Ada satu pertanyaan yang rasanya terus berdengung di kepala banyak orang tua dan siswa: kalau sekolah negeri itu dibangun dari uang publik, kenapa ada begitu banyak anak publik yang justru terpental dari gerbangnya? Pertanyaan ini bukan sekadar rengekan kalah seleksi. Ini soal rasa keadilan yang seperti kursi di angkot: semua ikut patungan beli jalan, tapi tidak semua diberi tempat duduk. Ada yang ditolak karena tidak masuk zonasi. Ada yang tidak masuk kategori keluarga miskin. Ada yang tidak punya nilai istimewa untuk jalur prestasi. Ada juga yang tidak punya “akses sosial” tertentu. Lalu mereka diarahkan ke sekolah swasta, yang artinya satu kata sederhana: bayar.
Di situlah hati mulai panas seperti knalpot motor yang dipakai nanjak terus. Anak itu warga negara. Orang tuanya bayar pajak, beli barang kena pungutan, hidup di bawah aturan yang sama, ikut menanggung negara dengan cara mereka masing-masing. Tetapi ketika giliran mengakses sekolah negeri, mereka seperti berdiri di depan loket yang petugasnya berkata, “Maaf, Anda bukan prioritas.” Kalau begitu, mereka ini siapa? Penonton pembangunan? Figuran dalam cerita pendidikan nasional?
Masalahnya bukan pada satu jalur saja. Zonasi, afirmasi, prestasi, dan berbagai pintu masuk lain pada dasarnya lahir dari niat yang bisa dimengerti. Zonasi ingin mendekatkan sekolah ke tempat tinggal, agar anak tidak harus menyeberang kota seperti burung migran cuma demi seragam. Afirmasi ingin membantu mereka yang secara ekonomi lebih rentan agar tidak makin tertinggal. Jalur prestasi ingin memberi ruang bagi anak yang punya capaian akademik atau non-akademik. Secara teori, itu terdengar seperti orkestra yang indah. Tapi di lapangan, sering terasa seperti band yang semua personelnya main sendiri-sendiri, sementara penonton disuruh paham.
Yang paling getir adalah nasib anak yang ada di tengah-tengah. Bukan miskin, tapi juga bukan keluarga yang santai membayar uang sekolah swasta. Bukan juara lomba, tapi bukan juga anak malas. Bukan anak guru, pejabat, atau orang yang punya jejaring kuat. Mereka ini kelompok yang sering tak terlihat, padahal jumlahnya tidak sedikit. Ibarat batu di tengah sungai, tidak dibawa arus bantuan, tidak juga diangkat ke perahu prestasi. Mereka diam di tempat, terus diterjang air kebijakan dari segala arah.
Keadilan memang bukan berarti semua orang harus mendapat hasil yang sama. Itu kita bisa pahami. Tetapi keadilan minimal menuntut agar sistem tidak membuat kelompok tertentu seperti korban bawaan. Ketika ada anak yang gagal masuk negeri bukan karena tidak mau belajar, bukan karena tidak layak dididik, bukan karena melanggar aturan, melainkan karena kotak-kotak seleksi tidak menyisakan ruang untuknya, maka ada yang salah dalam desain. Sistem yang baik itu seperti jembatan: boleh punya tiang yang berbeda fungsi, tapi tujuannya menyeberangkan orang. Kalau yang terjadi justru banyak orang tercebur, lalu kita sibuk memuji desain jembatannya, itu namanya kehilangan akal sehat.
Zonasi sering dibela dengan alasan pemerataan. Secara konsep, ini masuk akal. Negara tidak boleh membiarkan sekolah tertentu jadi “menara gading”, sementara sekolah lain dianggap parkiran nasib. Anak-anak harus punya akses sekolah dekat rumah, biaya transport lebih ringan, interaksi sosial lebih sehat, dan kualitas pendidikan tak terkonsentrasi di beberapa titik. Masalahnya, pemerataan lewat peta tidak otomatis berarti pemerataan kualitas. Menggambar lingkaran di peta itu mudah. Menyamakan mutu guru, fasilitas, budaya belajar, keamanan lingkungan sekolah, dan reputasi itu jauh lebih rumit. Jadi ketika negara memaksa anak menerima logika jarak, tetapi belum benar-benar menyamakan kualitas, yang terjadi adalah anak diminta menerima nasib berdasarkan koordinat rumahnya.
