak pada rakyat bukanlah romantisme moral. Ini soal pencegahan kerusakan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan legislatif berada pada simpul-simpul keputusan penting. Mereka memengaruhi penegakan aturan, prioritas anggaran, mutu birokrasi, perlindungan terhadap warga, dan cara negara merespons kritik. Bila pucuknya busuk, batang dan ranting lebih mudah keropos. Mungkin tidak semua kerusakan berasal hanya dari satu figur, tetapi figur puncak tetap menentukan irama, standar, dan keberanian bawahannya. Ikan busuk memang sering mulai dari kepala; meski analogi ini tidak menjelaskan seluruh sistem, ia cukup menggambarkan betapa pentingnya arah kepemimpinan.

Lalu apa yang harus dilakukan rakyat? Pertama, berhenti menjadi pemilih musiman. Cari informasi sebelum memilih. Periksa rekam jejak, integritas, jaringan kepentingan, dan konsistensi calon [3]. Kedua, tolak politik uang, karena ongkos politik yang mahal justru membuka jalan bagi praktik balas jasa dan korupsi [4]. Ketiga, jangan golput kalau alasannya hanya putus asa tanpa usaha memeriksa pilihan yang ada, karena KPK sendiri mendorong warga untuk aktif memilih kandidat berintegritas [3]. Keempat, setelah pemilu selesai, jangan bubar jalan. Ikuti kebijakan, baca anggaran, perhatikan keputusan publik, dan berani bersuara kalau ada penyimpangan. Kelima, dukung pendidikan politik di lingkungan terdekat: keluarga, kampus, komunitas, tempat kerja, dan media sosial. Demokrasi tumbuh bukan dari satu pidato besar, tetapi dari banyak percakapan jujur yang kecil-kecil.

Peran kampus dan anak muda juga tidak boleh setengah hati. Kampus jangan cuma jadi pabrik gelar yang sibuk mengejar akreditasi sambil lupa mendidik keberanian sipil. Mahasiswa jangan puas jadi komentator yang galak di story tapi lumpuh ketika harus membaca data. Kalau mau marah pada korupsi, marahlah dengan bekal. Baca sumber resmi. Cek klaim. Bedakan propaganda dan informasi. Belajar memahami bagaimana kebijakan bekerja. Sebab kemarahan tanpa pengetahuan mudah dipelintir. Dan pengetahuan tanpa keberanian cuma jadi pajangan intelektual.

Media sosial hari ini memang memberi ruang bicara yang lebih luas, tapi juga memberi ilusi partisipasi. Banyak orang merasa sudah berpolitik hanya karena membagikan meme atau membuat komentar sarkastik. Padahal politik warga tidak berhenti di ekspresi. Ia harus naik kelas menjadi pengawasan, pengorganisasian, pendidikan publik, dan tekanan yang konsisten. Kalau tidak, kita cuma jadi penonton yang berisik di tribun sementara pertandingan sudah diatur bandar.

Saya ingin menegaskan satu hal yang sering dilupakan: memilih pemimpin yang berpihak pada rakyat bukan berarti mencari sosok malaikat. Tidak ada sistem demokrasi yang diisi manusia sempurna. Yang kita cari adalah orang yang paling layak diberi amanah berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Kita juga perlu sadar bahwa pemimpin baik pun tetap harus diawasi. Sebab kekuasaan tanpa kontrol itu seperti motor tanpa rem: mungkin melaju cepat, tapi satu tikungan saja cukup untuk mencelakakan banyak orang.

Jadi, apakah berbagai kasus kriminal, korupsi, dan kesewenang-wenangan pejabat belum juga membuka mata? Kalau belum, mungkin masalahnya bukan kurangnya tanda, melainkan karena terlalu banyak orang memilih memejamkan mata demi kenyamanan sesaat. Berita korupsi miliaran dan triliunan akan terus jadi headline jika rakyat tidak serius belajar pendidikan politik, tidak menilai calon lewat rekam jejak dan integritas, serta tidak berani mengkritik setelah pemimpin terpilih. Data KPK tentang pejabat eksekutif dan anggota legislatif yang terjerat korupsi menunjukkan bahwa persoalannya berulang dan lintas level [3]. Peringatan KPK soal pentingnya memilih calon yang kompeten dan berintegritas juga sudah jelas [3]. Bahaya biaya politik dan mahar politik terhadap potensi korupsi pun telah diingatkan [4]. Pendidikan pemilih dan kontrol publik ditegaskan sebagai kunci kualitas demokrasi [5]. Partisipasi rakyat sendiri tetap besar dan penting [2]. Semua ini menyusun satu pesan yang terang: rakyat tidak boleh lagi datang ke politik seperti orang datang ke konser, tepuk tangan lalu pulang tanpa tanggung jawab.

Negeri ini tidak kekurangan orang yang bisa bicara atas nama rakyat. Yang langka adalah rakyat yang mau serius menjaga nama mereka sendiri agar tidak terus dipakai sebagai tiket menuju kekuasaan. Maka pilihlah dengan kepala dingin, hati jernih, dan mata terbuka. Bukan karena baliho paling besar, bukan karena serangan fajar, bukan karena takut berbeda dari lingkungan, bukan karena kultus pada jabatan. Pilih karena rekam jejak, integritas, dan keberpihakan yang bisa diuji. Dan setelah memilih, jangan berlutut. Berdirilah sebagai warga. Karena demokrasi bukan kerajaan, dan pejabat bukan raja. Mereka hanya orang yang untuk sementara diberi kunci gudang. Kalau mereka ketahuan memainkan isi gudang, tugas rakyat bukan berbisik takut-takut, melainkan mengetuk pintu sekeras-kerasnya.