Pejabat Korup Bukan Jatuh dari Langit: Kadang Rakyat Ikut Menyetel Panggung yang Menjerumuskan

Ada kalimat yang sering bikin obrolan warung kopi langsung panas: “Pejabat korup itu ya salah pejabatnya sendiri. Rakyat mah korban.” Kalimat ini ada benarnya, tapi kalau dibawa mentah-mentah, ia mirip nyetel gitar cuma satu senar lalu ngaku sudah bikin orkestra. Bunyi ada, tapi komposisinya pincang.

Gue mau bilang begini: pejabat yang korup tetap salah. Penuh. Nggak bisa dicicil, nggak bisa dititipkan, nggak bisa dibagi rata ke awan, cuaca, zodiak, atau nasib bangsa. Tapi kalau kita ngomong korupsi politik, terutama yang nyambung ke pemilu, pilkada, pencalonan, tim sukses, dan relasi kekuasaan, cerita itu nggak sesederhana “si A orang jahat, selesai”. Ada ekosistem. Ada panggung. Ada penonton yang kadang ikut lempar rokok ke arena, terus kaget pas kebakaran.

Jadi fokus tulisan ini bukan buat memaki rakyat, seolah semua warga sama, semua pemilih sama, semua ikut jual beli suara. Nggak. Itu ngawur. Data yang ada juga tidak mendukung tuduhan bahwa semua rakyat terlibat atau rakyat adalah penyebab utama. Yang lebih akurat: sebagian warga, dalam konteks tertentu, ikut menormalkan, menerima, bahkan menjadi bagian dari mekanisme transaksional yang mendorong politik berbiaya tinggi dan membuka jalan ke korupsi [3][4].

Kalau mau pakai analogi yang agak brutal: korupsi politik itu bukan semata maling yang nekat masuk rumah. Kadang itu seperti pasar malam yang dibangun rame-rame. Ada yang sewa tenda, ada yang jual karcis, ada yang pasang lampu, ada yang nyiapin panggung, ada yang teriak promosi, ada yang beli tiket, lalu ketika badutnya ternyata copet, semua pura-pura heran. Padahal dari awal sistem permainannya sudah mengundang copet buat tampil.

Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menarik: misalnya Pemilu 2029 nanti rakyat sudah nggak mempan disuap, money politics lenyap, yang nyalon pun orang-orang berintegritas, jujur, berprestasi, pokoknya 180 derajat beda dari stok politikus lama. Apakah otomatis korupsi berhenti? Jawabannya: tidak otomatis. Dan jawaban ini bukan pesimisme, tapi justru realismenya pahit. Karena riset dan laporan resmi menunjukkan bahwa masalah korupsi politik itu bukan cuma soal pemilih mau menerima uang atau tidak, melainkan juga biaya politik yang mahal, ketergantungan pada donatur, kultur internal partai, minimnya ruang bagi kader bersih, serta desain insentif yang bikin kursi jabatan terasa seperti investasi yang harus balik modal [1][2].

Di titik ini kita perlu bedakan tiga hal: fakta, analisis, dan opini. Faktanya, ada bukti kuat bahwa politik uang di Indonesia tidak bekerja sendirian lewat partai formal, tapi lewat jaringan sosial, tim sukses, broker, dan mesin informal yang bergerak dari pintu ke pintu [4]. Faktanya juga, ada sebagian pemilih yang menerima bahkan menoleransi praktik ini, sampai politik uang disebut sebagai new normal dalam pemilu pasca-Orde Baru [3]. Faktanya lagi, biaya pencalonan dan kampanye sangat tinggi, bahkan banyak kandidat mengeluarkan dana pribadi miliaran rupiah, sebagian melebihi kemampuan finansial mereka sendiri, dan ada juga sokongan pihak lain dengan angka yang sangat besar [1]. Analisisnya: kalau masuk ke arena politik butuh ongkos seperti mau buka tambang, maka tekanan untuk “balik modal” dan membayar utang politik jadi sangat besar. Opininya: selama ekosistem itu nggak dibenahi, kita cuma sibuk ganti aktor, padahal naskah filmnya tetap sama.