Bayangkan begini: ada dua warung makan. Yang satu bersih, lauknya lengkap, pelayannya ramah. Yang satu lagi tempatnya sempit, menunya seadanya, kadang tutup, kadang buka. Lalu pemerintah bilang, “Mulai sekarang warga harus makan di warung terdekat demi pemerataan.” Pertanyaannya sederhana: warungnya sudah dibikin setara belum? Kalau belum, kebijakan itu bukan pemerataan, melainkan pembatasan pilihan. Dalam pendidikan, pembatasan pilihan terasa lebih tajam karena yang dipertaruhkan bukan selera makan siang, melainkan masa depan anak.
Di sisi lain, jalur afirmasi juga sering memunculkan dilema sosial. Niat membantu yang lemah itu mulia. Tidak ada hati yang waras yang ingin anak dari keluarga rentan kehilangan kesempatan sekolah. Tetapi ketika afirmasi tidak dibarengi kapasitas sekolah negeri yang cukup, kelompok lain akan merasa terdorong keluar. Di titik inilah ketegangan sosial muncul. Bukan karena masyarakat anti keadilan sosial, melainkan karena kapasitas negara seperti ember kecil yang dipaksa menampung air dari banyak keran. Airnya tumpah, lalu warga diminta saling menyalahkan. Yang miskin dianggap mengambil jatah. Yang tidak miskin dianggap tidak tahu diri. Padahal persoalan utamanya bukan warga, melainkan daya tampung dan desain kebijakan.
Jalur prestasi pun menyimpan problem. Tidak semua anak tumbuh di lintasan yang memberinya medali, sertifikat, atau angka menonjol. Ada anak rajin, stabil, punya etika, mau belajar, tapi bukan tipe yang lahir untuk meledak di podium. Apakah anak seperti ini kurang pantas mendapat pendidikan terjangkau? Tentu tidak. Sekolah negeri bukan semestinya hanya jadi etalase bagi yang paling bersinar. Kalau begitu, fungsinya bergeser dari layanan publik menjadi panggung kurasi bakat. Pendidikan dasar dan menengah seharusnya bukan hanya tempat memberi karpet merah bagi yang unggul, tetapi juga tempat menumbuhkan yang biasa-biasa saja agar punya kesempatan menjadi luar biasa.
Dan ada lapisan keresahan lain yang sering dibicarakan dengan suara pelan-pelan: rasa bahwa kedekatan sosial kadang lebih licin daripada aturan tertulis. Mungkin tidak selalu, mungkin tidak di semua tempat, tapi kecurigaan itu hidup. Ketika sistem sudah rumit, transparansi lemah, informasi simpang siur, dan pengawasan publik tidak kuat, maka rumor tumbuh seperti jamur di musim lembap. Ada yang percaya “anak orang dalam” selalu punya jalan. Ada yang merasa jalur resmi cuma etalase, sedangkan pintu sesungguhnya tersembunyi di belakang. Entah semua cerita itu benar atau tidak, fakta bahwa banyak orang mudah mempercayainya menunjukkan satu hal: kepercayaan pada sistem sedang keropos.
Kalau kepercayaan publik sudah keropos, kebijakan sebaik apa pun akan terdengar seperti pidato di tengah konser metal: mungkin isinya baik, tapi tak ada yang menangkap. Pemerintah sering menjelaskan bahwa sistem ini dibuat untuk keadilan, pemerataan, dan akses. Baik. Tapi rakyat mengukur keadilan bukan dari niat kebijakan, melainkan dari pengalaman di lapangan. Orang tua tidak hidup di dokumen sosialisasi. Mereka hidup di antrean, layar pendaftaran, syarat administratif, kepanikan tenggat, dan kenyataan bahwa anak mereka harus sekolah di tempat yang jauh lebih mahal hanya karena posisi rumah dan kategori sosial mereka tidak cocok dengan kotak yang tersedia.
Yang menyakitkan, kelompok yang terjepit ini sering diperlakukan seolah-olah tidak punya alasan mengeluh. Kalau protes, dibilang tidak mendukung pemerataan. Kalau kecewa, dianggap kurang empati pada yang lebih miskin. Kalau bingung, dianggap tidak memahami aturan. Padahal mereka bukan menolak keadilan bagi orang lain. Mereka hanya bertanya, “Apakah keadilan untuk orang lain harus dibayar dengan ketidakadilan untuk kami?” Ini pertanyaan yang sah. Dalam negara yang sehat, pertanyaan seperti ini tidak boleh dibungkam dengan moral tinggi instan.
