Demokrasi Bukan Motor Rusak, yang Seret Itu Cara Kita Merawatnya

Ada kalimat yang sering nongol di tongkrongan, di kolom komentar, di warung kopi, bahkan di mulut orang-orang yang merasa dirinya paling waras membaca negeri ini: “Demokrasi itu nggak cocok di Indonesia, wong mayoritas rakyatnya nggak terdidik.” Kedengarannya tegas. Ringkas. Seolah-olah diagnosisnya sudah final, tinggal ketok palu lalu kita pulang. Tapi saya kurang setuju.

Bukan karena saya mau romantis sama demokrasi. Bukan juga karena saya percaya rakyat selalu bijak, calon pemimpin selalu tulus, dan pemilu selalu suci seperti kitab. Nggak. Saya justru curiga pada kalimat tadi karena terlalu malas untuk berpikir panjang. Ia seperti orang yang lihat motor mogok, lalu menyimpulkan bahwa jalan raya memang tidak cocok untuk motor. Padahal bisa jadi bensinnya oplosan, oli-nya nggak pernah diganti, bautnya kendor, dan yang bawa juga nggak pernah servis.

Kalau kita mau jujur, masalah demokrasi Indonesia bukan sesederhana “rakyat bodoh maka demokrasi gagal.” Fakta resminya malah menunjukkan hal yang agak merepotkan buat tuduhan itu: partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tinggi, ada di kisaran 81,14% sampai 81,50%. KPU mencatat Pilpres 81,48%, Pileg DPR 81,14%, dan DPD 81,50% [1]. Artinya apa? Artinya rakyat datang. Rakyat ikut. Rakyat nggak sepenuhnya apatis. Jadi kalau ada yang bilang masyarakat kita sama sekali nggak peduli politik, data itu bikin pernyataan tadi harus direm dulu.

Tapi di sini justru letak pahitnya. Datang ke TPS itu penting, tapi datang ke TPS belum otomatis berarti demokrasi kita sehat. Seperti orang datang ke kampus tiap pagi, itu belum tentu berarti dia belajar. Bisa jadi dia cuma absen, duduk, main ponsel, lalu pulang. Secara administratif hadir, secara substansi kosong. Nah, demokrasi kita sering berada di wilayah yang kayak gini: ramai secara prosedur, tapi belum tentu matang secara kesadaran.

Jadi saya memang tidak sepakat kalau problemnya diringkas jadi “demokrasi tidak cocok.” Menurut saya, yang lebih mendekati kenyataan justru ini: demokrasi di Indonesia berjalan, didukung secara formal oleh rakyat, tetapi kualitas partisipasinya sering tidak ditopang oleh informasi yang memadai, pendidikan politik yang cukup, dan lingkungan yang bersih dari distorsi seperti politik uang. Itu beda jauh dengan vonis simplistis bahwa sistemnya salah dari lahir.

Memang, kita tidak bisa pura-pura suci. Ada kenyataan pahit yang harus ditatap tanpa bedak. Politik uang itu bukan mitos anak tongkrongan yang sok kritis. Bawaslu sendiri mengakui politik uang sebagai salah satu dari lima isu kerawanan terbesar dalam pemilu, sampai dibuat pemetaan kerawanan tematik khusus [2]. Jadi ketika orang bilang pilihan rakyat sering dibelokkan oleh transaksi, itu bukan semata omelan sinis. Ada dasar resminya bahwa gangguan itu nyata dan struktural [2].

Bahkan dari sisi akademik, masalah vote buying atau pembelian suara juga punya jejak yang cukup kuat. Disertasi Burhanuddin Muhtadi di ANU memperkirakan bahwa pada Pemilu Legislatif 2014, sekitar seperempat sampai sepertiga responden menjadi target vote buying, dengan estimasi list experiment sekitar 27,4% [3]. Ini perlu ditegaskan secara jujur: angka itu bukan data Pemilu 2024, jadi nggak boleh dipelintir seakan-akan itulah angka terbaru. Tapi sebagai bukti akademik, data itu cukup keras untuk menampar anggapan bahwa semua pilihan pemilih murni lahir dari pertimbangan programatik [3].