Riset akademik yang dimuat Cambridge tentang vote buying di Indonesia memberi gambaran penting. Praktik pembagian uang bukan sekadar kerja partai, tetapi dijalankan lewat apa yang disebut sebagai semacam “mesin jaringan sosial”, yaitu tim sukses dan perantara yang menghubungkan kandidat ke pemilih [4]. Dalam studi lapangan di dua daerah pemilihan di Jawa, hampir semua kandidat kompetitif yang diteliti terlibat pembagian uang; hanya 2 dari 70 kandidat yang diwawancarai tidak membagikan uang dan tetap menang [4]. Ini bukan angka kecil. Ini seperti masuk ke turnamen bulu tangkis lalu sadar hampir semua pemain bawa raket curang, dan yang menang jujur cuma segelintir. Bukan berarti kejujuran mustahil, tapi medan permainannya jelas mendorong kecurangan.

Yang lebih bikin kita harus jujur sama diri sendiri: riset itu juga mencatat banyak pemilih didekati lebih dari satu kandidat dan menerima pembayaran dari lebih dari satu pihak [4]. Artinya apa? Artinya warga dalam beberapa kasus bukan cuma objek pasif yang dicekoki amplop, melainkan ikut membaca ritme pasar politik. Ada yang menganggap momen pemilu sebagai musim panen kecil-kecilan. Ada yang berpikir, “ambil duitnya, urusan pilihan belakangan.” Ada yang menilai itu rezeki lima tahunan. Secara moral, motifnya bisa macam-macam: kebutuhan ekonomi, sinisme terhadap politik, pragmatisme, atau balas dendam simbolik terhadap elite. Tapi secara sistem, efeknya sama: politik berubah jadi transaksi, bukan mandat.

Di sini penting banget buat nggak sok suci dan nggak juga ngawur menyalahkan semua orang miskin. Karena menerima uang dalam konteks ketimpangan ekonomi jelas tidak bisa dibaca dengan kacamata moral hitam-putih doang. Orang yang hidup pas-pasan kadang berhadapan dengan pilihan yang tidak ideal. Tapi pengakuan atas tekanan ekonomi tidak otomatis menghapus fakta bahwa penerimaan dan normalisasi politik uang ikut melanggengkan ekosistem korup [3][4]. Dalam bahasa yang lebih sederhana: lapar bisa menjelaskan kenapa orang ngambil umpan, tapi tetap tidak mengubah kenyataan bahwa kailnya jadi makin laku dilempar.

Burhanuddin Muhtadi dalam Jurnal Antikorupsi KPK menulis bahwa politik uang telah menjadi new normal pasca-Orde Baru [3]. Dari survei pasca-Pemilu 2019 dan analisis gabungan data survei sebelumnya, terdapat temuan bahwa proporsi responden yang mengatakan akan menerima dan memilih calon pemberi uang atau hadiah meningkat dari 18,9% sebelum April 2009 menjadi 23,7% setelah penerapan sistem proporsional terbuka [3]. Selain itu, lebih dari sepertiga pemilih pada Pemilu 2019 terpapar praktik jual-beli suara [3]. Sekali lagi, ini tidak berarti mayoritas rakyat jahat. Tapi ini cukup untuk bilang bahwa ada lapisan normalisasi sosial yang bikin praktik tersebut terasa biasa, wajar, bahkan kadang dianggap keterampilan politik yang sah.

Bayangin begini. Kampus kita bocor, atapnya rembes. Tiap hujan, lantai licin. Lalu mahasiswa dan pengelola sama-sama terbiasa taruh ember di titik-titik tetesan. Lama-lama orang nggak lagi ngomong, “Atapnya harus dibenerin,” tapi ngomong, “Embernya kurang besar.” Nah, politik uang sering diperlakukan begitu. Bukan lagi dilihat sebagai kebocoran struktur demokrasi, tapi sebagai prosedur teknis menjelang pencoblosan. Kalau sudah begini, pejabat yang lahir dari sistem itu masuk jabatan dengan memori awal bahwa kursi diraih lewat biaya, bukan lewat kepercayaan murni. Dan apa yang dibeli, biasanya akan ditagih.

Tapi berhenti di sini juga bahaya. Karena kalau semua amarah dilempar ke rakyat, kita justru menutup persoalan yang lebih besar: struktur politiknya sendiri. KPK dalam kajiannya tentang pendanaan Pilkada menunjukkan calon kepala daerah pada Pilkada 2015–2018 rata-rata mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp1–10 miliar untuk kampanye [1]. Sebanyak 45,9% responden mengaku mengeluarkan dana melebihi kemampuan keuangan mereka [1]. Separuh responden mengaku ada sumbangan pihak lain, dengan nominal terbesar mencapai Rp50 miliar [1]. Coba bayangin logika ekonominya. Kalau untuk masuk gelanggang saja orang sudah megap-megap, ngutang napas, dan bergantung pada penyokong besar, apakah setelah menang ia akan berdiri setegak patung pahlawan? Belum tentu. Bisa jadi yang berdiri lebih dulu justru daftar tagihan.

