Pada tahun 2023, Indonesia resmi menjadi anggota baru kelompok BRICS yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keputusan ini menandai langkah strategis Indonesia dalam memperkuat posisi ekonomi globalnya serta meningkatkan kerja sama multilateral di berbagai sektor, termasuk industri konstruksi. Bergabungnya Indonesia ke BRICS membawa sejumlah dampak dan potensi signifikan terhadap rantai pasok industri konstruksi nasional yang perlu dianalisis secara mendalam guna memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul.
Indonesia, dengan PDB mencapai sekitar 1,3 triliun USD pada 2023, merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kini menjadi bagian dari blok ekonomi yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan hampir 25% produk domestik bruto global. Dengan masuknya Indonesia, BRICS semakin memperkuat daya tawarnya di panggung global terutama dalam hal sumber daya alam, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Hal ini memberikan peluang bagi industri konstruksi Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pasar, teknologi, dan sumber daya dari negara-negara anggota BRICS lainnya.
Dari sisi rantai pasok, industri konstruksi Indonesia sangat bergantung pada bahan baku seperti semen, baja, dan kayu, serta peralatan konstruksi yang sebagian besar masih diimpor. Bergabungnya Indonesia ke BRICS memungkinkan terjadinya integrasi yang lebih erat dalam hal perdagangan bahan baku konstruksi, sehingga potensi pengurangan biaya impor dan peningkatan efisiensi logistik menjadi nyata. Sebagai contoh, pada 2022, impor baja Indonesia mencapai sekitar 5 juta ton dengan nilai mencapai 3,5 miliar USD. Dengan adanya kerja sama BRICS, diharapkan Indonesia dapat memperoleh pasokan baja dengan harga lebih kompetitif dari Rusia dan India, dua negara anggota yang memiliki kapasitas produksi baja besar.
Selain itu, industri konstruksi Indonesia dapat memperoleh transfer teknologi dari China dan India yang telah maju dalam bidang konstruksi berteknologi tinggi serta pengelolaan proyek skala besar. China sendiri tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar investasi asing langsung (FDI) di sektor konstruksi Indonesia dengan nilai mencapai 2 miliar USD pada 2023. Melalui BRICS, kolaborasi dalam riset dan pengembangan teknologi konstruksi dapat diperluas, termasuk dalam penggunaan material ramah lingkungan dan teknik konstruksi modular yang dapat mempercepat waktu pelaksanaan proyek dan mengurangi limbah konstruksi.
Dampak positif lainnya terlihat pada potensi peningkatan arus investasi di sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung pengembangan industri konstruksi. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan sekitar 450 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur sepanjang tahun 2023, dan dengan dukungan anggota BRICS, pendanaan proyek-proyek strategis dapat diperoleh dengan lebih mudah melalui mekanisme kerja sama keuangan dan dana pembangunan yang dibentuk oleh BRICS. Ini termasuk kemungkinan akses ke New Development Bank (NDB) yang fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur di negara anggota.
Namun, bergabungnya Indonesia ke BRICS juga menghadirkan tantangan. Persaingan dalam mendapatkan pasar bahan baku dan jasa konstruksi bisa meningkat seiring dengan bertambahnya negara anggota yang juga memiliki kepentingan serupa. Selain itu, ketergantungan pada rantai pasok global yang melibatkan negara-negara BRICS dapat membuat industri konstruksi Indonesia rentan terhadap fluktuasi geopolitik dan kebijakan perdagangan yang berubah-ubah. Misalnya, ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat yang berdampak pada suplai energi dan bahan baku dapat mempengaruhi stabilitas pasokan bagi industri konstruksi di Indonesia.
Potensi penguatan rantai pasok juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau konsumen bahan baku dari negara anggota BRICS, melainkan juga produsen yang mampu bersaing. Saat ini, produktivitas tenaga kerja di sektor konstruksi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara BRICS lain, dengan produktivitas per pekerja yang hanya mencapai 15% dari tingkat produktivitas di China. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan teknologi konstruksi menjadi sangat krusial.
Selain aspek teknis dan ekonomi, bergabungnya Indonesia ke BRICS juga memberikan peluang diplomasi ekonomi yang lebih besar. Indonesia dapat menggunakan posisi barunya untuk memfasilitasi kerja sama trilateral atau multilateral yang berfokus pada pengembangan rantai pasok industri konstruksi dan infrastruktur di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mendukung konektivitas regional dan global.
Secara keseluruhan, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang besar untuk memperkuat rantai pasok industri konstruksi melalui akses pasar yang lebih luas, penurunan biaya bahan baku, transfer teknologi, dan peningkatan investasi infrastruktur. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, diperlukan strategi yang matang dalam pengelolaan risiko, peningkatan kapasitas domestik, dan penguatan kerja sama antarnegara anggota. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya dalam BRICS untuk mendorong pertumbuhan industri konstruksi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di era globalisasi ekonomi saat ini.