Nah, di titik ini saya paham kenapa banyak orang frustrasi. Karena kalau suara bisa digeser oleh uang, sembako, kedekatan personal, atau simbol-simbol yang gampang dicerna, maka rekam jejak kandidat bisa kalah oleh hal-hal yang bahkan tidak menyentuh kapasitas memimpin. Kita jadi seperti penonton yang memilih sopir bus bukan karena dia hafal jalan dan paham rem, tapi karena senyumnya ramah dan kausnya sederhana. Hangat sih, tapi kalau masuk jurang, kehangatan itu nggak banyak menolong.

Tapi lagi-lagi, apakah dari sini lantas sah untuk menyimpulkan demokrasi tidak cocok? Saya rasa tidak. Karena problemnya bukan pada hak rakyat untuk memilih, melainkan pada kualitas kondisi saat rakyat membuat pilihan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau seseorang disuruh ujian, tapi soalnya kabur, ruangannya ribut, pengawasnya main mata, dan kunci jawaban beredar lewat amplop, lalu hasil ujiannya jelek, apa kita akan bilang metode ujian itu tidak cocok? Atau kita justru sadar bahwa ekosistem ujiannya kacau?

Hal penting lain yang sering dilupakan orang adalah: dukungan warga Indonesia terhadap demokrasi sebenarnya cukup kuat. Studi di Cambridge menyimpulkan bahwa sejak 1999 warga Indonesia konsisten mengekspresikan dukungan kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi [4]. Menariknya lagi, studi itu juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi cenderung melahirkan critical citizens, yaitu warga yang tetap mendukung demokrasi tetapi lebih kritis terhadap kinerjanya [4]. Ini penting. Pendidikan memang berpengaruh, tetapi pengaruhnya bukan membuktikan bahwa orang kurang terdidik membuat demokrasi tidak cocok. Yang lebih tepat: pendidikan membantu warga menjadi pendukung demokrasi yang lebih kritis, bukan sekadar penonton yang pasrah [4].

Jadi kalau ada orang berkata, “Mayoritas rakyat nggak terdidik, makanya demokrasi nggak cocok,” saya kira itu seperti orang melihat tanaman layu lalu menyalahkan konsep berkebun. Padahal bisa jadi tanahnya miskin nutrisi, airnya seret, dan mataharinya ketutup tembok. Pendidikan itu penting, iya. Tapi pendidikan bukan pentungan buat menyimpulkan bahwa hak politik rakyat kebanyakan harus dicurigai sebagai sumber utama kerusakan.

Masalah yang lebih konkret justru ada pada bagaimana keputusan politik dibentuk. Dalam kondisi informasi kandidat yang minim, orang memang cenderung memakai heuristik, semacam jalan pintas mental. Studi eksperimen dari UI pada pemilih muda menunjukkan bahwa ketika informasi kandidat terbatas, sinyal sederhana ikut berperan; dalam studi itu, prestise akademik atau gelar kandidat berpengaruh signifikan terhadap preferensi memilih, sedangkan wajah cantik atau tampan tidak berpengaruh signifikan [5]. Penting juga dicatat: studi ini fokus pada pemilih muda, jadi tidak otomatis mewakili semua pemilih Indonesia [5].

Kenapa temuan ini penting? Karena ia menunjukkan bahwa pemilih bukan selalu makhluk yang malas berpikir, melainkan sering dipaksa mengambil keputusan dalam pasar informasi yang compang-camping. Kalau rekam jejak kandidat susah diakses, programnya kabur, debatnya dangkal, dan pemberitaan lebih suka menjual sensasi daripada substansi, maka pemilih akan meraih apa pun yang paling mudah dikenali: gelar, simbol, gaya bicara, kesan sederhana, kedekatan suku, agama, jaringan lokal, atau hal-hal lain yang terasa familiar. Itu bukan ideal, tapi sangat manusiawi.