Di sinilah kalimat “rakyat ikut menjerumuskan” harus dirumuskan dengan presisi. Bukan berarti rakyat satu-satunya pendorong. Bukan berarti tanpa rakyat pejabat pasti suci. Yang lebih tepat: sebagian warga, broker, tim sukses, partai, dan donatur bisa membentuk relasi transaksional yang menjerumuskan pejabat ke dalam tekanan koruptif [1][3][4]. Jadi korupsi politik bukan sekadar soal orang rakus ketemu kesempatan, tapi juga soal sistem insentif yang dari hulu sudah bengkok. Mirip orang disuruh balapan di trek yang sengaja diminyaki; ya pelari tetap bertanggung jawab kalau dia nyikut lawan, tapi panitia juga jangan cuci tangan soal kondisi lintasannya.

Laporan Tahunan KPK 2022 menegaskan bahwa faktor korupsi politik bukan hanya mahalnya biaya politik, tetapi juga pengaruh ketokohan pimpinan partai, minimnya ruang untuk kader berintegritas, dan tradisi iuran atau biaya internal partai [2]. Artinya, bahkan dalam skenario yang indah tadi—rakyat tak mau disuap, kandidat lebih bersih—korupsi tetap bisa tumbuh kalau partainya seperti gang sempit yang pintunya dijaga penjaga warisan. Orang baik bisa masuk, tapi kalau aturan main internalnya mahal, tertutup, dan mengutamakan loyalitas pada tokoh ketimbang merit, maka integritas orang itu terus digerus seperti batu kali kena arus.

KPK juga mencatat bahwa sejak 2004 hingga 2022 ada 522 aktor politik yang ditahan, meliputi anggota DPR/DPRD, gubernur, bupati/wali kota, dan wakilnya [2]. Dalam kajian lain, per Oktober 2020 terdapat 143 kepala daerah didakwa korupsi, terdiri dari 21 gubernur dan 122 bupati/wali kota [1]. Angka-angka ini penting bukan buat sensasi, tapi buat nunjukin bahwa korupsi politik itu bukan kecelakaan tunggal. Ia seperti pola retak di dinding yang muncul di banyak rumah. Kalau retaknya seragam dan berulang, masalahnya bukan semata penghuni rumah malas menyapu, tapi bisa jadi pondasinya memang bermasalah.

Jadi kalau ada yang bilang, “Kalau rakyat berhenti nerima uang, selesai urusan,” itu terlalu sederhana. Berhentinya politik uang dari sisi pemilih tentu bagus, bahkan sangat penting. Tapi itu baru mencabut satu kabel dari rangkaian. Sementara rangkaian lain masih menyala: ongkos pencalonan, sumbangan besar dari pihak luar, kewajiban informal di tubuh partai, patronase jabatan, dan ekspektasi balas jasa setelah kemenangan [1][2]. Kalau semua itu tetap ada, pejabat yang awalnya bersih bisa menghadapi godaan, tekanan, atau jebakan struktural yang luar biasa.

Contohnya bisa kita lihat pada tata kelola level desa. Laporan World Bank tentang pemerintahan desa di Indonesia menemukan bahwa pemilihan kepala desa yang mahal menciptakan hambatan bagi kandidat non-elite dan memberi insentif korupsi bagi pemenang [5]. Di sejumlah kasus, kandidat serius bisa menghabiskan sekitar Rp300 juta untuk kampanye [5]. Akuntabilitas elektoral dinilai campuran: pemilu bisa mendorong kinerja, tapi biaya tinggi, utang budi, jaringan keluarga, dan patronase sering mendorong penyalahgunaan bantuan, kontrak, dan jabatan setelah menang [5]. Bahkan di desa dengan partisipasi warga yang lebih baik, relasi informal dan utang politik tetap bisa mengganggu pemerintahan bersih [5].