Karena mari kita jujur. Banyak keluarga yang secara administratif tidak miskin, tetapi secara ekonomi juga tidak longgar. Mereka berada di wilayah senja: terlalu terang untuk dibantu, terlalu gelap untuk merasa aman. Penghasilan cukup untuk bertahan, belum tentu cukup untuk menanggung biaya sekolah swasta tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Ketika anak tidak masuk sekolah negeri, keputusan pindah ke swasta bukan keputusan elegan seperti memilih kafe. Itu sering keputusan yang diambil sambil menelan ludah, mengutak-atik tabungan, memotong pengeluaran rumah, menunda kebutuhan lain, atau menambah beban kerja orang tua.
Di titik ini, frasa “akhirnya sekolah di swasta dan bayar” bukan kalimat biasa. Itu ringkasan dari beban psikologis dan ekonomi. Anak bisa merasa dirinya gagal, padahal gagal masuk negeri belum tentu cerminan kapasitasnya. Orang tua bisa merasa bersalah, padahal mereka tidak melakukan kesalahan selain tinggal di lokasi tertentu dan tidak masuk kategori prioritas tertentu. Rumah tangga bisa mengalami tekanan baru. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan mobilitas sosial malah berubah jadi tembok tagihan.
Pemerintah tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan bahwa semua sistem pasti menimbulkan ketidakpuasan. Ya, benar, tak ada kebijakan yang membuat semua orang tersenyum. Tapi ada beda antara ketidakpuasan yang wajar dengan ketidakadilan yang berulang. Kalau keluhan yang sama terus muncul bertahun-tahun, itu bukan lagi suara bising. Itu alarm. Dan alarm yang dibiarkan terlalu lama akan berubah jadi kebiasaan tuli. Masyarakat capek mengeluh, negara capek menjawab, lalu ketidakadilan dilembagakan lewat rutinitas.
Masalah inti yang jarang dibongkar sampai akar adalah ini: apakah negara benar-benar mengakui sekolah negeri sebagai hak layanan publik yang harus bisa diakses luas, atau diam-diam memperlakukannya sebagai sumber daya terbatas yang boleh diperebutkan keras? Kalau pilihan keduanya, jangan heran jika setiap musim penerimaan siswa baru rasanya seperti pasar malam yang lampunya kurang, petanya hilang, dan pengeras suaranya rusak. Orang tua lari ke sana-sini, siswa cemas, sekolah kewalahan, pemerintah sibuk menjelaskan prosedur, sementara rasa keadilan tercecer di pinggir trotoar.
Analisis sederhananya begini. Jika daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan kebutuhan, maka jalur seleksi apa pun pada akhirnya hanya mengatur siapa yang tersingkir terlebih dahulu. Zonasi menyingkirkan yang jauh. Prestasi menyingkirkan yang biasa. Afirmasi menyingkirkan yang tidak miskin. Jalur lain menyingkirkan mereka yang tidak punya akses atau tidak paham celah administratif. Jadi kalau kapasitas dasarnya belum memadai, kita jangan terlalu cepat mengagungkan skema penyaringan. Saringan secanggih apa pun tetap menyisakan yang terjatuh ke bawah.
Lalu apa yang membuat keadaan ini terasa sangat tidak adil? Pertama, karena ada unsur kewajiban negara yang dirasakan tidak tuntas. Pendidikan bukan barang mewah. Ia fondasi. Maka ketika akses pada pendidikan terjangkau terasa seperti undian kategori, publik akan marah secara moral, bukan hanya administratif. Kedua, karena yang dikorbankan sering justru anak yang tidak punya kuasa memilih. Mereka tidak memilih lahir di keluarga kelas menengah pas-pasan. Mereka tidak memilih alamat rumah. Mereka tidak memilih sistem. Tapi merekalah yang menanggung akibat.
Ketiga, karena sistem menciptakan pembelahan identitas yang kasar. Anak dibaca pertama-tama sebagai lokasi, status ekonomi, atau prestasi, bukan sebagai warga yang berhak belajar. Tentu kategorisasi dibutuhkan dalam administrasi. Namun ketika kategori menjadi terlalu menentukan dan ruang koreksi terlalu sempit, manusia terasa mengecil di dalam formulir. Anak bukan lagi benih yang harus dirawat, melainkan berkas yang harus cocok.
Ada juga efek jangka panjang yang patut direnungkan. Ketika masyarakat merasa sekolah negeri sulit diakses kecuali jika memenuhi label tertentu, maka kepercayaan pada ide sekolah publik bisa turun. Orang akan berpikir, “Kalau begitu, dari awal saja siapkan swasta.” Ini berbahaya. Bukan karena sekolah swasta buruk — banyak yang baik — tetapi karena tanggung jawab negara bisa pelan-pelan dialihkan secara diam-diam ke kantong keluarga. Lama-lama publik terbiasa menanggung sendiri, dan negara cukup hadir sebagai pembuat mekanisme, bukan penjamin kesempatan yang masuk akal.