Saya sengaja bilang “manusiawi”, bukan “terpuji”. Karena kita tetap harus berani mengkritik kualitas pilihan politik kita. Menurut saya, sebagian besar masyarakat memang belum menjadikan rekam jejak sebagai kompas utama ketika memilih. Banyak orang mencoblos bukan karena pernah memeriksa kinerja, konsistensi, atau kapasitas calon, melainkan karena faktor lain yang lebih dangkal atau lebih praktis. Namun untuk bagian ini, kita harus jujur membedakan mana fakta yang terverifikasi dan mana opini. Saya tidak menemukan dalam catatan riset yang ada data ilmiah yang membuktikan secara spesifik bahwa mayoritas rakyat memilih karena calon terlihat sederhana, lucu, atau karena tidak mau berpikir. Maka itu sebaiknya kita sebut sebagai pembacaan sosial atau dugaan kritis, bukan sebagai fakta mapan.

Meski begitu, dugaan itu tidak lahir dari ruang hampa. Kita semua hidup di suasana politik yang sering lebih mirip panggung hiburan daripada forum penentuan masa depan. Kandidat dipoles seperti produk minuman: kemasannya dibuat renyah, slogannya dipermanis, citranya dicetak seolah-olah ia adalah tetangga baik hati yang kebetulan nyasar ke gelanggang kekuasaan. Rekam jejak yang rumit kalah oleh video singkat. Program yang serius kalah oleh gimik yang lucu. Kerja birokratis yang panjang kalah oleh kesan spontan yang akrab. Politik lalu berubah seperti pasar malam: lampunya terang, musiknya keras, tapi setelah dibongkar besok pagi, tanahnya becek dan sampahnya berserakan.

Di sinilah saya paham perasaan putus asa itu. Kita capek melihat demokrasi melahirkan tokoh-tokoh yang rekam jejaknya tidak benar-benar diperhatikan publik. Kita jengkel ketika orang yang rajin membangun citra lebih laris daripada orang yang rajin membangun institusi. Kita frustrasi saat pemilu seperti kompetisi kemasan, bukan adu kapasitas. Dan rasa frustrasi itu sah. Yang berbahaya adalah ketika frustrasi berubah menjadi kesimpulan malas: “Sudahlah, rakyat tidak siap, demokrasi salah alamat.”

Kesimpulan seperti itu enak, karena memberi kambing hitam yang sederhana. Salah rakyat. Salah pendidikan. Salah budaya. Padahal demokrasi bukan cuma soal kualitas pemilih, tapi juga soal kualitas partai, kualitas penegakan hukum, kualitas media, kualitas pendidikan kewargaan, dan kualitas informasi publik. Menyalahkan rakyat saja itu seperti kapten kapal yang melihat kapal oleng lalu menyalahkan penumpang karena tidak paham navigasi. Ya memang penumpang bukan ahli navigasi. Tugas kapten, kru, peta, kompas, dan mesinlah yang seharusnya bekerja.

Partai politik, misalnya, sering datang ke publik bukan sebagai sekolah kader yang mencerdaskan, tapi sebagai kios elektoral musiman. Mereka aktif ketika musim panen suara tiba, lalu menghilang ketika publik butuh penjelasan panjang tentang kebijakan. Akibatnya, rakyat disuruh memilih di pasar yang barang-barangnya mirip semua, labelnya gemerlap, tapi spesifikasinya kabur. Dalam situasi kayak begitu, kalau pemilih akhirnya memakai jalan pintas, apa kita heran?

Media juga punya tanggung jawab. Ketika ruang publik lebih suka menggoreng gestur, pakaian, celetukan, atau konflik receh, maka politik direduksi jadi sinetron yang tayang tanpa jeda iklan moral. Warga akhirnya lebih kenal gaya bicara calon daripada posisi kebijakannya. Lebih hafal potongan video daripada rekam keputusan publiknya. Demokrasi lalu seperti perpustakaan yang bukunya dibungkus poster konser: ramai didatangi, tapi sedikit yang benar-benar membaca isinya.