Artinya apa? Artinya bahkan ketika warga datang ke TPS dengan semangat, partisipasi naik, suasana tampak demokratis, belum tentu hasilnya steril dari logika balas jasa. Demokrasi bisa hidup secara prosedural, tapi tetap keropos secara etis dan institusional. Kayak motor yang bodinya kinclong, lampunya nyala, klakson mantap, tapi mesinnya ngelitik karena oli dicampur air. Dari luar jalan, dari dalam sekarat.

Di titik ini, kita mesti kembali ke skenario hipotetis 2029. Katakanlah tak ada money politics. Katakanlah rakyat kebal amplop. Katakanlah yang maju orang-orang berprestasi dan jujur. Apakah korupsi berhenti? Jawaban yang paling defensibel berdasarkan sumber yang ada adalah: tidak otomatis [1][2][5]. Sebab hilangnya suap pemilih saja tidak serta-merta menghapus:

• biaya politik yang tetap tinggi [1],
• ketergantungan pada donatur atau penyumbang besar [1],
• struktur partai yang tidak ramah kader berintegritas [2],
• tradisi iuran dan biaya internal partai [2],
• patronase serta utang politik pasca-kemenangan [5],
• dan lemahnya pengawasan yang memungkinkan transaksi balas jasa berlangsung diam-diam.

Jadi, kalau demokrasi itu ibarat sawah, menghapus politik uang baru seperti menyingkirkan satu jenis hama. Bagus, perlu, mendesak. Tapi kalau air irigasinya masih tercemar, bibitnya masih dikendalikan tengkulak, pupuknya mahal, dan pagar sawahnya jebol, panennya belum tentu sehat. Kita jangan tertipu oleh satu perbaikan lalu mengira seluruh ekosistem sudah sembuh.

Namun ada satu keberatan yang sering muncul: “Lah, kalau begitu rakyat mau disalahkan terus dong?” Nggak juga. Justru yang harus dijaga adalah proporsinya. Pejabat korup tetap subjek utama yang bertanggung jawab atas tindakan korupsi. Tidak ada data dalam sumber-sumber ini yang membenarkan penghapusan tanggung jawab pribadi pejabat. Yang bisa dibilang adalah bahwa sebagian warga ikut melanggengkan normalisasi politik uang, sehingga menciptakan lingkungan yang memudahkan tumbuhnya praktik korupsi politik [3][4]. Itu beda jauh dengan mengatakan rakyat penyebab utama atau satu-satunya penyebab. Kita harus hati-hati, karena analisis yang sembrono gampang berubah jadi penghinaan kolektif.

Kalau mau jujur, rakyat juga bukan entitas tunggal. Ada pemilih yang menolak uang. Ada yang menerima tapi tidak memilih pemberi. Ada yang jadi broker kecil karena tekanan sosial atau kedekatan jaringan. Ada yang apatis. Ada yang aktif mengawasi. Ada yang melawan. Ada yang putus asa. Karena itu, kata “rakyat” sebetulnya terlalu lebar kalau tidak dijelaskan. Yang lebih tepat adalah sebagian warga dalam konteks relasi transaksional tertentu. Presisi ini penting supaya kritik kita tidak berubah jadi gebuk membabi buta.

Hal lain yang perlu diakui: sumber-sumber yang kita punya paling kuat bicara tentang korupsi politik dan elektoral, terutama jual beli suara, biaya pencalonan, patronase, dan tata kelola lokal [1][3][4][5]. Jadi jangan digeneralisasi secara serampangan ke semua bentuk korupsi birokratik. Korupsi pengadaan, korupsi perizinan, pungli administratif, atau permainan anggaran punya dinamika tambahan yang berbeda. Meski saling terkait, kita harus tetap disiplin secara intelektual. Jangan karena semangat menggebuk korupsi, kita malah ngarang peta persoalan.

Nah, dari sini gue justru melihat pesan yang lebih dewasa. Demokrasi tidak rusak hanya karena orang jahat masuk. Demokrasi juga bisa rusak ketika terlalu banyak orang baik beradaptasi dengan cara-cara rusak karena menganggap itu hal biasa. Politik uang itu bekerja bukan hanya dengan amplop, tapi dengan pembiasaan. Sekali orang merasa “semua juga gitu”, standar etika langsung turun beberapa lantai. Dari menerima uang, bergeser ke memaklumi balas jasa. Dari memaklumi balas jasa, bergeser ke menerima pembagian proyek. Dari situ, korupsi tak lagi tampak sebagai pengkhianatan, melainkan seperti cicilan budaya.