Di sinilah pertanyaan besar muncul: bagaimana pemerintah bisa membiarkan sistem seperti ini berjalan bertahun-tahun? Jawabannya mungkin tidak sesederhana niat jahat atau ketidakpedulian murni. Sering kali masalahnya kombinasi antara desain kebijakan yang parsial, kesenjangan mutu antar sekolah, keterbatasan kapasitas, birokrasi yang lebih cepat mengatur syarat daripada membangun kualitas, dan budaya evaluasi yang kurang berani mengakui cacat. Pemerintah cenderung lebih nyaman menyempurnakan prosedur di atas kertas daripada menghadapi kenyataan pahit bahwa distribusi sekolah bermutu masih belum merata dan akses belum benar-benar adil.
Memang lebih mudah mengubah aturan pendaftaran daripada membangun sekolah baru, memperkuat tenaga pendidik, memperbaiki fasilitas, dan mengangkat mutu sekolah-sekolah yang dianggap kurang diminati. Aturan itu seperti cat tembok: cepat terlihat berubah. Tapi masalah pendidikan sering ada di struktur bangunan. Cat baru tidak memperbaiki fondasi retak. Bahkan kadang cat yang terlalu tebal justru menutupi retaknya sampai rumah keburu miring.
Kalau mau jujur dan berani, pemerintah perlu mengakui bahwa rasa ketidakadilan ini nyata. Mengakui bukan berarti menolak tujuan baik zonasi atau afirmasi. Mengakui artinya sadar bahwa tujuan mulia bisa melahirkan luka bila alatnya tumpul. Dari situ baru bisa dibuka pembicaraan yang waras: bagaimana memastikan anak yang tidak masuk kategori prioritas tetap punya jalan masuk yang wajar ke sekolah negeri? Bagaimana mencegah kelas menengah tanggung menjadi korban senyap? Bagaimana memperluas daya tampung dan memperbaiki persebaran kualitas tanpa mengorbankan akses kelompok rentan?
Beberapa arah solusi bisa dibahas tanpa perlu mengarang angka atau janji bombastis.
- Perlu ada ruang akses yang lebih proporsional bagi siswa umum, bukan sekadar sisa dari jalur-jalur lain. Anak yang tidak miskin, tidak berprestasi istimewa, dan tidak dekat secara geografis tetap harus punya kesempatan yang masuk akal.
- Pemerataan kualitas sekolah harus diperlakukan sebagai pekerjaan inti, bukan pelengkap. Selama kualitas belum relatif merata, kebijakan berbasis jarak akan terus terasa timpang.
- Transparansi proses mesti dibuat seterang siang bolong. Informasi kuota, mekanisme seleksi, perpindahan kursi, dan alur keberatan harus mudah dipahami warga biasa, bukan hanya mereka yang melek birokrasi.
- Perlu saluran banding atau koreksi yang benar-benar hidup. Sistem yang adil bukan sistem yang menganggap komputer selalu benar, tetapi sistem yang menyediakan ruang ketika ada dampak sosial yang nyata.
- Dukungan biaya untuk keluarga yang terdorong ke sekolah swasta karena keterbatasan kursi negeri patut dipikirkan secara lebih adil. Kalau negara belum bisa menyediakan kursi, jangan seluruh beban dilempar ke rumah tangga.
Solusi lain yang tak kalah penting adalah mengubah cara bicara pemerintah kepada publik. Selama ini bahasa kebijakan sering terdengar seperti brosur pameran: rapi, optimistis, tapi jauh dari luka sehari-hari. Padahal masyarakat butuh kejujuran. Katakan saja: daya tampung terbatas, kualitas belum merata, ada kelompok yang terjepit, dan sistem perlu perbaikan nyata. Kejujuran seperti itu mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi ia memulihkan satu hal penting: rasa dihargai sebagai warga yang pikirannya tidak bisa dibuai slogan.
Kita juga perlu hati-hati agar kritik terhadap sistem tidak berubah menjadi perang antarkelompok warga. Bukan salah anak dari keluarga miskin jika ia mendapat afirmasi. Bukan salah anak berprestasi jika ia lolos lewat jalurnya. Bukan pula salah keluarga yang tinggal dekat sekolah jika mereka menikmati manfaat zonasi. Yang patut dikritik adalah ketika desain keseluruhan tidak memberi bantalan bagi mereka yang berada di celah. Jadi arah kemarahan seharusnya bukan horizontal antarwarga, melainkan vertikal pada perancang kebijakan agar berani memperbaiki kerangka yang timpang.