Pendidikan politik kita pun sering terlalu tipis. Banyak orang diajari bahwa menjadi warga negara itu berarti datang ke TPS lima tahun sekali, jari dicelup tinta, selesai. Padahal itu baru pintu gerbang, belum masuk rumahnya. Demokrasi itu menuntut kebiasaan bertanya: siapa orang ini, apa rekam jejaknya, bagaimana dia memperlakukan kekuasaan, siapa jejaring di belakangnya, kebijakan apa yang pernah ia dukung, dan siapa yang untung kalau ia menang? Tanpa kebiasaan bertanya, rakyat mudah diperlakukan seperti penonton kuis: cukup tepuk tangan, pilih nomor, lalu pulang berharap hadiah.

Namun saya juga nggak mau sok suci menyalahkan rakyat jelata dari menara analisis. Sebab rakyat hidup di bawah tekanan yang nyata. Bagi orang yang tiap hari pusing bayar kontrakan, cari ongkos sekolah, atau menebus kebutuhan dapur, politik sering terasa seperti awan tinggi: ada, tapi jauh. Ketika seorang calon datang membawa bantuan, perhatian, atau uang tunai, hal itu punya arti yang langsung, konkret, bisa disentuh. Sementara janji tata kelola yang baik terdengar mulia, tetapi efeknya abstrak dan sering terlalu lama untuk dinikmati. Jadi kalau kita ingin mengurangi pilihan yang transaksional, kita juga harus mengerti bahwa kemiskinan dan kerentanan sosial membuat demokrasi gampang dibajak oleh insentif jangka pendek.

Ini bukan pembenaran bagi politik uang. Jelas bukan. Politik uang tetap merusak karena ia mengubah warga menjadi sasaran transaksi, bukan subjek yang bermartabat [2][3]. Tetapi kalau kita hanya memaki pemilih penerima tanpa membenahi struktur yang membuat mereka rentan, kita cuma sedang marah pada gejala sambil memelihara penyakitnya.

Karena itu, saya lebih suka membingkai persoalannya begini: rakyat Indonesia bukan tidak cocok dengan demokrasi; rakyat Indonesia masih terus didorong masuk ke demokrasi dengan bekal yang timpang. Ada yang punya akses informasi bagus, ada yang tidak. Ada yang sempat menilai rekam jejak, ada yang hidupnya terlalu sempit untuk itu. Ada yang bisa jadi critical citizen, ada yang masih diseret oleh kebutuhan paling dasar. Dan ketimpangan bekal itulah yang membuat hasil demokrasi sering ganjil [4].

Kalau begitu, sampai kapan masyarakat jelata akan buta terhadap kondisi politik? Pertanyaan ini sebenarnya mengandung jebakan. Sebab kata “buta” sering terdengar seolah-olah masalahnya hanya ada pada mata rakyat. Padahal sering kali lampunya memang sengaja diredupkan. Informasi tidak dibuat terang. Rekam jejak tidak disajikan dengan jujur. Politik uang membelokkan orientasi [2]. Kandidat dipasarkan lewat sinyal-sinyal sederhana ketika informasi mendalam sulit dijangkau [5]. Jadi kebutaan itu tidak selalu murni bawaan; kadang ia diproduksi, dipelihara, dan dimanfaatkan.

Meski begitu, saya tidak mau lari dari tanggung jawab warga. Rakyat tetap harus dikritik. Kita harus berani bilang bahwa memilih pemimpin tanpa peduli rekam jejak adalah kebiasaan yang berbahaya. Seperti naik kapal tanpa bertanya siapa nahkodanya, dari mana dia belajar, dan berapa kali dia pernah menabrak karang. Kita terlalu sering rela menyerahkan masa depan bersama kepada orang yang hanya pandai menampilkan kesan, bukan membuktikan kapasitas. Dan selama kebiasaan itu dipelihara, demokrasi akan terus melahirkan tokoh-tokoh yang menang bukan karena rekam jejak terbaik, melainkan karena paket citra paling laku.