Maka kritik terhadap rakyat seharusnya bukan berbunyi, “Kalian penyebab utama pejabat korup.” Itu malas, kasar, dan tidak akurat. Kritik yang lebih tepat adalah: “Sebagian dari kita kadang ikut menyediakan pasar bagi politik transaksional, lalu marah ketika yang terpilih memperlakukan jabatan sebagai barang dagangan.” Ini pahit, tapi lebih jujur. Kita tidak sedang menyamakan kadar salah antara penerima uang dan pelaku korupsi. Kita sedang membaca rantai sebab-akibat di mana banyak tangan ikut menyetel mesin, meski skala tanggung jawabnya berbeda.

Terus solusinya apa? Kalau mengikuti implikasi yang paling konsisten dengan sumber, jawabannya bukan cuma pendidikan moral ala poster kelas. Yang dibutuhkan adalah pembenahan insentif dan institusi: transparansi dana kampanye, pembatasan dan verifikasi sumbangan, penguatan pengawasan publik, perbaikan rekrutmen partai, serta pengurangan insentif biaya politik yang berlebihan [1][2]. Ini kedengarannya teknis, tapi justru di situlah inti masalahnya. Kita sudah terlalu lama berharap pada malaikat masuk sistem, padahal sistemnya sendiri kerja seperti penggiling tebu: apa pun yang masuk diperas sampai tinggal ampas.

Transparansi dana kampanye penting karena korupsi sering tumbuh dari wilayah gelap antara biaya keluar dan jasa yang harus dibalas. Pembatasan dan verifikasi sumbangan penting supaya kandidat tidak jadi kasir berjalan bagi kepentingan sponsor. Perbaikan rekrutmen partai penting karena orang bersih tidak cukup hanya hadir; mereka perlu jalur masuk dan bertahan yang tidak membuat integritas jadi barang mewah. Pengawasan publik penting karena demokrasi tanpa mata warga yang awas gampang berubah jadi panggung sulap: kita tepuk tangan, dompet hilang.

Dan di level warga, perubahan yang dibutuhkan bukan cuma slogan “jangan terima uang”. Itu terlalu tipis kalau tidak disertai perubahan cara pandang. Warga perlu melihat bahwa ketika suara ditukar dengan barang sesaat, yang dijual bukan hanya pilihan politik, tapi juga daya tawar lima tahun ke depan. Amplop itu ibarat diskon palsu di toko online: kelihatannya untung cepat, padahal harga aslinya dinaikkan berkali-kali lewat kebijakan, proyek, dan jabatan yang diperdagangkan setelah pemilu.

Pada akhirnya, kalimat yang paling waras mungkin begini: pejabat korup memang pelaku utama dan tetap harus bertanggung jawab penuh. Tapi mereka sering tidak berjalan sendirian ke jurang; ada jalan setapak yang dirapikan oleh ekosistem transaksional, sebagian di antaranya melibatkan warga, broker, partai, dan donatur [1][3][4]. Kalau kita cuma teriak “dasar pejabat!”, kita benar tapi belum cukup. Kalau kita cuma teriak “dasar rakyat!”, kita salah arah sekaligus malas berpikir. Yang dibutuhkan adalah keberanian melihat bahwa korupsi politik adalah masalah akhlak dan masalah desain permainan.

Jadi, apakah Pemilu 2029 yang bebas money politics otomatis mengakhiri korupsi? Nggak otomatis. Itu baru seperti membersihkan panggung dari satu jenis sampah, sementara kabel korslet, kontrak gelap, dan pintu belakang masih terbuka [1][2][5]. Tapi apakah hilangnya politik uang dari sisi rakyat tetap penting? Jelas penting. Karena setidaknya kita berhenti menjadi penonton yang diam-diam membiayai badut untuk mencuri dompet kita sendiri.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang cuma rajin nyoblos, tapi juga yang menolak jadi pasar. Dan pejabat yang bersih bukan lahir dari doa semata, melainkan dari ekosistem yang tidak memaksa mereka memilih antara bertahan jujur atau tenggelam kalah ongkos. Selama rakyat masih bisa dibeli, partai masih mahal dan tertutup, donatur masih menunggu panen balas jasa, dan pengawasan masih bolong, korupsi akan terus menemukan jalan pulang. Bukan karena bangsa ini kutukan, tapi karena kita terlalu sering membiarkan sistem rusak sambil berharap orang di dalamnya tetap suci.