Dalam gaya paling sederhana, negara itu jangan seperti penjaga taman yang memasang banyak papan aturan, tapi lupa menanam rumput yang cukup. Anak-anak disuruh tertib masuk jalur ini dan itu, tetapi jalur yang tersedia tidak cukup lebar untuk semua yang berhak berjalan. Akhirnya sebagian diinjakkan ke sisi luar pagar dan diminta memaklumi keadaan. Lama-lama kata “maklum” jadi alat paling murah untuk menutup kegagalan paling mahal.
Pendidikan publik yang adil seharusnya tidak membuat anak merasa dirinya warga kelas dua hanya karena ia lahir di koordinat yang salah atau berada di kelas ekonomi yang tanggung. Negara jangan terlalu bangga pada arsitektur seleksi jika masih banyak keluarga pulang dengan wajah seperti habis ditinggal kereta. Sistem yang baik bukan yang paling rapi di presentasi, melainkan yang paling sedikit meninggalkan luka yang tak perlu.
Opini pribadi saya jelas: ketidakadilan ini tidak bisa terus dinormalisasi. Anak yang tidak masuk zonasi, bukan keluarga miskin, bukan anak berprestasi puncak, dan bukan anak orang dalam tetap anak bangsa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru karena sederhana, ia telak. Mereka bukan penumpang gelap pendidikan nasional. Mereka bagian dari alasan kenapa sekolah negeri harus ada. Kalau pada akhirnya mereka didorong ke sekolah swasta dan dipaksa membayar lebih hanya karena sistem tidak menyediakan ruang yang adil, maka ada kontradiksi moral yang harus dibongkar habis.
Tentu kita tidak sedang menuntut dunia utopis di mana semua anak bebas memilih sekolah mana pun tanpa batas. Itu naif. Yang dituntut adalah rasionalitas dan keadilan minimum. Harus ada desain yang mengakui keberadaan anak-anak “di tengah” ini, bukan memperlakukan mereka sebagai residu administrasi. Harus ada keberanian untuk mengevaluasi kebijakan bukan dari seberapa tertib formulirnya, tetapi dari seberapa manusiawi dampaknya. Harus ada kesadaran bahwa pendidikan publik kehilangan makna ketika terlalu banyak warga merasa hanya ikut membiayai, tapi tidak ikut menikmati.
Kalau negara sungguh ingin bicara masa depan bangsa, maka mulailah dari rasa adil yang paling dekat dengan rumah: bangku sekolah. Sebab dari bangku itulah anak belajar bukan cuma matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, melainkan juga pesan diam tentang negaranya sendiri. Jika sejak awal ia belajar bahwa akses ditentukan kategori yang tak memberinya ruang, maka yang tertanam bukan semangat kebangsaan, melainkan rasa asing di negeri sendiri.
Kita tidak boleh membiarkan satu generasi tumbuh dengan kesimpulan pahit bahwa sekolah negeri adalah rumah yang mereka bantu bangun, tetapi tidak boleh mereka tempati. Itu analoginya seperti ikut urunan bikin sumur kampung, lalu saat haus diberi tahu bahwa airnya hanya untuk mereka yang rumahnya paling dekat, paling miskin, atau paling cepat berlari. Yang lain? Silakan beli galon sendiri. Secara administratif mungkin bisa dijelaskan. Secara nurani, sulit diterima.
Jadi, mana keadilan untuk anak bangsa yang tersisih dari sekolah negeri karena tidak cocok dengan kotak-kotak seleksi? Pertanyaan itu masih berdiri, tegak, belum terjawab tuntas. Dan selama jawaban pemerintah masih sebatas penjelasan prosedur tanpa keberanian memperbaiki akar persoalan, selama itu pula publik berhak berkata: ini tidak adil. Bukan karena kita anti aturan, melainkan karena kita masih waras. Aturan yang baik harus melayani manusia, bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan diri sampai patah hanya agar aturan terlihat berhasil.
Pada akhirnya, ukuran sebuah sistem pendidikan bukan hanya berapa banyak siswa yang diterima, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan mereka yang nyaris masuk namun terus terpental. Di sanalah karakter negara terlihat. Apakah ia mau mendengar suara dari pinggir pagar, atau cuma sibuk menghitung siapa yang sudah berada di dalam. Jika pemerintah sungguh serius, maka musim penerimaan siswa baru tidak boleh terus menjadi musim patah hati nasional. Ia harus diubah menjadi musim kepastian, kewarasan, dan rasa adil yang bisa dirasakan anak biasa — ya, anak biasa, yang justru jumlahnya paling banyak dan paling sering dilupakan.