Putus asa? Wajar. Tapi putus asa total justru menghadiahkan kemenangan kepada mereka yang diuntungkan oleh kebodohan politik. Mereka senang kalau warga percaya bahwa semua sudah percuma. Mereka senang kalau kampus diam, kalau warga kelas menengah sinis, kalau rakyat kecil pasrah, kalau media puas jadi panggung, dan kalau partai terus dibiarkan miskin kaderisasi. Keputusasaan publik itu seperti lahan kosong: cepat sekali ditumbuhi ilalang manipulasi.

Maka menurut saya, yang perlu dibangun bukan ilusi bahwa suatu hari semua pemilih akan rasional murni seperti mesin hitung. Tidak ada demokrasi di dunia yang pemilihnya steril dari emosi, simbol, identitas, atau jalan pintas mental. Yang realistis adalah memperbaiki medan tempat keputusan dibuat. Bikin informasi kandidat lebih terang. Dorong penegakan terhadap politik uang lebih keras [2]. Biasakan publik melihat rekam jejak, bukan cuma pencitraan. Perbanyak ruang diskusi yang menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang manusiawi, bukan bahasa birokrasi yang bikin ngantuk. Singkatnya: jangan cuma menuntut rakyat jadi cerdas, tapi bangun juga ekosistem yang tidak menghukum kecerdasan.

Kita juga perlu menerima satu kenyataan yang agak pahit: demokrasi itu memang berisik, lambat, dan sering bikin kesal. Ia bukan mesin espresso yang tinggal pencet lalu keluar hasil sempurna. Demokrasi lebih mirip dapur kosan: kompornya kadang ngadat, panci suka gosong, bumbunya kurang, dan yang masak pun sering debat. Tapi justru di situlah ia memberi ruang koreksi. Sistem yang jelek masih bisa diperbaiki dari dalam kalau warganya tidak menyerah menjadi penonton.

Sedangkan kalau kita memilih jalan pintas dengan berkata “demokrasi tidak cocok”, pertanyaan berikutnya harus dijawab dengan jujur: lalu apa gantinya? Kekuasaan yang lebih sempit? Hak pilih yang dipersempit? Penentu masa depan diserahkan ke segelintir orang yang mengaku lebih tahu? Pengalaman sejarah di banyak tempat mengajarkan satu hal sederhana: ketika rakyat dianggap terlalu bodoh untuk memilih, biasanya ada elite yang merasa dirinya cukup pintar untuk menguasai. Dan elite seperti itu jarang sekali menyerahkan kuasa kembali dengan sukarela.

Karena itu, saya tetap membela demokrasi, justru sambil mengkritiknya keras-keras. Saya membela hak rakyat untuk memilih, sambil menuntut agar pilihan itu tidak dibentuk oleh transaksi, kegelapan informasi, dan budaya politik yang cetek. Saya menolak penghinaan pada rakyat sebagai alasan membuang demokrasi. Tapi saya juga menolak romantisasi rakyat seolah setiap pilihan populer pasti bermutu. Dua-duanya salah. Demokrasi perlu dibela dari musuh-musuhnya, termasuk dari kebiasaan kita sendiri yang malas memeriksa.

Kalau disarikan, posisi saya sederhana:

• Fakta menunjukkan partisipasi pemilih Indonesia tinggi pada Pemilu 2024, jadi narasi bahwa rakyat sepenuhnya tidak peduli politik tidak tepat [1].
• Namun partisipasi tinggi tidak otomatis berarti kualitas demokrasi sehat.
• Politik uang diakui sebagai kerawanan besar oleh Bawaslu [2], dan riset akademik menunjukkan pembelian suara pernah signifikan dalam Pemilu 2014 [3].
• Dukungan publik terhadap demokrasi tetap kuat, sementara pendidikan lebih berkaitan dengan lahirnya warga yang kritis, bukan pembenaran bahwa demokrasi tidak cocok [4].
• Dalam kondisi informasi minim, pemilih cenderung memakai heuristik atau sinyal sederhana; pada pemilih muda, prestise akademik kandidat terbukti berpengaruh dalam eksperimen UI [5].

Dari situ, kesimpulan yang lebih waras bukan “demokrasi salah tempat,” melainkan “demokrasi kita belum diberi fondasi kewargaan yang cukup kokoh.” Ada bedanya. Yang satu menyerah pada sistem. Yang satu lagi mengakui sistemnya perlu diperjuangkan supaya tidak dikuasai para pemain licin.

Jadi, sampai kapan situasi ini akan terus terjadi? Selama rakyat hanya dipanggil sebagai angka saat pemilu, bukan dibentuk sebagai warga di antara pemilu. Selama politik uang dianggap kenakalan biasa, bukan perusakan martabat demokrasi [2][3]. Selama informasi rekam jejak kalah bising oleh citra. Selama pendidikan politik berhenti di slogan. Selama kita semua lebih suka jadi penonton yang sinis daripada peserta yang cerewet.

Dan kapan ia bisa mulai berubah? Saat lebih banyak orang sadar bahwa memilih itu bukan urusan suka atau tidak suka semata, melainkan urusan menyerahkan nasib publik. Saat warga berani bertanya lebih keras daripada baliho. Saat kampus tidak cuma jadi pabrik gelar, tetapi ruang curiga yang sehat. Saat media lebih menghargai penjelasan daripada sensasi. Saat partai dipaksa untuk mendidik, bukan cuma memobilisasi.

Demokrasi Indonesia bukan kapal karam yang harus ditinggalkan. Ia lebih seperti kapal yang terlalu lama berlayar dengan kebocoran di banyak sisi. Ada yang ingin menutup mata dan bilang kapalnya baik-baik saja. Ada juga yang frustrasi lalu berteriak kapal ini memang tidak cocok untuk laut nusantara. Menurut saya, dua-duanya keliru. Kapalnya masih layak dipakai, tapi lambungnya harus ditambal, kompasnya diperjelas, awaknya didisiplinkan, dan penumpangnya jangan terus-menerus dibikin bingung.

Masyarakat jelata tidak buta secara kodrati. Mereka sering dibiarkan rabun oleh sistem informasi yang redup, oleh ekonomi yang mencekik, oleh politik yang transaksional, dan oleh elite yang lebih suka dipilih daripada diperiksa. Kalau kita mau marah, marahlah dengan arah yang tepat. Kritik rakyat, iya. Tapi kritik juga partai, media, lembaga, pendidikan politik, dan seluruh ekosistem yang membuat demokrasi tampak seperti pasar ilusi.

Karena pada akhirnya, problem kita bukan bahwa demokrasi tidak cocok di Indonesia. Problem kita adalah terlalu banyak orang ingin menikmati hasil demokrasi tanpa mau mengerjakan syarat-syarat sosialnya. Kita mau panen, tapi malas mengurus tanah. Kita ingin pemimpin bagus, tapi tidak sabar memelihara warga yang kritis. Kita ingin kapal sampai tujuan, tapi ribut menyalahkan penumpang sambil membiarkan mesin bocor.

Kalau begitu, tugas kita bukan membuang demokrasi. Tugas kita adalah bikin rakyat makin susah dibohongi. Dan itu, jujur saja, pekerjaan panjang. Nggak secepat video kampanye. Nggak selucu gimmick politik. Nggak semurah amplop. Tapi kalau pekerjaan panjang ini terus ditunda, ya jangan heran kalau demokrasi kita berkali-kali melahirkan tokoh yang menang tanpa benar-benar diuji oleh rekam jejaknya.

Demokrasi bukan obat mujarab. Tapi ia juga bukan penyakitnya. Penyakitnya ada pada kebiasaan kita membiarkan pilihan publik dibentuk oleh kabut. Dan selama kabut itu dipelihara, masyarakat akan terus terlihat buta. Bukan karena mereka tak punya mata, melainkan karena terlalu banyak yang diuntungkan ketika pandangan mereka tidak pernah benar-benar dibuat terang.